Saat ini ada banyak negara di dunia Arab yang secara formal berdaulat, namun tidak semuanya benar-benar berdaulat atau merdeka dalam urusan kebijakan luar negeri. Sebaliknya, negara al-ʿUmar di Palestina berdaulat secara substansi dan kenyataan, meskipun secara nominal masih menjadi bagian dari Kekaisaran Utsmani.

Today there are many formally sovereign states in the Arab world, but not all of them are genuinely sovereign or independent when it comes to foreign policy. By contrast, al-ʿUmar’s state in Palestine was sovereign in substance and reality, while nominally still part of the Ottoman Empire.

Namun, negara al-ʿUmar diakui secara resmi oleh Utsmaniyah sebagai Emirat otonom, dan pada puncaknya di tahun 1774 (setahun sebelum ia terbunuh di luar Acre), wilayahnya membentang dari Lebanon selatan di sepanjang seluruh pesisir Palestina hingga Gaza, dan mencakup sebagian wilayah di Transyordania utara.

However, al-ʿUmar’s state was formally recognised by the Ottomans as an autonomous Emirate and at its peak in 1774 (a year before he was killed outside Acre) its territory extended from south Lebanon along the entire Palestinian coast to Gaza and included some regions in northern Transjordan.

Dia juga dua kali mengepung kota Nablus (Doumani 1995: 42).

He also twice laid siege to the city of Nablus (Doumani 1995: 42).

Pusat pemerintahannya berpindah ke arah barat, dari ibu kota pertamanya di Tiberias ke ‘Araabah di Galilea tengah, lalu ke Nazaret, kemudian ke Deir Hanna, dan akhirnya ke kota pelabuhan Acre pada tahun 1746. Pada awal abad ke-16, Tiberias telah menjadi kota perlindungan bagi orang-orang Arab-Yahudi Andalusia yang selamat dari Inkuisisi Spanyol. Para migran Yahudi yang terampil ini pada akhirnya ikut berkontribusi, baik dalam perluasan industri sutra kota tersebut maupun dalam tumbuhnya peran Tiberias sebagai pusat perdagangan antara Damaskus dan Hijaz.

The headquarters of his administration shifted westwards, from his first capital in Tiberias to ‘Araabah in central Galilee, then to Nazareth, then to Deir Hanna and finally to the port city of Acre in 1746. In the early 16th century Tiberias had become a city of refuge for Andalusian Arab-Jewish survivors of the Spanish Inquisition. These skilled Jewish migrants eventually contributed both to the expansion of the town’s silk industry and the growth of Tiberias’ role as a trade centre between Damascus and the Hijaz.

Al-‘Umar memperluas dan memperkuat Tiberias lebih jauh, tetapi kini Acre menjadi ibu kota Galilea dan pusat perdagangan internasionalnya yang menguntungkan dengan Eropa. Acre tetap menjadi pusat pemerintahannya selama hampir tiga dekade, dan kemudian menjadi ibu kota rezim otonom lain di Palestina, yaitu rezim Ahmad Pasha al-Jazzar (si ‘Tukang Jagal’), yang tinggal di istana yang dibangun oleh al-‘Umar selama dua dekade berikutnya, dari tahun 1776 hingga 1804. Pemerintahan al-‘Umar sekali lagi memperlihatkan saling ketergantungan yang berkelanjutan antara pusat-pusat perkotaan dengan wilayah pedesaan di sekitarnya di Palestina, sebuah ciri yang terus berlanjut dalam sejarah Palestina, baik kuno, abad pertengahan, maupun modern. Dengan Emirat atau dawlah qutriyyah yang berbasis di Galilea, al-‘Umar dikenal secara internasional pada abad ke-18 sebagai ‘Raja Galilea’ (Nasrallah 2015: x).

Al-‘Umar expanded and fortified Tiberias further, but now Acre was the capital of the Galilee and the centre of his lucrative international trade with Europe. Acre remained the centre of his regime for nearly three decades and subsequently became the capital of another autonomous regime in Palestine, that of Ahmad Pasha al-Jazzar (the ‘Butcher’), who lived in the palace built by al-ʿUmar for another two decades from 1776 until 1804. Al-ʿUmar’s regime would demonstrate once again the continuing interdependence of urban centres with their rural contexts in Palestine – a continuing feature of the history of Palestine, ancient, medieval and modern. With his Galilee- based Emirate or dawlah qutriyyah, al-ʿUmar became internationally known in the 18th century as ‘King of Galilee’ (Nasrallah 2015: x).

Pada pertengahan abad ke-18, Kekaisaran Ottoman yang sudah sangat melemah harus menerima kenyataan kekuasaan baru di Palestina, sebuah negeri yang hanya secara nominal masih menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman. Pada tahun 1768, otoritas Ottoman terpaksa berada dalam posisi yang memalukan, yakni harus mengakui rezim al-ʿUmar di Palestina, sebagaimana Ottoman dahulu terpaksa mengakui emirat Gunung Lebanon dan rezim Emir Fakhr-al-Din II seabad sebelumnya. Ottoman menganugerahkan kepada al-ʿUmar gelar ‘Syekh Acre, Emir Nazareth, Tiberias, Safed, dan Syekh seluruh Galilea’ (Philipp 2015).

