Pada periode awal modern, nama-nama tempat di Palestina turut berkontribusi pada munculnya kritik Alkitab. Pada abad ke-17, filsuf Yahudi rasionalis Baruch Spinoza dari Amsterdam memelopori pendekatan kritis dalam Studi Kitab Suci dengan meneliti nama-nama tempat di Palestina dan di dalam Alkitab. Dengan menggunakan toponim dari Palestina serta argumen-argumen lain, ia menyimpulkan bahwa, berbeda dengan keyakinan umum di kalangan orang Yahudi dan Kristen, Musa tidak menulis Pentateuch, yaitu lima kitab dalam Alkitab Ibrani.

In the early modern period Palestinian place names contributed to the rise of biblical criticism. In the 17th century the rationalist Jewish philosopher Baruch Spinoza of Amsterdam initiated a critical approach to Scriptural Studies by looking at place names in Palestine and the Bible. Using toponyms from Palestine as well as other arguments, he concluded that, contrary to the standard belief among Jews and Christians, Moses did not write the Pentateuch, the five books of the Hebrew Bible.

Nama-nama tempat di Palestina menarik perhatian kaum Kristen fundamentalis dan kekuatan imperialis Eropa pada abad ke-19. Proyek-proyek toponimi dan penggantian nama-nama geografis di Palestina menjadi alat yang ampuh di tangan kekuatan-kekuatan Eropa yang berlomba-lomba menembus tanah Alkitab. Inggris adalah yang pertama mengenali dan memanfaatkan kekuatan eksplorasi yang disponsori negara, dan mulai menghubungkan geografi Alkitab dengan skema "pemulihan", penggalian arkeologi, serta penetrasi kolonial ke Palestina. Koloni Inggris pertama, Kerem Avraham ("Kebun Anggur Abraham"), bermula sebagai permukiman kecil yang didirikan pada tahun 1855 oleh Konsul Inggris yang berpengaruh di Yerusalem, James Finn, dan istrinya, Elizabeth Anne Finn, putri seorang sarjana Ibrani Inggris yang terkenal dan dirinya sendiri penutur bahasa Ibrani. James Finn, yang bertugas di Yerusalem di bawah Kekaisaran Ottoman dari tahun 1846 hingga 1863, berkuasa penuh di kota itu dan menjadi tokoh sentral dalam penetrasi Eropa ke Palestina pada pertengahan abad ke-19. Ia juga memadukan jabatan diplomatiknya dengan kegiatan misionaris Kristen. Kegiatan-kegiatannya membuka jalan bagi eksplorasi Alkitab dan pemetaan militer Palestina oleh perwira-perwira Korps Zeni Kerajaan Inggris atas nama Palestine Exploration Fund yang berkedudukan di London.

Palestinian place names attracted the attention of fundamentalist Christians and European imperialists in the 19th century. Toponymic projects and geographical replacing of place names in Palestine became powerful tools in the hands of the European powers which competed to penetrate the land of the Bible. The British were the first to recognise and exploit the power of state-sponsored explorations and began to link scriptural geography with ‘restorationist’ schemes, excavations and colonial penetration of Palestine. The first British colony of Kerem Avraham (‘Abraham Vineyard’) began as a small settlement founded in 1855 by the influential British Consul in Jerusalem James Finn, and his wife Elizabeth Anne Finn, the daughter of a noted English Hebrew scholar and herself a Hebrew speaker. James Finn, who served in Ottoman Jerusalem from 1846 to 1863, reigned supreme in the city and he became a central figure in the mid-19th century European penetration of Palestine. He also combined his British diplomatic job with Christian missionary activities. His activities paved the way for the biblical explorations and military mapping of Palestine by officers of the British Royal Engineering Corp on behalf of the London-based Palestine Exploration Fund.

James Finn menggabungkan ideologi "restorasionisme" Alkitab dan kegiatan misionaris dengan dinas sipil resmi Inggris. Bersama istrinya, Elizabeth, ia pada mulanya adalah anggota London Society for Promoting Christianity Amongst the Jews. Yang lebih penting, ia adalah rekan dekat Anthony Ashley Cooper, Earl ke-7 Shaftesbury, seorang anggota parlemen Tory terkemuka, penganut Protestan milenarian, dan tokoh utama dalam "restorasionisme" Zionis Protestan era Victoria, yang menciptakan mitos "Tanah tanpa rakyat, untuk rakyat tanpa tanah". Pada awal tahun 1850-an, Finn membeli Karm al-Khalili, yang dalam bahasa Arab berarti "Kebun Anggur al-Khalili", dari seorang warga Palestina setempat seharga £250.

James Finn combined biblical ‘restorationist’ ideology and missionary activities with official British civil service. He and his wife Elizabeth were originally members of the London Society for Promoting Christianity Amongst the Jews. Also, crucially, he was a close associate of Anthony Ashley Cooper, 7th Earl of Shaftesbury, a prominent Tory MP, a millennialist Protestant and a key contributor to Victorian Protestant Zionist ‘restorationism’, who invented the myth ‘A land without people, for a people without a land’. In the early 1850s Finn had purchased Karm al-Khalili, Arabic for ‘al-Khalili Vineyard’, from a local Palestinian for £250.

