Di bawah Kekaisaran Utsmani (1517‒1917), Palestina digunakan baik sebagai istilah umum untuk menyebut negeri yang mayoritas penduduknya Arab Muslim di wilayah Sham bagian selatan, maupun sebagai istilah sosial dan budaya di kalangan penduduk asli Palestina. Pada tahap ini, Palestina yang mayoritas penduduknya Muslim telah mengembangkan tradisi fikih Islam Arab yang kuat, salah satu syarat terpenting bagi setiap bentuk tatanan politik yang berotonomi. Masa Utsmani yang panjang memperkuat keterkaitan historis yang sudah erat antara Palestina dan kawasan al-Sham, sebuah istilah geografis Arab Islam yang telah dicetuskan pada masa awal Islam dan merujuk pada wilayah yang sekarang meliputi Suriah, Palestina, Yordania, dan Turki bagian selatan, sementara al-Sham sering pula merujuk pada kota ibu kota khusus, yaitu Damaskus (al-Sham).

Under the Ottoman Empire (1517‒1917), Palestine was used both as a general term to describe the predominantly Arab Muslim country in the southern Sham region, and as a social and cultural term among the indigenous people of Palestine. By this stage, Muslim-majority Palestine had developed a strong tradition of Arab Islamic jurisprudence, one of the most crucial requirements of any sense of autonomous polity. The long Ottoman period reinforced the already close historic links between Palestine and the al-Sham region, an Arab Islamic geographic term which had been coined during the early Islamic period and referred to the territories of present-day Syria, Palestine, Jordan and southern Turkey, while al-Sham often referred to the specific capital city of Damascus (al-Sham).

Palestina bukanlah sebutan resmi di bawah Kekhalifahan Utsmani, dan sebagian orang Arab pada masa ini menyebut kawasan tersebut dengan istilah al-Sham, sebuah istilah yang tidak boleh secara otomatis atau secara eksklusif disamakan dengan Suriah masa kini, maupun dengan mitos modern Suriyya al-Janubiyyah atau, sebagaimana sebagian intelektual Arab terus menegaskan,1 “Suriah Selatan”. Istilah “Suriah Selatan” diciptakan dan dipopulerkan pada tahun 1919‒1920, dan berasal dari dua arus modern: (a) ideologi qawmi (nasionalis) Suriah pada akhir abad ke-19; dan (b) keadaan seputar pembentukan rezim nasionalis Arab pan-Arab di Damaskus yang dipimpin oleh Emir Faisal pada tahun 1919‒1920 (lihat di bawah).

Palestine was not an official designation under the Ottomans and some Arabs during this period referred to the area as al-Sham, a term which should not be conflated automatically or exclusively with present-day Syria and the modern myth of Suriyya al-Janubiyyah or, as some Arab intellectuals continue to assert,1 ‘Southern Syria’. The term ‘Southern Syria’ was invented and popularised in 1919‒1920, and was derived from two modern currents: (a) a late 19th century Syrian qawmi (nationalist) ideology; and (b) the circumstances surrounding the formation of the pan-Arab nationalist regime in Damascus headed by Emir Faisal in 1919‒1920 (see below).

Apakah 'Suriah Selatan' juga berkaitan dengan sebutan Romawi kuno Syria-Palaestina tidaklah jelas, namun ingatan bersama yang berakar di masyarakat tentang Filastin Islam Arab abad pertengahan dan Palaestina Bizantium tetap hidup sepanjang masa Utsmani, baik di Palestina maupun di Eropa.

Whether or not ‘Southern Syria’ was also related to the ancient Roman designation Syria-Palaestina is not clear, yet the indigenous, shared memories of medieval Arab Islamic Filastin and Byzantine Palaestina were kept alive throughout the Ottoman period both in Palestine and in Europe.

Modernitas di Palestina memiliki banyak awal dan banyak sumber.

Modernities in Palestine have multiple beginnings and multiple sources.

Meskipun akar sosial dan regional serta penanda identitas Palestina modern dapat ditemukan pada periode pra-modern, ciri-ciri modernnya yang khas berkembang secara bertahap, baik secara sadar maupun tidak sadar, sejak awal kemunculannya pada abad ke-18 hingga abad ke-19 dan ke-20. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berbagai penanda sosial dan budaya, termasuk ingatan sosial dan warisan budaya provinsi Arab Muslim abad pertengahan, Jund Filastin (Gerber 1998a, 2008).