In the mid-18th century the deeply weakened Ottoman regime had to come to terms with the new power realities in Palestine, a country which remained only nominally part of the Ottoman Empire. In 1768 the Ottoman authorities were forced into a humiliating position of having to recognise al-ʿUmar’s regime in Palestine in the way the Ottomans had been forced to recognise the emirate of Mount Lebanon and the regime of Emir Fakhr-al-Din II a century earlier. The Ottomans granted al-ʿUmar the title of ‘Sheikh of Acre, Emir of Nazareth, Tiberias, Safed, and Sheikh of all Galilee’ (Philipp 2015).

Kebijakan ekonomi Al-ʿUmar yang menguntungkan kaum tani Palestina, strategi militernya, serta aliansi regional dan internasionalnya (dengan para Emir Druze yang berotonomi di Gunung Lebanon, Mamluk Mesir, dan Rusia) sebagian ditentukan oleh perjuangannya melawan Kekaisaran Ottoman, dan sebagian lagi oleh monopolinya atas ekspor kapas dan minyak zaitun yang sedang berkembang pesat ke Eropa, terutama ekspor kapas mentah ke Inggris setelah Revolusi Industrinya, serta meningkatnya permintaan industri tekstil Inggris akan kapas mentah dari Palestina dan Timur Dekat. Naiknya Al-ʿUmar ke tampuk kekuasaan pada abad ke-18 difasilitasi oleh pertumbuhan besar budidaya kapas di Palestina dan ekspor tanaman komersial ini ke Prancis dan Inggris. Penggunaan kapas untuk kain diketahui telah ada sejak zaman prasejarah, dan kapas telah dibudidayakan di Mesir kuno dan Persia, serta telah dikenal oleh bangsa Arab sejak zaman Kuno. Selama berabad-abad sejak Abad Pertengahan, Palestina dan Galilea merupakan kawasan budidaya kapas yang utama (Quataert 2002: 27; Le Strange 1890: 16‒19; 2014: 18‒19; al-Maqdisi 1994). Sudah pada abad ke-10 M, sejarawan Palestina al-Maqdisi mencatat bahwa kapas merupakan salah satu produk pertanian utama Palestina (dikutip dalam Le Strange 2014: 18‒19; juga Le Strange 1890: 16‒19; al-Maqdisi 1994).

Al-ʿUmar’s economic policies, which benefited the Palestinian peasantry, his military strategies and regional and international alliances (with the autonomous Druze Emirs of Mount Lebanon, Mamluk Egypt and Russia) were partly dictated by his struggle with the Ottoman Empire and partly by his monopolisation of the flourishing cotton and olive oil exports to Europe, especially raw cotton to England following its Industrial Revolution and the expanding British textile industry’s demand for raw cotton from Palestine and the Near East. Al-ʿUmar’s rise to power in the 18th century was facilitated by the considerable growth of cotton cultivation in Palestine and the export of this cash crop to France and England. The use of cotton for fabric is known to date back to prehistoric times and cotton had been cultivated in ancient Egypt and Persia, and it was also known to the Arabs since Antiquity. For many centuries since the Middle Ages Palestine and the Galilee had been a major area of cotton cultivation (Quataert 2002: 27; Le Strange 1890: 16‒19; 2014: 18‒19; al-Maqdisi 1994). Already in the 10th century AD Palestinian historian al-Maqdisi commented on the fact that cotton was one of the key agricultural products of Palestine (cited in Le Strange 2014: 18‒19; also Le Strange 1890: 16‒19; al-Maqdisi 1994).

Perdagangan kapas dalam jumlah besar dan perdagangan internasional dengan Palestina serta al-Sham terus berlangsung sepanjang masa Mamluk, tetapi berkembang pesat di Palestina pada masa akhir Ottoman, terutama pada abad ke-18. Hari ini, Suq al-Qattanin (‘Pasar para Pedagang Kapas’) – yang juga dikenal sebagai Suq Amir Tankaz al-Nasiri, penguasa Mamluk di Palestina dan Suriah – di Kota Tua Yerusalem menjadi bukti monumental dan toponimik atas sejarah panjang dan pentingnya industri kapas Palestina ini. Suq al-Qattanin terletak di sisi barat Haram al-Sharif. Pasar ini berasal dari tahun 1336–1337 M dan memuat sebagian arsitektur Islam paling indah dan kaya di Yerusalem. Di tengah Suq terdapat tanda tangan salah seorang pengrajin yang mengerjakan pembangunannya. Ditulis dengan aksara naskhi Arab, prasasti itu berbunyi: ‘Semoga Tuhan merahmatinya, karya Muhammad bin Ahmad bin ‘Alish. Suq ini memiliki dua pintu masuk, satu di barat dan satu di timur, yang disebut Bab al-Qattanin (‘Gerbang para Pedagang Kapas’), yang membuka ke sisi barat Haram. Suq al-Qattanin dianggap sebagai salah satu suq abad pertengahan yang paling lengkap dan indah, tidak hanya di Palestina, tetapi di seluruh Timur Dekat (Burgoyne 1987; Burgoyne and Abu al-Hajj 1979: 128–129).3

