Empat Kekuatan Besar berkomitmen pada Zionisme. Dan Zionisme, benar atau salah, baik atau buruk, berakar pada tradisi yang telah berlangsung berabad-abad, pada kebutuhan masa kini, pada harapan masa depan, yang jauh lebih penting daripada keinginan dan prasangka 700.000 orang Arab [Palestina] yang kini mendiami tanah kuno itu. (Arthur James Balfour, dikutip dalam Nutting 2013)

The four Great Powers are committed to Zionism. And Zionism, be it right or wrong, good or bad, is rooted in age-long traditions, in present needs, in future hopes, of far greater import than the desires and prejudices of the 700,000 [Palestine] Arabs who now inhabit that ancient land. (Arthur James Balfour, cited in Nutting 2013)

Kolonialisme pemukim Zionis adalah inti dari konflik di Palestina; kolonialisme pemukim adalah sebuah struktur, bukan sebuah episode (Wolfe 2006). Kolonialisme pemukim Zionis berakar kuat pada kolonialisme Eropa. Dengan mengabaikan keberadaan dan hak-hak penduduk asli, para kolonialis Inggris sering memandang sebagian besar wilayah bumi sebagai terra nullius, "tanah tak bertuan". Ungkapan ini (yang berasal dari hukum Romawi) digunakan untuk menggambarkan wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara Eropa mana pun; kedaulatan atas wilayah yang berstatus terra nullius dapat diperoleh melalui pendudukan dan/atau kolonisasi pemukim.

Zionist settler-colonialism is at the heart of the conflict in Palestine; settler-colonialism is a structure not an episode (Wolfe 2006). Zionist settler-colonialism is deeply rooted in European colonialism. Ignoring the existence and rights of indigenous peoples, British colonialists often saw large parts of the earth as terra nullius, ‘nobody’s land’. This (originally Roman legal) expression was used to describe territory which was not subject to the sovereignty of any European state – sovereignty over territory which is terra nullius may be acquired through occupation and/ or settler-colonisation.

Ketika pada akhir abad ke-19 "nasionalisme Zionis" di Eropa muncul sebagai kekuatan politik yang menyerukan kolonisasi pemukim atas Palestina dan "pengumpulan seluruh orang Yahudi", sedikit perhatian diberikan pada kenyataan bahwa Palestina sudah berpenduduk. Bahkan, Program Basel yang diadopsi pada Kongres Zionis Pertama, yang meluncurkan Zionisme politik pada tahun 1897, tidak menyebut penduduk pribumi Palestina ketika merumuskan tujuan gerakan tersebut: "pendirian sebuah tanah air yang dijamin secara publik dan hukum bagi bangsa Yahudi di Palestina".

When in the late 19th century European ‘Zionism nationalism’ arose as a political force calling for the settler-colonisation of Palestine and the ‘gathering of all Jews’, little attention was paid to the fact that Palestine was already populated. Indeed, the Basel Programme adopted at the First Zionist Congress, which launched political Zionism in 1897, made no mention of a Palestinian indigenous population when it spelled out the movement’s objective: ‘the establishment of a publicly and legally secured home in Palestine for the Jewish people’.

Lebih lanjut, pada tahun-tahun awal usaha mereka untuk memperoleh dukungan bagi proyek mereka, kaum Zionis menyebarkan di Barat mitos rasis tentang ‘tanah tanpa rakyat untuk rakyat tanpa tanah’, sebuah slogan yang dipopulerkan oleh Israel Zangwill, seorang penulis Yahudi-Inggris terkemuka yang sering dikutip oleh pers Inggris sebagai juru bicara Zionisme dan salah satu penggerak paling awal gerakan Zionis di Inggris. Bahkan hingga tahun 1914, Chaim Weizmann, yang kemudian menjadi Presiden pertama Israel dan yang bersama Theodor Herzl dan David Ben-Gurion adalah tiga tokoh yang paling bertanggung jawab mewujudkan mimpi Zionis menjadi kenyataan, menyatakan:

Moreover, in the early years of their efforts to secure support for their enterprise, the Zionists propagated in the West the racist myth of ‘a land without a people for a people without a land’, a slogan popularised by Israel Zangwill, a prominent Anglo-Jewish writer often quoted in the British press as a spokesman for Zionism and one of the earliest organisers of the Zionist movement in Britain. Even as late as 1914, Chaim Weizmann, who was to become the first President of Israel and who, along with Theodor Herzl and David Ben-Gurion, was one of the three men most responsible for turning the Zionist dream into reality, stated:

Pada tahap awalnya, Zionisme dirancang oleh para perintisnya sebagai gerakan yang sepenuhnya bergantung pada faktor-faktor mekanis: ada sebuah negeri yang kebetulan bernama Palestina, negeri tanpa rakyat, dan di sisi lain ada bangsa Yahudi, yang tidak memiliki negeri. Maka, apa lagi yang diperlukan selain memasukkan permata ke dalam cincin, menyatukan bangsa ini dengan negeri tersebut? Para pemilik negeri itu [bangsa Turki] karena itu harus dibujuk dan diyakinkan bahwa pernikahan ini menguntungkan, bukan hanya bagi [bangsa Yahudi] dan negeri itu, tetapi juga bagi mereka sendiri.1

