Seperti yang telah kita lihat di atas, kesadaran nasional Palestina tidak muncul begitu saja pada awal abad ke-20. Kesadaran itu tumbuh secara bertahap selama beberapa dekade dan melalui perkembangan-perkembangan penting yang memengaruhi Palestina serta wilayah sekitarnya pada paruh kedua abad ke-19. Namun, tujuan utama nasionalisme Palestina pada periode pascaPerang Dunia I berubah secara mendasar, dari otonomi dan kesetaraan kewarganegaraan di bawah Kekhalifahan Utsmaniyah menjadi perjuangan antikolonial, pembebasan, dan kemerdekaan pada masa Mandat Inggris.28

As we have already seen above, Palestinian national consciousness did not emerge out of the blue in the early 20th century. It emerged gradually across decades and through momentous developments which affected Palestine and the wider region in the second half of the 19th century. However the overall goals of Palestinian nationalism in the post-First World War period shifted radically from autonomy and equal citizenship under the Ottomans to anti-colonial struggle, liberation and independence during the British Mandatory period.28

Secara krusial, perlawanan aktif terhadap ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh imigrasi Zionis ke Palestina dan kolonialisme pemukim di sana selama masa Mandat menjadi pusat dari perjuangan nasionalis Palestina. Konteks Palestina pasca Perang Dunia Pertama telah berubah secara drastis. Inggris, yang menduduki Palestina pada 1917‒1918, telah berkomitmen pada tujuan pemukim Zionis sebagaimana dirumuskan dalam Deklarasi Balfour bulan November 1917. Pada 1920, Konferensi San Remo dari empat Kekuatan Sekutu Utama Perang Dunia Pertama memutuskan untuk memasukkan kata-kata Deklarasi Balfour ke dalam teks Mandat Inggris atas Palestina. Ketika menghadapi ancaman eksistensial dari komitmen Deklarasi Balfour yang pro-Zionis, gerakan nasionalis Palestina, sejak awal, harus bergulat dengan apa yang kemudian menjadi dilema abadi: apakah menekankan dimensi teritorial Palestina atau dimensi pan-Arabis dari identitas Arab Palestina.

Crucially, active resistance to the existential threat posed by Zionist immigration to and settler-colonialism of Palestine during the Mandatory period became central to the Palestinian nationalist struggle. The context of post-First World War Palestine had changed radically. The British, who occupied Palestine in 1917‒1918, had committed themselves to Zionist settler goals as framed in the Balfour Declaration of November 1917. In 1920 the San Remo Conference of the four Principal Allied Powers of the First World War decided to include the words of the Belfour Declaration in the text of the British Mandate over Palestine. In coming face to face with the existential threat of the pro-Zionist Balfour Declaration’s commitments, the Palestinian nationalist movement, early on, had to grapple with what was to become a perennial dilemma: whether to emphasise the territorial Palestinian or pan-Arabist dimensions of Palestinian Arab identity.

Dilema ini menghantui politik nasionalis Palestina sepanjang paruh pertama abad ke-20 dan terus terbawa hingga jauh ke periode pasca-Nakba.

This dilemma bedevilled Palestinian nationalist politics throughout the first half of the 20th century and was carried forward well into the post- Nakba period.

Pada periode pasca Perang Dunia I, organisasi-organisasi perlawanan nasionalis Palestina mulai bermunculan. Perkumpulan Kebangkitan Palestina (al-Nahdah al-Filistiniyyah), sebuah organisasi nasionalis Palestina, didirikan di Damaskus pada Maret 1919. Presiden pertamanya adalah Salim al-Tibi, yang pergi dari Yerusalem ke Damaskus dengan harapan terbentuknya pemerintahan Amir Faisal di kota tersebut. Al-Tibi pernah menjadi perwira senior dalam Tentara Arab milik Amir Faisal, dan ayahnya adalah mufti Tulkarem. Ia kemudian digantikan sebagai presiden perkumpulan oleh Salman ʿAbdel-Rahman, putra wali kota Tulkarem (Tauber 2007: 95). Pemimpin lain dari perkumpulan ini adalah Muhammad ʿIzzat Darwazah dari Nablus, ʿAbd al-Qader al-Muzaffar dan Rushdi al-Shawa dari Gaza. Al-Shawa sering bepergian antara Damaskus, Yerusalem, Jaffa dan Gaza, mendampingi al-Muzaffar dalam perjalanannya ke Palestina, menyelundupkan senjata, dan mendorong pemberontakan melawan Inggris. Pada 1919 dilaporkan bahwa ia membawa 100 pistol dari Damaskus ke Yerusalem untuk para anggota al-Fida’iyyah (Tauber 2007: 94).