Sizeable cotton cultivation and international trade with Palestine and al-Sham continued in the course of the Mamluk period but flourished in late Ottoman Palestine, especially in the 18th century. Today Suq al-Qattanin (‘Market of the Cotton Merchants’) – also known as Suq of Amir Tankaz al-Nasiri, the Mamluk ruler of Palestine and Syria – in the Old City of Jerusalem is a monumental and toponymic testament to the long history and significance of this Palestinian cotton industry. Suq al-Qattanin is located on the west side of the Haram al-Sharif. The market dates from 1336–1337 AD and contains some of the most exquisite and richest Islamic architecture in Jerusalem. In the middle of the Suq there is the signature of one of the craftsmen who worked on its construction. Written in Arabic naskhi script, the inscription reads: ‘May God have mercy on him, the work of Muhammad bin Ahmad bin ‘Alish. The Suq has two entrances, one to the west and the other to the east, called Bab al-Qattanin (‘Gate of the Cotton Merchants’), which opens on to the west side of the Haram. Suq al-Qattanin is considered to be one of the most complete and beautiful medieval suqs not only in Palestine, but in the whole of the Near East (Burgoyne 1987; Burgoyne and Abu al-Hajj 1979: 128–129).3

Sejak masa Perang Salib, wilayah Levant dan Palestina utara telah memasok pasar tekstil regional maupun Eropa melalui kota-kota pelabuhan seperti Acre. Budidaya kapas di Palestina tetap berlangsung sepanjang masa Utsmani, tetapi berkembang pesat pada abad ke-18 di bawah kepemimpinan efektif al-ʿUmar, yang terlibat dalam komoditas paling menguntungkan di dunia pada masa itu: kapas. Kebangkitan al-ʿUmar bertepatan dengan meningkatnya permintaan Prancis dan Inggris terhadap kapas mentah setelah Revolusi Industri pada abad ke-18. Kapitalisme Inggris dan industri manufaktur di Lancashire memungkinkan Inggris muncul sebagai eksportir tekstil manufaktur terkemuka. Sejak akhir abad ke-18, kota Manchester di Inggris dijuluki ‘Cottonpolis’ karena dominasi industri kapas di kota tersebut dan peran Manchester di jantung perdagangan kapas regional dan internasional. Tentu saja, masuknya Palestina ke dalam pasar Eropa modern dan sistem kapitalis global yang didominasi Inggris, serta impor tekstil dari Lancashire ke Palestina, menjadi tantangan besar bagi tekstil yang diproduksi secara lokal di Palestina (Doumani 1995).

From the time of the Crusades the Levant and north Palestine had supplied both regional and European textile markets via port cities such as Acre. The cultivation of cotton in Palestine was maintained throughout the Ottoman period but grew dramatically in the 18th century under the effective leadership of al-ʿUmar, who got involved in the world’s most profitable commodity at the time: cotton. Al-‘Umar’s rise coincided with the rise of French and British demand for raw cotton following the Industrial Revolution in the 18th century. British capitalism and the manufacturing industries of Lancashire enabled Britain to emerge as the leading exporter of manufactured textiles. From the late 18th century onwards, the British city of Manchester acquired the nickname ‘Cottonpolis’ due to the cotton industry’s predominance within the city, and Manchester’s role at the heart of the regional and international cotton trade. Of course, the incorporation of Palestine into the modern European markets and British-dominated global capitalist system and import of textiles from Lancashire to Palestine posed a major challenge to the locally produced textiles in Palestine (Doumani 1995).

Pemerintahan al-ʿUmar merupakan sesuatu yang baru pada masanya. Pemerintahannya menjadi kaya dari ekspor kapas dan minyak zaitun ke luar negeri, dan kekuasaannya memperkuat serta memperluas perdagangan yang menguntungkan ini dengan Eropa. Pada pertengahan abad ke-18, perdagangan kapas dan tekstil regional maupun global menjadikan ibu kotanya, Acre, dan kota Palestina Nablus sebagai kota terbesar dan paling makmur di negeri itu, serta termasuk di antara kota-kota terbesar di al-Sham (Doumani 1995; Philipp 2001). Meskipun Eropa mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat pada abad ke-19 dan ekonomi kapas di Galilea kemudian mengalami kemunduran (Heyd 1942), bahkan pada pertengahan abad ke-19 Konsul Inggris di Yerusalem, James Finn, masih mengisahkan perjalanannya di Palestina tengah dan segitiga Nablus‒Jenin‒Tulkarem, serta mencatat bahwa perkebunan kapas yang ia kunjungi "sangat bersih dan tertata" (Kamel 2015). Sebenarnya, sebagai akibat dari kebijakan al-ʿUmar, selama lebih dari seratus tahun, antara tahun 1730-an hingga 1860-an, kapas tetap menjadi ekspor utama Palestina ke Eropa.