Although the social and regional roots and markers of modern Palestinian identity are found in the pre-modern period, its distinct modern features evolved gradually, both consciously and unconsciously, from its early beginnings in the 18th century into the 19th and 20th centuries. This evolution was influenced by a range of social and cultural markers including the social memories and cultural heritage of the medieval Arab Muslim province of Jund Filastin (Gerber 1998a, 2008).

Tradisi kuat Palestina dalam yurisprudensi Islam Arab serta akar kesadaran sosial, budaya, dan geografis modern tentang Filastin sebagai sebuah entitas politik yang khas dan "identitas regional berbasis wilayah" dapat ditelusuri dari karya-karya Khair al-Din al-Ramli (1585–1671), salah satu ahli hukum Palestina yang paling luar biasa sepanjang masa dan seorang ahli hukum Islam, intelektual publik, dan penulis terkemuka pada abad ke-17 di Palestina Utsmani (Tucker 2002; Gerber 1998b). Al-Ramli berasal dari al-Ramla, dan ia dinamai sesuai dengan nama kota tersebut, yang selama berabad-abad merupakan ibu kota administratif sekuler dari provinsi Jund Filastin dan kota garnisun utama di Palestina Utsmani. Al-Ramli adalah seorang tuan tanah dan petani di Palestina abad ke-17, dan keturunannya, keluarga Khairi, tetap menjadi petani kaya dan tokoh terkemuka di kota tersebut selama hampir tiga abad hingga Nakba 1948.

Palestine’s strong tradition of Arab Islamic jurisprudence and the roots of the modern social, cultural and geographic consciousness of Filastin as a distinct polity and ‘regional territorially based identity’ can be traced to the works of Khair al‑Din al‑Ramli ( 1585 ,خير الدين الرملي –1671), one of the most extraordinary Palestinian jurists of all times and a prominent 17th century Islamic jurist, public intellectual and writer in Ottoman Palestine (Tucker 2002; Gerber 1998b). Al-Ramli was a native of al-Ramla, and he was named for the town which was for centuries the administrative secular capital of the province of Jund Filastin and a major garrison town in Ottoman Palestine. Al-Ramli was a landowner and farmer in 17th century Palestine, and his descendants, the Khairis, remained wealthy farmers and prominent figures in the town for nearly three centuries until the 1948 Nakba.

Selama masa Mandat Inggris, Mustafa Khairi menjabat selama empat tahun sebagai qadi dan lama menjadi walikota al-Ramla, dan keluarganya memiliki satu-satunya bioskop di kota itu. Pada abad ke-17, Khair al-Din al-Ramli menjadi terkenal karena mengeluarkan kumpulan fatwa (keputusan hukum agama) yang dikenal sebagai al-Fatawa al-Khairiyyah ( الفتاوى الخيرية ), yang disusun dalam bentuk final pada tahun 1670.

During the British Mandatory period, Mustafa Khairi served for four years as qadi and a long-time mayor of al-Ramla, and his family owned the only cinema in the town. In the 17th century Khair al-Din al-Ramli became well known for issuing a collection of fatwas (religious edicts) known as al-Fatawa al-Khairiyyah ( الفتاوى الخيرية ) – compiled into final form in 1670

– yang menjadi sangat berpengaruh dalam mazhab fikih Sunni Hanafi tidak hanya di Palestina tetapi di seluruh kawasan Arab pada abad ke-18 dan ke-19 (Islahi 2008), dan yurisprudensinya sangat relevan dengan waqaf keluarga, kepemilikan tanah, dan hubungan agraria di Palestina.

– that became highly influential in the Sunni Hanafi school of jurisprudence (fiqh) not only in Palestine but throughout the Arab region in the 18th and 19th centuries (Islahi 2008) and his jurisprudence was highly relevant to family waqf, landownership and agrarian relations in Palestine.

Filastin sendiri telah mengembangkan tradisi fikih Islam yang kuat, dan salah satu pendiri dari empat mazhab fikih Sunni yang besar, Imam al-Syafi'i (767–820 M), lahir di Gaza (Haddad 2007:

Filastin itself had developed a strong tradition of Islamic jurisprudence and one of the founders of the four great Sunni schools of Islamic jurisprudence, Imam al-Shafi’i (767–820 AD), was born in Gaza (Haddad 2007:

