Sebelum datangnya Islam, orang-orang Kristen Arab di Palestina turut berperan dalam proses Arabisasi negeri itu secara bertahap, ketika sebagian wilayahnya berubah menjadi negara-negara kecil berbahasa Arab di bawah pengaruh istana Bizantium.

Before the arrival of Islam the Arab Christians of Palestine contributed to the gradual Arabisation of the country as parts of it were transformed into Arab statelets under the influence of the Byzantine court.

Proses yang berlangsung lama ini, yang dimulai ratusan tahun sebelum munculnya Islam, turut berkontribusi pada kebangkitan Islam yang luar biasa pada awal abad ke-7. Proses ini dimulai ketika orang-orang Arab mulai berpindah, baik secara perorangan maupun berkelompok, dalam berbagai gelombang dari Semenanjung Arab menuju kawasan Levant, termasuk Palestina. Gelombang migrasi ini terus berlanjut dan semakin meningkat setelah kemenangan agama Kristen pada abad ke-4 M, ketika agama baru tersebut secara resmi dianut oleh Kekaisaran Romawi.

This protracted process, which began hundreds of years before the rise of Islam, contributed to the spectacular rise of Islam in the early 7th century. The process began when Arabs started migrating as individuals and communities in different waves from the Arabian Peninsula to the Levant region, Palestine included. These waves of migration continued and increased after the triumph of Christianity in the 4th century AD when the new religion was officially embraced by the Roman Empire.

Integrasi komunitas migran Arab Ghassaniyah ke dalam masyarakat Palestina pada umumnya, dan Gereja Palestina pada khususnya, sangat terlihat. Dalam *Ecclesiastical History* (Sejarah Gereja) abad ke-5 M, Uskup Gaza, Sozomen, yang lahir di Beit Lahia yang sekarang berada di Jalur Gaza dan terlibat dalam penyebaran Kristen di kalangan 'Saracens' (orang Arab), menyebut orang-orang Ismail (Arab Ghassaniyah) di Palestina. Mereka tidak hanya bersentuhan dengan orang-orang Kristen, tetapi juga dengan orang-orang Yahudi, dan belajar dari mereka tentang garis keturunan bersama mereka dari Abraham (Hawting 2004: 38).

The integration of the Ghassanid Arab migrant communities into Palestinian society in general and the Palestine Church in particular was much in evidence. In the Ecclesiastical History of the 5th century AD the bishop of Gaza, Sozomen, who was born in present-day Beit Lahia in the Gaza Strip and who was involved in the introduction of Christianity among the ‘Saracens’ (Arabs), refers to the Ishmaelites (Ghassanid Arabs) in Palestine, who were coming into contact not only with Christians but also with Jews and learning from them about their common descent from Abraham (Hawting 2004: 38).

Sejarah lahirnya agama Kristen di Palestina dan penyebarannya yang masif pada Akhir Zaman Kuno sebagian besar ditulis oleh para akademisi Barat, baik dari sudut pandang Kekaisaran maupun dari sudut pandang elit Kristen (Bizantium).

The history of the birth of Christianity in Palestine and its massive spread in Late Antiquity has been written largely by Western academics either from the perspective of Empire or with the elite Christian (Byzantine)

Dengan latar belakang budaya Helenistik. Narasi resmi tentang "permulaan" Kekristenan di Palestina dan ortodoksi doktrinalnya dibentuk pada abad ke-4 hingga ke-6, dan narasi ini dipertahankan hingga hari ini oleh lembaga-lembaga Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks Yunani.

Hellenistic settings in mind. The official narratives of the ‘beginnings’ of Christianity in Palestine and its doctrinal orthodoxy were all established in the 4th‒6th centuries and these narratives have been maintained to this day by the establishments of the Catholic and Greek Orthodox churches.

Sangat jarang sebuah catatan tentang Kekristenan awal dan Palestina ditulis dari sudut pandang orang-orang Kristen Arab yang berbahasa Aramaic setempat, atau dari sudut pandang Kristen Arab Ghassanid yang Monofisit dan menentang Kalsedon di wilayah Palestina yang lebih luas. Padahal Kekristenan awal sangat beragam. Kaum Kristen Arab dan Aramaic yang Monofisit serta Miafisit di "Tiga Palestina", serta para penguasa suku Ghassanid yang berpengaruh, para uskup dan penyair di Palaestina Secunda, Palaestina Salutaris, dan Palaestina Prima, menjadi contoh nyata dari hal ini.

Very rarely was an account of early Christianity and Palestine written from the perspective of the local Aramaic-speaking Christian Arabs or the anti-Chalcedon Christian Monophysite Ghassanid Christian Arabs of greater Palestine. Yet early Christianity was extremely diverse. The Arabicand Aramaic-speaking Christian Monophysites and Miaphysites of the ‘Three Palestines’ and the powerful Arab Christian Ghassanid tribal rulers, bishops and poets of Palaestina Secunda, Palaestina Salutaris and Palaestina Prima are a case in point.

Pada abad ke-4 hingga ke-6, tiga provinsi Palestina mengalami proses Arabisasi secara bertahap, dan sebagian besar wilayahnya secara efektif berubah menjadi negara-negara bawahan Arab di bawah pengaruh Bizantium.

In the 4th‒6th centuries the three provinces of Palestine went through a gradual process of Arabisation and large parts of them were effectively transformed into Arab vassal states under imperial Byzantine influence.

Palaestina Prima, Palaestina Secunda dan Palaestina Tertia semuanya pernah dikuasai oleh raja-raja Kristen Arab dari suku Ghassaniyah. Proses Arabisasi bertahap sebagian wilayah Palestina ini bermula pada abad ke-3 hingga ke-4 Masehi, seiring dengan menyebarnya agama Kristen ke seluruh kawasan Timur Dekat dan berangsur-angsurnya banyak orang Arab memeluk agama Kristen.

