Yerusalem diduduki oleh pasukan Inggris pada Desember 1917. Liga Bangsa-Bangsa secara resmi memberikan Mandat atas Palestina kepada Inggris pada tahun 1922. Di bawah pemerintahan Inggris, Palestina untuk pertama kalinya setelah berabad-abad kembali menjadi satu entitas politik dan administratif yang tersendiri. Kesinambungan antara tradisi geografi politik dan penamaan Palestina pada masa kuno, abad pertengahan, dan modern akhirnya tampak dalam penetapan Pemerintahan Mandat Inggris atas Palestina (1918‒1948). Penetapan "resmi" negeri ini sebagai Palestina diterima secara universal oleh Liga Bangsa-Bangsa, yang berdiri pada tahun 1920, dan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang didirikan pada tahun 1945.

Jerusalem was occupied by British forces in December 1917. The League of Nations formally awarded Britain a Mandate over Palestine in 1922. Under the British, Palestine was once again a distinct political and administrative entity for the first time in centuries. The sense of continuity between the ancient, medieval and modern political geography and naming traditions of Palestine eventually came into play in the designation of the British Mandatory Government of Palestine (1918‒1948). This ‘official’ designation of the country as Palestine was universally accepted by the League of Nations, which came into existence in 1920, and by the United Nations which was founded in 1945.

Mengikuti Palestine Exploration Fund, otoritas Mandat Inggris setelah 1918 beranggapan bahwa orang-orang Arab Palestina (Muslim, Kristen, dan Yahudi Arab) juga telah melestarikan pengetahuan tentang nama-nama tempat kuno yang dapat membantu mengidentifikasi situs-situs arkeologi. Selain itu, pada era modern, dan terutama selama Mandat Inggris atas Palestina, istilah 'Palestina' digunakan untuk merujuk kepada semua orang yang tinggal di Palestina, tanpa memandang agama atau etnis, termasuk para pemukim Yahudi Eropa yang diberi kewarganegaraan oleh otoritas Mandat Inggris.

Following the Palestine Exploration Fund, the British Mandatory authorities after 1918 assumed that the Palestinian Arabs (Muslims, Christians and Arab Jews) had also preserved knowledge of the ancient place names which could help identify archaeological sites. Furthermore, in the modern era, and especially during the British Mandate of Palestine, the term ‘Palestinian’ was used to refer to all people residing in Palestine, regardless of religion or ethnicity, including those European Jewish settlers granted citizenship by the British Mandatory authorities.

Dengan sepenuhnya menyadari dampak destabilisasi dari komitmen pro-Zionisnya dan perlunya menjaga stabilitas politik di negeri itu, pada tahun 1920-an otoritas Mandat Inggris di Palestina berupaya mempertahankan sebagian kesinambungan Palestina akhir masa Utsmani dalam sistem Mandat. Otoritas Inggris memutuskan untuk tidak hanya mengaitkan nama lokal negeri itu, Filastin, dengan semua lembaga, satuan, dan dokumen resmi yang dihasilkan oleh Pemerintah Mandat Inggris untuk Palestina (1918‒1948), tetapi juga mengaitkan sebagian lembaga yang telah mereka bantu bentuk pada tahun 1920-an dengan struktur administratif dan distrik Palestina akhir masa Utsmani. Lembaga-lembaga dan dokumen resmi Palestina ini meliputi:

Fully aware of the destabilising effects of its pro-Zionist commitments and the need to maintain political stability in the country, in the 1920s the British Mandatory authorities in Palestine sought to preserve some of the continuities of late Ottoman Palestine in the Mandatory system. The British authorities decided not only to link the local name of the country, Filastin, to all the official institutions, units and documents produced by the British Mandatory Government of Palestine (1918‒1948), they also linked some of the institutions they had helped create in the 1920s with the administrative structure and districts of late Ottoman Palestine. These official Palestine institutions and documents included:

• Dewan Tertinggi Muslim di Palestina (al-Majlis al-Islamiy al-A'la bi-Filastin): Dewan Tertinggi Muslim (SMC) didirikan pada tahun 1923 dengan dukungan otoritas Mandat Inggris dan memiliki wewenang atas seluruh wakaf Muslim serta pengadilan syariah di Palestina. Susunan SMC secara efektif menghubungkan distrik-distrik administratif Palestina pada akhir abad ke-19 dengan administrasi Palestina Mandat yang mayoritas penduduknya Muslim. SMC terdiri atas lima anggota: seorang presiden dan empat anggota, dua di antaranya mewakili Mutasarrifat Yerusalem yang berotonomi secara administratif, sedangkan dua lainnya mewakili sanjak Akko dan Nablus yang merupakan bekas wilayah Utsmani.

