Wisdom konvensional sering kali dirumuskan oleh kalangan elit yang berkuasa; wisdom tersebut tidak selalu berlandaskan fakta. Wisdom konvensional menyatakan bahwa Palestina tidak pernah dalam sejarahnya mengalami pemerintahan sendiri, otonomi politik maupun budaya, apalagi kedaulatan praktis dan statehood yang sesungguhnya. Kenyataannya jauh dari itu. Sebagaimana akan kami buktikan secara gamblang dalam karya ini, selama tiga milenium, sejak akhir Zaman Perunggu hingga berdirinya negara Israel pada 1948, Palestina menikmati otonomi sosial, politik, dan ekonomi yang cukup besar, serta mengalami statehood melalui enam cara yang berbeda, meskipun tidak saling eksklusif. Cara-cara tersebut memberi dampak mendalam pada evolusi gagasan tentang Palestina sepanjang milenium-milenium itu.

Conventional wisdoms are often articulated by powerful elites; they are not always based on facts. The conventional wisdom is that Palestine never in its history experienced self-government, political or cultural autonomy, not to mention practical sovereignty and actual statehood. Nothing is further from the truth. As we shall amply demonstrate in this work, over three millennia from the late Bronze Age and until the establishment of the Israeli state in 1948, Palestine enjoyed a great deal of social, political and economic autonomy and also experienced statehood through six distinct, though not mutually exclusive, ways – ways which had a profound impact on the evolution of the ideas of Palestine across the millennia:

• Sistem ekonomi dan moneter yang otonom serta penerbitan mata uang Palestina: penetapan kebijakan moneter yang mandiri dan pencetakan mata uang Palestina yang khas tampak jelas dalam kasus koin Philistia atau Philisto-Arab pada abad ke-6 hingga ke-4 SM (dibahas dalam bab satu) dan pencetakan mata uang Arab ‘di Filastin’ sepanjang masa awal Islam (dibahas dalam bab enam).

• Autonomous economic and monetary systems and the issuing of Palestinian currency: the institution of independent monetary policies and the minting of distinct Palestinian currency were evident in the cases of the coinage of Philistia or Philisto-Arabian in the 6th‒4th centuries BC (discussed in chapter one) and the minting of Arab currency ‘in Filastin’ throughout early Islam (discussed in chapter six).

• Sistem patron–klien kekaisaran: pembentukan sistem patron–klien dan munculnya elit lokal serta regional-urban yang otonom di Palestina, sebagaimana terjadi pada kalangan 'pembesar kota' (urban notables) di Palestina Utsmani.

• Imperial patron‒protégé systems: the construction of patron‒client systems and the rise of local and autonomous regional and urban elites in Palestine, as was in the case of the ‘urban notables’ of Ottoman Palestine.

Namun pada akhirnya, sebagaimana akan kita lihat dalam bab delapan, para elit perkotaan Ottoman di Palestina ini adalah penerima aturan, bukan pembuat aturan maupun pelanggar aturan.

But ultimately, as we shall see in chapter eight, these Ottoman urban elites in Palestine were rule-takers not rule-makers and rule-breakers.

• Otonomi administratif, provinsi, dan militer: hal ini tampak jelas sepanjang periode Romawi dan Bizantium dalam apa yang secara luas dikenal sebagai Provincia Palaestina atau Dux Palaestinae, "komandan militer Palestina" (dibahas dalam bab empat), Mutawalli Harb Filastin (“ متولي حرب فلسطين ”, Gubernur Militer Palestina) (dibahas dalam bab enam), dan pada periode akhir Ottoman Palestina dengan pembentukan Mutasarrifate Yerusalem yang otonom sebagai provinsi kunci Palestina (dibahas dalam bab sembilan).

• Administrative, provincial and military autonomy: this is evident throughout the Roman and Byzantine periods in what became widely known as Provincia Palaestina or the Dux Palaestinae, the ‘military commander of Palestine’ (discussed in chapter four), Mutawalli Harb Filastin (“ متولي حرب فلسطين ”, Military Governor of Palestine) (discussed in chapter six) and in late Ottoman period Palestine with the creation of the autonomous administrative Mutasarrifate of Jerusalem as the key province of Palestine (discussed in chapter nine).

• Negara-negara klien Palestina: munculnya dan terbentuknya beberapa negara klien Palestina, sebagian didasarkan pada hubungan patron‒klien yang sama.

• Palestinian client states: the emergence and creation of several Palestinian client states, partly based on the same patron‒client relationships.

Meskipun jenis negara bawahan di Palestina dan tingkat ketundukan mereka kepada negara imperium atau negara yang lebih kuat sangat bervariasi, para raja Filistin sepanjang sebagian besar Zaman Besi, raja bawahan Herodes Agung di bawah Romawi pada abad ke-1 M (dibahas dalam bab empat), para raja federasi Arab suku Ghassan (phylarch tertinggi) di Palaestina Secunda, Palaestina Prima, dan Palaestina Tertia pada abad ke-6 dan awal abad ke-7 (dibahas dalam bab lima), serta, pada tingkat yang lebih kecil, rezim otonom Ahmad Pasha al-Jazzar pada abad ke-18, merupakan contoh-contoh yang relevan.