Palaestina Prima, Palaestina Secunda and Palaestina Tertia all acquired Ghassanid Arab Christian kings. This process of gradual Arabisation of parts of Palestine began in the 3rd‒4th centuries with the spread of Christianity throughout the Near East and the gradual conversion of many Arabs to Christianity.

Komunitas-komunitas Arab Kristen telah ada di "Tiga Palestina" sepanjang abad ke-3 hingga ke-6 (Shahid 1989). Bani Ghassan (Arab: al-Ghasasinah) merupakan kelompok Arab terbesar di Palestina. Mereka berpindah dalam beberapa gelombang sejak awal abad ke-3 dari Semenanjung Arab ke Palestina dan wilayah Levant selatan (Bowersock et al. 1999). Kehadiran Bani Ghassan di wilayah yang kemudian secara resmi dikenal sebagai Palaestina Salutaris pada abad ke-4 sudah berlangsung sejak abad ke-3. Bani Ghassan yang berbahasa Arab memeluk Kristen Monofisit sebelum dan sesudah migrasi mereka ke Palaestina Tertia, dan sering berbaur dengan komunitas Kristen berbahasa Yunani di wilayah tersebut. Banyak dari mereka, yang menganut Monofisitisme yang keras, pada awalnya memusuhi Syahadat Nicea yang dominan (ajaran "dua hakikat" Yesus) dan doktrin Khalsedon yang resmi/elit dalam Gereja Ortodoks. Meskipun sebagian Bani Ghassan memeluk Islam sejak pertengahan abad ke-7, mayoritas tetap Kristen dan bergabung dengan komunitas Melkit dan Monofisit Siria di Levant dan Palestina yang lebih luas. Setelah menetap di Palaestina Tertia dan Palaestina Secunda, Bani Ghassan mendirikan negara-negara klien (penyangga) bagi Kekaisaran Romawi Timur (kemudian Bizantium), dan berperang bersama Bizantium melawan Sasaniyah Persia serta suku-suku Arab Lakhmid di Irak selatan. Baik Romawi maupun Bizantium menemukan sekutu yang kuat dalam diri Bani Ghassan, yang berperan sebagai zona penyangga sekaligus sumber pasukan bagi tentara Bizantium, dan menguasai sebagian wilayah Palaestina Salutaris dan Palaestina Secunda.

Christian Arab communities existed in the ‘Three Palestines’ throughout the 3rd‒6th centuries (Shahid 1989). The Ghassanid Arabs (Arabic: al- Ghasasinah) were the biggest Arab group in Palestine. They migrated in different waves in the early 3rd century from the Arabian Peninsula to Palestine and the southern Levant region (Bowersock et al. 1999). The presence of the Ghassanids in what became officially known as Palaestina Salutaris in the 4th century dates back to the 3rd century. The Arabicspeaking Ghassanids converted to Monophysite Christianity before and after their migration to Palaestina Tertia and frequently merged with the Greek-speaking Christian communities of the region. Many of them, adhering to austere Monophysism, were initially hostile to the dominant Nicene Creed (‘two natures’ of Jesus) and official/elite Chalcedon doctrine of the Orthodox Church. While some Ghassanids converted to Islam from the mid-7th century onwards, the majority remained Christian and joined Melkite and Syriac Monophysite communities of the Levant and greater Palestine. After settling in Palaestina Tertia and Palaestina Secunda, the Ghassanids created client (buffer) states to the eastern Roman (later Byzantine) Empire and fought alongside the Byzantines against the Persian Sassanids and Arab Lakhmid tribes of southern Iraq. Both the Romans and Byzantines found a powerful ally in the Ghassanid Arabs, who acted as a buffer zone and a source of troops for the Byzantine army and controlled parts of Palaestina Salutaris and Palaestina Secunda.

Namun, dari abad ke-4 hingga awal abad ke-7, Kekaisaran Bizantium membangun sistem patron‒klien dan gelar phylarch (φύλαρχος:

However, from the 4th to the early 7th centuries, the Byzantine Empire constructed a patron‒client system and the title phylarch (φύλαρχος:

phylarchus) diberikan kepada para penguasa sekutu Arab Bizantium yang penting. Dalam bahasa Yunani, istilah φυλή dan φῦλον berarti suku, klan, atau bangsa. Gelar Bizantium phylarch (dari phylé dan phylon serta archein, ‘memerintah’) berarti ‘penguasa klan atau suku yang besar’. Gelar politik ini diberikan kepada para pangeran terkemuka dari Ghassanid dan sekutu Arab Bizantium lainnya. Banyak suku Arab yang dipimpin oleh phylarch telah didorong untuk menetap sebagai foederati di ‘Tiga Palestina’. Ketika membahas komunitas Arab Ghassanid di Palestina, sejarawan Prokopios dari Kaisarea menggunakan istilah Sarakēnós dan membedakan antara ‘orang Saracen di Palestina’ dan wilayah ‘tepat di luar batas Palestina yang dikuasai orang Saracen’ (Prokopios 2005). Ia juga mendefinisikan phylarch sebagai ‘setiap pemimpin orang Saracen yang terikat perjanjian dengan bangsa Romawi’ (Peters 1994: 61). Pada mulanya, foederati (tunggal

phylarchus) was granted to important Byzantine Arab allied rulers. In Greek the terms φυλή and φῦλον meant tribe, clan or race. The Byzantine title phylarch (from phylé and phylon and archein, ‘to rule’) meant ‘ruler of a large clan or tribe’. This political title was given to the leading princes of the Ghassanids and other Byzantine Arab allies. Many Arab tribes led by phylarchs had been encouraged to settle as foederati in the ‘Three Palestines’. When discussing the Ghassanid Arab communities of Palestine, historian Prokopios of Caesarea uses the expression Sarakēnós and distinguishes between the ‘Saracens in Palestine’ and territories ‘immediately beyond the boundaries of Palestine held by Saracens’ (Prokopios 2005). He also defines phylarch as ‘any leader of the Saracens federated by treaty to the Romans’ (Peters 1994: 61). Originally the foederati (sing.