In the post-First World War period, Palestinian nationalist resistance organisations began to proliferate. The Palestinian Revival Society (al-Nahdah al-Filistiniyyah), a Palestinian nationalist organisation, was founded in Damascus in March 1919. Its first president was Salim al-Tibi, who went from Jerusalem to Damascus in the anticipation of the formation of Emir Faisal’s administration in the city. Al-Tibi had been a senior officer in the Arab Army of Emir Faisal and his father was the mufti of Tulkarem. He was later replaced as a president of the society by Salman ‘Abdel-Rahman, the son of the mayor of Tulkarem (Tauber 2007: 95). Other leaders of the society were Muhammad ʿIzzat Darwazah from Nablus, ‘Abd al-Qader al-Muzaffar and Rushdi al-Shawa from Gaza. Al-Shawa travelled frequently between Damascus, Jerusalem, Jaffa and Gaza, accompanying al-Muzaffar on his trips to Palestine, smuggling arms and encouraging an uprising against the British. In 1919 it was reported he took 100 pistols from Damascus to Jerusalem for the members of al-Fida’iyyah (Tauber 2007: 94).

Juga pada masa-masa awal periode Mandat, kepemimpinan nasional Arab Palestina menyelenggarakan Kongres Arab Palestina (al-Mutamar al-‘Arabi al-Filastini), sebuah rangkaian kongres nasional yang diselenggarakan oleh jaringan komite di seluruh negeri serta perhimpunan-perhimpunan lokal Muslim dan Kristen Palestina; antara tahun 1919 dan 1928 tujuh kongres diadakan di Yerusalem, Haifa, Jaffa, dan Nablus (Porath 1974). Dari tahun 1920 hingga 1934

Also in the early days of the Mandatory period the Palestinian Arab national leadership convened the Palestine Arab Congress (al-Mutamar al-‘Arabi al-Filastini), a series of national congresses organised by a nationwide network of committees and local Palestinian Muslim and Christian associations; between 1919 and 1928 seven congresses were held in Jerusalem, Haifa, Jaffa and Nablus (Porath 1974). From 1920 until 1934

Komite Eksekutif nasional Kongres, yang mengoordinasikan oposisi Palestina terhadap Deklarasi Balfour dan kebijakan pro-Zionis Inggris di Palestina, dipimpin oleh Musa Kazim al-Husayni, Wali Kota Yerusalem antara tahun 1918 dan 1920. Komite Eksekutif dan komite-komite lokalnya memperoleh dukungan luas dari masyarakat, tetapi tidak pernah diakui secara resmi oleh otoritas Inggris. Resolusi Kongres Arab Palestina Ketiga yang diselenggarakan di Haifa pada 4‒14 Desember 1920, yang kemudian diserahkan kepada Menteri Koloni Inggris Winston Churchill pada awal tahun 1921, diringkas oleh Ilan Pappe sebagai berikut:

the national Executive Committee of the Congress, which coordinated Palestinian opposition to the Balfour Declaration and British pro-Zionist policies in Palestine, was headed by Musa Kazim al-Husayni, Mayor of Jerusalem between 1918 and 1920. The Executive Committee and its local committees commanded widespread public support but they were never officially recognised by the British authorities. The resolutions of the Third Palestine Arab Congress held in Haifa on 4‒14 December 1920, which were subsequently presented to British Colonial Secretary Winston Churchill in early 1921, were summarised by Ilan Pappe as follows:

Slogan konferensi tersebut adalah ‘Kesetaraan dengan Mandat Irak’.

The slogan of the conference was ‘Equality with the Mandate of Iraq’.