Although the types of client states in Palestine and the degree of their subordination to imperial or powerful states varied significantly, the kings of Philistia throughout much of the Iron Age, the client King Herod the Great under the Romans in the 1st century AD (discussed in chapter four), the Ghassanid tribal Arab federate kings (supreme phylarchs) of Palaestina Secunda, Palaestina Prima and Palaestina Tertia in the 6th and early 7th centuries (discussed in chapter five) and to a lesser extent the autonomous regime of Ahmad Pasha al-Jazzar in the 18th century were cases in point.

• Kedaulatan praktis dan kenegaraan Palestina: hal ini dicapai oleh Daher al-‘Umar setelah pemberontakannya yang berhasil terhadap kekuasaan Utsmani pada pertengahan abad ke-18 (dibahas dalam bab delapan).

• Palestinian practical sovereignty and statehood: this was achieved by Daher al-‘Umar following his successful rebellion against Ottoman rule in the middle of the 18th century (discussed in chapter eight).

• Kemandirian gerejawi dan autosefali: hal ini dicapai oleh Gereja Aelia Capitolina dan Provincia Palaestina sejak pertengahan abad ke-5 setelah Konsili Chalcedon (dibahas dalam bab empat).

• Ecclesiastical independence and autocephaly: this was achieved by the Church of Aelia Capitolina and Provincia Palaestina from the mid-5th century following the Council of Chalcedon (discussed in chapter four).

Selain semua argumen dan pembedaan yang telah dikemukakan di atas, tujuh belas poin menjadi inti dari argumentasi karya ini mengenai evolusi konsepsi tentang Palestina sepanjang masa:

In addition to all the above arguments and distinctions already made, seventeen points are central to the argumentation of this work on the evolution of the conception of Palestine across time:

1. Sebelum periode Zaman Perunggu Akhir (sebelum 1300 SM) kita memiliki nama-nama kota, tetapi tidak ada nama untuk wilayah tertentu (Palestina) secara keseluruhan, meskipun nama 'Kanaan' (ka-na-na, kinahhu) memang muncul lebih awal, pada zaman Perunggu Akhir dalam prasasti-prasasti Kerajaan Baru (abad ke-14 SM) dan dalam tablet paku yang dikenal sebagai Surat-Surat Amarna. Surat-surat yang terakhir ini terutama berisi korespondensi diplomatik yang berlangsung selama tiga puluh tahun antara pemerintahan Mesir dan perwakilannya di 'Kanaan' dan Amuru (Suriah barat laut dan Lebanon utara) selama Kerajaan Baru Mesir.

1. Before the Late Bronze period (before 1300 BC) we have names of towns, but none for the particular (Palestine) region as a whole, although the name ‘Cana’an’ (ka-na-na, kinahhu) does occur earlier, in the Late Bronze Age in New Kingdom inscriptions (1400s BC) and in the cuneiform tablets known as the Amarna Letters. The latter primarily consisted of diplomatic correspondence spanning thirty years between the Egyptian administration and its representatives in ‘Cana’an’ and Amuru (north-western Syria and north Lebanon) during the New Kingdom of Egypt.

2. 1350-an hingga 1330-an SM: dalam prasasti pada masa ini, nama Kanaan terutama merujuk pada wilayah pesisir utara Libanon, sebagaimana nama itu juga digunakan dalam teks-teks Yunani abad ke-5 dan sesudahnya. Pada Zaman Perunggu Akhir, nama yang lazim untuk wilayah Palestina dalam teks-teks Mesir bukanlah Kanaan, melainkan Djahi, yang digunakan untuk menyebut bagian selatan dari wilayah yang lebih luas, Tehenu.

2. 1350s‒1330s BC: in the inscriptions of this period the name Cana’an refers primarily to the northern coastal regions of Lebanon, much as it is used in 5th century Greek texts and later. In the Late Bronze age, the normal name for the region of Palestine in Egyptian texts is not Cana’an, but Djahi, which is used to designate the southern part of the greater region of Tehenu.

3. Memang benar bahwa nama Peleset pertama kali muncul pada abad ke-13 SM dan tidak ditemukan dalam sumber sejarah mana pun yang lebih awal. Oleh karena itu, tidak akurat secara historis jika menggunakan nama Palestina untuk wilayah tersebut sebelum abad ke-13. Namun, agar akurat secara historis, perlu ditegaskan bahwa nama wilayah Palestina sebelum Zaman Perunggu Akhir sebenarnya tidak diketahui.