Al-ʿUmar’s rule was of modern creation. His administration grew rich on foreign export of cotton and olive oil and his rule consolidated and expanded this lucrative trade with Europe and by the mid-18th century regional and global trade in cotton and textiles made his capital city of Acre and the Palestinian city of Nablus the biggest and the most prosperous cities in the country and among the largest cities of al-Sham (Doumani 1995; Philipp 2001). Despite the massive technological developments in Europe in the 19th century and subsequent decline of the cotton economy of the Galilee (Heyd 1942), even in the mid-19th century the British Consul in Jerusalem James Finn would recall his journeys in central Palestine and the Nablus‒Jenin‒Tulkarem triangle, and note that the cotton plantations he visited were ‘beautifully clean and orderly’ (Kamel 2015). In fact, as a consequence of al-ʿUmar’s policies, for over a century between the 1730s and 1860s cotton would remain the main export from Palestine to Europe.

Sebelum tahun 1852, Palestina terutama mengekspor kapasnya ke kawasan al-Sham, Italia, Prancis, dan, dalam jumlah yang lebih kecil, Inggris. Pada tahun 1859, sebuah gazetir geografis Inggris melaporkan bahwa Tembakau, lentil, zaitun, kapas, dan sutra diproduksi secara luas di pashalik ini [‘bagian dari Palestina’] … Satu-satunya hasil manufaktur adalah kain sutra dan kain katun. Letak distrik ini sangat menguntungkan bagi perdagangan. Ekspor dari Acre dan Beirut, pelabuhan utamanya, adalah wol, kapas, sutra, tembakau, getah, buah kering, gallnut, akar madder, dan kulit. Perdagangan ekspor terutama dilakukan dengan Prancis dan Italia … Pashalik ini merupakan ciptaan modern. Pada tahun 1749 ia menjadi bagian dari pashalik Saida atau Sidon, ketika Dhahir, putra Omar, seorang Syekh Arab, menyerbu Acre dan berhasil menaklukkan seluruh pashalik ke dalam kekuasaannya.4

Before 1852 Palestine exported its cotton mainly to the al-Sham region, Italy, France and, to a lesser extent, England. In 1859 it was reported by a British geographical gazetteer that Tobacco, lent[ils], olives, cotton and silk, are extensively produced in this pash.[lik of Acre] [‘a part of Palestine’] … The only manufactures are silk and cotton fabrics. The situation of this district is highly favourable to commerce. The exports from Acre and Beirut, its principal ports, are wool, cotton, silk, tobacco, gums, dried fruits, gallnuts, madder-root, and skins. The export trade is principally carried on with France and Italy … This pash.[lik] is of modern creation. In 1749 it formed part of the pash.[lik] of Saida or Sidon, when Dhahir, son of Omar, an Arab Sheikh, having invaded Acre, succeeded in subduing the whole pash.[lik] to his way.4

Namun, setelah tahun 1870 kapas kehilangan peran utamanya sebagai tanaman komersial kunci yang dikirim ke Eropa, digantikan oleh jeruk Palestina (jeruk Jaffa yang ikonik). Dengan memanfaatkan inovasi pertanian baru dan teknik penyambungan pohon yang baru, industri jeruk Arab Palestina menjadi komoditas ekspor nomor satu ke Eropa sepanjang seperempat terakhir abad ke-19 (Lucas 2003: 21‒22). Selama paruh kedua abad ke-19, mesin pemintal kapas modern juga diimpor ke Palestina, dan industri pemintalan kapas skala kecil terus berlanjut hingga abad ke-20.

However, after 1870 cotton lost its leading role as the key cash crop shipped to Europe, being replaced by the oranges of Palestine (the iconic Jaffa oranges). Benefiting from new agricultural innovations and new tree grafting techniques, the Palestine Arab citrus industry became the number one produce exported to Europe throughout the last quarter of the 19th century (Lucas 2003: 21‒22). During the second half of the 19th century modern cotton-spinning machinery was also imported into Palestine and a small-scale cotton-spinning industry continued into the 20th century.

Menariknya, pada abad ke-18 kualitas tinggi biji kapas Palestina dan Levant menyebabkan pemindahannya ke tanah koloni-koloni Amerika Utara. Namun berbeda dengan kolonialisme pemukim di Amerika Utara, di mana menanam dan memanen kapas menjadi pekerjaan utama para budak, perkebunan kapas Palestina digarap oleh para petani biasa.

Interestingly, in the 18th century the high quality of Palestinian and Levantine cotton seeds led to its transferral to the soils of the colonies of North America. But unlike the settler-colonialism of North America, in which cultivating and harvesting cotton became the leading occupation of slaves, the Palestine cotton plantations were cultivated by ordinary farmers.

