Nasionalisme Palestina sejak 1918 sebagian besar berfokus pada batas-batas Mandat Palestina. Namun, munculnya nasionalisme modern di Timur Arab pada akhir abad ke-19 melahirkan gagasan-gagasan baru dan beberapa mitos, termasuk mitos identitas Qawmi Suriah dan gagasan 'Suriyya al-Janubiyyah', atau 'Suriah Selatan', sebagai cara untuk menggambarkan identitas Palestina modern tertentu yang mulai muncul pada akhir masa Utsmani. Meskipun demikian, nama Suriah sama tuanya dengan nama Palestina, dan istilah modern Suriah tidak boleh secara otomatis disamakan dengan istilah Islam tradisional al-Sham, namun tidak ada bukti bahwa identitas Qawmi Suriah atau identitas Suriyya al-Janubiyyah yang berbeda pernah ada atau digunakan oleh orang Palestina sebelum akhir abad ke-19.

Palestinian nationalism since 1918 has focused largely on the boundaries of Mandatory Palestine. However, the emergence of modern nationalism in the Arab East in the late 19th century spawned the creation of new ideas and several myths including that of Syrian Qawmi identity and the idea of ‘Suriyya al-Janubiyyah’, or ‘Southern Syria’, as a way of describing a particular modern Palestinian identity which began to emerge in the late Ottoman period. However, although the name Syria is as ancient as the name Palestine and the modern term Syria should not be conflated automatically with the traditional Islamic term of al-Sham, there is no evidence that a Syrian Qawmi identity or a distinct Suriyya al-Janubiyyah identity had existed or been used by Palestinians before the late 19th century.

Pada saat yang sama, munculnya nasionalisme modern di dunia Arab sebenarnya telah melahirkan nasionalisme dua tingkat, yaitu nasionalisme Watani/Qawmi di Arab Timur, dengan dua istilah yang berbeda namun saling melengkapi.

At the same time the rise of modern nationalism in the Arab world has, in fact, resulted the creation of a two-tier Watani/Qawmi nationalism in the Arab East with two distinct and mutually complementary terms:

Wataniyyah dan qawmiyyah: yang pertama merujuk pada nasionalisme teritorial berbasis negara (misalnya Palestina), sedangkan yang kedua merujuk pada skema solidaritas dan persatuan Arab yang lebih luas. Konteks yang lebih luas ini memiliki implikasi langsung bagi Palestina, dan pada periode pasca-Utsmani para nasionalis Palestina berupaya mempromosikan bentuk nasionalisme sekuler dwi-kutub yang memadukan wataniyyah berbasis Palestina (nasionalisme patriotik lokal) dengan qawmiyyah ʿarabiyyah, sebuah bentuk solidaritas Arab. Beberapa intelektual Palestina juga sempat bereksperimen, untuk waktu yang singkat setelah Perang Dunia I, dengan nasionalisme qawmi Suriah, tetapi ideologi politik ini kini sebagian besar telah punah.

wataniyyah and qawmiyyah, the former referring to country-based territorial nationalism (for instance, Palestine) and the latter to the wider pan-Arab solidarity and unity schemes. This wider context had direct implications for Palestine, and in the post-Ottoman period Palestinian nationalists sought to promote a dyadic form of secular nationalism which combined a Palestine-based wataniyyah (local patriotic nationalism) with qawmiyyah ʿarabiyyah, a form of pan-Arab solidarity. Some Palestinian intellectuals also experimented for a short period after the First World War with Syrian Qawmi nationalism, but this political ideology is today largely extinct.

Surat kabar Palestina Suriyya al-Janubiyyah yang berumur pendek adalah contoh yang tepat. Selanjutnya, penciptaan istilah-istilah baru, seperti Suriyya al-Janubiyyah, sering kali mencerminkan berbagai faktor, dan penamaan surat kabar Suriyya al-Janubiyyah ('Suriah Selatan') adalah contoh klasik yang tepat.

The short-lived Palestinian newspaper Suriyya al-Janubiyyah was a case in point. Further the invention of new terms, such as Suriyya al-Janubiyyah, often reflect multiple factors and the creation of the name of the newspaper Suriyya al-Janubiyyas (‘Southern Syria’) is a classic case in point.