3. It is true that the name Peleset first occurs in the 13th century BC and is not witnessed in any earlier historical source. So it would be historically inaccurate to use the name Palestine for the region before the 13th century. However, to be historically accurate one should point out that the name of the region of Palestine prior to the Late Bronze Age is simply unknown.

4. Sejak Zaman Perunggu Akhir, nama-nama yang digunakan untuk wilayah Levant selatan, seperti Djahi dan Retenu atau Cana'an, semuanya digantikan oleh nama Palestina, nama yang sejak itu paling umum digunakan sepanjang sejarah kuno dan Zaman Klasik,9 serta pada masa Kristen Bizantium.

4. From the Late Bronze Age onwards, the names used for the region of the southern Levant, such as Djahi and Retenu or Cana’an, all gave way to the name Palestine, the name which thereafter is the most commonly used throughout ancient history and Classical Antiquity,9 as well as in the period of Byzantine Christianity.

5. Tidak ada toponim awal lain dari Zaman Perunggu Akhir, seperti (a)

5. No other early toponym from the Late Bronze Age, such as (a)

Retenu (abad ke-16 hingga ke-12 SM); (b) Djahi (abad ke-16 hingga ke-12 SM); atau (c) Cana’an (abad ke-15 hingga ke-14), digunakan sebagai nama wilayah pada Zaman Besi I (sekitar

Retenu (1500s‒1200s BC); (b) Djahi (1500s‒1200s BC); or (c) Cana’an (1400s‒1300s), is used as the name of the region in the Iron Age I (c.

1200‒1000 SM) dan seterusnya. Salah satu bentuk dari nama Palestina digunakan sejak abad ke-12 SM hingga masa Romawi. Ini juga merupakan nama yang paling umum untuk wilayah ini dari akhir abad ke-18 M hingga sekarang, termasuk masa Mandat Inggris, ketika Palestina menjadi nama negara yang diakui secara internasional.

1200‒1000 BC) and later. One or other form of the name Palestine is used from the 12th century BC through the Roman period. This is also the most common name for this region from the end of the 18th century AD to the present, which includes the British Mandate period, when Palestine was the internationally recognised name of the country.

Tidak ada toponim lain yang dikenal secara historis yang digunakan. Mungkin juga perlu disebutkan toponim administratif "resmi" dari Provincia Palaestina, yang dikukuhkan pada masa Klasik dan Akhir Zaman Kuno serta dihidupkan kembali secara resmi pada periode modern.

No other historically known toponym is used. One perhaps should also point out the ‘official’ administrative toponym of Provincia Palaestina, which was consolidated in Classical and Late Antiquity and revived officially in the modern period.

6. Penggunaan nama Yehuda sebagai toponim berasal dari abad ke-8 dan hanya pada tahap tertentu dalam rentang abad ke-8 hingga awal abad ke-6 SM merujuk pada wilayah dataran tinggi selatan, kaki bukit, dan padang stepa yang berdekatan. Demikian pula, nama Israel pertama kali muncul pada abad ke-9 SM dan digunakan hingga kuartal keempat abad ke-8 SM, ketika nama ini digantikan oleh nama provinsi Asyur, Samerina.

6. The toponymic use of the name Judah dates from the 8th century and refers to the region of the southern highlands, foothills and adjacent steppe lands only at some stage in the course of 8th‒early 6th century BC. Similarly, the name Israel exists first in the 9th century BC and is used until the 4th quarter of the 8th century BC, when this name gives way to the name of the Assyrian province of Samerina.

7. Konsepsi modern tentang Palestina sebagai satuan geo-politik dan negara yang berbeda berakar kuat dalam sejarah kuno, budaya, serta warisan material dan intelektual negeri tersebut. Sudah pada masa Zaman Besi (1200 SM hingga penaklukan Asyur pada 712 SM), Filistia berkembang tidak hanya menjadi wilayah politik yang khas, tetapi juga sebagai entitas geo-politik yang terpisah. Fakta ini kemudian berdampak jangka panjang terhadap evolusi representasi Palestina pada masa kuno, abad pertengahan, dan modern.

7. The modern conception of Palestine as a geo-political unit and a distinct country is deeply rooted in the ancient history, culture and material and intellectual heritage of the land. Already in the course of the Iron Age (1200 to the Assyrian conquest of 712 BC) Philistia evolved not only into a distinct political geography but also as a separate geo-political entity. This fact would have a long-term impact on the evolution of the ancient, medieval and modern representations of Palestine.

Palestina sebagai sebuah negeri (balad atau bilad) dengan sejarah, geografi fisik dan budaya, serta batas-batas yang berubah-ubah tersendiri, telah ada selama ribuan tahun, dengan ibu kota yang berpindah-pindah (al-Quds/Aelia Capitolina/Iliya/Jerusalem, Caesarea-Palaestina, al-Ramla-Filastin) dan ibu kota wilayah (Gaza, Tiberias, Scythopolis/Beisan, Safad, Acre, Nablus). Sebuah negeri belum tentu merupakan negara berdaulat. Palestina sebagai sebuah negeri, sebagaimana Skotlandia, Wales, Catalonia, Andalus/Andalusia, Kurdistan, wilayah Basque, Chechnya, atau Kashmir, tidak boleh serta-merta disamakan atau disetarakan dengan nasionalisme Palestina modern maupun representasi nasional modern mana pun tentang "negara Palestina".