189‒190, 193). Seorang ahli fikih yang brilian, al-Syafi'i diketahui telah diberi wewenang untuk mengeluarkan fatwa pada usia yang sangat muda. Di Palestina abad ke-17, al-Fatawa al-Khairiyyah memiliki dimensi praktis yang besar dan menyajikan catatan kontemporer tentang periode tersebut, memberikan gambaran yang kompleks tentang hubungan agraria di Palestina, karena al-Ramli adalah seorang ahli fikih, petani, dan pemilik tanah. Ia diketahui telah mengumpulkan perpustakaan yang besar. Ia juga mengimpor berbagai macam benih dari Mesir dan memperkenalkannya ke daerah al-Ramla (Islahi 2008). Terminologi al-Ramli dan al-Fatawa al-Khairiyyah juga akan diketahui oleh para pengelola Pengadilan Syariah di Yerusalem pada abad ke-18 dan ke-19.

189‒190, 193). A brilliant jurist, al-Shafi’i was known to have been authorised to issue fatwas at very young age. In 17th century Palestine al-Fatawa al-Khairiyyah had major practical dimensions and offers a contemporary record of the period, giving a complex view of agrarian relations in Palestine, as al-Ramli was a jurist, farmer and landowner. He is known to have amassed a big library. He also imported a variety of seeds from Egypt and introduced them to the district of al-Ramla (Islahi 2008). Al-Ramli’s terminology and al-Fatawa al-Khairiyyah would also have been known to the administrators of the Sharia Courts in Jerusalem in the 18th and 19th centuries.

Cara Khair al-Din al-Ramli, Mujir al-Din al-ʿUlaymi dan para ahli hukum serta penulis Muslim Palestina terkemuka lainnya menggunakan istilah Filastin untuk merujuk pada "negeri" sebagai Palestina, atau pada "negeri kita" (biladuna), pada abad ke-15 hingga ke-17, menunjukkan bahwa gagasan teritorial tentang Palestina masih sangat hidup dalam ingatan sosial dan budaya kaum Muslim Palestina sepanjang periode Mamluk dan awal Utsmani. Hal ini juga bertentangan dengan klaim yang tidak berdasar bahwa istilah Palestina "telah sepenuhnya dilupakan oleh orang Arab setempat, dan dikembalikan kepada mereka oleh orang Arab Kristen yang berhubungan dengan Eropa" (Krämer 2011: 16). Beberapa sarjana telah menggunakan karya Mujir al-Din dan al-Ramli (misalnya, Tucker 2002; Gerber 1998a, 2008:

The way Khair al-Din al-Ramli, Mujir al-Din al-ʿUlaymi and other leading Palestinian Muslim jurists and writers used the term Filastin to refer to the ‘country’ as Palestine, or to ‘our country’ (biladuna), in the 15th to 17th centuries suggests that the territorial notion of Palestine was still very much alive in Palestinian Muslim social and cultural memory throughout the Mamluk and early Ottoman periods. This also contradicts the unfounded claim that the term Palestine ‘had been entirely forgotten by local Arabs, and that it was brought back to them by Arab Christians in touch with Europe’ (Krämer 2011: 16). Several scholars used the works of Mujir al-Din and al-Ramli (for instance, Tucker 2002; Gerber 1998a, 2008:

50‒51) untuk menelusuri akar pra-modern dari munculnya kesadaran sosial dan teritorial Palestina yang masih embrionik. Dalam Remembering and Imagining Palestine: Identity and Nationalism from the Crusades to the Present, Haim Gerber menjelaskan:

50‒51) to trace the pre-modern roots of the emergence of embryonic Palestinian social and territorial consciousness. In Remembering and Imagining Palestine: Identity and Nationalism from the Crusades to the Present Haim Gerber explains:

Istilah 'Palestina' juga muncul kemudian. Penulis berikutnya yang menggunakan nama tersebut ... hidup dua setengah abad setelah Mujir al-Din, seorang mufti dan ahli hukum yang mandiri di al-Ramla pada abad ketujuh belas, yang meninggalkan untuk generasi mendatang sebuah kumpulan fatwa yang sangat penting (pembahasan hukum Islam atas pertanyaan yang diajukan oleh anggota masyarakat). Sebuah fatwa adalah dokumen publik, untuk dibaca dan digunakan (kadang-kadang di pengadilan) oleh berbagai kalangan, yang kemungkinan besar sudah melek huruf, dan menurut pemahaman saya, bahasa yang digunakan tidak mungkin diciptakan oleh sang mufti. Khayr al-Din al-Ramli pun bukanlah tokoh yang tidak dikenal. Justru sebaliknya: semua ahli hukum dari Suriah dan Palestina setelah abad ketujuh belas menggunakan materi ini secara intensif dan tanpa diragukan lagi mengetahui setiap fatwa di dalamnya secara mendalam. Semua informasi ini menjadi penting jika kita ingat bahwa beberapa kali Khayr al-Din al-Ramli menyebut negeri tempat ia tinggal sebagai Palestina, dan tanpa diragukan ia mengasumsikan para pembacanya juga melakukan hal yang sama. Yang lebih mengejutkan lagi adalah penggunaan istilah 'negeri' dan bahkan 'negeri kita' (biladuna) olehnya, yang mungkin berarti ia memiliki bayangan tentang semacam komunitas longgar yang berpusat pada istilah tersebut. (Gerber 2008: 50; juga Gerber 1998a)

