Di Israel masa kini, terdapat klaim yang terus-menerus digaungkan bahwa Alkitab Ibrani telah diwujudkan secara material berkat arkeologi Alkitab yang bersifat sekularisasi, yang memberi daging dan tulang pada sejarah Yahudi, memulihkan masa lampau kuno, menempatkannya dalam 'tatanan dinasti', dan 'kembali ke situs arsip identitas Yahudi' (Said 2004: 46).

In present-day Israel, the claim is obsessively made that the Hebrew Bible is materially realised thanks to secularising biblical archaeology, giving Jewish history flesh and bones, recovering the ancient past, putting it in ‘dynastic order’ and ‘returning to the archival site of Jewish identity’ (Said 2004: 46).

Arkeologi Alkitab selalu menjadi pusat dalam pembentukan identitas Yahudi Israel dan legitimasi yang dipersepsikan dari negara Israel. Perdebatan tentang "Israel kuno", kajian Alkitab yang sekularis dan nasionalis, serta arkeologi Alkitab juga merupakan perdebatan tentang Negara Israel modern, terutama karena di mata banyak orang di Barat, legitimasi "restorasionisme" Zionis Yahudi bergantung pada kredibilitas gambaran Alkitab.

Biblical archaeology was always central to the construction of Israeli Jewish identity and the perceived legitimacy of the Israeli state. The debate about ‘ancient Israel’, secularist and nationalist biblical scholarship and biblical archaeology is also a debate about the modern State of Israel, most crucially because in the eyes of many people in the West, the legitimacy of Zionist Jewish ‘restorationism’ depends on the credibility of the biblical portrait.

Salah satu aspek dari perdebatan itu adalah argumen yang berkembang di ruang publik mengenai penggunaan istilah 'Israel' untuk menyebut wilayah di sebelah barat Sungai Yordan, baik pada masa kuno maupun modern. Akibat yang tak terelakkan dari obsesi terhadap Alkitab Ibrani dalam kajian Alkitab Barat, yang menyebut wilayah itu sebagai 'Alkitabiah' dan hanya memusatkan perhatian pada sebagian kecil sejarah wilayah tersebut, adalah fokus pada identitas Israel atas sebuah tanah yang, dari sisi penduduk asalnya, sebagian besar dari sejarah tercatatnya justru bukan berpenduduk Yahudi (Whitelam 1996). Keadaan seperti ini tidak akan ditemukan di bagian mana pun lain di planet ini; hal itu disebabkan oleh Alkitab Ibrani dan pengaruhnya di dunia Barat, tempat budaya Kristen yang diwarisi mendukung anggapan bahwa Palestina pada hakikatnya selalu entah bagaimana merupakan 'tanah Israel'. Kajian Alkitab tradisional pada dasarnya bersifat 'Zionis' dan telah ikut serta dalam penghapusan identitas Palestina, seolah-olah 1400 tahun pendudukan Muslim atas tanah ini tidak berarti apa-apa. Pemusatan perhatian pada periode sejarah yang singkat dan sudah lama berlalu ini ikut serta dalam semacam penjajahan retrospektif atas masa lalu. Kajian tersebut cenderung memandang warga Palestina masa kini sebagai penyusup atau 'penduduk asing' di wilayah milik orang lain.

One facet of that debate is the argument in the public domain over the use of the term ‘Israel’ to denote the land west of the Jordan, both in ancient and modern times. The inevitable outcome of the obsession with the Hebrew Bible in Western biblical scholarship, calling the land ‘biblical’ and with its exclusive interest in a small section of the history of the land, has resulted in focusing on the Israelite identity of a land that has actually been non-Jewish in terms of its indigenous population for the larger part of its recorded history (Whitelam 1996). This state of affairs would not exist in any other part of the planet; it is due to the Hebrew Bible and its influence in the West where an inherited Christian culture supported the notion that Palestine has always been somehow essentially ‘the land of Israel’. Traditional biblical scholarship has been essentially ‘Zionist’ and has participated in the elimination of the Palestinian identity, as if 1400 years of Muslim occupation of this land meant nothing. This focus on a short period of history a long time ago participates in a kind of retrospective colonising of the past. It tends to regard modern Palestinians as trespassers or ‘resident aliens’ in someone else’s territory.