Namun demikian, produksi kain katun di Levant pada akhir abad kedelapan belas melampaui produksi di koloni-koloni Amerika hampir tiga puluh kali lipat (Quataert 2002: 27). Kota pelabuhan Acre yang berkembang menjadi kota Palestina "modern" pertama pada abad ke-18 yang secara langsung terdampak oleh perdagangan luar negeri yang baru, Revolusi Industri Inggris, dan permintaan Inggris akan kapas mentah.

Yet ‘still, canton production in the Levant during the late eighteenth century exceeded, by a factor of nearly thirty, that in the American colonies’ (Quataert 2002: 27). The expanded port city of Acre became the first ‘modern’ Palestinian city in the 18th century to be directly affected by the new foreign trade, the British Industrial Revolution and England’s demand for raw cotton.

Selama satu abad antara 1730 dan 1831, ekspor tanaman komersial yang sangat menguntungkan – pertama kapas, lalu gandum – menjadikan Acre pusat perdagangan dan kekuasaan politik terbesar di pesisir Palestina/Lebanon. Kota ini juga mulai memainkan peran dalam politik internasional pada seperempat terakhir abad ke-18 (Philipp 2001: 3). Pertama di bawah al-ʿUmar dan kemudian di bawah al-Jazzar – penguasa yang berbasis di Acre sejak 1776 hingga kematiannya pada 1804:

For a century between 1730 and 1831 the export of highly profitable cash crops – first cotton and then grain – made Acre the largest centre of trade and political power on the Palestinian/Lebanese coast. The city also began to play a role in international politics in the last quarter of the 18th century (Philipp 2001: 3). First under al-ʿUmar and later under al-Jazzar – the Acrebased ruler from 1776 until his death in 1804:

[Modern] Acre adalah kunci bagi wilayah pertama di Mediterania timur yang terhubung dengan ekonomi modern ... sebuah kota berbenteng yang penting dengan sekitar 25.000 penduduk, [yang] erat kaitannya dengan permintaan kapas di Eropa yang terus meningkat.

[Modern] Acre was the key to the first region in the eastern Mediterranean that was tied into modern economy ... an important fortified city of perhaps 25,000 inhabitants [which] was closely connected with the ever-rising demand for cotton in Europe.

(Philipp 2001: 1)

(Philipp 2001: 1)

Di bawah pengaruh perdagangan internasional pada masa pemerintahan al-ʿUmar dan al-Jazzar:

Under the impact of international trade during the rule of both al-ʿUmar and al-Jazzar:

"[Dalam] waktu yang sangat singkat, Acre [modern] berkembang menjadi kota yang memiliki beberapa masjid ... caravanserai ... pemandian [umum] dan pasar. Kota ini juga memiliki tembok benteng dan saluran air (akuaduk) untuk menjamin pasokan airnya. Desa-desa di [Galilea] yang terletak lebih jauh ke pedalaman mengembangkan sebagian besar dari apa yang kemudian menjadi dasar perekonomian pertanian Palestina."

[W]ithin a very short period of time, [modern] Acre bloomed into a city possessing several mosques ... caravansaries ... [public] baths and markets. It also boasted fortified walls and an aqueduct to ensure its water supply. The [Galilee] villages further inland developed most of what was to become the basis of Palestine’s agricultural economy.

(Rosen-Ayalon 1998: 520)

(Rosen-Ayalon 1998: 520)

Bangunan modern, dan mungkin simbol paling monumental dari budaya Palestina awal modern adalah Masjid Putih Acre masa kini, yang dikenal luas sebagai Masjid al-Jazzar, dan menjadi simbol paling kuat dari ibu kota modern Palestina utara. Dibangun pada tahun 1781, delapan belas tahun sebelum invasi Napoleon ke Palestina, dan secara arsitektural dipengaruhi oleh masjid-masjid besar Utsmani di Istanbul, namanya (Masjid Putih) mengingatkan pada Masjid Putih al-Ramla yang terkenal, ibu kota Jund Filastin, provinsi Palestina sepanjang masa awal Islam. Kompleks Masjid Putih mencakup sebuah akademi teologi Islam, perguruan tinggi pertama dari jenisnya di Palestina. Dimodelkan pada perguruan tinggi al-Azhar di Kairo, dan berbeda dari madrasah-madrasah Islam abad pertengahan tradisional di Yerusalem, kompleks masjid/perguruan tinggi ini memuat asrama mahasiswa, sebuah pengadilan Islam, dan sebuah perpustakaan umum yang besar, yang semuanya dibiayai oleh pajak lokal Palestina serta perdagangan kapas dan tanaman komersial lainnya yang berkembang pesat di tingkat regional dan internasional. Menghadap ke Laut Mediterania Timur dengan pemandangan yang spektakuler, Masjid al-Jazzar juga merupakan pernyataan tentang orientasi ulang Palestina modern ke arah Eropa, di bawah pengaruh kebijakan perdagangan internasional dan program pembangunan monumental yang dijalankan oleh dua pemimpin berpengaruh, al-ʿUmar dan al-Jazzar.