foederatus) adalah sekutu Arab yang termasuk dalam kelompok atau bangsa yang terikat perjanjian (foedus); mereka bukan koloni Romawi maupun penerima kewarganegaraan Romawi (civitas), tetapi mereka diizinkan bahkan didorong untuk menetap di wilayah Romawi. Mereka juga berkewajiban menyediakan sejumlah pasukan militer ketika terjadi gangguan. Dari tahun 530 hingga 585, para phylarch Arab secara individu dibawahkan kepada seorang phylarch Ghassanid tertinggi ('phylarch dari para phylarch') atau raja (Kazhdan 1991). Para phylarch tertinggi ini diangkat sebagai raja Arab atas 'Tiga Palestina' secara langsung oleh Kaisar Bizantium di Konstantinopel (yang adalah 'Raja segala Raja').

foederatus) had been Arab allies identified as one of the groups or nations bound by treaty (foedus); they were neither Roman colonies nor beneficiaries of Roman citizenship (civitas), but they had been allowed and even encouraged to settle on Roman territory. They were also obliged to provide a contingent of military men when trouble arose. From 530 to 585, the individual Arab phylarchs were subordinated to a supreme Ghassanid phylarch (‘phylarch of phylarchs’) or king (Kazhdan 1991). These supreme phylarchs were appointed as Arab kings of the ‘Three Palestines’ directly by the Byzantine Emperors of Constantinople (who were ‘King of Kings’)

Di dalam "Tiga Palestina": Palaestina Prima, Palaestina Secunda dan Palaestina Tertia. Kebangkitan pesat para pangeran Ghassan menjadi raja-raja Arab di "Tiga Palestina" menunjukkan perkembangan penting di Palestina serta munculnya bangsa Arab sebagai pemain kunci dalam politik Palestina pra-Islam. Raja-raja Ghassan ini kemudian memainkan peran besar, bukan hanya dalam Perang Romawi Timur‒Persia, tetapi juga dalam urusan Gereja Monofisit Siria Timur.

in the ‘Three Palestines’: Palaestina Prima, Palaestina Secunda and Palaestina Tertia. The dramatic rise of the Ghassanid princes to Arab kings in the ‘Three Palestines’ reveals an important development in Palestine and the emergence of the Arabs as key players in the politics of pre-Islamic Palestine. These Ghassanid kings were later to play a major role not only in the Byzantine‒Persian Wars but also in the affairs of the Eastern Syriac Monophysite Church.

Penampakan pertama raja-raja Ghassaniyah dalam kaitannya dengan Palestina raya terdapat pada sebuah prasasti makam yang ditulis dalam bahasa Arab dengan aksara Nabataea, berasal dari abad ke-4 Masehi. Bahasa Aramaik Nabataea dan bahasa Arab Nabataea telah digunakan selama beberapa abad sebelum Islam (Fiema et al.

The first appearance of the Ghassanid kings in connection with greater Palestine is found in a tomb inscription written in Arabic in Nabataean script dating to the 4th century AD. Nabataean Aramaic and Nabataean Arabic had been spoken for several centuries before Islam (Fiema et al.

2015: 396‒497). Inskripsi makam tersebut menyebut Raja Ghassan Imru al-Qais, 'raja seluruh bangsa Arab', yang wafat dalam dinas Bizantium pada tahun 328 (Sartre 2005: 519). Dikenal dalam sumber-sumber Yunani sebagai Amorkesos (Αμορκέσος), Imru al-Qais menandatangani perjanjian dengan Kekaisaran Bizantium yang mengakui statusnya sebagai foederati serta kendalinya atas sebagian besar wilayah Provincia Palaestina.

2015: 396‒497). The tomb inscription refers to the Ghassanid King Imru al-Qais, ‘king of all the Arabs’, who died in Byzantine service in 328 (Sartre 2005: 519). Known in Greek sources as Amorkesos (Αμορκέσος), Imru al-Qais signed a treaty with the Byzantine Empire acknowledging his status as foederati and as controlling major parts of Provincia Palaestina.

Amorkesos diangkat oleh Kaisar Bizantium sebagai phylarch tertinggi atas wilayah yang kemudian dikenal sebagai Palaestina Salutaris, yang mencakup wilayah Nabataea dan bekas Provinsi Arabia milik Romawi. Memang, daya tarik Palestina yang lebih luas bagi bangsa Arab Ghassan tergambar jelas dalam karier militer dan politik Amorkesos serta kenaikannya ke tampuk kekuasaan di Palestina. Keberhasilan ini menyusul prestasi militernya dan pembentukan basis kekuatan di Arabia, dan pada akhirnya membawanya pada pengangkatan sebagai raja Arab bagi wilayah Palaestina Tertia. Amorkesos sebelumnya membelot dari dinas militer Persia Sasani dan masuk ke dinas politik Kekaisaran Bizantium. Setelah berkunjung ke Konstantinopel dan mendapat perlakuan kerajaan dari Kaisar Leo I (memerintah tahun 457 hingga 474 M), Imru al-Qais kembali ke Palestina setelah menyepakati foedus dengan Kaisar, yang menganugerahinya jabatan phylarch menyeluruh atas Palaestina Tertia (Shahid 1989, 2006a:

Amorkesos was appointed by the Byzantine Emperor as supreme phylarch of what became known as Palaestina Salutaris and included the Nabataean region and the former Roman Provincia Arabia. Indeed, the lure of greater Palestine for the Ghassanid Arabs is illustrated by the military and political career of Amorkesos and his rise to power in Palestine. This success followed his military achievements and his establishment of a power base in Arabia, and led to his eventual appointment as the Arab king of the region of Palaestina Tertia. Amorkesos had defected from the military service of Sassanid Persia and entered the political service of the Byzantine Empire. Following a visit to Constantinople and royal treatment by Emperor Leo I (Emperor from 457 to 474 AD), Imru al-Qais returned to Palestine having concluded a foedus with the Emperor, which endowed him with the overall phylarchate of Palaestina Tertia (Shahid 1989, 2006a:

61‒81). Amorkesos lebih memilih mengabdi di Palestina, dan akhirnya menjadi raja (supreme phylarch) di Palaestina Tertia, daripada menjadi raja di Semenanjung Arab. Para pemimpin Arab Ghassaniyah ini tidak hanya berkembang dan menjalankan kekuasaan yang cukup besar di bawah Bizantium, tetapi juga lebih menyukai lingkungan sosial dan budaya di Palestina dibandingkan keadaan mereka sebelumnya di Arabia (Shahid 1989, 2006a: 61‒81).

61‒81). Amorkesos preferred to serve in Palestine, eventually becoming king (supreme phylarch) of Palaestina Tertia, rather than be a king in the Arabian Peninsula. All these Ghassanid Arab leaders not only flourished and exercised considerable power under the Byzantines but also preferred the social and cultural environment of Palestine to their former situation in Arabia (Shahid 1989, 2006a: 61‒81).

Sistem patron–klien kekaisaran Bizantium bekerja ke dua arah:

The Byzantine imperial patron‒client system worked in both directions:

Hal itu memperkokoh aliansi Bizantium‒Ghassanid, dan digunakan oleh para penguasa Arab Ghassanid untuk memperkuat wilayah kekuasaan mereka di Palestina Raya.

it cemented the Byzantine‒Ghassanid alliance and it was used by the Ghassanid Arab rulers to consolidate their domain in greater Palestine.

Pada akhir abad ke-5, raja-raja Ghassanid telah naik secara pesat menjadi phylarch tertinggi yang berkuasa atas Palaestina Tertia dan Palaestina Secunda, dan secara efektif mengubah sebagian besar wilayah dari kedua Palestina menjadi dua kerajaan bawahan Arab Palestina. Secara nominal, kedua Palestina itu masih merupakan provinsi kekaisaran, tetapi dalam kenyataannya, di bawah kendali militer dan politik Ghassanid, keduanya berfungsi sebagai negara monarki klien. Mereka memiliki dan memimpin pasukan Arab sendiri, menegakkan hukum dan ketertiban di wilayah yurisdiksi mereka, memungut pendapatan dan pajak dari perdagangan yang menguntungkan yang melintasi wilayah mereka, memberikan perlindungan kepada tempat-tempat suci di Palestina, serta mengirim duta besar ke negara-negara asing.

By the late 5th century the Ghassanid kings had dramatically risen to become the powerful supreme phylarchs of Palaestina Tertia and Palaestina Secunda, effectively transforming major parts of two Palestines into two Palestinian Arab vassal kingdoms. Nominally the two Palestines were still imperial provinces, but in reality, under Ghassanid military and political control, they functioned as client monarchical states, having and commanding their own Arab armies, enforcing law and order within their jurisdiction, raising revenue and taxes from the lucrative trade passing through their territories, providing protection to the holy places in Palestine and dispatching ambassadors to foreign countries.

Abu Karib ibn Jabalah (dikenal dalam bahasa Yunani sebagai Abocharabus), kepala phylarch tertinggi Ghassaniyah, diangkat oleh Kaisar Justinianus sebagai kepala phylarch tertinggi Palaestina Tertia (Shahid 1989: 69, 89; Martindale et al.

Abu Karib ibn Jabalah (known in Greek as Abocharabus), the Ghassanid supreme phylarch, was made by Emperor Justinian the supreme phylarch of Palaestina Tertia (Shahid 1989: 69, 89; Martindale et al.

1992: 111‒112). Abu Karib telah menerima wilayah Palaestina Tertia, termasuk Negev dan sebagian wilayah Hijaz utara, dari ayahnya Jabalah IV (Gabalas dalam sumber-sumber Yunani) (Peters 1994: 62), yang memerintah di Palaestina Tertia dari tahun 512 hingga 529. Pada tahun 529 M, Abu Karib diberi jabatan phylarchate Palaestina Tertia oleh Justinianus karena alasan yang sama yang melatarbelakangi pembentukan provinsi baru, Palaestina Tertia, pada abad keempat' (Shahid 2002: 303).

1992: 111‒112). Abu Karib had received the territories of Palaestina Tertia, including the Negev and parts of the northern Hijaz, from his father Jabalah IV (Gabalas in Greek sources) (Peters 1994: 62), who ruled in Palaestina Tertia from 512 to 529. In 529 AD, Abu Karib was endowed with the phylarchate of Palaestina Tertia by Justinian for the same reason that inspired the creation of the new province, Palaestina Tertia, in the fourth century’ (Shahid 2002: 303).

Kerajaan Ghassan mencapai puncak kejayaannya di bawah saudara Abu Karib, al-Harith V ibn Jabalah yang menganut paham Miafisit (Flavios Arethas, Φλάβιος Ἀρέθας dalam sumber-sumber Yunani) (Shahid 1995, Jilid 1: 260, 294–297), yang memerintah sejak tahun 528.