The term ‘Palestine’ appears later as well. The next writer to use the name ... lived two and half centuries after Mujir al-Din, an independent mufti and legal scholar in al-Ramla in the seventeenth century, who left for posterity a most important collection of fatwas (Islamic legal discussions of questions posed by members of the public). A fatwa is a public document, to be read and used (sometimes in courts) by all sorts of people, probably literate, and it is my understanding that the language employed could not have been invented by the mufti. Nor was Khyar al-Din al-Ramli an obscure personality. Quite the reverse: all legal jurists from Syria and Palestine after the seventeenth century used this material intensively and unquestionably knew every fatwa in it inside out. All this information becomes important if we bear in mind that on several occasions Khayr al-Din al-Ramli calls the country he was living in Palestine, and unquestionably assumes that his readers do likewise. What is even more remarkable is his use of the term ‘’the country’ and even ‘our country’ (biladuna) possibly meaning that he had in mind some sort of a loose community focused around that term. (Gerber 2008: 50; also Gerber 1998a)

Literatur Islam Fada’il al-Quds (Keutamaan Yerusalem) serta karya-karya Khair al-Din al-Ramli, dari al-Ramla-Filastin, dan seorang sesama Muslim Palestina lainnya, penulis abad ke-17, Salih ibn Ahmad al-Tumurtashi (wafat sekitar tahun 1715), dari Gaza, di Filastin, memberikan dimensi lain bagi evolusi multi-linear konsep Palestina sepanjang masa Utsmani akhir. Al-Tumurtashi menulis pada masa Utsmani pertengahan sebuah karya Islam tentang Keutamaan Yerusalem berjudul: Pengetahuan Lengkap dalam Mengingat Tanah Suci dan Batas-batasnya serta Mengingat Tanah Palestina dan Batas-batasnya dan al-Sham (Al-Khabar al-Tam li-Dhikr al-Ard al-Muqaddasah wa-Hududiha wa-Dhikr Ard Filastin wa-Hududiha wa-Sham) (al-Tumurtashi 1695‒1696; al-Turk 1998; Anabsi 1992; Gerber 2008: 50‒51). Al-Tumurtashi menggunakan istilah Filastin, tanah Palestina (ard Filastin), penduduk Palestina (ahl Filastin), batas atau perbatasan Palestina (hudud Filastin, حدود فلسطين) dan pengingatan tentang Palestina (dhikr Filastin, ذكر فلسطين) untuk menggambarkan negerinya sendiri. Al-Tumurtashi tidak menciptakan pengetahuan baru tentang Palestina. Dalam naskahnya, yang empat salinannya berdasarkan naskah asli masih bertahan, termasuk dua di Pusat Kebangkitan Warisan Islam di Ab-Dis (Yerusalem) dan satu di Perpustakaan Süleymaniye di Istanbul (al-Turk 1998: 2‒4), ia mereproduksi pengetahuan lokal yang tersedia serta ingatan sosial tentang Filastin Arab Islam. Pada akhir abad ke-17 al-Tumurtashi menggunakan karya abad ke-15 dari sesama penduduk setempat, Mujir al-Din, Al-Uns al-Jalil bi-Tarikh al-Quds wal-Khalil, dalam rekonstruksinya tentang batas-batas Filastin, yang menurut dirinya dan Mujir al-Din membentang dari al-‘Arish/Rafah di selatan hingga al-Lajjun (di Marj Ibn ‘Amer) di utara. Semua ini menunjukkan bahwa ingatan sosial, administratif, dan geografis tentang Palestina di kalangan penduduk Palestina asli masih sangat hidup pada abad ke-17 dan ke-18. Pada abad ke-15 hingga ke-17, di kalangan penduduk asli Palestina, ingatan yang hidup dan terus dihidupi tentang Filastin Islam ini tentu jauh lebih kuat dibandingkan dengan ingatan sejarah tentang Islam di Spanyol (al-Andalus) di kalangan bangsa Arab dan umat Islam masa kini. Ingatan-ingatan yang hidup ini juga menunjukkan bahwa istilah al-Sham tidak menggantikan gagasan Filastin yang berakar kuat dan asli di kalangan masyarakat selama masa Utsmani. Malahan, kedua istilah geografis tersebut hidup berdampingan dalam ingatan sosial dan budaya masyarakat Palestina asli, dan secara praktis saling melengkapi.