Of modern creation, and perhaps the most monumental symbol of the culture of early modern Palestine is the White Mosque of modern Acre, famously known as al-Jazzar Mosque, which became the most powerful symbol of the modern capital of northern Palestine. Constructed in 1781, eighteen years before the Napoleonic invasion of Palestine, and influenced architecturally by the grand Ottoman mosques of Istanbul, its namesake (the White Mosque) evoked memories of the famous White Mosque of al-Ramla, the capital of Jund Filastin, the province of Palestine throughout early Islam. The compound of the White Mosque included an Islamic theological academy, the first college of its kind in Palestine. Modelled on the al-Azhar university college of Cairo, and departing from the traditional medieval Islamic schools (madrasahs) of Jerusalem, the mosque/college compound contained student lodging, an Islamic court and a major public library, all paid for by Palestinian local taxes and by the flourishing regional and international trade in cotton and other cash crops of Palestine. Spectacularly overlooking the Eastern Mediterranean Sea, al-Jazzar Mosque was also a statement of the reorientation of modern Palestine towards Europe under the impact of the international trade policies and the monumental building programmes pursued by the two powerful leaders, al-ʿUmar and al-Jazzar.

Pendorongan perdagangan luar negeri, promosi inovasi pertanian lokal, dan ekspor tanaman komersial yang menguntungkan seperti kapas, gandum, dan minyak zaitun ke Eropa, yang dimulai di bawah al-ʿUmar pada tahun 1730-an dan berlanjut hingga 1830, serta warisan perdagangan luar negeri ini, mendorong perkembangan jeruk Shamouti (yang kemudian dikenal secara internasional sebagai jeruk Jaffa). Dikembangkan oleh petani Palestina pada pertengahan abad ke-19, jeruk Shamouti merupakan varietas jeruk yang hampir tanpa biji dengan kulit yang tebal, sehingga sangat cocok untuk ekspor internasional (Issawi 2006: 127; Gerber 1982). Seperti ekspor kapas dan gandum Palestina pada abad ke-18 dan ke-19, sebagian besar panen jeruk Shamouti diekspor ke Prancis dan Inggris sejak pertengahan abad ke-19.

The encouragement of foreign trade, promotion of local agricultural innovations and export of profitable cash crops such as cotton, grain and olive oil to Europe, which began under al-ʿUmar in the 1730s, continued until 1830 and the legacy of this foreign trade stimulated the development in the Shamouti orange (which became internationally known as the Jaffa orange). Developed by Palestinian farmers in the mid-19th century, Shamouti oranges were an almost seedless variety of oranges with a tough skin that made them particularly suitable for international export (Issawi 2006: 127; Gerber 1982). Like the export of Palestine cotton and grain in the 18th and 19th centuries, much of the Shamouti orange crop was exported to France and England from the mid-19th century onwards.

Pemerintahan Al-ʿUmar yang kuat membawa era baru yang dinamis ke Palestina, setelah periode panjang pengabaian, stagnasi, dan eksploitasi merajalela terhadap kaum tani Palestina oleh Kekaisaran Utsmani, selama masa itu Palestina diubah menjadi negeri perbatasan dan daerah terpencil kekaisaran. Pada periode dinasti baru di bawah Al-ʿUmar ini, Galilea dan sebagian besar wilayah Palestina mengalami pemungutan pajak yang efektif dan adil, perluasan kota, serta pembangunan ekonomi. Banyak bangunan umum, benteng, kubu pertahanan, gudang, khan (penginapan kafilah)

Al-ʿUmar’s powerful state ushered in a new dynamic era in Palestine, after a long period of Ottoman neglect, stagnation and rampant exploitation of the Palestinian peasantry, during which Palestine was turned into a frontier country and an imperial backwater. In this new dynastic period under al-ʿUmar, the Galilee and large parts of Palestine experienced effective and fair taxation, urban expansion and economic development. Many public buildings, fortresses, fortifications, warehouses, khans (caravanserais)

– yang paling megah di antaranya adalah Khan al-Tujjar di Acre yang dibangun dengan sangat indah; kini lokasi tersebut berada di pusat kebijakan Yudaisasi Israel di kota Arab itu – dan banyak tempat ibadah dibangun di seluruh wilayah kekuasaannya. Banyak situs dan monumen ini masih dapat dilihat hingga kini di seluruh Galilea. Negara Al-ʿUmar menerapkan kebijakan yang inklusif secara keagamaan dan mendorong keterlibatan minoritas agama (Kristen, Yahudi dan Syiah) dalam administrasi, keuangan, dan perekonomiannya. Negara dan modernitas awal di Palestina abad ke-18 saling terkait:

– the most spectacular of which is the exquisitely-built Khan al-Tujjar of Acre; today the site is at the centre of Israeli Judaisation policies in the Arab city – and numerous places of worship were built throughout his domain. Many of these sites and monuments can still be seen today throughout the Galilee. Al-ʿUmar’s state pursued religiously inclusive policies and encouraged the involvement of religious minorities (Christians, Jews and Shi’ites) in his administration, finance and economy. Statehood and early modernities in 18th century Palestine were intertwined:

Di bawah kepemimpinan Dhaher al-ʿUmar al-Zaidani (1730‒75), terbentuklah sebuah negara yang kuat dan melindungi di Palestina utara, yang mendorong pembangunan. Keamanan dijamin bagi produksi pertanian, terutama gandum dan kapas untuk diekspor, khususnya ke Prancis, yang agen-agennya bermukim di ibu kota Zaidani dan pelabuhan Acre.

Under the leadership of Dhaher al-ʿUmar al-Zaidani (1730‒75), a powerful and protective state was formed in northern Palestine that fostered development. Security was ensured for agricultural production, mainly wheat and cotton for export, particularly to France whose agents resided in the Zaidani capital and port of Acre.

Para petani dan kelompok minoritas agama dilindungi, sehingga mereka memiliki kepentingan dalam keberhasilan negara. Pada tahun 1764‒65, al-ʿUmar mendirikan sebuah kota baru [Haifa] dan memperkuatnya dengan tembok. (Seikaly 2002b: 97)

Peasants and religious minorities were protected and thus had a stake in the success of the state. In 1764‒65, al-ʿUmar established a new town [Haifa] and secured it with walls. (Seikaly 2002b: 97)

Stabilitas politik dan sistem perpajakan yang efektif dan adil yang diterapkan oleh al-ʿUmar di Palestina utara, serta perluasan dan transformasi pusat-pusat kota bersejarah seperti Acre, Tiberias, dan Safad, juga membawa pada berdirinya "Haifa modern" dan berubahnya Nazareth dari sebuah desa kecil menjadi kota besar di Palestina. Haifa modern, atau "Haifa baru" (Haifa al-Jadidah), didirikan oleh al-ʿUmar pada tahun 1764–1765. Hal ini dilakukan dengan memindahkan 250 penduduk setempat ke desa berbenteng Haifa, yang berjarak 2,4 kilometer di sebelah timur dusun lama.5 Desa Arab Palestina "baru/modern" ini menjadi inti dari kota Haifa modern (Yazbak 1998), yang kini menjadi kota terbesar ketiga di Israel. Desa baru ini awalnya dinamai dalam bahasa Arab al-ʿImarah al-Jadidah ("Pembangunan Baru"), sebuah istilah yang diterapkan pada bangunan-bangunan modern di Palestina pada abad ke-18. Penduduk Palestina setempat pertama-tama menyebut desa ini Haifa Baru dan kemudian hanya Haifa. Desa Arab baru ini berkembang menjadi kota Arab yang pada abad ke-20 berkembang menjadi kota Haifa modern (Seikaly 2002a, 2002b; Sharon 2013: 262; Mariti 1792: 318). Dengan cara serupa, era "baru" negara al-ʿUmar melambangkan awal sejarah modern Palestina.

The political stability and effective and fair taxation system provided by al-ʿUmar in northern Palestine and the expansion and transformation of historic urban centres such Acre, Tiberias and Safad also led to the founding of ‘modern’ Haifa’ and the transformation of Nazareth from a small village into a major town in Palestine. Modern Haifa, or the ‘new Haifa’ (Haifa al-Jadidah), was founded by al-ʿUmar in 1764‒1765. This was done by moving the 250 local inhabitants to the fortified village of Haifa 2.4 kilometres to the east of the old hamlet.5 This ‘new/modern’ Palestinian Arab village became the nucleus of the modern town of Haifa (Yazbak 1998), today the third largest city in Israel. The new village was originally named in Arabic al-ʿImarah al-Jadidah (‘the New Construction’), a term applied to modern buildings in Palestine in the 18th century. Local Palestinians first called the village New Haifa and later simply Haifa. This new Arab village grew into an Arab town which in the 20th century developed into the modern city of Haifa (Seikaly 2002a, 2002b; Sharon 2013: 262; Mariti 1792: 318). In a similar vein, the ‘new’ era of al-ʿUmar’s state symbolised the beginning of the modern history of Palestine.

Ekonomi pertanian baru dan perdagangan luar negeri Palestina menyebabkan transformasi Nazareth – dalam bahasa Arab al-Nasirah, dengan mempertahankan akhiran "feminin" yang umum pada banyak toponim Arab Palestina di Galilea – oleh negara al-ʿUmar dari sebuah dusun kecil menjadi kota besar, dengan mendorong imigrasi ke sana. Kota "baru" Nazareth memainkan peran penting dalam bidang ekonomi, keagamaan, dan strategis di bawah pemerintahan al-ʿUmar.