The Ghassanids reached their peak under Abu Karib’s brother, the Miaphysite al-Harith V ibn Jabalah (Flavios Arethas, Φλάβιος Ἀρέθας in Greek sources) (Shahid 1995, Vol. 1: 260, 294–297), who reigned from 528

hingga 569 M sebagai Raja Ghassaniyah, ia diangkat menjadi patrikios dan vir gloriosissimus ('paling mulia', ἐνδοξότατος), serta mendukung Bizantium melawan Persia Sassanid. Secara bertahap, dan di bawah pengaruh kredo Nicaea/Chalcedon yang dominan di Palestina bagian selatan, para raja Ghassaniyah mulai beralih pada awal abad ke-6 dari Monofisitisme yang keras ke Miafisitisme, sebuah doktrin yang dianggap lebih mudah diterima oleh kredo resmi. Harith V memainkan peran besar dalam urusan gereja-gereja Miafisit maupun Monofisit di Levant. Pada tahun 529 M, al-Harith V dianugerahi oleh Kaisar Justinianus I gelar kekaisaran tertinggi yang tersedia bagi aristokrasi senatorial Kekaisaran Bizantium pada abad ke-6 (Kazhdan 1991:

to 569 AD as King of the Ghassanids, was made patrikios and vir gloriosissimus (‘most glorious’, ἐνδοξότατος) and supported the Byzantines against Sassanid Persia. Gradually, and under the impact of the dominant Nicaea/ Chalcedonian creed of greater Palestine, the Ghassanid kings had begun to shift in the early 6th century from austere Monophysitism to Miaphysitism, a doctrine that was perceived to be more amenable to the official creed. Harith V played a major role in the affairs of both Miaphysite and Monophysite churches in the Levant. In 529 AD al-Harith V was given by Emperor Justinian I the highest imperial title available to the senatorial aristocracy of the Byzantine Empire in the 6th century (Kazhdan 1991:

163). Al-Harith menjadi Raja bangsa Ghassan dan phylarch tertinggi Palaestina Secunda serta Arabia Petraea sekitar tahun 528, setelah memimpin kampanye militer yang berhasil melawan para penguasa Mundhir dan sekutu Arab mereka dari Persia di Irak selatan. Menurut sejarawan Prokopios dari Caesarea Maritima, dalam Palaestina Prima, sumber yang bermusuhan dengan penguasa Ghassan itu, al-Harith dinaikkan oleh Justinianus ‘ke martabat raja’, dan menjadi panglima tertinggi atas semua sekutu Arab (foederati) bangsa Byzantium di Timur dengan gelar patrikios (πατρίκιος καὶ φύλαρχος τῶν Σαρακηνῶν, ‘patrician dan phylarch orang Saracen’), meskipun wilayah kendali politik dan militernya yang sebenarnya pada mulanya mungkin hanya mencakup sebagian Palaestina Secunda dan Arabia Petraea (Shahid 1995, Vol. 1: 84‒85, 95‒109, 225‒226, 260, 282‒288, 294‒297, 337; Martindale et al. 1992: 111‒113; Kazhdan 1991: 163; Greatrex dan Lieu 2002: 88, 129‒130, 135‒136).

163). Al-Harith became King of the Ghassanids and supreme phylarch of Palaestina Secunda and Arabia Petraea around 528 after leading a successful military campaign against the Mundhir rulers and their Arab Persian allies in southern Iraq. In the words of historian Prokopios of Caesarea Maritima, in Palaestina Prima, a source hostile to the Ghassanid ruler, al-Harith was promoted by Justinian ‘to the dignity of a king’, becoming the overall commander of all the Byzantines’ Arab allies (foederati) in the East with the title patrikios (πατρίκιος καὶ φύλαρχος τῶν Σαρακηνῶν, ‘patrician and phylarch of the Saracnes’), although his actual area of political and military control may initially have been limited to parts of Palaestina Secunda and Arabia Petraea (Shahid 1995, Vol. 1: 84‒85, 95‒109, 225‒226, 260, 282‒288, 294‒297, 337; Martindale et al. 1992: 111‒113; Kazhdan 1991: 163; Greatrex and Lieu 2002: 88, 129‒130, 135‒136).

Sebagai raja-raja Arab tertinggi (phylarch) di Palaestina Secunda dan Palaestina Tertia, al-Harith dan Abu Karib memiliki kedudukan yang setara. Masing-masing dari mereka mengutus duta dari negara bawahan mereka sendiri kepada penguasa Ethiopia di Arabia selatan, Abraha (Shahid 2009, Jil. 2, Bagian 2: 44). Sebagai phylarch Palaestina Tertia, Abu Karib menjadi sangat terkenal dan naik martabatnya hingga ia turut serta dalam pengiriman perwakilan diplomatik ke negara-negara lain di Timur Tengah (Shahid 2006b: 90).

As supreme Arab king-phylarchs of Palaestina Secunda and Palaestina Tertia, al-Harith and Abu Karib were equal in status, each of them dispatched ambassadors of their own respective vassal states to the Ethiopian ruler of south Arabia, Abraha (Shahid 2009, Vol. 2, Part 2: 44). As the phylarch of Palaestina Tertia, Abu Karib became very famous and rose in stature to the point of becoming a participant in the dispatch of diplomatic representatives to other countries in the Middle East (Shahid 2006b: 90).