Palestine as a country (balad or bilad) with a distinct history, physical and cultural geography, evolving boundaries, shifting capital cities (al-Quds/Aelia Capitolina/Iliya/Jerusalem, Caesarea-Palaestina, al-Ramla-Filastin), regional capitals (Gaza, Tiberias, Scythopolis/ Beisan, Safad, Acre, Nablus) existed for millennia; a country may or may not be a sovereign state; Palestine as a country (like Scotland, Wales, Catalonia, Andalus/Andalusia, Kurdistan, the Basque region, Chechnya or Kashmir) should not be automatically conflated or equated with modern Palestinian nationalism or any modern national representations of the ‘nation-state of Palestine’.

8. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa urbanisasi dan sebagian besar kota serta kota-kota di Palestina yang dikenal dalam masa sejarah telah ada sepanjang Zaman Perunggu Awal pada milenium ketiga.10 Selain itu, sementara literatur kuno dan sisa-sisa fisik kota-kota pada Akhir Zaman Kuno membuktikan kekuasaan yang dimiliki budaya perkotaan atas kehidupan penduduknya serta atas komunitas pedesaan tempat sebagian besar orang tinggal, penggalian arkeologis memperlihatkan saling ketergantungan yang terus berlanjut antara pusat-pusat perkotaan dan konteks pedesaan.

8. Archaeological evidence shows that urbanisation and most of the Palestine towns and cities that are known in historic times existed throughout the Early Bronze Age in the 3rd millennium.10 Moreover, while ancient literature and the physical remains of cities in Late Antiquity attest to the power that urban cultures held over the lives of their inhabitants as well as over the rural communities in which the majority of people lived, archaeological excavations demonstrate the continuing interdependence of urban centres and rural contexts.

9. Bukti sejarah menunjukkan bahwa kota-kota Palestina yang secara toponimi bercorak Yunani pada masa Bizantium: Caesarea Maritima (dalam bahasa Arab:

9. Historical evidence indicates that the toponymically Hellenised Palestinian cities of the Byzantine era: Caesarea Maritima (Arabic:

Qaysariah), Aelia Capitolina (Yerusalem; Arab: īliyā, al-Quds), Lydda (Yunani: Diospolis/Georgiopolis), Beisan (Yunani: Scythopolis), Gaza, Tiberias, Nablus (Yunani: Neapolis), Jaffa, Arsuf (Yunani: Apollonia)

Qaysariah), Aelia Capitolina (Jerusalem; Arabic: liya, al-Quds) Lydda (Greek: Diospolis/Georgiopolis), Beisan (Greek: Scythopolis), Gaza, Tiberias, Nablus (Greek: Neapolis), Jaffa, Arsuf (Greek: Apollonia)

ʿAmwas (Emmuas), Rafah, Beit Jibrin (Yunani: Eleutheropolis), Akko (Yunani: Ptolemais), Asqalan (Arab: ʿAsqalan), Aelas (Arab: Aylah, kini ʿAqabah), tetap berfungsi sebagai pusat-pusat perkotaan utama di bawah Islam, dan sebagian dari kota-kota itu mempertahankan nama tempat kuno mereka. Buku Andrew Petersen, The Towns of Palestine under Muslim rule: AD 600‒1600 (2005), yang berfokus pada situs-situs perkotaan dari masa Bizantium hingga awal masa Utsmani, memberikan bukti arkeologis penting tentang kesinambungan serta daur ulang benda-benda material dan bentuk-bentuk seni dalam regenerasi dan pembangunan kota. Kajian Petersen juga mencakup penyelidikan rinci tentang al-Ramla, yang didirikan oleh Bani Umayyah dalam seratus tahun pertama pemerintahan Muslim, dan mengutip penemuan arkeologis berupa mosaik serta motif bergaya Bizantium di kota tersebut. Menarik pula bentuk-bentuk arsitektur awal Palestina perkotaan di bawah Islam: di Yerusalem, Istana Hisham di Jericho (Khirbat al-Mafjar), al-Ramla, dan Khirbet al-Minyar, dekat Tiberias; semuanya menunjukkan kesinambungan serta perpaduan yang indah antara gaya Islam dan gaya Yunani/Romawi/Bizantium serta pola pengorganisasiannya. Adaptasi gagasan dan bentuk seni dari Palaestina Akhir Zaman Kuno terus berlanjut di bawah Islam sepanjang Abad Pertengahan, dan hal ini dipadukan dengan bentuk-bentuk arsitektur Islam yang baru, sehingga tercipta perpaduan antara gaya Islam dan gaya Yunani/Romawi/Bizantium. Daur ulang gagasan, benda-benda material, dan bentuk seni Palestina kuno ini terus bertahan hingga masa modern. Sebagai contoh, sebagian bahan bangunan, berupa komponen marmer dan granit untuk Masjid Putih Acre yang megah, yang terkenal dengan nama Masjid al-Jazzar, dibangun pada tahun 1781 dengan kompleks yang mencakup sebuah akademi teologi Islam beserta asrama mahasiswa, sebuah pengadilan Islam, dan sebuah perpustakaan umum, diambil dari reruntuhan kuno Acre abad pertengahan, Caesarea-Palaestina pada masa Akhir Zaman Kuno, serta Castello Pelegrino (benteng Atlit), yang terletak di sebelah selatan Haifa, salah satu benteng terbesar yang dibangun di Palestina oleh tentara Salib Latin pada tahun 1218 dan salah satu contoh terbaik arsitektur militer Tentara Salib. Dimodelkan dari masjid-masjid besar di Istanbul, Masjid al-Jazzar (juga dikenal sebagai 'Masjid Putih')