Istilah Suriyya al-Janubiyyah mencerminkan pertemuan empat arus politik dan budaya: (a) dimensi budaya dan bahasa Arab dari identitas Palestina modern yang selalu kuat; (b) penciptaan dan penyebaran ideologi nasionalis Suriah pada akhir abad ke-19; (c) sifat anti-kolonial dari perjuangan nasional Palestina modern, sebuah perjuangan yang dibagi dengan bangsa-bangsa Arab tetangga; dan (d) keadaan khusus seputar pembentukan tergesa-gesa rezim nasionalis pan-Arab di Damaskus pada tahun 1919‒1920 yang dipimpin oleh Emir Faisal. Baik istilah Suriyyah al-Janubiyyah maupun pemerintahan Faisal di Damaskus sama-sama berumur pendek.

The term Suriyya al-Janubiyyah reflected the convergence of four political and cultural currents: (a) the Arab cultural and linguistic dimensions of modern Palestinian identity which were always strong; (b) the invention and propagation of a late 19th century Syrian nationalist ideology; (c) the anti-colonial nature of the modern Palestinian national struggle, a struggle shared with neighbouring Arab peoples; and (d) the particular circumstances surrounding the hurried formation of the pan-Arab nationalist regime in Damascus in 1919‒1920 headed by Emir Faisal. Both the term Suriyyah al-Janubiyyah and Faisal’s administration in Damascus were short-lived.

Nasionalisme Suriah – seperti nasionalisme Palestina dan nasionalisme Arab – adalah ideologi modern, dan Suriah sebagai "gagasan nasional yang berbasis wilayah" diciptakan pada akhir abad ke-19 oleh para penulis Arab seperti Butrus al-Bustani (1819–1883), seorang Maronit Lebanon yang pindah ke Protestan dan tokoh kunci dalam kebangkitan budaya Arab pada masanya, yang dianggap sebagai pendiri intelektual bagi bangsa Suriah Qawmi (Sheehi 2011). Label Suriyya al-Janubiyyah adalah konstruksi bermuatan politik yang berumur pendek, dibentuk pada awal abad ke-20 sebagai produk sampingan dari munculnya ideologi nasionalis Suriah (Qawmi) pada masa itu. Al-Bustani dan sejumlah tokoh Arab dalam Renaisans Arab pada akhir abad ke-19 menyebarkan gagasan tentang 'Suriah Raya', sebagian sebagai respons terhadap Perang Sipil Druze–Maronit tahun 1860 yang berdarah di Gunung Lebanon, yang meluas ke Damaskus dan kota-kota Suriah dan Lebanon lainnya dengan akibat yang menghancurkan.

Syrian nationalism – like Palestinian nationalism and Arab nationalism – is a modern ideology and Syria as a ‘national, territorially based idea’ was invented in the late 19th century by Arab writers such as Butrus al-Bustani (1819–1883), a Lebanese Maronite convert to Protestantism and a key figure in the Arab cultural awakening of his age, who is considered the intellectual founder of Syrian Qawmi nationhood (Sheehi 2011). The label Suriyya al-Janubiyyah was a short-lived politically-driven construct manufactured in the early 20th century as a by-product of the emergence of the Syrian nationalist (Qawmi) ideology of the period. Al-Bustani and some Arab figures in the Arab Renaissance of the late 19th century propagated the idea of ‘greater Syria’, partly in response to the bloody 1860 Druze‒Maronite Civil War of Mount Lebanon which spread to Damascus and other Syrian and Lebanese cities with devastating consequences.