Perluasan Palaestina Tertia pada masa Diokletianus mencakup penambahan wilayah Negev dan bagian Provincia Arabia di sebelah selatan Sungai Arnon, termasuk Petra. Dengan perluasan ini, phylarch Palaestina Tertia, Abu Karib, menjadi bertanggung jawab atas lebih banyak jalur perdagangan rempah ... Dari semua komoditas ekspor Arabia, barang yang paling penting bagi Kekaisaran Romawi Kristen adalah kemenyan. Semula gereja memandang kemenyan dengan enggan sebagai simbol penyembahan berhala, tetapi pada akhir abad keempat gereja akhirnya menerimanya. Kemenyan hanya dihasilkan di Hadramawt, Arabia Selatan, dan dibawa ke Bizantium oleh para pedagang Arab, lalu dikenai pajak [dalam emas dan perak] di perbatasan oleh pejabat-pejabat Arab seperti Abu Karib.

The Diocletiantic enlargement of Palaestina Tertia entailed the addition of the Negev and the part of the Provincia Arabia south of the Arnon River, including Petra. The enlargement thus made the phylarch of Palaestina Tertia, Abu Karib, responsible for more spice route ... Of all the exports of Arabia, the item most significant to the Christian Roman Empire was Frankincense. After first disdaining it as a symbol of pagan worship, the church finally accepted Frankincense in the late fourth century. Produced only in Hadramawt in South Arabia, it was brought to Byzantium by Arab merchants and taxed [in gold and silver] at the frontier by such Arab officials as Abu Karib.

(Shahid 2009a, Vol. 2, Part 2: 44, 49)

(Shahid 2009a, Vol. 2, Part 2: 44, 49)

Saracen (Yunani: Σαρακηνός, Sarakēnós; Latin akhir: Saracenus; kemungkinan berasal dari bahasa Arab: šarqiyyin, 'orang-orang timur') pada zaman abad pertengahan dan modern menjadi istilah peyoratif Eropa yang erat kaitannya dengan orang Arab dan Muslim. Konotasi negatif Eropa ini dapat ditelusuri dari catatan Prokopios yang agak bermusuhan tentang bangsa Arab foederati dan orang Arab Ghassanid, serta raja-raja Arab foederati yang 'baru naik' di 'Tiga Palestina'.

Saracens (Greek: Σαρακηνός, Sarakēnós; late Latin: Saracenus; possibly from Arabic: šarqiyyin, ‘easterners’) became in medieval and modern times a pejorative European term closely associated with Arabs and Muslims. This European negative connotation may be traced to Prokopios’ somewhat hostile accounts of the Arab foederati and Ghassanid Arabs and their ‘upstart’ foederati Arab kings of the ‘Three Palestines’.

Selain itu, istilah Sarakēnós yang digunakan Prokopios mungkin sebagian besar ditujukan kepada orang-orang Arab Kristen Monofisit yang tidak sejalan dengan ortodoksi, yang berada di wilayah "Tiga Palestina".

Also, Prokopios’ term Sarakēnós may have been largely directed at the non-conformist Monophysite Christian Arabs of the ‘Three Palestines’.

Sikap Prokopios juga memperlihatkan ketegangan kelas antara elit metropolitan (berbahasa Yunani) di Palestina dengan komunitas Arab/Sarakēnó (sebagian besar kelompok subaltern) di wilayah ‘Tiga Palestina’, konflik yang terus membayangi Gereja Ortodoks Palestina pada era modern. Kisah Prokopios juga mengungkap masyarakat berkelas dan berlapis di Provincia Palaestina, serta ketegangan dan prasangka kelas yang laten di negeri itu. Di satu sisi, terdapat elit sosial perkotaan berbahasa Yunani dan hierarki gerejawi (Kalsedon), sementara di sisi lain terdapat kaum tani Palestina yang berbahasa Aramaik, gereja-gereja Siria Timur yang berbahasa Arab dan menganut Monofisit (anti-Kalsedon), serta suku-suku Arab (‘Sarakēnó’) di seluruh Palestina yang lebih luas.

Prokopios’ attitude also betrays class tensions between the metropolitan (Greek-speaking) elite of Palestine and the Arab/Sarakēnó (largely subaltern) communities of the ‘Three Palestines’, conflicts which have continued to plague the Palestine Orthodox Church in the modern era. Prokopios’ account also reveals the class-ridden, stratified society of Provincia Palaestina and the latent class tensions and prejudices that existed in the country. On the one hand, there were the Greek-speaking urban social elites and ecclesiastical (Chalcedon) hierarchy, and on the other, the Aramaic-speaking Palestinian peasantry, the Eastern Arabicspeaking Monophysite (anti-Chalcedonian) Syriac churches, and the Arab (‘Saracen’) tribes of greater Palestine.

Namun, dengan diangkatnya al-Harith sebagai raja kaum Kristen Ghassan di Palaestina II dan Arabia Petraea, banyak suku Arab yang bergabung dengan phylarchate, dan ia menjadi tokoh yang sangat populer dalam sejarah, cerita rakyat, dan kisah-kisah sebelum masa Islam. Bangsa Ghassan mempertahankan kedudukan mereka yang kuat sebagai phylarch tertinggi, atau 'raja', di Palaestina Secunda dan Palaestina Salutaris hingga Kekaisaran Bizantium digulingkan oleh bangsa Arab Muslim pada abad ke-7, menyusul Pertempuran Yarmuk pada tahun 636.

However, with the elevation of al-Harith to king of the Ghassanid Christians in Palaestina II and Arabia Petraea many Arab tribes joined the phylarchate and he became a very popular character in pre-Islamic history, folktales and sagas. The Ghassanids retained their powerful positions as supreme phylarchs, or ‘kings’, in Palaestina Secunda and Palaestina Salutaris until the Byzantine Empire was overthrown by the Muslim Arabs in the 7th century following the Battle of Yarmuk in 636.