‘Amwas (Emmuas), Rafah, Beit Jibrin (Greek: Eleutheropolis), Acre (Greek: Ptolemais), Ascalon (Arabic: ‘Asqalan), Aelas (Arabic: Aylah modern-day ‘Aqabah) continued to function as major urban centres under Islam and some kept their ancient place names. Andrew Petersen’s The Towns of Palestine under Muslim rule: AD 600‒1600 (2005), which focuses on urban sites from Byzantine to early Ottoman times, provides important archaeological evidence about the continuities and recycling of material objects and art forms in urban regeneration and development. Petersen’s study also includes a detailed investigation of al-Ramla, which was founded by the Umayyads within the first century of Muslim rule, and cites the archaeological discovery of Byzantine-style mosaics and motifs in the city. Interesting also are the architectural forms of early urban Islamic Palestine: in Jerusalem, Jericho Hisham Palace (Khirbat al-Mafjar), al-Ramla and Khirbet al-Minyar, near Tiberias; all exhibit continuities and an exquisite mélange of Islamic and Greco/Roman/Byzantine styles and modes of organisation. The adaption of ideas and art forms from Late Antiquity Palaestina continued under Islam throughout the Middle Ages and this was combined with new Islamic architectural forms, thus creating a mix of Islamic and Greco/Roman/Byzantine styles. The recycling of ideas, material objects and art forms of ancient Palestine persisted into the modern period. For instance, some of the building materials, marble and granite components, for the spectacular White Mosque of Acre, famously known as al-Jazzar Mosque – constructed in 1781, with a complex which included an Islamic theological academy with student lodging, an Islamic court and a public library – were taken from the ancient ruins of medieval Acre, Caesarea-Palaestina of Late Antiquity and Castello Pelegrino (Atlit fortress), to the south of Haifa, one of the largest fortresses built in Palestine by the Latin Crusaders in 1218 and one of the best examples of Crusader military architecture. Modelled on the great mosques of Istanbul, the al-Jazzar Mosque (also known as the ‘White Mosque’)

adalah contoh yang indah dari perpaduan gaya Utsmani, Bizantium, Palestina, dan Persia, yang memadukan serta mendaur ulang warisan militer dan budaya Palestina yang sangat kaya.

is a wonderful example of the mixture of styles, Ottoman, Byzantine Palestinian and Persian, incorporating and recycling the extraordinarily rich martial and cultural heritage of Palestine.

10. Hingga era modern dan lahirnya gagasan Mandat Palestina (1918‒1948), persepsi tentang batas timur Palestina terus berubah, meskipun pada masa klasik dan di bawah Islam, batas-batas Palestina sering meluas hingga ke wilayah yang terletak di sebelah timur Sungai Yordan.

10. Until the modern era and the conception of Mandatory Palestine (1918‒1948) the perception of what constituted Palestine’s eastern boundaries was shifting, although in the course of the classical age and under Islam the boundaries of Palestine often extended to areas lying east of the Jordan River.

11. Konsepsi klasik, pasca-klasik, abad pertengahan (Arab-Islam), dan modern tentang Palestina semuanya melampaui makna asli "negeri Peleset" (pi-lis-te, atau Pilistu, "dari Gaza hingga Tantur") pada Zaman Perunggu Akhir dan Zaman Besi.

11. The classical, post-classical, medieval (Arab Islamic) and modern conceptions of Palestine all went far beyond the original ‘land of the Peleset’ (pi-lis-te, or Pilistu, ‘from Gaza to Tantur’) of the Late Bronze Age and Iron Age.

