Pada abad ke-18 dan ke-19, pengiriman gandum dan kapas dari pelabuhan Acre di Palestina ke Italia, Prancis selatan (Beheiry 1981: 67), dan Inggris membantu menyelamatkan penduduk Prancis yang terus bertambah dari kelaparan, serta mendorong Revolusi Industri Inggris dan munculnya kapitalisme komoditas di Eropa. Hal ini melahirkan kelas borjuis lokal di kota-kota Palestina (di Acre, Nazareth, Tiberias, Nablus, Yerusalem, dan Jaffa).

In the 18th and 19th centuries, wheat and cotton shipments from the Palestinian port of Acre to Italy, southern France (Beheiry 1981: 67) and England helped save the growing population of France from famine and fuelled the English Industrial Revolution and the rise of commodity capitalism in Europe. This brought about the rise of a local bourgeoisie in urban Palestine (in Acre, Nazareth, Tiberias, Nablus, Jerusalem and Jaffa)

sebagai juga ekonomi pertanian kaum tani yang diarahkan untuk ekspor ke Eropa, karena pasar ini menjadi lebih menguntungkan. Pergeseran ini pada abad ke-18 mengubah pertanian dan industri Palestina dari sekadar subsisten menjadi produksi untuk pasar internasional, serta menciptakan hubungan baru antara kota-kota (yang lebih besar) dan kota-kota kecil dengan ratusan desa tempat sebagian besar penduduk tinggal dan bekerja. Meningkatnya perdagangan internasional ini seiring dengan berkembangnya kapitalisme Eropa, serta permintaan Inggris yang tak pernah puas akan kapas untuk pabrik-pabriknya, juga mengantarkan awal modernitas di Palestina. Pandangan umum tentang modernitas di dunia Arab berfokus pada politik kaum elit terkemuka (a’ayan), invasi Napoleon, atau kelemahan negara Utsmani sebagai campuran faktor di balik dimulainya modernisasi di kawasan itu (Baram 2007a: 16). Selain itu, pandangan umum yang dikemukakan para sejarawan adalah bahwa modernitas awal di Palestina pertama kali diperkenalkan oleh misionaris Eropa dan penjelajah Alkitab pada abad ke-19, atau disebarkan oleh kaum elit perkotaan yang dididik di sekolah-sekolah bergaya Eropa atau sekolah-sekolah yang beroperasi di bawah naungan Utsmani. Reformasi Tanzimat Utsmani (secara harfiah berarti ‘reorganisasi’), yakni periode reformasi besar-besaran ‘dari atas’ yang dimulai pada 1839 dan berakhir dengan era Konstitusi Pertama Utsmani pada 1876, serta dampaknya terhadap Palestina dan dunia Arab yang lebih luas, paling banyak mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Namun, bukti-bukti baru justru membantah pendekatan elitis, Orientalis yang romantis, dan biblisis terhadap sejarah modern Palestina. Bukti ini menunjukkan, pertama, bahwa awal mula modernitas terjadi di Palestina pada abad ke-18; kedua, bahwa invasi Napoleon ke Palestina dan pengepungan Acre pada tahun 1799 justru mengikuti, bukan memimpin, masuknya budaya material dan barang dagangan Eropa (termasuk tekstil Eropa) yang menjadi tersedia secara luas di sebagian besar wilayah perkotaan dan pedesaan Palestina selama masa pemerintahan al-ʿUmar dan al-Jazzar (Baram 2007a, 2007b); ketiga, bahwa ekonomi "baru" dan alat-alat pertanian baru di Palestina pada pertengahan abad ke-18 telah secara signifikan terintegrasi ke dalam perdagangan internasional modern dan ekonomi kapitalis Eropa, yang telah diperkenalkan oleh revolusi teknologi dan industri Inggris.