The Islamic Fada’il al-Quds (Merits of Jerusalem) literature and the works of Khair al-Din al-Ramli, of al-Ramla-Filastin, and another Palestinian Muslim compatriot and writer in the 17th century, Salih ibn Ahmad al-Tumurtashi (died in c. 1715), of Gaza, in Filastin, give us another dimension to the multi-linear evolution of the concept of Palestine in the course of the late Ottoman period. Al-Tumurtashi wrote during the middle Ottoman period an Islamic Merits of Jerusalem work entitled: The Complete Knowledge in Remembering the Holy Land and its Boundaries and Remembering the Land of Palestine and its Boundaries and al-Sham (Al-Khabar al-Tam for Dhikr al-Ard al-Muqaddasah wa-Hududiha wa-Dhikr Ard Filastin wa-Hududiha wa-Sham) (al-Tumurtashi 1695‒1696; al-Turk 1998; Anabsi 1992; Gerber 2008: 50‒51). Al-Tumurtashi uses the terms Filastin, the land of Palestine (ard Filastin), the people of Palestine (ahl Filastin) the boundaries or borders of Palestine (hudud Filastin, حدود فلسطين ) and memory of Palestine (dhikr Filastin, ذكر فلسطين ) to describe his own country. Al-Tumurtashi does not create new knowledge on Palestine. In his manuscript – of which four copies based on the original manuscript have survived, including two at the Centre for the Revival of Islamic Heritage in Ab-Dis (Jerusalem) and one at the Süleymaniye Library in Istanbul (al-Turk 1998: 2‒4) – he reproduces locally available knowledge and social memories of Arab Islamic Filastin. In the late 17th century al-Tumurtashi uses a 15th century work by another compatriot, Mujir al-Din, Al-Uns al-Jalil bi-Tarikh al-Quds wal-Khalil, in his reconstruction of the boundaries of Filastin, which, according to him and Mujir al-Din, extended from al-‘Arish/Rafah in the south to al-Lajjun (in Marj Ibn ‘Amer) in the north. All this demonstrates that the social, administrative and geographic memories of Palestine among indigenous Palestinians were very much alive in the 17th and 18th centuries. In the 15th‒17th centuries among local Palestinians these centuries of lived and living memories of Islamic Filastin would be far more powerful than the historical memories of Islamic Spain (al-Andalus) among Arabs and Muslims today. These lived memories also show that the term al-Sham did not displace the indigenous, deeply rooted idea of Filastin throughout the Ottoman period. In fact, the two geographical terms coexisted in indigenous Palestinian social and cultural memories, and, for practical purposes, complemented each other.

Di Eropa, revolusi mesin cetak memastikan bahwa istilah Latin Palaestina dan istilah Inggris Palestine semakin luas beredar pada masa Renaisans Eropa. Revolusi percetakan dan penerbitan semakin dipercepat selama Zaman Pencerahan, dengan rujukan yang disengaja kepada warisan Yunani dan Romawi klasik secara umum dan warisan klasik Palestina khususnya. Telah ditunjukkan bahwa selama Zaman Eksplorasi Besar Eropa, dari akhir abad ke-15 hingga abad ke-18, karya-karya klasik utama (Yunani dan Romawi) yang menggambarkan geografi, topografi, dan etnografi Palaestina pada masa klasik dan Akhir Antik sebagai sebuah negeri dari Fenisia di utara hingga Mesir di selatan, beredar luas di Eropa. Para intelektual, filsuf, dan teolog Kristen Bizantium yang terkenal dan bercorak klasik dari Palaestina Prima (Gaza, Caesarea Maritima, dan Askalon), serta warisan keagamaan dan budaya Palaestina, juga menarik perhatian para penulis Renaisans.