12. Pelayaran dan jalur perdagangan internasional di Palestina, serta pusat-pusat pesisir kota Filistin yang sangat maju (yang meliputi Gaza, Askelon, Asdod, dan Jaffa), berpadu membentuk wilayah selatan yang terintegrasi secara geopolitik selama Zaman Besi II (sekitar 1000–600 SM). Filistin menjadi yang pertama mengembangkan otonomi politik dan sistem moneter yang mandiri di Palestina, berupa koin perak yang diterbitkan pada akhir abad ke-6, ke-5, dan ke-4 SM. Mata uang lokal Palestina ini, yang dikenal sebagai koin Filistin, beredar luas di kawasan Filisto-Arab dan dikenal sebagai koin Filisto-Arab.

12. Seafaring and international trade routes in Palestine and the highly sophisticated urban coastal centres of Philistia (which included Gaza, Ascalon, Ashdod and Jaffa) combined to develop geo-politically as an integrated south in the course of Iron Age II (c. 1000‒600 BC) and Philistia was the first to develop political autonomy and an autonomous monetary system in Palestine in the form of silver coins, issued in the late 6th, 5th and 4th centuries BC. This local Palestinian currency, known as the coinage of Philistia, was circulated widely in the Philisto-Arabian region and became known as Philisto-Arabian coins.

13. Resminya Kekaisaran Romawi Timur menjadi Kristen secara resmi pada abad ke-4 serta penyebaran Kristen yang masif di Timur Dekat dan Provinsi Romawi Arabia membawa transformasi keagamaan, sosial, intelektual dan budaya di negeri tersebut, serta terbentuknya Palestina Raya (Provincia Palaestina). Pada puncak perluasannya di Akhir Zaman Kuno, Palestina Raya di bawah Bizantium (dari abad ke-4 hingga awal abad ke-7) terbagi menjadi tiga provinsi: Palaestina Prima, Palaestina Secunda, dan Palaestina Salutaris. Namun, sebagaimana akan kita lihat di bawah, ketiganya tidak dipandang sebagai tiga provinsi yang sepenuhnya terpisah. Secara politik, militer, budaya, dan gerejawi, provinsi-provinsi ini dipahami dan terus berkembang di bawah Bizantium sebagai provinsi-provinsi Palestina "Tiga dalam Satu". Seiring waktu, Provinsi Palestina "Satu dalam Tiga" di bawah Bizantium dipandang dan, memang, secara sadar dibentuk—secara militer-strategis, politik, dan keagamaan—sebagai provinsi inti.

13. The official conversion of the Eastern Roman Empire to Christianity in the 4th century and the massive spread of Christianity in the Near East and Roman Provincia Arabia brought about religious, social, intellectual and cultural transformation of the country and the creation of greater Palestine (Provincia Palaestina). At its greatest extent in Late Antiquity, greater Palestine under the Byzantines (from the 4th to the early 7th centuries) was divided into three provinces: Palaestina Prima, Palaestina Secunda and Palaestina Salutaris. But as we shall see below, these were not seen as three totally separate provinces. Politically, militarily, culturally and ecclesiastically they were conceived and continued to evolve under the Byzantines as ‘Three in One’ Palestine provinces. With time the (One in Three) Provincial Palaestina under the Byzantines was seen and, indeed, consciously constructed – militarily-strategically, politically and religiously – as a core province:

Palaestina Prima, dikelilingi di sebelah timur dan selatan oleh dua "provinsi perbatasan", Palaestina Secunda dan Palaestina Tertia (Palaestina Salutaris).

Palaestina Prima, surrounded to the east and south by two ‘frontier provinces’, Palaestina Secunda and Palaestina Tertia (Palaestina Salutaris).

Provinsi 'perbatasan', Palaestina Salutaris dibentuk di Transyordan selatan pada akhir abad ke-4 dan sejak abad ke-5 juga dikenal sebagai Palaestina Tertia. Nama Palaestina Tertia dan Palaestina Salutaris saling dipertukarkan, dan beberapa dokumen menyebut Petra sebagai metropolis 'Palestina Ketiga Salutaris' (Ward 2008: 93). Palestina Ketiga juga mencakup bekas Provinsi Romawi Arabia. Ketiga provinsi Palestina meliputi Naqab (Negev), Beersheba (Bir Sabi'), Nabataea (beserta ibukotanya Petra) dan sebagian besar Semenanjung Sinai. Palestina yang lebih luas ini juga mencakup sebagian besar Transyordan di timur dan dataran tinggi Golan di utara. Ini adalah masa kemakmuran besar dan ekspansi perkotaan, dengan kota-kota Palestina seperti Aelia Capitolina (Yerusalem), Gaza, Neapolis (Nablus), Caesarea-Palaestina (juga dikenal sebagai Caesarea Maritima; Qaysariah), sebuah pelabuhan laut yang makmur dan ibu kota kekaisaran provinsi Palaestina Prima, dibangun. Pusat-pusat sosial dan keagamaan perkotaan Palestina memperoleh otonomi politik dan keagamaan yang besar, serta menyebarkan pengaruh budaya klasisisme ke seluruh kawasan Mediterania.