as well as a peasant economy directed towards export to Europe, as this became the more lucrative market. This move during the 18th century transformed Palestinian agriculture and industry from subsistence towards production for the international market, and brought about a new relationship between (larger) cities and towns, and the hundreds of villages where most people lived and worked. This increasing international trade with the growing capitalism of Europe, and the insatiable British demand for cotton for its mills, also ushered in early modernities in Palestine. The conventional wisdom about modernity in the Arab world focus on the elite notable (a’ayan) politics, the Napoleonic invasion or the Ottoman state’s weaknesses as a mix of factors behind the start of modernisation in the region (Baram 2007a: 16). Furthermore, the conventional wisdom advanced by historians is that early modernities in Palestine were first imported by European missionaries and biblical explorers in the 19th century or disseminated by urban elites educated in European-style schools or schools which operated under Ottoman patronage. The Ottoman Tanzimat (literally ‘reorganisations’) – a period of major reforms ‘from above’ that began in 1839 and ended with the Ottoman First Constitutional era of 1876 – and their impact on Palestine and the wider Arab East have been given most scholarly attention. Yet the new evidence contradicts elitist, romantic Orientalist and biblicist approaches to modern Palestinian history. This evidence shows, first, that the start of modernities was in 18th century Palestine; second, that the Napoleonic invasion of Palestine and siege of Acre in 1799 followed rather than led the European material culture and commodities (including European textiles) which became widely available in much of urban and rural Palestine throughout the rules of al-ʿUmar and al-Jazzar (Baram 2007a, 2007b); third, that the ‘new’ economy and new agricultural tools of Palestine in the mid-18th century had already been significantly integrated within the modern international trade and European capitalist economy which had been ushered in by the British technological and industrial revolutions.

Meskipun revolusi percetakan dan pendidikan Eropa baru menjangkau Palestina pada akhir abad ke-19, Revolusi Industri Inggris pada abad ke-18 dan bangkitnya kapitalisme Eropa memberi dampak langsung dan mendalam terhadap perekonomian Palestina. Kekuatan-kekuatan baru ini juga turut mendorong reorientasi Palestina ke arah Eropa dan terciptanya ekonomi politik serta bentuk negara yang baru di Palestina pertengahan abad ke-18, sebuah negara yang secara efektif merdeka dari Kekaisaran Utsmani yang sedang melemah, dan dipimpin oleh pemimpin Palestina Dhaher al-ʿUmar al-Zaydani (1689–1775). Berasal dari Safad, keluarga Zaydani tentu akrab dengan tradisi lokal dan ingatan sosial tentang wilayah Safad di bawah Mamluk: 'Kerajaan Safad' ( مملكة صفد ). Didukung oleh tentara modern yang profesional dan sebagian besar kaum tani Palestina, mereka melawan dan mengalahkan tentara Utsmani, lalu menciptakan negara yang berhasil menegakkan kekuasaan dan kedaulatan praktisnya atas sebagian besar wilayah Palestina modern, meskipun dibenci oleh banyak elite kota Palestina di Nablus dan Yerusalem.

Although the European printing and educational revolutions did not catch up with Palestine until the late 19th century, the English Industrial Revolution of the 18th century and rise of European capitalism impacted on the economy of Palestine directly and profoundly. These new forces also contributed to the reorientation of Palestine towards Europe and creation of a new political economy and statehood in mid-18th century Palestine, a statehood that was effectively independent of the weakened Ottoman Empire, and which was headed by Palestinian leader Dhaher al-ʿUmar al-Zaydani (1689–1775). Natives of Safad, the Zaydanis would have been familiar with the local traditions and social memories of the province of Safad under the Mamluks: ‘Kingdom of Safad’ ( مملكة صفد ). Backed by a professional modern army and most of the Palestinian peasantry, the latter stood up to and defeated the Ottoman army and created a statehood which managed to impose its power and practical sovereignty on much of modern Palestine, despite being resented by many of the Palestinian urban elites of Nablus and Jerusalem.

Konsep kedaulatan formal telah mengalami transformasi radikal di era modern, dari yang secara historis bersumber dari penguasa (orang atau penguasa) menjadi terkait dengan konsep teritorial negara-bangsa modern. Namun, negara, kekuasaan dan legitimasi tetap menjadi pusat gagasan kedaulatan. Pada abad ke-18, kedaulatan praktis rezim al-ʿUmar tidak bersumber dari gagasan negara-bangsa modern mana pun, melainkan dari kemampuan rezim al-ʿUmar untuk menegakkan kekuasaan yang sah atas sebagian besar wilayah Palestina.