Obsesi nasionalis terhadap artefak suci arkeologi Alkitab yang telah disekularisasi menjadi pusat pembentukan identitas kolektif sekular-nasionalis Israel dan pembangunan bangsa Zionis sejak 1948. Untuk menampilkan identitas Yahudi Eropa sebagai berakar pada tanah, setelah berdirinya Israel, ilmu arkeologi dikerahkan untuk tugas membangun dan memperkuat identitas tersebut di zaman sekuler; para rabi maupun sarjana universitas yang mengkhususkan diri pada arkeologi Alkitab diberi sejarah suci sebagai wilayah mereka (Said 2004: 45). Karya monumental Abu El-Haj, Facts on the Ground, mengkaji sentralitas arkeologi Alkitab yang selektif dalam konstruksi identitas kolektif Yahudi Zionis sebelum dan sesudah 1948. Karya tersebut meneliti eksplorasi arkeologi kolonial di Palestina, yang berawal dari kegiatan Inggris pada pertengahan abad ke-19. Abu El-Haj memusatkan perhatian pada periode setelah berdirinya Israel pada 1948, menghubungkan praktik akademis arkeologi dengan kolonisasi Zionis serta rencana Yudaisasi dan perebutan kembali tanah melalui penggantian nama-nama historis dan geografis Palestina. Sebagian besar dari de-Arabisasi Palestina ini diberi pembenaran arkeologis; keberadaan nama-nama Arab ditimpa dengan nama-nama Ibrani yang baru diciptakan. "Strategi epistemologis" ini mempersiapkan konstruksi identitas Yahudi Israel yang didasarkan pada perakitan fragmen-fragmen arkeologis, sisa-sisa bangunan batu, meja, tulang dan makam yang tersebar, menjadi semacam biografi khusus yang darinya koloni Eropa Yishuv muncul "terlihat secara visual dan linguistik, sebagai tanah air nasional Yahudi" (Abu El-Haj 2001: 74; Said 2004: 47–48; Bowersock 1988: 181–191).

The nationalist obsession with the sacred artefacts of secularising biblical archaeology has been central to the formation of Israeli secularnationalist collective identity and Zionist nation-building since 1948. To present European Jewish identity as rooted in the land, after the establishment of Israel the science of archaeology was summoned to the task of constructing and consolidating that identity in secular times; the rabbis as well as the university scholars specialising in biblical archaeology were given sacred history as their domain (Said 2004: 45). Abu El-Haj’s seminal work, Facts on the Ground, explores the centrality of selective biblical archaeology in the construction of Zionist Jewish collective identity before and after 1948. The work examined colonial archaeological exploration in Palestine, dating back to British work in the mid-19th century. Abu El-Haj focuses on the period after the establishment of Israel in 1948, linking the academic practice of archaeology with Zionist colonisation and with plans for the Judaisation and repossession of the land through the renaming of Palestinian historic and geographic names. Much of this de-Arabisation of Palestine is given archaeological justification; the existence of Arab names is written over by newly coined Hebrew names. This ‘epistemological strategy’ prepares for the construction of an Israeli Jewish identity based on assembling archaeological fragments, scattered remnants of masonry, tables, bones and tombs, into a sort of special biography out of which the European colony of the Yishuv emerges ‘visible and linguistically, as Jewish national home’ (Abu El-Haj 2001: 74; Said 2004: 47–48; Bowersock 1988: 181–191).