• The Supreme Muslim Council in Palestine (al-Majlis al-Islamic al-A’ala bi-Filastin): the SMC was established in 1923 with the support of the British Mandatory authorities and with authority over all the Muslim waqfs and sharia courts in Palestine. The composition of the SMC effectively linked the administrative districts of late 19th century Palestine with the administration of Muslim-majority Mandatory Palestine. The SMC consisted of five members: a president and four members, two of whom were to represent the autonomous administrative Mutasarrifate of Jerusalem and the remaining two to represent the late Ottoman sanjaks of Acre and Nablus.

• Museum Arkeologi Palestina: kesinambungan Palestina Utsmani akhir dan Palestina Mandat juga terlihat dalam pendirian dan koleksi Museum Arkeologi Palestina. Pada tahun 1918, hampir segera setelah pendudukan Yerusalem, Gubernur Militer Inggris Sir Ronald Storrs memutuskan untuk mendirikan Museum Arkeologi Palestina di Yerusalem. Batu pertama Museum Arkeologi Palestina diletakkan pada 19 Juni 1930. Museum ini dibuka pada tahun 1938 sebagai museum "nasional" (bukan alkitabiah) dan dimodelkan pada museum-museum Eropa modern. Museum Arkeologi Palestina (yang setelah 1967 dinamai ulang oleh Israel sebagai "Museum Rockefeller") memuat artefak bersejarah, perhiasan, dan mosaik dari periode Neolitikum hingga Bizantium, serta dari periode Islam abad pertengahan dan periode modern. Bersama artefak Neolitikum kuno, museum ini memiliki sisa-sisa balok kayu abad ke-8 dari Masjid al-Aqsha, dan sebuah ambang pintu berukir rumit dari Gereja Makam Kudus, dari masa Tentara Salib Latin. Warisan Neolitikum, kuno, abad pertengahan, dan modern Palestina semuanya terangkum dalam museum ini. Museum Arkeologi Palestina menggabungkan koleksi Museum Peninggalan Kuno Kekaisaran Utsmani di Yerusalem, museum arkeologi pertama yang didirikan di Palestina Utsmani akhir, yang didirikan pada tahun 1890 dan berdiri hingga 1930. Koleksi museum yang terakhir ini berlanjut terlebih dahulu dengan Museum Peninggalan Kuno Palestina Inggris (1921‒1930) dan kemudian dengan Museum Arkeologi Palestina. Bahwa sebuah katalog tulisan tangan Utsmani tahun 1910 tentang Museum Peninggalan Kuno Kekaisaran di Yerusalem masih terawetkan di perpustakaan Museum Rockefeller, di mana katalog itu disebut "Katalog Pra-Perang Museum Arkeologi Palestina" (St Laurent dengan Taşkömürl 2013: 22‒23).