In Europe the printing press revolution made sure that the Latin term Palaestina and English term Palestine increased their circulation at the time of the European Renaissance. The printing and publication revolution accelerated during the Age of Enlightenment with conscious reference to the classical Greek and Roman heritage in general and the classical heritage of Palestine in particular. It has already been shown that during Europe’s Great Age of Exploration from the end of the 15th century to the 18th century key classical (Greek and Roman) works, which described the geography, topography and ethnography of classical and Late Antiquity Palaestina as a country from Phoenicia in the north to Egypt in the south, were circulated widely in Europe. The famous classicising Christian Byzantine intellectuals, philosophers and theologians of Palaestina Prima (of Gaza, Caesarea Maritima and Ascalon) and the religio-cultural heritage of Palaestina were also of interest to Renaissance authors.

Bahkan, dalam memori kolektif Eropa pada masa awal modern, nama Palestina (baik dalam bahasa Latin maupun bahasa-bahasa vernakular Eropa) menjadi sebutan paling umum untuk negeri tersebut (lihat, misalnya, Plett 2004: 512). Bahwa nama Palestina tetap menjadi yang paling sering digunakan sepanjang era awal modern dan modern terlihat dalam drama-drama William Shakespeare.

In fact, in early modern European collective memory the name Palestine (both in Latin and European vernaculars) became the most common designation of the country (see, for instance, Plett 2004: 512). The fact that the name Palestine remained the most commonly used throughout the early modern and modern eras is evident in William Shakespeare’s plays.

Syntagma Musicum (Jilid I‒III) adalah karya ensiklopedis dari musikolog Jerman Michael Praetorius (1571–1621), salah seorang komponis dan akademisi musik paling serbaguna pada abad ke-17. Diterbitkan di Wittenberg dan Wolfenbüttel dalam tiga bagian antara tahun 1614 dan 1620, karya ini merupakan salah satu sumber penelitian teori musik yang paling umum digunakan pada periode awal modern (Herbert 2006: 87). Sebagaimana lazimnya pada masanya, jilid kedua, De Organographia, menguraikan alat-alat musik dan penggunaannya, serta merujuk pada alat-alat awal dari ‘Palestina, Asia Kecil dan Yunani’ (Jilid II, fol. 4).

Syntagma Musicum (Vols. I‒III) was an encyclopaedic work by German musicologist Michael Praetorius (1571–1621), one of the most versatile composers and musical academics of the 17th century. Published in Wittenberg and Wolfenbüttel in three parts between 1614 and 1620, it is one of the most commonly used research sources for music theory of the early modern period (Herbert 2006: 87). Typical of its period, the second volume, De Organographia, describes musical instruments and their use, and refers to early instruments of ‘Palestine, Asia Minor and Greece’ (Vol. II, fol. 4).

Dua poin ini menjadi pusat dalam pemetaan dan penulisan tentang Palestina di Eropa modern:

Two points are central to modern European mapping of and writing about Palestine:

• Provincia Palaestina tetap identik dengan pengertian Kristen tentang Terra Santa, atau Tanah Suci.

• Provincia Palaestina remained synonymous with the Christian notion of Terra Santa, or the Holy Land.

• Seperti konsep Romawi dan Bizantium (tetapi tidak seperti gagasan Islam abad pertengahan), konsep Palestina selalu cukup luas untuk mencakup Galilea dan Acre. Bahkan, sepanjang periode awal dan modern (terutama sejak abad ke-17 dan seterusnya)

• Like the Roman and Byzantine conceptualisation (but unlike the medieval Islamic idea), the conceptualisation of Palestine was always sufficiently wide to include the Galilee and Acre. Indeed, throughout the early and modern periods (especially from the 17th century onwards)

Puluhan peta dan buku dicetak dan diterbitkan di Eropa (dalam banyak bahasa) dengan sebutan 'Palestina' atau 'Peta Palestina', dan dalam banyak literatur Eropa tersebut, negeri Palestina mencakup Acre dan Galilea. Konsep Palestina versi Eropa inilah yang memengaruhi rekonseptualisasi Ottoman di akhir masa pemerintahannya serta buku panduan militer Ottoman yang bernama Filastin Risalesi (lihat di bawah).

dozens of maps and books were printed and published in Europe (in many languages) under the designation ‘Palestine’ or ‘Map of Palestine’ and in much of this European literature the country of Palestine included Acre and the Galilee. It was this European notion of Palestine which influenced late Ottoman reconceptualisation and the Ottoman military handbook named Filastin Risalesi (see below).