Sejumlah besar pakar dan praktisi penggalian Alkitab di Israel – mulai dari Jenderal Yigael Yadin dan Jenderal Moshe Dayan hingga bahkan Jenderal Ariel Sharon – telah menyatakan bahwa arkeologi Alkitab merupakan "keistimewaan" ilmu Israel par excellence (Said 2004: 45–46; Kletter 2003). Magen Broshi, seorang arkeolog terkemuka Israel dan anggota Komite Nama Pemerintah Israel saat ini, menyatakan:

A large number of Israeli experts on and practitioners of biblical excavations – from General Yigael Yadin and General Moshe Dayan to even General Ariel Sharon – have remarked that biblical archaeology is the ‘privilege’ Israeli science par excellence (Said 2004: 45–46; Kletter 2003). Magen Broshi, a leading Israeli archaeologist, and a current member of the Israeli Government Names Committee, noted:

Fenomena Israel, sebuah bangsa yang kembali ke tanah lamanya yang kini baru, adalah sesuatu yang tiada bandingnya. Ini adalah bangsa yang sedang memperbarui keakrabannya dengan tanahnya sendiri, dan dalam proses ini arkeologi memainkan peran penting. Dalam proses ini arkeologi merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar yang dikenal sebagai Yedi'at haAretz, pengetahuan tentang tanah (istilah Ibrani ini kemungkinan besar berasal dari kata Jerman Landeskunde) … Para imigran Eropa mendapati negeri itu sebagai tempat yang mereka rasakan, secara paradoks, memiliki kedekatan sekaligus keasingan. Arkeologi di Israel, sebuah negara sui generis, berfungsi sebagai sarana untuk menghapus keterasingan para warga barunya. (Dikutip dari Said 2004: 46)

The Israeli phenomenon, a nation returning to its old‒new land, is without parallel. It is a nation in the process of renewing its acquaintance with its own lands and here archaeology plays an important role. In this process archaeology is part of a larger system known as Yedi’at haAretz, knowledge of the land (the Hebrew term is derived most probably from the German Landeskunde) … The European immigrants found the country to which they felt, paradoxically, both kinship and strangeness. Archaeology in Israel, a sui generis state, served as a means to dispel the alienation of its new citizens. (Quoted in Said 2004: 46)

Para sejarawan Israel, ahli Alkitab, arkeolog, dan geografer, Meron Benvenisti berpendapat dalam Sacred Landscape: The Buried History of the Holy Land since 1948, bahwa mereka telah menciptakan ulang dan merekonstruksi sejarah serta kronologi Palestina kuno berdasarkan politik identitas Israel, guna menekankan hubungan bangsa Yahudi dengan tanah tersebut, dengan menambahkan penamaan seperti periode Alkitab, Hasmonean, Mishnaic, dan Talmudik. Namun sejak periode "Muslim awal" ke atas, mereka mengadopsi nomenklatur "kronologi para penakluk", karena dengan cara ini dimungkinkan untuk membagi sekitar 1.400 tahun pemerintahan Muslim-Arab ke dalam satuan-satuan yang lebih pendek daripada periode pemerintahan Yahudi atas Eretz Israel/Palestina (yang berlangsung paling lama 600 tahun), dan terutama untuk menggambarkan sejarah negeri itu sebagai masa panjang pemerintahan oleh serangkaian kekuatan asing yang telah merampasnya dari bangsa Yahudi, sebuah periode yang berakhir pada tahun 1948 dengan didirikannya kembali kedaulatan Yahudi di Palestina. Dengan demikian, dimungkinkan untuk mengaburkan fakta bahwa penduduk Arab Muslim pribumi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bangsa-bangsa Muslim yang berkuasa, dan sebaliknya menggambarkan sejarah penduduk setempat, yaitu perang internalnya, para penguasa provinsinya, sumbangsihnya terhadap lanskap, sebagai hal-hal yang tidak penting, peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan salah satu dinasti "penjajah asing" tertentu.