The concept of formal sovereignty has undergone radical transformation in the modern era, from being historically derived from the sovereign (person or ruler) to being linked to the territorial concept of the modern nation-state. However, state, power and legitimacy remain central to the notion of sovereignty. In the 18th century the practical sovereignty of al-ʿUmar’s regime was not derived from any modern notion of the nationstate, but from the ability of al-ʿUmar’s regime to impose legitimate power on much of Palestine.

Mengingat perkembangan dramatis di Palestina ini, pendekatan sejarah "dari bawah" dan "dari dalam" dapat sebagian menjelaskan munculnya Dhaher al-ʿUmar al-Zaydani dan modernitas awal di Palestina, dibandingkan teori-teori modernitas yang berfokus pada elit budaya metropolitan pada abad ke-18 dan ke-19 atau pada kegiatan misionaris Eropa di Palestina akhir masa Utsmani. Kegiatan misionaris tersebut berpusat di wilayah perkotaan Palestina, tempat sebagian besar orang Kristen Palestina bermukim. Memang, al-ʿUmar dapat dengan mudah disebut sebagai bapak pendiri modernitas awal Palestina dan pembaruan sosial, serta tokoh yang paling berpengaruh dalam awal reorientasi modern Palestina menuju kawasan Mediterania. Pada abad ke-18, mayoritas penduduk Palestina (sebagian besar Muslim) adalah petani yang tinggal di desa-desa atau kota-kota kecil, dengan beberapa pusat perdagangan perkotaan yang besar. Istilah untuk "modern" di Palestina abad ke-18 adalah jadid (baru) atau tajdid (pembaruan, inovasi), dan gerakan ini bermula di kota-kota kecil dan desa-desa di Galilea. Kepemimpinan lokal yang kuat di Galilea abad ke-18 dan modernitas-modernitas tersebut tampak dalam berbagai bentuk:

In view of these dramatic developments in Palestine, a history ‘from below’ and ‘from within’ approach can partly explain the rise of Dhaher al-ʿUmar al-Zaydani and early modernities in Palestine rather than theories of modernities which focus on metropolitan cultural elites in the 18th and 19th centuries or European missionary activities in late Ottoman Palestine, activities which centred on urban Palestine where the majority of the Palestinian Christians resided. Indeed al-ʿUmar can easily qualify as the founding father of early Palestinian modernities and social renewal, and the single most influential figure in the beginning of the modern reorientation of Palestine towards the Mediterranean region. In the 18th century the majority of the Palestinian population (predominantly Muslim) were peasants who lived in villages or small towns, with a few large urban trading centres. The term for ‘modern’ in 18th century Palestine was jadid (new) or tajdid (renewal, innovation), and it began in these small towns and villages of the Galilee. Powerful local leadership in 18th century Galilee and modernities manifested themselves in a variety of ways:

• Munculnya pemerintahan otonom baru yang berbasis di Palestina di bawah Dhaher al-ʿUmar dan Ahmad Pasha al-Jazzar (1720–1804), pemerintahan yang independen dari otoritas Utsmani maupun elit perkotaan.

• The emergence of a new Palestine-based autonomous rule under both Dhaher al-ʿUmar and Ahmad Pasha al-Jazzar (1720–1804), a rule independent of both the Ottoman authorities and urban elites.

Inovasi-inovasi pertanian dan teknologi baru di Palestina yang menguntungkan mayoritas petani Palestina dimulai pada abad ke-18 – mendahului dan mengantisipasi munculnya "nasionalisme" borjuis perkotaan Palestina setidaknya satu abad kemudian – dan sangat memengaruhi produksi pertanian Palestina. Pertumbuhan yang cukup besar dalam ekspor hasil pertanian dan produk perkotaan Palestina, baik ke pasar internasional maupun regional, terlihat dari ekspor kapas, minyak zaitun, gandum, dan sabun Palestina.