A ‘frontier province’, Palaestina Salutaris was created in the southern Transjordan in the late 4th century and from the 5th century also became known as Palaestina Tertia. The names Palaestina Tertia and Palaestina Salutaris became interchanged and some documents refer to Petra as the metropolis of ‘Third Palestine Salutaris’ (Ward 2008: 93). The Third Palestine also encompassed the former Roman Provincia Arabia. The three Palestine provinces included the Naqab (Negev), Beersheba (Bir Sabi’), Nabataea (and its capital Petra) and major parts of Sinai. This greater Palestine also included large parts of Transjordan in the east and the Golan plateau in the north. This was a period of great prosperity and urban expansion, with Palestinian cities such as Aelia Capitolina (Jerusalem), Gaza, Neapolis (Nablus), Caesarea-Palaestina (also known as Caesarea Maritima; Qaysariah), a thriving seaport and the imperial capital of the province of Palaestina Prima, being built. Palestinian social and religious urban centres acquired a great deal of political and religious autonomy and projected classicising cultural influences throughout the Mediterranean region.

Scythopolis (kemudian dikenal sebagai Beisan Arab), ibu kota Palaestina Secunda, dan Eleutheropolis (Beit Jibrin) mencapai puncak jumlah penduduknya selama Akhir Zaman Kuno, dan penduduk yang beragam di ‘Tiga Palestina’ mungkin mencapai hingga satu setengah juta jiwa.

Scythopolis (later Arab Beisan), the capital of Palaestina Secunda, and Eleutheropolis (Beit Jibrin) reached their peak in population in the course of Late Antiquity, and the diverse population of the ‘Three Palestines’ may have reached as many as one and a half million.

14. Palestina Raya (tiga provinsi Palaestina Bizantium) pada abad ke-4 hingga awal abad ke-7 M menjadi pusat utama kebangkitan budaya dan intelektual serta klasisisme di Akhir Zaman Kuno. Dua simbol paling terkenal dari Palaestina yang bercorak klasisis adalah Sekolah Retorika Gaza dan Perpustakaan Caesarea Maritima, perpustakaan gereja terbesar di Akhir Zaman Kuno. Caesarea Maritima dan Gaza adalah dua kota terpenting di Palaestina Prima, yang secara efektif menjadi pusat politik dan budaya dominan di Palestina Raya. Sebagaimana akan kita lihat di bawah, provinsi-provinsi "Tiga Palestina" memiliki otonomi keagamaan dan budaya yang besar, dan Gereja Seluruh Palestina di Aelia Capitolina (Yerusalem) memperoleh kemerdekaan dari Gereja Antiokhia maupun Konstantinopel. Wilayah ini bukan hanya salah satu negeri paling makmur secara ekonomi di kawasan Mediterania, tetapi juga, dengan sekolah-sekolah Mediterania Gaza dan Caesarea-Palaestina yang sangat berpengaruh serta karya arsitektur dan perencanaan kota Julian dari Ascalon, menjadi salah satu pusat pembelajaran dan aktivitas intelektual terpenting di Akhir Zaman Kuno; pada kenyataannya, Caesarea-Palaestina dan Gaza menggantikan Athena dan Aleksandria sebagai pusat pembelajaran utama bagi seluruh kawasan Mediterania.

14. Greater Palestine (the three provinces of Byzantine Palaestina) of the 4th‒early 7th centuries AD became a major centre of cultural and intellectual renaissance and classicising in Late Antiquity. The two most famous symbols of classicising Palaestina were the Rhetorical School of Gaza and the Library of Caesarea Maritima, the most extensive ecclesiastical library of Late Antiquity. Caesarea Maritima and Gaza were the two most important cities of Palaestina Prima, which was effectively the dominant political and cultural centre of greater Palestine. As we shall see below, the ‘Three Palestine’ provinces had a great deal of religious and cultural autonomy and the All Palestine Church of Aelia Capitolina (Jerusalem) achieved independence from both Churches of Antioch and Constantinople. It was not only one of the most economically prosperous countries in the Mediterranean region, but also – with the highly influential Mediterranean schools of Gaza and Caesarea-Palaestina and the architectural and urban planning work of Julian of Ascalon – one of the most important centres of learning and intellectual activity in Late Antiquity; in effect, Caesarea-Palaestina and Gaza superseded and replaced both Athens and Alexandria as the premier centres of learning for the whole Mediterranean region.

15. Pada abad ke-3 hingga awal abad ke-7 M, sebagian besar wilayah "Tiga Palestina" dihuni oleh penduduk Arab Ghassanid yang berimigrasi dari Jazirah Arab; gereja Palestina mengintegrasikan orang-orang Arab Ghassanid ini, dan sebagian besar provinsi tersebut secara bertahap berubah pada abad ke-5 hingga ke-6 menjadi phylarchate Arab Ghassanid, atau "kerajaan perbatasan", di bawah perlindungan Bizantium dan kendali kekaisaran secara tidak langsung. Pengaruh Ghassanid atas Provincia Palaestina berlangsung selama berabad-abad, dan raja-raja Arab Kristen mereka (phylarch tertinggi) memerintah hingga penaklukan Islam atas Palestina pada abad ke-7.