The Israeli historians, biblical scholars, archaeologists and geographers, Meron Benvenisti argues in Sacred Landscape: The Buried History of the Holy Land since 1948, have reinvented and reconstructed a history and chronology of ancient Palestine based on Israeli identity politics, so as to emphasise the Jewish connection to the land, adding designations such as the Biblical, Hasmonean, Mishnaic, and Talmudic periods. From the ‘early Muslim’ period onward, however, they adopted the nomenclature of the ‘conquerers’ chronology’, since in this way it was possible to divide the approximately 1,400 years of Muslim-Arab rule into units that were shorter than the period of Jewish rule over the Eretz Israel/Palestine (which lasted at most for 600 years), and especially to portray the history of the country as a long period of rule by a series of foreign powers who had robbed it from the Jews – a period that ended in 1948 with the reestablishment of Jewish sovereignty in Palestine. It was thus possible to obscure the fact that the indigenous Muslim Arab population was part and parcel of the ruling Muslim peoples and instead to depict the history of the local population – its internal wars, its provincial rulers, its contribution to the landscape – as matters lacking in importance, events associated with one or another dynasty of ‘foreign occupiers’.

(Benvenisti 2002: 300)

(Benvenisti 2002: 300)

Sementara sikap kolonial para sejarawan dan ilmuwan sosial Eropa dan Amerika Utara terhadap bekas koloni Barat mulai dievaluasi secara kritis sejak tahun 1960-an, Israel justru memilih untuk memperkuat tradisi kolonial dan historiografi kolonisasi pemukim di Palestina–Israel. Di Israel, selalu ada obsesi terhadap 'memori alkitabiah', dan keterkaitan antara penggalian alkitabiah dan kolonisasi pemukim Yahudi selalu menonjol, tetapi menjadi paling nyata setelah penaklukan pasca-1967. Lebih jauh lagi, arkeologi alkitabiah Israel tetap menjadi pusat politik identitas Zionis sekuler dan aktivitas pemukim Israel – sebagian besar Yahudi Ortodoks di Israel dahulu dan sekarang tidak peduli terhadap temuan-temuannya (Elon 1997: 38). Meron Benvenisti mengamati bahwa para akademisi Inggris, Amerika, dan lainnya yang meneliti arkeologi dan sejarah bekas koloni seberang laut mereka telah mulai mengevaluasi ulang sikap-sikap yang berlaku pada masa kolonial. Mereka mengakui distorsi serius yang dimasukkan ke dalam sejarah koloni sebagai akibat dari sikap berpusat pada Eropa, dengan mengabaikan atau menghapus sisa-sisa masa lalu penduduk asli dan budaya material mereka. Sebagai hasil dari evaluasi ini, situs-situs Amerindian, Aborigin, dan Afrika asli dipelajari dan dipulihkan, serta sebuah sejarah baru ditulis, yang berfokus pada kronik organik wilayah-wilayah tersebut, yang sebelumnya hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah bangsa-bangsa Eropa. Sebaliknya, Israel memilih untuk mempertahankan tradisi kolonial dengan hanya perubahan kecil ... Administrasi Purbakala [Israel] hanya mengetahui dua situs di Jaffa Lama: 'Rumah Biuim' (rumah pertama kelompok perintis Zionis awal ini di negeri itu, pada tahun 1882) dan gedung pertama Sekolah Menengah Ibrani pertama [Zionis] ('Gimnasiya Herzeliyya'), yang telah dinyatakan sebagai 'benda purbakala' sesuai dengan Pasal 2 [Undang-Undang Purbakala Israel tahun 1978]. Tentu saja, tidak ada bangunan bersejarah milik bangsa Palestina yang ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang dilindungi berdasarkan hukum Israel.