Surat kabar Arab Palestina Suriyya al-Janubiyyah, yang didirikan di Yerusalem pada September 1919, tidak membuktikan lemahnya gagasan Palestina setelah Perang Dunia I, melainkan justru menunjukkan kekuatan dan hubungan erat yang telah terjalin selama berabad-abad di bawah Islam antara Palestina dan al-Sham. Lebih khusus lagi, episode ini harus dilihat dalam konteks aktivitas politik rezim Emir Faisal di Damaskus pada 1919‒1920, yang berumur pendek. Surat kabar ini hanya beroperasi selama beberapa bulan hingga akhirnya ditutup oleh Inggris pada April 1920, tak lama sebelum rezim Faisal digulingkan oleh militer Prancis. Surat kabar ini merupakan organ dari al-Nadi al-ʿArabi (Klub Arab), yang didirikan di Damaskus pada 1919, dan mendukung persatuan Palestina‒Suriah di bawah kepemimpinan Emir Faisal di Damaskus. Surat kabar ini diterbitkan oleh seorang pengacara Palestina, Muhammad Hasan al-Budayri, dan disunting oleh ‘Arif al-‘Arif dengan kontribusi, antara lain, dari Haj Amin al-Husayni. Meskipun istilah Suriyyah al-Janubiyyah hampir lenyap dari kesadaran dan wacana Arab maupun kolektif, istilah ini sesekali dihidupkan kembali oleh para intelektual pan-Arab sebagai cara untuk menyangkal keberadaan bangsa Palestina.29

The Palestinian Arab newspaper Suriyya al-Janubiyyah, founded in Jerusalem in September 1919, does not testify to the weakness of the idea of Palestine after the First World War but rather points to the strength and close relations that had existed under Islam for centuries between Palestine and al-Sham. More specifically, this episode should be seen within the context of the political activities of the short-lived regime of Emir Faisal in Damascus in 1919‒1920. The newspaper only operated for a few months until its final closure by the British in April 1920, shortly before Faisal’s regime was removed by the French military. The newspaper was an organ of the al-Nadi al-ʿArabi (the Arab Club), founded in Damascus in 1919, and supported Palestinian‒Syrian unity under Emir Faisal’s leadership in Damascus. It was published by a Palestinian lawyer, Muhammad Hasan al-Budayri, and edited by ‘Arif al-‘Arif with contributions from, inter alia, Haj Amin al-Husayni. Although the term Suriyyah al-Janubiyyah has almost vanished from Arab and collective consciousness or discourse, it is occasionally resurrected by pan-Arab intellectuals as a way of denying the existence of the Palestinian people.29

Istilah Suriyya al-Janubiyyah sendiri disebarluaskan selama dan sesudah episode singkat ini, namun istilah tersebut sebagian besar merupakan hasil dari keadaan yang melingkupi pembentukan pemerintahan pan-Arab Faisal di Damaskus yang berumur pendek, serta perdebatan yang berlangsung bersamaan tentang kenegaraan bersama Palestina‒Suriah. Namun, episode ini juga melahirkan sejumlah literatur tentang "Suriah Selatan" dan banyak kebingungan di kalangan sejarawan, terutama mereka yang gagal memahami konteks dan keadaan yang melingkupi istilah baru ini. Sebagian sejarawan menambah kebingungan dengan mulai menyamakan label baru, Suriyya al-Janubiyyah, dengan al-Sham, sebuah istilah lama yang terkait dengan sejarah Islam di wilayah Levant yang lebih luas. Sejarawan lain juga mulai menerjemahkan al-Sham secara otomatis sebagai "Suriah Raya", sehingga menambah kebingungan dan sedikit pemahaman mengenai asal-usul istilah Suriyya al-Janubiyyah.

The term Suriyya al-Janubiyyah itself was propagated during and in the aftermath of this brief episode, but it was largely the outcome of the circumstances surrounding the formation of the short‑lived pan‑Arab administration of Faisal in Damascus and the concurrent debate about joint Palestinian‒Syrian statehood. However, this episode also spawned a certain amount of literature on ‘Southern Syria’ and a great deal of confusion among historians, especially those who failed to understand the context and contingencies surrounding this new term. Some historians added more confusion by beginning to conflate a new label, Suriyya al-Janubiyyah, with al-Sham, an old term associated with the Islamic history of the wider Levant. Other historians also began to translate al-Sham automatically into ‘greater Syria’, thus adding more confusion and little understanding as to the origin of the term Suriyya al-Janubiyyah.