15. In the 3rd‒early 7th centuries AD large parts of the ‘Three Palestines’ were settled by the Ghassanid Arab population that immigrated from Arabia; the Palestine ecclesia integrated these Ghassanid Arabs and large parts of these provinces were gradually transformed in the 5th‒6th centuries into Ghassanid Arab phylarchates, or ‘frontier kingdoms’, under Byzantine patronage and indirect imperial control. Ghassanid influence on Provincia Palaestina lasted for centuries, and their Christian Arab kings (supreme phylarchs) reined until the Islamic conquest of Palestine in the 7th century.

16. Tidak seperti enam negara di kawasan dan negara tetangga – Mesir, Suriah, Irak, Arabia, Turki dan Iran – sepanjang sejarahnya Palestina tidak pernah melahirkan kekaisaran atau kota-kota kekaisaran yang besar, meskipun sejarahnya sangat dibentuk oleh kekaisaran-kekaisaran yang kuat. Para Patriarknya pada Akhir Zaman Kuno menjadi bagian dari Pentarki, lima Patriark besar yang mengatur gereja-gereja di Kekaisaran Bizantium, terutama karena status unik kota suci Yerusalem. Sebagai negara Mediterania yang berlokasi strategis di antara Asia, Afrika dan Eropa, serta di antara Laut Mediterania dan Laut Merah, Palestina berhasil berkembang secara budaya dan ekonomi serta mencapai tingkat otonomi tertentu dengan sebagian besar mengandalkan soft power-nya: tempat-tempat sucinya, akademi-akademi dan perpustakaan-perpustakaannya (contoh terkenal adalah Sekolah Retorika Gaza dan Perpustakaan Caesarea-Palaestina).

16. Unlike the six regional and neighbouring countries – Egypt, Syria, Iraq, Arabia, Turkey and Iran – throughout its history Palestine never produced empires or mighty imperial cities, although its history was hugely shaped by powerful empires. Its Patriarchs in Late Antiquity became part of the Pentarchy, the five major Patriarchs governing the churches of the Byzantine Empire, largely due to the unique status of the holy city of Jerusalem. As a Mediterranean country, strategically located between Asia, Africa and Europe, and between the Mediterranean Sea and Red Sea, Palestine managed to flourish culturally and economically and achieve a degree of autonomy by relying largely on its soft power: its holy places, academies and libraries (famous examples are the Rhetorical School of Gaza and the Library of Caesarea-Palaestina).

Kemampuannya untuk menampung dan memadukan berbagai kelompok sosial dan budaya, serta keberhasilannya dalam menyintesiskan beragam tradisi dan berbagai gaya, menjadi inti dari identitasnya.

Its ability to accommodate and integrate multiple social and cultural groups and its successful synthesis of diverse traditions and a variety of styles became central to its identity.

17. Berbeda dengan proyek kolonial pemukim Zionis Eropa, yang didasarkan pada legenda kuno dan Darwinisme Sosial baru—tentang "tembok besi" dan "yang terkuat yang bertahan", tentang perampasan dan penghapusan warisan asli negeri itu (lihat bab sepuluh)—Palestina dan warisan lokalnya telah bertahan selama lebih dari tiga milenium melalui adaptasi, kelenturan, dan transformasi. Kesinambungan, keterputusan, adaptasi, readaptasi, dan metamorfosis Palestina (dari Philistia ke Palaestina ke Filastin) juga tampak dalam nama Arab abad pertengahan Philistin (Filastin), yang melestarikan bentuk Latin Philistina atau Philistinus, berasal dari Philistia kuno—yang melahirkan nama administratif Romawi Provincia Palaestina—yang pada gilirannya didasarkan pada nama kuno yang terpelihara dalam berbagai bahasa kuno, di antaranya bahasa Akkadia (Babilonia)

17. In contrast with the European Zionist settler-colonial project, which is based on old legends and new Social Darwinism – of ‘iron walls’ and ‘survival of the fittest’, of the appropriation and erasure of indigenous heritage of the country (see chapter ten) – Palestine and its local heritage have survived across more than three millennia through adaption, fluidity and transformation. The continuities, ruptures, adaption, re-adaption and metamorphosis of Palestine (from Philistia to Palaestina to Filastin) are also exhibited in the medieval Arabic name Philistin (Filastin), which preserved the Latin Philistina or Philistinus, deriving from ancient Philistia – which gave rise to the Roman administrative name of Provincia Palaestina – in turn based on the ancient name preserved in a variety of ancient languages, the Akkadian (Babylonian)

Palastu dan Parusata/Peleset Mesir.

Palastu and Egyptian Parusata/Peleset.