While the colonial attitudes of European and North American historians and social scientists towards former colonies of the West has begun to be re-evaluated critically since the 1960s, the Israelis have chosen to consolidate the colonial tradition and settler-colonial historiography in Palestine–Israel. In Israel, there has always been an obsession with ‘biblical memory’ and the convergence between biblical excavations and Jewish settler-colonisation has always loomed large, but became most pronounced after the post-1967 conquests. Furthermore, Israeli biblical archaeology has remained central to secular Zionist identity politics and Israeli settler activities – most Orthodox Jews in Israel were and still are indifferent to its findings (Elon 1997: 38). Meron Benvenisti observes that British, American, and other academics engaged in the study of the archaeology and history of their former overseas colonies have begun to reevaluate the attitudes that prevailed during the colonial period. They have admitted grave distortions that were introduced into the history of the colonies as an outcome of Eurocentric attitudes, ignoring or erasing remaining traces of the natives’ past and their material culture. In the wake of this evaluation, Amerindian, Aborigine, and native African sites were studied and restored, and a new history was written, focusing on the organic chronicles of those regions, which had been a mere footnote in the history of the European peoples. The Israelis, by contrast, chose to maintain the colonial tradition with only minor changes ... The [Israeli] Antiquities Administration is aware of only two sites in Old Jaffa: the ‘Biuim House’ (the first home of this group of early Zionist pioneers in the country, in 1882) and the first building of the first [Zionist] Hebrew High School (‘Gimnasiya Herzeliyya’), which have been declared ‘antiquities’ in accordance with Article 2 [of Israeli Antiquities Law of 1978]. Of course no structure ‘of historical value’ to the Palestinians has been declared as a protected antiquity under Israeli law.

(Benvenisti 2002: 304–305)

(Benvenisti 2002: 304–305)

Di sekitar Yerusalem, ribuan hektar hutan pinus ditanam oleh Jewish National Fund. Hutan-hutan ini dimaksudkan untuk menyamarkan desa-desa Palestina yang telah dihancurkan, dan untuk membentuk sebuah "lanskap Alkitab" yang bernuansa pedesaan yang baru, menciptakan memori kolektif yang baru, serta memberi kesan adanya lanskap Alkitab yang "autentik" dan abadi, tempat pepohonan telah berdiri selamanya. Namun "lanskap alami" ini adalah pemandangan yang dibangun dengan cermat untuk menyamarkan tanah desa-desa Palestina yang dirampas secara sistematis, penghancuran kebun zaitun yang telah dibudidayakan, dan pembersihan etnis dalam Nakba. Maksud yang mendasarinya adalah mengaburkan lokasi desa-desa Palestina dan mencegah setiap pengolahan tanah oleh non-Yahudi. Para arsitek Israel, Rafi Segal dan Eyal Weizman, ketika mengomentari permukiman Israel dan penciptaan lanskap Alkitab yang bernuansa pedesaan, menulis:

Around Jerusalem thousands of acres of pine forests were planted by the Jewish National Fund, forests which are both intended to camouflage destroyed Palestinian villages and fashion a new pastoral ‘biblical landscape’, create a new collective memory and give the impression of an ‘authentic’ timeless biblical landscape in which trees have been standing forever. But this ‘natural landscape’ is a carefully constructed scene to camouflage the systematically expropriated land of Palestinian villages, the destruction of cultivated olive groves and the ethnic cleansing of the Nakba. The underlying intention is to obscure the locations of the Palestinian villages and prevent any cultivation of the land by non-Jews. The Israeli architects Rafi Segal and Eyal Weizman, commenting on Israeli settlement and the creation of a pastoral biblical landscape, wrote:

Dalam gambaran ideal lanskap pedesaan, yang menjadi bagian integral dari perspektif tradisi kolonial, kekaguman terhadap panorama pedesaan selalu dipandang melalui bingkai jendela modernitas. Dorongan untuk melarikan diri dari kota ke desa menegaskan kembali keutamaan hidup yang lebih sederhana, dekat dengan alam … penciptaan ulang pemandangan indah dari lanskap Alkitab menjadi kesaksian atas klaim kuno terhadap tanah. Kekaguman terhadap lanskap dengan demikian berfungsi sebagai praktik budaya, yang melaluinya identitas sosial dan budaya terbentuk. Namun, di dalam panorama ini terdapat paradoks yang kejam: hal yang membuat lanskap itu disebut "Alkitabiah" atau "pastoral", yaitu penduduk tradisionalnya dan budidaya di teras-teras, kebun zaitun, bangunan batu, serta keberadaan ternak, justru dihasilkan oleh orang-orang Palestina, yang hendak digantikan oleh para pemukim Yahudi. Meski demikian, orang-orang yang datang untuk mengolah "kebun zaitun hijau" dan menjadikan lanskap itu Alkitabiah justru dikecualikan dari panorama tersebut. Orang-orang Palestina ada di sana untuk menghasilkan pemandangan, lalu menghilang … Pandangan yang melihat "lanskap pastoral Alkitabiah" tidak mencatat apa yang tidak ingin dilihatnya; ia adalah pengecualian visual yang mengupayakan pengecualian fisik. Seperti sebuah set teater, panorama dapat dilihat sebagai lanskap yang disunting, yang dirakit oleh pekerja panggung yang tak terlihat … Apa yang bagi negara merupakan mekanisme pengawasan untuk mengamati orang-orang Palestina, bagi para pemukim adalah jendela menuju lanskap pastoral yang berupaya menghapus keberadaan mereka. Permukiman Yahudi menimpakan data geografi lintang yang lain di atas lanskap yang sudah ada. Dengan demikian, para pemukim hanya dapat melihat permukiman lain, menghindari permukiman kota dan desa Palestina, dan merasa benar-benar telah tiba "sebagai bangsa tanpa tanah di tanah yang berpenduduk". (Segal dan Weizman 2003: 92)