• Palestine Archaeological Museum: continuities of late Ottoman Palestine and Mandatory Palestine are also found in the creation and collections of the Palestine Archaeological Museum. In 1918, almost immediately after the occupation of Jerusalem, the British Military Governor Sir Ronald Storrs took the decision to establish the Palestine Archaeological Museum in Jerusalem. The cornerstone of the Palestine Archaeological Museum was laid on 19 June 1930. The museum opened in 1938 as a ‘national’ (not biblical) museum and was modelled on modern European museums. The Palestine Archaeological Museum (renamed by Israel after 1967 as the ‘Rockefeller Museum’) contains historical artefacts, jewels and mosaics from the Neolithic through the Byzantine periods, and through the medieval Islamic and modern periods. Together with ancient Neolithic artefacts, the museum has the remains of 8th-century wooden beams from the al-Aqsa Mosque, and an elaborately carved lintel from the Church of the Holy Sepulchre, from the time of the Latin Crusaders. The Neolithic, ancient, medieval and modern heritage of Palestine is all encapsulated in this museum. The Palestine Archaeological Museum absorbed the collections of the Ottoman Imperial Museum of Antiquities in Jerusalem, the first archaeological museum to be set up in late Ottoman Palestine, which was founded in 1890 and existed until 1930. The latter’s collections continued first with the British Palestine Museum of Antiquities (1921‒1930) and then with the Palestine Archaeological Museum. That a 1910 handwritten Ottoman Catalogue of the Imperial Museum of Antiquities in Jerusalem has survived in the library of the Rockefeller Museum, where it is called the ‘Pre-War Catalogue of the Palestine Archaeological Museum’ (St Laurent with Taşkömürl 2013: 22‒23).

• Paspor Palestina, Mata Uang Palestina dan Prangko Palestina: Pemerintahan Mandat Inggris atas Palestina (dengan ibu kota administratif di Yerusalem) menerbitkan paspor Palestina, mata uang Palestina dan prangko Palestina. Prangko-prangko tersebut menggunakan tiga bahasa, dengan cap bertuliskan Palestine, פלשתינה, فلسطين, dan menampilkan gambar tempat-tempat suci Palestina kuno dan abad pertengahan, seperti Kubah Batu di Yerusalem dan Gereja Kelahiran di Betlehem. Menariknya, pada tahun 1970 Gerakan Pembebasan Nasional Palestina, yang dipimpin oleh Yasir ‘Arafat, menerbitkan prangko peringatan pada peringatan lima tahun berdirinya gerakan tersebut, yang juga mereproduksi prangko Mandat Inggris beserta cap-capnya dalam bahasa Arab, Inggris dan Ibrani.

• Palestine Passport, Palestine Currency and Palestine Stamps: the British Mandatory Government of Palestine (with its administrative capital in Jerusalem) produced Palestine passports, Palestine currency and Palestine stamps. The stamps were in three languages, with the imprint Palestine, פלשתינה ,فلسطين , showcasing images of ancient and medieval Palestinian holy sites such as the Dome of the Rock in Jerusalem and the Nativity Church in Bethlehem. Interestingly, in 1970 the Palestinian National Liberation Movement, headed by Yasir ‘Arafat, issued a commemorative stamp on the fifth anniversary of its foundation, which also reproduced the British Mandatory stamps with their imprints in Arabic, English and Hebrew.

• Pound Palestina dan Dewan Mata Uang Palestina: Pemerintah Mandat Inggris di Palestina juga menerbitkan Pound Palestina (bahasa Arab:

• The Palestine Pound and the Palestine Currency Board: the British Mandatory Government of Palestine also issued the Palestine Pound (Arabic:

Junyeh Filastini, جنيه فلسطيني ; Ibrani: פֿוּנטְ פַּלשְׂתִֶינאִיָ ). Setara nilainya dengan pound sterling, mata uang ini digunakan di Palestina pada masa Mandat Inggris dari tahun 1927 hingga 14 Mei 1948. Ia menjadi mata uang Negara Israel antara 15 Mei 1948 dan Agustus 1948, serta antara tahun 1948 dan 1952 Pound Palestina tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Israel. Pound Palestina juga merupakan mata uang Transyordania hingga tahun 1949 dan tetap digunakan di Tepi Barat hingga tahun 1950. Di Jalur Gaza, Pound Palestina beredar hingga April 1951, ketika digantikan oleh Pound Mesir.

Junyeh Filastini, جنيه فلسطيني ; Hebrew: פֿוּנטְ פַּלשְׂתִֶינאִיָ ). Equal in value to the pound sterling, it was the currency of the British Mandate in Palestine from 1927 to 14 May 1948. The currency of the State of Israel between 15 May 1948 and August 1948 and between 1948 and 1952 the Palestine Pound continued to be legal tender in Israel. The Palestine Pound was also the currency of Transjordan until 1949 and remained in usage in the West Bank until 1950. In the Gaza Strip the Palestine Pound circulated until April 1951, when it was replaced by the Egyptian Pound.