Namun, berbeda dengan al-Sham, Suriyya al-Janubiyyah tidak berakar dalam sejarah Palestina maupun dikenal di kalangan orang Palestina sebelum Perang Dunia Pertama. Selain itu, yang terpenting, didirikannya sebuah surat kabar dengan nama Suriyya al-Janubiyyah selama beberapa bulan di Yerusalem dengan sendirinya bukan bukti bahwa istilah 'Suriah Selatan' merangkum seluruh semangat zaman itu, ataupun ketiadaan 'identitas nasional Palestina' pada tahun 1919. Sebaliknya, sejak tahun 1920-an baik Haj Amin al-Husayni maupun 'Arif al-'Arif muncul sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam nasionalisme Palestina, dan istilah Suriyya al-Janubiyyah tidak lagi digunakan oleh keduanya setelah jatuhnya Faisal pada tahun 1920.

Yet, in contrast to al-Sham, Suriyya al-Janubiyyah was neither rooted in the history of Palestine nor found among Palestinians before the First World War. Also, crucially, the setting up of a newspaper under the name Suriyya al-Janubiyyah for several months in Jerusalem is not in itself evidence that the term ‘Southern Syria’ encapsulated the whole spirit of the age or the lack of a ‘Palestinian national identity’ in 1919. On the contrary, from the 1920s onwards both Haj Amin al-Husayni and ‘Arif al-‘Arif emerged as highly influential figures in Palestinian nationalism and the term Suriyya al-Janubiyyah was not used by either of them after Faisal’s fall in 1920.

Pan-Suriahisme merupakan fenomena ideologis yang relatif singkat.

Pan-Syrianism was a relatively short-lived ideological phenomenon.

Selain itu, selama masa hidupnya yang singkat, surat kabar Suriyya al-Janubiyyah menganjurkan skema persatuan Palestina‒Suriah‒Arab dengan komitmen yang kuat terhadap nasionalisme Palestina dan penentangan keras terhadap kolonisasi pemukim Zionis.

Moreover, during its brief existence, the newspaper Suriyya al-Janubiyyah advocated Palestinian‒Syrian‒Arab unity schemes with a strong commitment to Palestinian nationalism and strong opposition to Zionist settlercolonisation.

Pada masa itu, posisi-posisi politik ini dipandang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Namun, setelah Faisal digulingkan dari pemerintahannya di Damaskus oleh Prancis pada tahun 1920, gagasan Suriyya al-Janubiyyah merosot tajam, dan pada tahun 1930-an partai-partai politik Palestina sering memadukan komitmen kuat terhadap nasionalisme Palestina dengan skema persatuan Arab – bukan persatuan Suriah – yang bersifat pan-Arab.

At the time these political positions were perceived to be complementary rather than contradictory. However, with the overthrow of Faisal’s administration in Damascus by the French in 1920, the idea of Suriyya al-Janubiyyah declined sharply and in the 1930s Palestinian political parties often combined strong commitments to Palestinian nationalism with pan-Arab – rather than pan-Syrian – unity schemes.

Satu arus berpengaruh dalam nasionalisme Palestina terus menganjurkan wataniyyah Palestina – nasionalisme patriotik yang berpusat pada Palestina – yang erat bersekutu dengan ideologi qawmiyyah Arab yang bersifat pan-Arab, dan bertahan sepanjang masa Mandat Inggris. Arus ini dengan tegas menentang kebijakan pro-Zionis Inggris yang berupaya memisahkan Palestina dari sejarah dan lingkungan Arabnya.

One influential current of Palestinian nationalism continued to advocate Palestinian wataniyyah – Palestine-based patriotic nationalism – closely allied with ideologies of pan-Arab qawmiyyah persisted throughout the British Mandatory period. This current strongly argued against the British pro-Zionist policy of detaching Palestine from its Arab history and environment.