• New agricultural and technological innovations in Palestine which benefited the majority of Palestinian peasantry began in the 18th century – preceding and anticipating the rise of local urban Palestinian bourgeois ‘nationalism’ by at least a century – and deeply affected the agricultural production of Palestine. The considerable growth of international and regional export of Palestinian agricultural produce and urban products was shown in the export of Palestinian cotton, olive oil, wheat and soap.

Monopoli negara Palestina atas ekspor kapas, gandum, dan minyak zaitun yang sedang berkembang ke Eropa, serta ekspor hasil bumi dan produk Palestina di tingkat internasional dan regional, menghasilkan modal baru yang sangat dibutuhkan untuk investasi di negeri tersebut.

• Palestinian state monopoly on the flourishing cotton, wheat and olive oil export to Europe and the international and regional export of Palestinian produce and products generated much-needed new capital for investment in the country.

• Perluasan kota-kota kecil dan desa-desa serta pembangunan ruang-ruang kota 'baru' di Palestina pada paruh kedua abad ke-18, dan munculnya pembedaan antara 'ruang lama' dan 'ruang baru' (al-ʿImarah al-Jadidah), telah dicatat oleh beberapa penulis.

• The expansions of small towns and villages and construction of ‘new’ urban spaces in Palestine in the second half of the 18th century and the beginning of a distinction between the ‘old spaces’ and ‘new spaces’ (al-ʿImarah al-Jadidah) was noted by several authors.

Terinspirasi dari model Emirat Gunung Lebanon yang bertetangga dan berotonomi (1516‒1841), kepemimpinan efektif al-ʿUmar, dukungan rakyat dari sebagian besar kaum tani Palestina, serta hubungan dagang internasional dengan Prancis dan Inggris, semuanya membawa lahirnya sebuah dawlah qutriyyah di Palestina, sebuah negara baru yang digerakkan dan didasarkan pada agensi pribumi, yang kekuasaannya membentang dari Lebanon hingga Gaza, dan yang ibu kotanya pada masa modern adalah Akko. Dawlah qutriyyah Palestina ini mengubah Akko dari sebuah desa kecil menjadi pusat metropolitan perkotaan yang berbenteng dan kaya. Sepanjang sebagian besar abad ke-18 dan awal abad ke-19, Akko secara efektif dan untuk semua tujuan praktis berfungsi sebagai ibu kota kedua Palestina modern. Impor kapas Prancis dari Palestina, dan impor serupa dari Inggris setelah Revolusi Industri serta munculnya teknologi-teknologi "baru" Inggris, dengan permintaan kapas yang tak pernah puas, bersama dengan perdagangan regional dan internasional baru atas kapas, minyak zaitun, sutra, dan tekstil, semuanya membantu mengubah pertanian dan ruang perkotaan Palestina di sebagian besar wilayah negeri itu. Ruang-ruang kota dan lingkungan baru diciptakan di kota-kota kunci seperti Akko dan Nablus, menjadikan kota-kota ini bukan hanya pusat terbesar dan terkaya di Palestina, tetapi juga termasuk kota-kota terbesar di al-Sham (Doumani 1995; Philipp 2001). Pelabuhan Akko yang baru diperluas (bersama pelabuhan Jaffa yang lebih kecil) tetap menjadi gerbang internasional utama menuju dan dari Palestina sepanjang sebagian besar abad ke-18 dan ke-19. Setelah kemunduran industri kapas Palestina, Akka dan Nablus di pesisir, bersama al-Quds/Yerusalem, tetap menjadi tiga pusat kota "baru" terpenting di Palestina dan memegang peran sentral dalam reorganisasi administratif Utsmani atas negeri itu pada tahun 1870-an. Sebagaimana akan kita lihat di bawah ini, Mutasarrifiyah Yerusalem yang mulia dan Sanjak Akka serta Nablus menjadi pusat dari pergeseran paradigma baru (evolusioner) dalam penataan ulang konsep Palestina pada akhir masa Utsmani. Revolusi industri Inggris juga turut, secara tidak langsung, melahirkan "negara" pertama yang berpusat di Galilea di Palestina pada paruh kedua abad ke-18.