• Kepolisian Palestina: dibentuk sebagai dinas kepolisian kolonial yang didirikan di Palestina pada tahun 1920 dan beroperasi hingga tahun 1948.

• The Palestine Police Force: set up as a colonial police service established in Palestine 1920 and operated until 1948.

Perusahaan Kereta Api Palestina: sebuah perusahaan kereta api milik pemerintah yang mengoperasikan seluruh jalur kereta api umum di Palestina dari tahun 1920 hingga 1948.

• The Palestine Railways: a government-owned railway company that ran all public railways in Palestine from 1920 until 1948.

• Perintah Dewan Kewarganegaraan Palestina: sebuah undang-undang Mandat Palestina yang mengatur kewarganegaraan di negeri tersebut. Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Agustus 1925.

• The Palestinian Citizenship Order in Council: a law of Mandatory Palestine governing citizenship in the country. It came into effect on 1 August 1925.

• Federasi Olahraga Arab Palestina (al-Ittihad al-Riadi al-ʿArabi al-Filastini): sebuah badan pemerintah yang beroperasi antara tahun 1931 dan 1937

• The Arab Palestine Sport Federation (al-Ittihad al-Riadi al-ʿArabi al-Filastini): a government body operating between 1931 and 1937

dan antara tahun 1944 dan 1948. Organisasi ini menyelenggarakan berbagai kegiatan olahraga, termasuk sepak bola, tinju, dan angkat besi (Khalidi, I. 2006, 2014).

and between 1944 and 1948. It organised a variety of sports activities, including football, boxing and weight-lifting (Khalidi, I. 2006, 2014).

• Palestine Broadcasting Service: layanan ini memulai siaran radio dari pemancar baru di Ramallah, dengan kantor di Yerusalem. Staf direkrut untuk siaran harian selama lima jam dalam tiga bahasa, yaitu Inggris, Arab, dan Ibrani, dan pelatihannya diberikan oleh BBC. Pada tahun 1942, siaran tersebut dibagi menjadi dua stasiun: untuk Inggris/Arab (Radio al Quds) dan Inggris/Ibrani (Kol Yerushalayim).

• The Palestine Broadcasting Service: it began radio transmissions from the new transmitter in Ramallah, with offices in Jerusalem. Staff were recruited for five hours of daily broadcasts in three languages, English, Arabic and Hebrew, and training was given by the BBC. In 1942, the transmissions were split into two stations: for English/Arabic (Radio al Quds) and English/Hebrew (Kol Yerushalayim).

• Badan Pemasaran Jeruk Palestina: didirikan oleh pemerintah Mandat Palestina untuk mengatur seluruh ekspor jeruk dari Palestina. Pada Oktober 1956, sekelompok mantan petani jeruk Palestina, yang menjadi pengungsi di Tepi Barat pada 1948, menggugat Barclays Bank di pengadilan Yordania di Yerusalem sebesar £1 juta. Jumlah tersebut mewakili total nilai hasil panen jeruk yang diekspor secara kolektif oleh kelompok ini pada 1947.

• The Palestine Citrus Marketing Board: set up by the Mandatory government of Palestine to regulate all citrus exports from Palestine. In October 1956, a group of former Palestinian citrus farmers, who had become refugees in the West Bank in 1948, sued Barclays Bank in a Jordanian court in Jerusalem for £1 million. The amount represented the total value of the citrus crop exported collectively by this group in 1947.

• Palestine Airways: didirikan oleh Pinhas Rutenberg di Palestina Mandat pada pertengahan tahun 1930-an; beroperasi di bawah naungan British Imperial Airways dari tahun 1937 hingga 1940, sebelum diambil alih oleh Royal Air Force Inggris sebagai bagian dari upaya perang Inggris.

• Palestine Airways: founded by Pinhas Rutenberg in Mandatory Palestine in the mid-1930s; operated under the aegis of British Imperial Airways from 1937 until 1940 until it was taken over by the British Royal Air Force as part of the British war effort.