Representan terkemuka dari aliran ini adalah para pemimpin partai Istiqlal: ‘Awni ‘Abd al-Hadi (1889‒1970)30 dan Muhammad Izzat Darwazh (1888–1984), yang pernah menjadi salah satu pemimpin Perkumpulan Kebangkitan Palestina (al-Nahdah al-Filistiniyyah), sebuah organisasi nasionalis Palestina yang didirikan di Damaskus pada tahun 1919. ‘Abd al-Hadi berasal dari keluarga tuan tanah di wilayah Jenin (Nablus), sedangkan Darwazah berasal dari keluarga pedagang kelas menengah di Nablus yang sejak lama bergerak di bidang tekstil dan memiliki hubungan dagang yang luas dengan para pedagang Arab di Damaskus dan Beirut (Doumani 1995: 59‒61). Baik ‘Abd al-Hadi maupun Darwazah telah menempuh pendidikan pada masa Utsmani dan terlibat secara pribadi dalam aktivitas politik radikal pan-Arab pada masa sebelum Mandat. ‘Abd al-Hadi menempuh pendidikan di Beirut, Istanbul, dan di Universitas Sorbonne di Paris, sedangkan Darwazah, seorang intelektual otodidak (Muslih 1991: 178), pernah bertugas di administrasi Utsmani setempat sebagai juru tulis di Departemen Layanan Telegraf dan Pos di Nablus, dan kemudian sebagai Direktur Layanan Pos di Beirut. Pada awal tahun 1930-an, partai Istiqlal menjadi ‘satu-satunya partai pan-Arabis berbasis massa, [yang] mulai memobilisasi warga Arab Palestina di sekitar program anti-Zionis dan anti-imperialis’ (Tamari 2008: 6‒7).

Well-known representatives of this current were leaders of the Istiqlal party: ‘Awni ‘Abd al-Hadi (1889‒1970)30 and Muhammad Izzat Darwazh (1888–1984), who had been one of the leaders of the Palestinian Revival Society (al-Nahdah al-Filistiniyyah), a Palestinian nationalist organisation founded in Damascus in 1919. ‘Abd al-Hadi belonged to a landowning family in the Jenin (Nablus) area and Darwazah came from a middle class family of merchants from Nablus that had long been involved in textiles and had extensive trade relationships with the Arab merchants of Damascus and Beirut (Doumani 1995: 59‒61). Both ‘Abd al-Hadi and Darwazah had been educated in the Ottoman period and had been personally involved in radical pan-Arab political activities during the pre-Mandatory period. ‘Abd al-Hadi had been educated in Beirut, Istanbul and at the Sorbonne University in Paris and Darwazah, a self-taught intellectual (Muslih 1991: 178), had served in the local Ottoman administration as a clerk in the Department of Telegraphic and Postal Services in Nablus and later as Director of Postal Services in Beirut. In the early 1930s the Istiqlal party became ‘the only mass-based pan-Arabist party, [which] began to mobilize Palestinian Arabs around an anti-Zionist and anti-imperialist program’ (Tamari 2008: 6‒7).

Selain itu, baik ‘Abd al-Hadi maupun Darwazah ‘tetap meyakini identitas Palestina sebagai bagian dari tanah air Suriah yang lebih luas [Bilad al-Sham]’ (Tamari 2008: 7). Partai Istiqlal menghendaki kemerdekaan bagi Palestina dalam kerangka skema persatuan Arab – skema pan-Arab yang pada masa itu dipandang sebagai cara untuk memperkuat perjuangan nasional Palestina dan melawan kolonisasi pemukim Zionis. Bahkan, para pemimpin Partai Istiqlal tidak melihat adanya pertentangan antara advokasi pan-Arabisme dan keterlibatan aktif mereka dalam gerakan pembebasan nasional Palestina. Sebaliknya, bagi mereka kedua tujuan tersebut saling melengkapi. Selain itu, penentangan terhadap klaim nasional Zionis atas Palestina dan penentangan terhadap sistem Mandat (kolonial) di Timur Tengah, yang merupakan hambatan utama bagi penentuan nasib sendiri bangsa Arab, dipandang sebagai dua hal yang saling terkait: ‘Jika Mandat [Inggris] runtuh, maka proyek Zionis juga akan runtuh’ (Krämer 2011: 256).