The new agricultural economy and foreign trade of Palestine led to the transformation of Nazareth – al-Nasirah in Arabic, retaining the ‘feminine’ endings common to many Palestinian Arabic toponyms of Galilee – by al-ʿUmar’s state from a small hamlet into a large town by encouraging immigration to it. The ‘new town’ of Nazareth played important economic, religious and strategic roles under al-ʿUmar’s rule.

Ibu kota keempat al-ʿUmar adalah Nazareth, dan untuk keperluan ini ia memerintahkan pembangunan sebuah gedung pemerintahan baru yang dikenal sebagai Saraya (‘Istana’). Bangunan bersejarah ini didirikan sekitar tahun 1740 dan pada abad ke-19 berfungsi sebagai kediaman Gubernur Utsmani setempat untuk Nazareth beserta sub-distriknya, dan kemudian sebagai markas kota madya hingga tahun 1991. Sambil menggunakan Nazareth untuk mengamankan kendalinya atas tanah pertanian Galilea tengah yang sangat subur (Yazbak 1998: 15) dan Marj Ibn ʿAmer, lumbung padi kaya di Palestina, al-ʿUmar mendorong toleransi beragama dan melindungi komunitas Kristen di kota tersebut, yang juga ia gunakan untuk memperkuat hubungan internasionalnya dengan Prancis (Emmett 1995:

Al-ʿUmar’s fourth capital was Nazareth and for this purpose he commissioned the construction of a new government house known as the Saraya (the ‘Palace’). This historic building was constructed around 1740 and later in the 19th century served as the residence of the local Ottoman Governor of Nazareth and its subdistrict and subsequently as the city’s municipal headquarters until 1991. While using Nazareth to secure his control over the hugely fertile agricultural lands of central Galilee (Yazbak 1998: 15) and Marj Ibn ‘Amer, the rich granary of Palestine, al-ʿUmar encouraged religious toleration and protected the Christian communities in the town, which he also used to strengthen his international ties with France (Emmett 1995:

22). Al-ʿUmar juga mendorong kaum Fransiskan untuk membeli tanah dan membangun gereja di Nazaret pada tahun 1730, serta memungkinkan komunitas Ortodoks Yunani membangun Gereja St Gabriel pada tahun 1767 (Emmett 1995: 220).

22). Al-ʿUmar also encouraged the Franciscans to purchase land and build a church in Nazareth in 1730, and enabled the Greek Orthodox community to build St Gabriel Church in 1767 (Emmett 1995: 220).

Dimulai sebagai kota pasar bagi daerah pedesaan sekitarnya di bawah pemerintahan Dhaher al-ʿUmar, Nazareth kini menjadi kota Palestina terbesar di Israel dan ibu kota kaum Palestina di dalam Israel. Hingga kini, keturunan al-ʿUmar masih tinggal di Galilea dan Nazareth dan dikenal sebagai ‘Dhawahri’, sebagai pengingat akan Dhaher – bersama keluarga Fahoum, Zu’bi, dan ‘Onalla, keluarga-keluarga Muslim yang membentuk bagian dari elite tuan tanah tradisional Muslim di kota Nazareth. Elite ini pertama kali naik berkuasa di bawah pemerintahan al-ʿUmar dan terus mendominasi politik kota sepanjang masa akhir Utsmaniyah dan masa Mandat Britania, serta di bawah Israel sejak tahun 1948 (Srouji 2003: 187).

Beginning as a market town for the surrounding countryside under Dhaher al-ʿUmar, today Nazareth is the largest Palestinian city in Israel and the capital of the Palestinians inside Israel. Today the descendants of al-ʿUmar still live in Galilee and Nazareth and are known as the ‘Dhawahri’, in memory of Dhaher – along with the Fahoums, Zu’bis and ‘Onallas, the Muslim families which constituted part of Nazareth’s urban traditional Muslim land-owning elite which first rose under al-ʿUmar’s rule and continued to dominate the city’s politics throughout the late Ottoman and British Mandatory periods and under Israel since 1948 (Srouji 2003: 187).

Representasi geopolitik modern tentang Palestina sering ditempatkan pada masa akhir Utsmani atau Palestina abad ke-19, dan hubungan historis yang sebenarnya antara "negara" Palestina yang didirikan oleh al-ʿUmar dengan konsepsi modern tentang Palestina bersifat kompleks. Namun, dalam sejarah, batas antara fakta dan fiksi atau antara mitos dan realitas sering kali kabur. Kemerdekaan de facto di Palestina berlangsung hampir setengah abad, dari akhir 1720-an hingga 1775, jauh lebih lama daripada masa Mandat Inggris di Palestina.

Modern geo-political representations of Palestine are often located in the late Ottoman period or in 19th century Palestine and the actual historical links between the Palestinian ‘statehood’ created by al-ʿUmar and the modern conceptions of Palestine are complex. However, in history the line between fact and fiction or myth and reality is often blurred. The practically independent statehood in Palestine lasted nearly half a century from the late 1720s until 1775, far longer than the British Mandatory period in Palestine.