Inspired by the model of the neighbouring and autonomous Emirate of Mount Lebanon (1516‒1841), al-ʿUmar’s effective leadership, popular backing by much of the Palestinian peasantry and international trading relations with the French and British all brought about the creation of a dawlah qutriyyah in Palestine, a new state driven by and based on an indigenous agency, whose authority extended from Lebanon to Gaza, and whose modern capital was Acre. This Palestinian dawlah qutriyyah transformed Acre from a small village into a fortified and rich urban metropolitan centre. Throughout much of the 18th and early 19th centuries Acre, effectively and to all practical purposes, functioned as the second capital of modern Palestine. French cotton imports from Palestine and similar British imports following the Industrial Revolution and the rise of ‘new’ British technologies, with their insatiable demand for cotton, together with the new regional and international trade in cotton, olive oil, silk and textiles, all helped transform Palestinian agriculture and urban spaces in much of the country. New urban spaces and neighbourhoods were created in key cities such as Acre and Nablus, making these cities not only into the biggest and wealthiest centres in Palestine but also among the largest cities of al-Sham (Doumani 1995; Philipp 2001). The newly expanded port of Acre (together with the smaller port of Jaffa) remained the main international gateway to and from Palestine throughout much of the 18th and 19th centuries. After the decline of the Palestine cotton industry, coastal Acre and Nablus, together with al-Quds/Jerusalem, were still the three most important ‘new’ urban centres in Palestine and were central to the Ottoman administrative reorganisation of the country in the 1870s, as we shall see below, the Mutasarrifate of Noble Jerusalem and the Sanjaks of Acre and Nablus were central to the new (evolutionary) paradigm shift in the reconceptualisation of late Ottoman Palestine. The British industrial revolution also contributed indirectly to the emergence of the first modern Galilee-based ‘state’ in Palestine in the second half of the 18th century.

Di Eropa sepanjang abad ke-18, persepsi tentang Palestina sebagai sebuah "negara" yang terpisah dari Suriah sudah meluas, dan banyaknya peta Eropa tentang "Palaestina/Palestina" yang dibuat pada abad itu mencerminkan persepsi yang berkembang ini. Pada tahun 1747, dalam London Modern Gazetteer (hlm. 65), Thomas Salmon, seorang penulis geografi asal Inggris sekaligus pengarang Modern History, or the Present State of all Nations (1744–1746) – yang menyajikan "pandangan singkat tentang berbagai bangsa di dunia" – menggambarkan Palestina sebagai berikut:

In Europe throughout the 18th century the perception of Palestine as a distinct ‘country’, separate from Syria, was widespread and the plethora of European maps of ‘Palaestina/Palestina’ produced in that century reflected this growing perception of Palestine. In 1747, in the London Modern Gazetteer (p. 65), Thomas Salmon, an English geography writer and author of Modern History, or the Present State of all Nations (1744–1746) – which provided ‘a short view of the several nations of the world’ – described Palestine as follows:

PALESTINA, sebuah bagian dari Turki Asia, terletak antara 36 dan 38

PALESTINE, a part of Asiatic Turkey, is sit.[uated] between 36 and 38

derajat Bujur Timur dan antara 31 dan 34 derajat Lintang Utara

degrees of E. Lon.[gitude] and between 31 and 34 degrees of N. Lat.

[itude], dibatasi oleh Gunung Libanon yang memisahkannya dari Suriah di sebelah utara, oleh Gunung Hermon yang memisahkannya dari Arabia Deserta di sebelah timur, oleh pegunungan Seir dan gurun-gurun Arabia Petraea di sebelah selatan, dan oleh Laut Mediterania di sebelah barat, sehingga tampaknya negeri ini sangat terlindungi dari invasi asing ... Pada umumnya ini adalah negeri yang subur, menghasilkan banyak gandum, anggur, dan minyak zaitun di tempat-tempat yang diolah.2

[itude], bounded by the mount Libanus, which divides it from Syria, on the N.[orth], by mount Hermon, which separates it from Arabia Deserta, on the E.[ast], by the mountains of Seir, and the deserts of Arabia Petraea, on the S.[outh], and by the Mediterranean Sea on the W.[est], so that it seems to have been extremely well secured against foreign invasions ... It is generally a fruitful country, producing plenty of corns, wine, and oil where it is cultivated.2