Furthermore, both ‘Abd al-Hadi and Darwazah ‘continued to believe in Palestine’s identity as a component of the greater Syrian [Bilad al-Sham] homeland’ (Tamari 2008: 7). The Istiqlal party sought independence for Palestine within Arab unity schemes – pan-Arab schemes which at the time were conceived as a way of empowering the Palestinian national struggle and resisting Zionist settler-colonisation. In fact, the leaders of the Istiqlal party saw no contradiction between the advocacy of pan-Arabism and their active involvement in the Palestinian national liberation movement. On the contrary, for them the two objectives were complementary. Also, opposition to Zionist national claims to Palestine and opposition to the Mandatory (colonial) system in the Middle East, which was the main obstacle to Arab self-determination, were perceived as intertwined: ‘If the [British] Mandate fell, then the Zionist project would also collapse’ (Krämer 2011: 256).

‘Abd al-Hadi memahami keterkaitan erat pada masa itu antara identitas lokal Palestina, keArab-an, dan penentangan terhadap kolonialisme pemukim di Palestina. Dalam upayanya yang penuh semangat untuk membantah klaim Zionis atas Palestina, ‘Abd al-Hadi memberikan kesaksian di hadapan Komisi Peel Inggris pada Januari 1937, sambil menolak kebijakan Inggris yang berupaya memisahkan Palestina dari wilayah al-Sham lainnya sesuai dengan komitmen Deklarasi Balfour tahun 1917, yang menyatakan: ‘Pemerintah Yang Mulia Raja memandang dengan baik pendirian di Palestina sebuah tanah air nasional bagi bangsa Yahudi’.

‘Abd al-Hadi understood the close linkage at the time between local Palestinian identity, Arabism and opposition to settler-colonialism in Palestine. In his passionate quest to refute the Zionist claims to Palestine, ‘Abd al-Hadi testified before the British Peel Commission in January 1937, while rejecting British policies which sought to detach Palestine from the rest of al-Sham in line with the commitments of the Balfour Declaration of 1917, which stated: ‘His Majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people’.

‘Abd al-Hadi adalah seorang nasionalis Arab Palestina sekaligus tokoh kunci dan salah satu juru bicara utama gerakan nasionalis Arab Palestina pada masa Mandat. Ia menjabat sebagai sekretaris Komite Eksekutif Kongres Arab Palestina pada tahun 1928. Ia juga diangkat sebagai sekretaris jenderal Komite Tinggi Arab, yang dibentuk pada April 1936 untuk mengoordinasikan pemogokan umum di kalangan warga Palestina.

‘Abd al-Hadi was, at the same time, a Palestinian Arab nationalist and a key figure in, and one of the chief spokesmen of, the Palestinian Arab nationalist movement during the Mandatory period. He served as secretary of the Executive Committee of the Palestine Arab Congress in 1928. He was also appointed general secretary of the Arab Higher Committee, which was formed in April 1936 to coordinate the general strike among Palestinians.

Partai Istiqlal ikut serta dalam pemberontakan Palestina tahun 1936–1939 dan menyerukan boikot terhadap Inggris dengan meniru gaya Partai Kongres India (Khalidi, R.

The Istiqlal party took part in the Palestinian uprising in 1936‒1939 and called for an Indian Congress Party-style boycott of the British (Khalidi, R.

2001: 25). Partai Istiqlal kemudian dilarang oleh Inggris.

2001: 25). The Istiqlal party was subsequently banned by the British.

Sebagai langkah balasan yang cerdik terhadap orientasi pan-Arabisme Partai Istiqlal, Haj Amin al-Husayni, mufti Yerusalem dan ketua Dewan Muslim Tertinggi, bersama para pendukungnya membentuk Partai Arab Palestina (al-Hizb al-ʿArabi al-Filastini). Partai ini mencakup tokoh-tokoh kunci Muslim dan Kristen Palestina (Krämer 2011: 258). Partai yang menekankan peran aktif rakyat Palestina serta dimensi Palestina dalam perjuangan nasional di Palestina ini mendominasi Komite Tinggi Arab pada periode 1936‒1948. Kemudian, partai ini menginspirasi kemunculan Gerakan Pembebasan Nasional Palestina (Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini atau Fateh) pada masa pascaNakba.