Teks mandat Irak menetapkan bahwa negara itu akan memiliki parlemen yang dipilih berdasarkan prinsip demokrasi satu warga, satu suara. Mandat itu juga mengakui Irak sebagai watani (entitas nasional) yang pada akhirnya akan merdeka. [Syekh Sulaiman al-Taji al-Faruqi] menjelaskan kepada mereka yang hadir bahwa tuntutan-tuntutan ini adalah tuntutan yang paling mendasar, namun tuntutan tersebut justru ditolak bagi rakyat Palestina karena Deklarasi Balfour. (Pappe 2010: 208)

The text of Iraq’s mandate stipulated that it would have a parliament elected on the democratic principle of one citizen, one vote. It acknowledged Iraq as a watani (national entity) that would eventually become independent. [Sheikh Suleiman al-Taji al-Faruqi] explained to those gathered that these were the most elementary demands, yet they had been denied to the Palestinians because of the Balfour Declaration. (Pappe 2010: 208)

Kongres Arab Palestina Ketiga:

This Third Palestine Arab Congress:

dapat dipandang sebagai tempat awal lahirnya gerakan nasional Arab Palestina, yang bertemu di Haifa pada pertengahan Desember 1920, menyerukan kepada penguasa baru Inggris untuk mendirikan pemerintahan 'yang dipilih oleh rakyat berbahasa Arab yang telah tinggal di Palestina sebelum pecahnya [perang dunia]'. Pertemuan itu sepenuhnya dan secara tegas menolak klaim Yahudi [Zionis] atas Palestina. (Morris 2009: 88)

can be seen as the conceptive venue of the Palestine Arab national movement, meeting in Haifa in mid-December 1920, called on the new British rulers to establish a government ‘to be chosen by the Arabic-speaking people who had lived in Palestine before the beginning of the [world] war’. It completely, flatly rejected [Zionist] Jewish claims to Palestine. (Morris 2009: 88)

Kesinambungan dalam pemikiran nasional Palestina modern dapat terlihat pada beberapa aspek kelembagaan dari perjuangan nasional Palestina pada masa sebelum Nakba yang muncul kembali pada era pasca-Nakba. Misalnya, pada tahun 1930, setelah Pemberontakan al-Buraq (Habbat al-Buraq) tahun 1929,

Continuities in modern Palestinian national thinking can be seen in some of the institutionalised aspects of the Palestinian national struggle in the pre-Nakba period which re-emerged in the post-Nakba era. For instance, in 1930, following the 1929 ‘al-Burraq Uprising’ (Habbat al-Buraq)

Di Palestina yang mayoritas penduduknya Muslim, kepemimpinan Palestina mendirikan Dana Nasional Arab Palestina (PANF). Didirikan oleh Palestine Arab Executive dan dipimpin oleh Fouad Saba, seorang aktivis dan akuntan Palestina yang lahir di Acre, PANF mengambil beberapa langkah keuangan praktis untuk mencegah penjualan tanah kepada lembaga-lembaga nasional Zionis di Palestina. PANF merupakan cikal bakal Dana Nasional Palestina (PNF) yang jauh lebih besar dan memiliki tujuan yang lebih beragam.

in Muslim-majority Palestine, the Palestinian leadership set up the Palestine Arab National Fund (PANF). Established by the Palestine Arab Executive and led by Fouad Saba, a Palestinian activist and accountant born in Acre, the PANF took some practical financial steps to discourage land sales to Zionist national institutions in Palestine. The PANF was the antecedent to the much larger and more multi-purpose Palestine National Fund (PNF)

didirikan oleh PLO pada tahun 1964 (lihat di bawah).

set up by the PLO in 1964 (see below).

Tentu saja, selama masa Mandat (kolonial), sejumlah tokoh terkemuka Palestina tetap memandang identitas Palestina sebagai bagian dari identitas Arab yang lebih luas di kawasan al-Sham dan/atau identitas pan-Arab. Namun, identitas pan-Arab atau al-Sham secara keseluruhan tidak dapat dipahami terlepas dari identitas-identitas penyusunnya dan yang bersifat khusus (Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yordania). Selain itu, ideologi pan-Arab atau al-Sham tidak dapat meniadakan keberadaan Palestina bersejarah maupun identitas Palestina yang berakar kuat, khas, dan memiliki kekhususannya sendiri.

Understandably, during the Mandatory (colonial) period some leading Palestinian personalities continued to view Palestinian identity as part of wider Arab identity of the al-Sham region and/or pan-Arab identities. But pan-Arab or al-Sham identities as a whole cannot be understood in isolation from their constituent and particular (Palestinian, Lebanese, Syrian and Jordanian) identities. Furthermore pan-Arab or al-Sham ideologies cannot negate the existence of historic Palestine or the deeply rooted, distinct and particular Palestinian identity.