Yang paling penting, kekuasaan politik dan kedaulatan praktis di Galilea pada abad ke-18 bukanlah hasil dari sistem patron‒klien kekaisaran oleh kepemimpinan kota, dan juga tidak berasal dari otoritas pusat Utsmaniyah. Sebaliknya, kekuasaan itu berkembang ‘dari dalam’ dan ‘dari bawah’, dalam bentuk pembangkangan dan perlawanan militer yang nyata terhadap Kesultanan Utsmaniyah. Kekuasaan ini didukung oleh banyak petani Palestina, namun tidak disukai oleh sebagian elite kota yang didukung Utsmaniyah. Dengan merosotnya kekuasaan Utsmaniyah secara tajam, perkembangan teknologi dan perdagangan baru di Eropa serta perjuangan otonomi masyarakat Palestina yang berasal dari pedesaan Galilea muncul pada pertengahan abad ke-18. Beberapa faktor berkontribusi pada perkembangan radikal ini.

Crucially, political power and practical sovereignty in the Galilee in the 18th century was not the outcome of the imperial patron‒client system of the urban leadership, nor did it derive from the central Ottoman authorities; in fact it evolved ‘from within’ and ‘from below’, and in defiance and actual military resistance to the Ottoman Empire. It was backed by many Palestinian peasants and resented by some of the Ottoman-backed urban elites. With the sharp decline of the Ottoman power, new technological and commercial developments in Europe and indigenous Palestinian struggle for autonomy emerged from within the Galilee countryside in the mid-18th century. Several factors contributed to this radical development.

Salah satu dari ini disebabkan oleh:

One of these was due to:

Status istimewa Acre. Secara politik, wilayah ini merupakan sebuah enklaf—bersifat semi-otonom, bahkan jika tidak sepenuhnya merdeka dari pusat kekaisaran dan PALESTINE: A FOUR THOUSAND YEAR HISTORY 224

[new A]cre’s exceptional status. Politically, it was an enclave – semiautonomous, if not completely independent of the center of empire and PALESTINE: A FOUR THOUSAND YEAR HISTORY 224

itu administrasinya. Hal ini bermula ketika seorang kepala suku lokal, Daher al-ʿUmar, menjadikan dirinya penguasa independen di kota tersebut. Kedaulatan yang ia nyatakan sendiri kemudian diperluas dan ditafsirkan dalam skala yang lebih luas lagi oleh penerusnya, Jazzar Pasha. (Rosen-Ayalon 1998: 519‒520)

its administration. This began when a local chieftain, Daher al-ʿUmar, established himself as an independent ruler in the city. His self-declared sovereignty was expanded and interpreted on an even broader scale by his successor, Jazzar Pasha. (Rosen-Ayalon 1998: 519‒520)

Kebangkitan modern kota dan provinsi Acre yang luar biasa mencerminkan, lebih dari hal lain, orientasi ulang Palestina yang dramatis ke arah Eropa pada abad ke-18. Orientasi ulang ini, tidak seperti orientasi ulang negeri tersebut sebelumnya oleh dinasti-dinasti kekaisaran, termasuk Romawi, Umayyah, dan Ayyubiyah/Mamluk, diwujudkan oleh seorang pemimpin pribumi Palestina yang berkuasa. Memang, Acre menjadi ibu kota Dhaher al-ʿUmar al-Zaydani selama hampir tiga puluh tahun, dari tahun 1746 hingga 1775, dan salah satu dari dua kota dagang paling berpengaruh di Palestina; yang lainnya adalah Nablus.

The astonishing modern rise of the city and province of Acre represented more than anything else the dramatic reorientation of Palestine towards Europe in the 18th century – a reorientation which, unlike previous reorientations of the country by imperial dynasties including the Roman, Umayyad and Ayyubid/Mamluk, was engineered by a powerful indigenous Palestinian leader. Indeed, Acre became the capital of Dhaher al-ʿUmar al-Zaydani for nearly thirty years, from 1746 to 1775, and one of two most powerful trading cities in Palestine; the other one was Nablus.