As a shrewd countermove to the pan-Arabist orientation of the Istiqlal party, Haj Amin al-Husayni, the mufti of Jerusalem and head of the Supreme Muslim Council, and his supporters formed the Palestinian Arab Party (al-Hizb al-ʿArabi al-Filastini), which included key Palestinian Muslim and Christian leaders (Krämer 2011: 258). This party, which emphasised the Palestinian agency in, and Palestinian dimensions of, the national struggle in Palestine and dominated the Arab Higher Committee in the period 1936‒1948, would subsequently inspire the emergence of the Palestinian National Liberation Movement (Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini or Fateh) in the post-Nakba period.

Partai lain yang dibentuk pada tahun 1930-an juga menekankan dimensi kolektif dan nasional Arab Palestina dalam perjuangan di Palestina, yaitu Partai Reformasi Arab Palestina (Hizb al-Islah al-ʿArabi al-Filastin), yang didirikan oleh anggota keluarga Khalidi dari Yerusalem pada Juni 1935 (Krämer 2011: 258).

The Palestinian Arab collective agency and Palestinian Arab national dimensions of the struggle in Palestine were also emphasised by another party created in the 1930s: the Palestine Arab Reform Party (Hizb al-Islah al-ʿArabi al-Filastin), established by members of the Khalidi family of Jerusalem in June 1935 (Krämer 2011: 258).

Pemberontakan Palestina tahun 1936–1939 memberikan dampak besar bagi penguatan unsur-unsur tertentu dari identitas nasional dan perjuangan nasional Palestina. Hal ini paling baik digambarkan dan disimbolkan oleh puisi nasionalis Mawtini (‘Tanah Airku’), mungkin puisi Palestina yang paling terkenal dan paling berpengaruh sepanjang masa. Puisi ini ditulis oleh Ibrahim Tuqan (1905–1941) pada tahun 1934 dan menjadi seruan perjuangan melawan kolonialisme Inggris dan Zionisme di Palestina selama pemberontakan besar pada tahun 1930-an (Jayyusi dan Tingley 1977). Tuqan berasal dari keluarga terkemuka di Nablus yang, di bawah pemerintahan Utsmani, mendominasi politik kota tersebut selama sebagian besar abad ke-18 dan ke-19. Ia dididik di Nablus, Yerusalem, dan di Universitas Amerika di Beirut dari tahun 1923 hingga 1929.

The Palestinian uprising of 1936‒1939 had a major impact on the consolidation of the particular components of Palestine’s national identity and national struggle in Palestine. This can be best illustrated and symbolised by the nationalist poem Mawtini (‘My Homeland’), perhaps the most famous and influential Palestinian poem of all time. It was written by Ibrahim Tuqan (1905–1941) in 1934 and became a rallying cry against British colonialism and Zionism in Palestine during the great uprising in the 1930s (Jayyusi and Tingley 1977). Tuqan belonged to a notable Nablus family that had, under the Ottomans, dominated the politics of the city for much of the 18th and 19th centuries. He had been educated in Nablus, Jerusalem and at the American University of Beirut from 1923 to 1929.

Kemudian ia bekerja sebagai profesor di American University of Beirut dan wakil direktur Palestine Broadcasting Service yang berkantor di Yerusalem. Sebuah kutipan dari puisi, yang sejak itu menjadi lambang perjuangan nasional Palestina yang tak kenal menyerah demi penentuan nasib sendiri, berbunyi sebagai berikut:

He later worked as a professor at the American University in Beirut and a sub-director of the Jerusalem-based Palestine Broadcasting Service. An excerpt from the poem, which has since then embodied that indomitable Palestinian national struggle for self-determination, reads as follows:

Pedang dan pena.

The sword and the pen.

Tidak berbicara atau bertengkar.

Not talking or quarrelling.

Ini simbol-simbol kami.

Are our symbols.

Kemuliaan dan perjanjian kami.

Our glory and covenant.

Dan kewajiban untuk memenuhinya.

And a duty to fulfil it.

Guncangkan kami.

Shake us.

Kehormatan kami.

Our honour.

Adalah sebab yang mulia.

Is an honourable cause.

Bendera yang diangkat.

A raised flag.

O, keindahanmu.

O, your beauty.

Dengan hormat.

In your eminence.

Menang atas musuh-musuhmu.

Victorious over your enemies.

Tanah airku.

My homeland.

Tanah airku.

My homeland.