Di Timur Tengah kuno, raja-raja menjalankan kebijakan luar negeri yang mandiri dan mengirimkan utusan ke negara-negara tetangga. Bukti epigrafis monumental dari Yaman menunjukkan bahwa raja-raja Arab Ghassaniyah dan para phylarch dari Palaestina Tertia dan Palaestina Secunda, Abu Karib dan Arithas, menjalankan kebijakan luar negeri yang independen terhadap Arabia (Shahid 2009, Vol. 2, Part 2: 44).

In the ancient Middle East kings conducted autonomous foreign policies and dispatched ambassadors to neighbouring countries. Monumental epigraphic evidence from the Yemen shows that the Ghassanid Arab kings and phylarchs of Palaestina Tertia and Palaestina Secunda, Abu Karib and Arithas, pursued independent foreign policies towards Arabia (Shahid 2009, Vol. 2, Part 2: 44).

Strategi militer Bizantium terhadap "Tiga Palestina" berpusat pada pasukan yang dipimpin oleh Dux Palaestinae, komandan militer seluruh Palestina, yang markasnya berada di Caesarea-Palaestina. Strategi ini sangat bergantung pada pasukan federasi Ghassaniyah, yang menguasai Palaestina Secunda dan Palaestina Tertia serta menjadi pilar utama sistem pertahanan perbatasan Bizantium. Pasukan federasi Arab juga ikut menjaga tempat-tempat suci di Palestina serta jalur para peziarah menuju dan dari Tanah Suci. Hal ini memberi raja-raja federasi Arab Ghassaniyah di Palaestina Secunda dan Palaestina Tertia sumber daya militer yang besar dan pengaruh strategis atas "Tiga Palestina", pengaruh yang bertahan selama hampir dua abad.

Byzantine military-strategic plans with regard to the ‘Three Palestines’ were centred on the army commanded by Dux Palaestinae, military commander of all Palestine, whose headquarters were in Caesarea-Palaestina, while relying heavily on Ghassanid federate forces which dominated Palaestina Secunda and Palaestina Tertia and formed a key pillar of the Byzantine frontier defence system. Arab federate troops were also involved in guarding the holy sites in Palestine and the pilgrims’ routes to and from the Holy Land. This provided the Ghassanid Arab federate kings of Palaestina Secunda and Palaestina Tertia huge military resources and strategic influence over the ‘Three Palestines’, an influence which lasted for nearly two centuries.

Bangsa Arab Ghassan memainkan peran kunci dalam melindungi Tanah Suci dari serangan bangsa Arab Lakhmid dari Irak. Keamanan Palestina dari serangan semacam itu sangat penting bagi kelangsungan ziarah, yang menjadi tumpuan perekonomian yang makmur. Bangsa Arab Ghassan yang taat beragama makmur secara ekonomi di Palestina dan berkembang pesat dalam bidang keagamaan, budaya, dan sosial. Mereka banyak membangun gedung keagamaan dan umum, yang ditunjukkan oleh meluasnya urbanisasi serta disokongnya beberapa gereja dan biara. Mereka menanam kebun anggur dan tanaman lainnya, memelihara ternak, menambang kekayaan bawah tanah wilayah mereka berupa emas, perak, dan tembaga, serta mengembangkan keahlian berkuda. Para petugas bea cukai Arab mereka memungut pajak dari perdagangan regional dan lintas benua yang menguntungkan dan melewati Palaestina Tertia dan Palaestina Secunda. Kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya mereka sangat erat kaitannya dengan keyakinan Kristen mereka yang taat serta keterlibatan mereka yang dekat dengan para peziarah ke Tanah Suci.

The Ghassanid Arabs played a key role in protecting the Holy Land from raids of the Arab Lakhmids of Iraq – the security of Palestine from such raids was crucial for the continuation of the pilgrimages on which the thriving economy depended. The religiously devout Ghassanid Arabs prospered in Palestine economically and flourished religiously and culturally, and they engaged in much religious and public building, as evidenced by a spread of urbanisation and the sponsorship of several churches and monasteries. They planted vineyards and other crops, raised livestock, mined the subterranean wealth of their territories for gold, silver and copper and cultivated horsemanship. Their Arab customs officers raised taxes from the lucrative regional and trans-continental trade passing through Palaestina Tertia and Palaestina Secunda. Their economic, social and cultural lives were closely connected to their devout Christianity and close involvement with the pilgrims to the Holy Land.

Tentara Arab Kristen mereka di Palestina memberikan keamanan bagi tempat-tempat suci Kristen di dalam dan para peziarah Kristen ke Palestina (Shahid 2009, Vol. 2, Part 2: 45, 49, 51):

Their Christian Arab soldiers in Palestine provided security for Christian holy places in and Christian pilgrims to Palestine (Shahid 2009, Vol. 2, Part 2: 45, 49, 51):

Lebih penting daripada pengaruh Bizantium dalam kehidupan sosial mereka adalah agama Kristen mereka, yang diwajibkan atas mereka begitu mereka menjadi foederat Bizantium. Faktor ini merevolusi kehidupan sosial mereka.

More important than the Byzantine influence in their social life was their Christianity, which was required of them once they became Byzantine’s foederat. This factor revolutionized their social life.