Tidak mengherankan, Acre juga tetap menjadi ibu kota penerus al-ʿUmar, Ahmad Pasha al-Jazzar, Gubernur Pashalik Utsmani—pada kenyataannya, sebuah 'provinsi'—Acre dari tahun 1776 hingga wafatnya pada tahun 1804. Dominasi Acre berlanjut hingga awal abad ke-19. Setelah wafatnya al-Jazzar, para Gubernur Utsmani di Acre, Sulaiman Pasha al-ʿAdil (w. 1819)

Not surprising, Acre also remained the capital of al-ʿUmar’s successor, Ahmad Pasha al-Jazzar, Governor of the Ottoman Pashalik – in reality, a ‘province’ – of Acre from 1776 until his death in 1804. The dominance of Acre continued well into the early 19th century. After the death of al-Jazzar the Ottoman Governors of Acre, Suleiman Pasha al-‘Adil (d. 1819)

dan ‘Abdullah Pasha (wafat 1831) memerintah sebagian besar wilayah Palestina, Lebanon, dan Damaskus dari ibu kotanya di Palestina, yaitu Acre.

and ‘Abdullah Pasha (d. 1831) ruled much of Palestine and Lebanon and Damascus from their Palestinian capital of Acre.

Reorientasi yang spektakuler dari Palestina modern ke arah kawasan Mediterania/Eropa dan kebangkitan dramatis Acre modern pada abad ke-18 diawali dengan munculnya al-ʿUmar di Galilea dan keberhasilan militernya, yang didukung oleh kaum tani Palestina. Keberhasilan kaum tani tersebut dalam meraih kekuasaan otonom di Palestina didorong oleh perkembangan teknologi dan industri yang revolusioner di Eropa. Kota pelabuhan pesisir Acre dahulu merupakan benteng terkenal pada masa Perang Salib. Pada abad-abad setelah Perang Salib, kota ini tenggelam dalam kelupaan, dan pada masa penaklukan Ottoman, Acre lama telah menjadi desa nelayan kecil (Philipp 2001: 1). Di bawah pemerintahan Mamluk dan sepanjang awal masa Ottoman, kota Safad menggantikan Acre lama sebagai ibu kota administratif Galilea. Namun pada pertengahan abad ke-18, Acre modern menjadi salah satu situs utama pertama di sepanjang pesisir Mediterania Palestina yang dengan cepat kembali berfungsi sebagai kota pelabuhan besar yang baru, dinamis, setelah merosotnya tajam kota-kota pesisir pada masa pasca-Perang Salib, baik di bawah dinasti Ayyubiyah maupun Mamluk (Rosen-Ayalon 1998: 520; Philipp 2001: 1). Namun pada tahun 1785, Acre modern telah menjadi salah satu kota terbesar di Palestina dan kota terbesar ketiga di al-Sham, setelah Damaskus dan Aleppo (Philipp 2001: 1).

The spectacular reorientation of modern Palestine towards the Mediterranean region/Europe and the dramatic rise of modern Acre in the 18th century began with the emergence and military successes of al-ʿUmar in Galilee, backed by the Palestinian peasantry. The latter’s achievement of autonomous power in Palestine was spurred by revolutionary technological and industrial developments in Europe. The coastal port city of Acre had been a famous Crusade stronghold. In the centuries following the Crusades the city had slipped into oblivion and by the time of the Ottoman conquest old Acre had become a small fishing village (Philipp 2001: 1). Under the Mamluks and throughout the early Ottoman period the town of Safad replaced old Acre as the administrative capital of the Galilee. Yet in the middle of the 18th century modern Acre was the first of the major sites along Palestine’s Mediterranean coast that quickly renewed its function as a ‘new’, dynamic, major port city following the sharp decline of the coastal cities in the post-Crusader period under both the Ayyubids and Mamluks (Rosen-Ayalon 1998: 520; Philipp 2001: 1). But by 1785 modern Acre had become one of the largest cities in Palestine and the third largest city in al-Sham, after Damascus and Aleppo (Philipp 2001: 1).