Al-Khalil adalah toponim asli Arab Palestina untuk (Hebron dalam Alkitab)

Al-Khalil is the indigenous Palestinian Arabic toponym for the (biblical)

kota Hebron, sebuah kota yang oleh tradisi Muslim Palestina setempat maupun tradisi Alkitab dikaitkan dengan Bapa Leluhur 'Ibrahim al-Khalil' (Abraham); dengan demikian Finn menggunakan nama asli untuk mengaitkan secara kuat nama tempat koloni modern di Yerusalem dengan tradisi Alkitab.

city of Hebron, a city which both local Palestinian Muslim and biblical traditions link to the Patriarch ‘Ibrahim al-Khalil’ (Abraham); thus Finn used an indigenous name to link firmly the toponym of the modern colony in Jerusalem to biblical traditions.

Setelah penaklukan tahun 1967, negara Israel terpaksa mendasarkan konsepsinya tentang Yerusalem pada entitas yang dimitoskan, yaitu 'Jerusalem of Gold', dan menyerukan hak-hak sejarah dan ideologis yang abstrak atas wilayah-wilayah yang baru diperoleh, serta menopang klaimnya pada ekspansi dan dominasi teritorial dan 'penebusan tanah' melalui kolonisasi pemukim. Proses apropriasi dan penghapusan warisan Palestina yang sama, serta penimpaan toponimi kolonial Ibrani Zionis atas situs-situs Palestina, terus berlanjut setelah 1967. Hampir segera setelah penaklukan Yerusalem Timur, Museum Arkeologi Palestina, yang mewakili identitas multikultural dan warisan bersama Palestina, diganti namanya menjadi Museum Rockefeller. Sebagian koleksinya dipindahkan ke Shrine of the Book (Ibrani: Hekhal Hasefer), sebuah sayap Museum Israel di Yerusalem Barat, yang menyimpan bagian-bagian Gulungan Laut Mati yang ditemukan pada 1947‒1956 di gua-gua Qumran. Museum Arkeologi Palestina berlokasi di Karm al-Shakyh, 'Kebun Anggur' Syekh al-Khalili, sebuah bukit tepat di luar sudut timur laut Kota Tua. Museum ini dirancang dan didirikan pada masa Mandat, dengan dukungan finansial dari keluarga Rockefeller.

After the 1967 conquests, the Israeli state was bound to base its conception of Jerusalem upon a mythologised entity, ‘Jerusalem of Gold’, and to invoke abstract historical and ideological rights in the newly acquired territories, as well as resting its claim on territorial expansion and domination and the ‘redemption of land’ through settler-colonisation. The same process of appropriation and erasure of Palestinian heritage and the superimposition of a Zionist Hebrew colonising toponymy on Palestinian sites continued after 1967. Almost immediately after the conquest of East Jerusalem the Palestine Archaeological Museum, which represented the multicultural identity and shared heritage of Palestine, was renamed the Rockefeller Museum. Some items were taken to the Shrine of the Book (Hebrew: Hekhal Hasefer), a wing of the Israel Museum in West Jerusalem, which houses parts of the Dead Sea Scrolls discovered in 1947‒1956 in the Qumran caves. The Palestine Archaeological Museum had been located on Karm al-Shakyh, the ‘Vineyard’ of Shaykh al-Khalili, a hill just outside the north-eastern corner of the Old City. The museum had been conceived and established during the Mandatory period, with financial support from the Rockefeller family.

Museum ini dibuka untuk umum pada Januari 1938. Museum tersebut menyimpan koleksi besar artefak yang digali dalam ekskavasi yang dilakukan di Palestina pada 1890‒1948. Di antara koleksi berharga museum juga terdapat artefak bersejarah dari Masjid al-Aqsa serta ambang pintu (lintel) marmer abad ke-12 (masa Tentara Salib) dari Gereja Makam Kudus.

It was opened to the public in January 1938. The museum housed a large collection of artefacts unearthed in the excavations conducted in Palestine in 1890‒1948. Also among the museum’s prized possessions were historical artefacts from the al-Aqsa Mosque and 12th century (Crusader period) marble lintels from the Church of the Holy Sepulchre.

Hingga tahun 1966 museum ini dikelola oleh dewan wali amanat internasional; kemudian pengelolaannya diambil alih oleh negara Yordania. Sejak tahun 1967, museum ini dikelola bersama oleh Israel Museum dan Departemen Purbakala dan Museum Israel (yang kemudian berganti nama menjadi Israel Antiquities Authority).

Until 1966 the museum was run by an international board of trustees; it was then taken over by the Jordanian state. Since 1967 the museum has been jointly managed by the Israel Museum and the Israel Department of Antiquities and Museums (later renamed Israel Antiquities Authority).

Situs ini kini menjadi kantor pusat Otoritas Purbakala Israel. Sementara Museum Arkeologi Palestina pada masa Mandat masih mencerminkan keragaman positif agama dan etnis yang telah menjadi ciri Yerusalem dan Palestina selama berabad-abad, Museum Israel dan Kuil Kitab mencerminkan tekad yang tak tergoyahkan dari Otoritas Purbakala Israel dan industri warisan Israel untuk meng-Yahudikan dan menjajah sejarah kuno maupun modern Palestina.

The site is now the headquarters of the Israel Antiquity Authorities. While the Palestine Archaeological Museum of the Mandatory period still represented the positive diversity of religions and ethnicities that characterised Jerusalem and Palestine for many centuries, the Israel Museum and Shrine of the Book represent the single-minded determination by the Israel Antiquities Authority and Israel’s heritage industry to Judaise and colonise both the ancient and modern histories of Palestine.