In the ideal image of the pastoral landscape, integral to the perspective of colonial traditions, the admiration of the rustic panorama is always viewed through the window frames of modernity. The impulse to retreat from the city to the country reasserts the virtue of a simpler life close to nature … the re-creation of the picturesque scenes of Biblical landscape becomes a testimony to an ancient claim on the land. The admiration of the landscape thus functions as a cultural practice, by which social and cultural identities are formed. Within this panorama, however, lies a cruel paradox: the very thing that renders the landscape ‘Biblical’ or ‘pastoral’, its traditional inhabitants and cultivation in terraces, olive orchards, stone buildings and the presence of livestock, is produced by the Palestinians, who the Jewish settlers came to replace. And yet, the very people who came to cultivate the ‘green olive orchards’ and render the landscape Biblical are themselves excluded from the panorama. The Palestinians are there to produce the scenery and then disappear … The gaze that sees a ‘pastoral Biblical landscape’ does not register what it does not want to see, it is a visual exclusion that seeks a physical exclusion. Like a theatrical set, the panorama can be seen as an edited landscape put together by invisible stage hands … What for the state is a supervision mechanism that seeks to observe the Palestinians is for the settlers a window on a pastoral landscape that seeks to erase them. The Jewish settlements superimpose another datum of latitudinal geography upon an existing landscape. Settlers can thus see only other settlements, avoid those of the Palestinian towns and villages, and feel that they have truly arrived ‘as the people without land to the land with people’. (Segal and Weizman 2003: 92)

Ada dozens taman-taman alkitabiah dan arkeologi di Israel yang dikelola oleh Israel Nature and Parks Authority (Rashut Hateva’ Vehaganim), sebuah organisasi pemerintah yang didirikan pada tahun 1998. Banyak dari taman-taman warisan nasional arkeologi (alkitabiah dan Krusader) ini dibangun di atas reruntuhan desa-desa dan kota-kota Palestina yang dihancurkan pada tahun 1948. Penyangkalan terhadap warisan Palestina kuno maupun warisan Islam di tanah ini oleh industri warisan Israel yang berupa taman tema arkeologi sangat nyata terlihat hari ini di Saffuriyah Palestina (dihancurkan oleh Israel pada tahun 1948). Industri warisan ini bertujuan baik untuk kolonisasi retrospektif atas masa lalu maupun untuk membentuk identitas kolektif Israel modern.

There are dozens of biblical and archaeological parks in Israel run by the Israel Nature and Parks Authority (Rashut Hateva’ Vehaganim), a governmental organisation set up in 1998. Many of these archaeological (biblical and Crusader) ‘national heritage’ parks have been constructed on the ruins of Palestinian villages and towns destroyed in 1948. The negation of both the ancient Palestinian and Islamic heritage of the land by Israel’s heritage industry of archaeological theme parks is very much in evidence today in Palestinian Saffuriyah (destroyed by Israel in 1948) – the heritage industry geared towards both the retrospective colonisation of the past and the fashioning of modern Israeli collective identity.