Hari-hari raya dalam kalender Kristen dan tahun liturgi memiliki aspek sosial yang berbeda-beda. Sebagai orang Kristen yang taat, bangsa Ghassan menjalankan hari-hari raya tersebut dengan sangat teliti, yang sekaligus menjadi peristiwa sosial; dengan demikian, perayaan-perayaan ini menjadi bagian dari kehidupan budaya mereka … Sebagai foederati yang berkemah di Provincia Arabia, Palaestina Secunda, dan Palaestina Tertia, mereka secara fisik sangat dekat dengan Tanah Suci, dan dari pos-pos militer mereka bahkan dapat melihat beberapa loca sancta. [Tempat-tempat seperti itu terutama terlihat jelas dari Palaestina Secunda, tempat Kristus melakukan salah satu mukjizat-Nya terhadap perempuan yang menderita pendarahan (Markus 5: 25‒34). Dari Jabiya (di Dataran Tinggi Golan) dan tempat-tempat lain, bangsa Ghassan dapat melihat Danau Galilea, lokasi tepi danau dalam pelayanan Kristus, dan Gunung Tabor, tempat peristiwa Transfigurasi, serta Sungai Yordan, sungai tempat baptisan. Sebuah bait dalam salah satu syair panegiris mereka, al-Nabigha, mungkin menunjukkan bahwa mereka bahkan memiliki kehadiran di Galilea utara.]

The feasts of the Christian calendar and the liturgical year had distinct social aspects. As devout Christians, the Ghassanids scrupulously observed these feasts, which at the same time became social events; thus these celebrations became part of their cultural life … As foederati encamped in the Provincia Arabia, Palaestina Secunda, and Palaestina Tertia, they were physically very close to the Holy Land, some of whose loca sancta they could even see from their military stations. [Such places were especially visible from Palaestina Secunda, where Christ performed one of his miracles on the woman with the issue of the blood (Mark 5: 25‒34). From Jabiya (in the Golan Heights) and elsewhere the Ghassanids could see the Sea of Galilee, sites of the lakeside of the ministry of Christ, and Mount Tabor, the scene of the Transfiguration, as well as the Jordan, the river of baptism. A verse in one of the poems of their panegyrist al-Nabigha may suggest they even had a presence in northern Galilee].

Selain itu, mereka bersama pasukan reguler Bizantium adalah pelindung Tanah Suci dan tempat-tempat sucinya dari serangan dan penyerbuan kaum Lakhmid [dari al-Hirah di Irak] … Peran ini memberi nuansa militer pada Kekristenan mereka – mereka secara harfiah adalah milites Christi.

In addition, they, together with the Byzantine regular troops, were the protectors of the Holy Land and its holy sites from the raids and incursions of the Lakhmids [of al-Hirah in Iraq] … This role gave their Christianity a military tone – they were literally milites Christi.

Sama seperti mereka menjadi pelindung militer Tanah Suci, demikian pula mereka menjadi pelindung gerejawi bagi gereja Monofisit di Oriens, yang telah mereka hidupkan kembali sekitar tahun 540, dan terus mereka bela serta lindungi hingga keberadaan mereka sebagai phylarchate Bizantium berakhir pada tahun 636, setelah Pertempuran Yarmuk. (Shahid 2009, Vol. II, Part II: 63‒64)

Just as they were the military protectors of the Holy Land, so too they were the ecclesiastical protectors of the Monophysite church in Oriens, which they had resuscitated around 540, and continued to defend and protect until their own existence as Byzantine phylarchate ended in 636, after the Battle of Yarmuk. (Shahid 2009, Vol. II, Part II: 63‒64)

Pada abad ke-5, selama masa Bizantium, Dataran Tinggi Golan merupakan bagian dari Palaestina Secunda dan dihuni oleh bangsa Arab Ghassan yang beragama Kristen.

In the 5th century, during the Byzantine period, the Golan Heights formed part of Palaestina Secunda and was populated by Christian Arab Ghassanids.

Pada akhir abad ke-5 M, Kaisar Anastasius memanfaatkan bangsa Ghassan, orang-orang Arab Kristen penganut Monofisit, dan mereka kemudian menjadi penguasa Palaestina Secunda.

At the end of the 5th century AD, the Emperor Anastasius made use of the Ghassanids, Monophysite Christian Arabs, and they became the rulers of Palaestina Secunda.

Setelah Pertempuran Yarmuk pada tahun 636, Islam tidak hanya menaklukkan kerajaan-kerajaan Ghassaniyah di Palestina, tetapi juga mewarisi konsep millet yang digunakan bagi komunitas-komunitas gereja yang otonom di Timur dalam Kekaisaran Bizantium pada abad ke-4 hingga ke-7, termasuk kaum Ghassaniyah Monofisit. Bahkan di bawah Kekaisaran Utsmani, istilah Millet-i Rûm, yakni millet Yunani Ortodoks (Bizantium), secara khusus diterapkan pada komunitas Kristen Ortodoks di Kekaisaran Utsmani. Kepala sebuah millet, yang paling sering adalah seorang pemimpin agama, adalah Patriark Yunani Ortodoks. Tidaklah mustahil bahwa kata Arab Islam millah berkembang dari ungkapan metaforis milites Christi (prajurit Kristus), yang bermula pada masa awal Kekristenan dan komunitas Kristen Arab Ghassaniyah di bekas Provincia Arabia dan Provincia Palaestina (Prima, Secunda, dan Tertia).

Following the Battle of Yarmuk in 636 Islam not only conquered the Ghassanid phylarchates of Palestine, it also inherited the millet concept which was used for the autonomous communities of the churches of the East (including the Monophysite Ghassanid) in the Byzantine Empire in the 4th‒7th centuries. Even under the Ottomans the term Millet-i Rûm, the Greek Orthodox (Byzantine) millet, applied specifically to the Orthodox Christian communities of the Ottoman Empire. The head of a millet – most often a religious hierarch – was the Greek Orthodox Patriarch. It is not inconceivable that the Arab Islamic word millah may have evolved from the metaphorical expression milites Christi (soldier for Christ) ,whose beginnings were in early Christianity and the Ghassanid Arab Christian communities of former Provincia Arabia and Provincia Palaestina (Prima, Secunda and Tertia).