In its initial stage, Zionism was conceived by its pioneers as a movement wholly depending on mechanical factors: there is a country which happens to be called Palestine, a country without a people, and, on the other hand, there exists the Jewish people, and it has no country. What else is necessary, then, than to fit the gem into the ring, to unite this people with this country? The owners of the country [the Turks] must, therefore, be persuaded and convinced that this marriage is advantageous, not only for the [Jewish] people and for the country, but also for themselves.1

Baik Zangwill maupun Weizmann tidak memaksudkan penilaian demografis ini secara harfiah. Mereka tidak bermaksud bahwa tidak ada penduduk di Palestina, melainkan bahwa tidak ada penduduk yang layak diperhitungkan dalam kerangka pandangan supremasi Eropa yang rasialis pada masa itu. Dalam hubungan ini, sebuah komentar Weizmann kepada Arthur Ruppin, kepala departemen kolonisasi Badan Yahudi, sangat mengungkap.

Neither Zangwill nor Weizmann intended these demographic assessments in a literal fashion. They did not mean that there were no people in Palestine, but that there were no people worth considering within the framework of the notions of racist European supremacy that then held sway. In this connection, a comment by Weizmann to Arthur Ruppin, the head of the colonisation department of the Jewish Agency, is particularly revealing.

Ketika ditanya oleh Ruppin tentang orang-orang Arab Palestina yang pribumi, Weizmann menjawab: "Orang Inggris memberi tahu kami bahwa di sana ada sekitar seratus ribu orang negro [Ibrani: kushim, orang negro], dan bagi mereka tidak ada nilainya."2

When asked by Ruppin about the indigenous Palestinian Arabs, Weizmann replied: ‘The British told us that there are there some hundred thousand niggers [Hebrew: kushim, negroes] and for those there is no value.’2

Dalam bahasa Inggris, kata nigger adalah ejekan rasis kulit putih yang ditujukan kepada orang kulit hitam dan Afrika. Konotasi merendahkannya bergema dalam kata merendahkan lain dalam bahasa Inggris, philistine, yang oleh Inggris kulit putih dipinjam dari prasangka alkitabiah dan dipopulerkan dalam percakapan sehari-hari. Namun, dalam budaya kolonial rasis kulit putih tempat Weizmann dan kawan-kawan beroperasi, penyebutan penduduk asli Palestina sebagai nigger akan terasa wajar dan spontan. Menggemakan rasisme demografis Weizmann dan Orientalisme alkitabiah Shaftesbury, Zangwill sendiri menjelaskan arti sebenarnya dari slogannya dengan sangat gamblang pada tahun 1920:

In the English language, the word nigger is a White racist slur directed at Black and African people. Its derogatory connotations echo another pejorative English word, philistine, which White Britain borrowed from biblical prejudices and popularised in daily parlance. However, in the White racist colonial culture within which Weizmann and co. operated, the reference to the indigenous people of Palestine as nigger would have been instinctive and natural. Echoing Weizmann’s demographic racism and Shaftesbury’s biblical Orientalism, Zangwill himself spelled out the actual meaning of his slogan with admirable clarity in 1920:

Jika Lord Shaftesbury secara harfiah tidak tepat ketika menggambarkan Palestina sebagai negeri tanpa rakyat, ia pada dasarnya benar, karena tidak ada bangsa Arab yang hidup dalam persatuan erat dengan negeri itu, memanfaatkan sumber dayanya, dan membubuhkan cap yang khas padanya: yang ada paling-paling hanyalah sebuah perkemahan Arab. (Zangwill 1920: 104; lihat juga Kamel 2015)

If Lord Shaftesbury was literally inexact in describing Palestine as a country without a people, he was essentially correct, for there is no Arab people living in intimate fusion with the country, utilising its resources and stamping it with a characteristic impress: there is at best an Arab encampment. (Zangwill 1920: 104; see also Kamel 2015)

Interaksi antara pertimbangan domestik dan imperial Inggris, para pelobi Zionis Yahudi (terutama Chaim Weizmann, 1874‒1952), dan politik profetik Zionis Kristen akhirnya mengarah pada Deklarasi Balfour tahun 1917, yang menjanjikan sebuah 'tanah air Yahudi' di Palestina (Anderson, I. 2005: 1, 57‒58). Untuk pertama kalinya, Inggris sebagai kekuatan dunia imperial memberikan restu terhadap kampanye Zionis untuk menguasai Palestina. Dokumen yang sangat kontroversial ini, bertanggal 2 November, dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Arthur James Balfour (kemudian Lord Balfour), dalam bentuk surat kepada seorang tokoh Yahudi Inggris terkemuka yang mendukung gerakan Zionis, Lionel Walter (Lord) Rothschild, yang menyatakan dukungan Inggris terhadap Zionisme politik:

The interplay between British domestic and imperial considerations, Jewish Zionist lobbyists (especially Chaim Weizmann, 1874‒1952) and Christian Zionist prophetic politics would lead to the Balfour Declaration of 1917 which promised a ‘Jewish homeland’ in Palestine (Anderson, I. 2005: 1, 57‒58). Then an imperial world power, Britain gave sanction for the first time to the Zionist campaign for possession of Palestine. This highly controversial document, dated 2 November, was issued by Foreign Secretary Arthur James Balfour (later Lord Balfour), in the form of a letter to a prominent British Jewish supporter of the Zionist movement, Lionel Walter (Lord) Rothschild, declaring British support for political Zionism:

Pemerintah Yang Mulia memandang dengan baik pendirian di Palestina sebuah tanah air nasional bagi bangsa Yahudi, dan akan mengerahkan segala upaya terbaiknya untuk memfasilitasi tercapainya tujuan ini, dengan pemahaman yang jelas bahwa tidak ada yang boleh dilakukan yang merugikan hak-hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang sudah ada di Palestina, atau hak-hak dan status politik yang dinikmati oleh orang Yahudi di negara lain mana pun. (Dikutip dalam Said 1980: 3)

Her Majesty’s Government views with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done to prejudice the civil and religious rights of the existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. (Quoted in Said 1980: 3)

Meskipun gerakan Zionis Yahudi telah memprakarsai serangkaian kongres internasional dan mendirikan koloni-koloni Yahudi kecil di Palestina pada awal abad ke-20, justru dukungan terhadap Zionisme dari kekuatan imperial terkemuka pada masa itu yang mengubah proyek Zionis menjadi proyek kolonial pemukim Eropa berskala besar di Palestina.

Although the Zionist Jewish movement had already initiated a series of international congresses and established small Jewish colonies in the early 20th century Palestine, it was the sponsorship of Zionism by the leading imperial power of the age that would transform the Zionist project into a major European settler-colonial project in Palestine.

Warisan Balfour menjadi tak terpisahkan dari Deklarasi pro-Zionis yang ia keluarkan pada tahun 1917. Alasan di balik deklarasi tersebut sangat kompleks. Bentuk Zionisme Kristen yang dianut Balfour didorong oleh banyak sekali Yahudifobia, persepsi yang dibesar-besarkan tentang 'kekuatan Yahudi Zionis', serta ketakutan akan imigrasi massal orang-orang Yahudi dari Eropa Timur ke Inggris. Ketika menjabat sebagai Perdana Menteri, Balfour telah mengesahkan Undang-Undang Orang Asing tahun 1905, yang tujuan utamanya adalah membatasi masuknya orang-orang Yahudi dari Eropa Timur ke Inggris. Brian Klug menyatakannya dengan agak skeptis: 'Mencegah orang Yahudi masuk ke Inggris dan mengirim mereka ke Palestina hanyalah dua sisi dari koin antisemit yang sama'.3 Di sini, para sejarawan Zionis sering memilih untuk mengabaikan perbedaan antara pendorong/motif dan pembenaran, dan justru berpegang pada retorika Zionisme Kristen Balfour setelah perang untuk membenarkan Deklarasinya. Namun, motif dan kepentingan strategis serta nasionalis Balfour di dalam negeri, terutama upaya dan kebijakannya yang terdokumentasi dengan baik untuk menghentikan arus masuk Yahudi Eropa Timur ke Inggris, harus dipertimbangkan dalam setiap upaya menilai motif di balik Deklarasi tersebut serta konsekuensi jangka panjang yang bencana bagi Palestina akibat komitmen Balfour itu.

Balfour’s legacy became inseparable from the pro-Zionist Declaration he issued in 1917. The reasons for the declaration were complex. Balfour’s brand of Christian Zionism was driven by a great deal of Judeophobia, hyped perceptions of ‘Zionist Jewish power’ and of fears of mass immigration of Jews from Eastern Europe to Britain. As Prime Minister, Balfour had passed the 1905 Aliens Act, the main object of which was to restrict the entry into Britain of Jews from Eastern Europe. Brian Klug put it rather sceptically: ‘Keeping Jews out of Britain and packing them off to Palestine were just two sides of the same antisemitic coin’.3 Here Zionist historians often chose to ignore the distinction between drivers/motives and justification and seize upon Balfour’s own post-war Christian Zionist rhetoric to justify his Declaration. Yet Balfour’s strategic and nationalist domestic motives and concerns, especially his well-documented efforts and policies to stop the influx of Eastern European Jewry into the UK, must be taken into consideration in any attempt to assess the motives behind the Declaration as well as the long-term catastrophic consequences for Palestine of that Balfour commitment.

Akar-akar religio-politik dari komitmen pro-Zionis Inggris ini berawal jauh ke belakang, yaitu pada lobi Zionis Kristen Protestan yang didirikan di London pada tahun 1830-an oleh Lord Shaftesbury (Anthony Ashley Cooper; 1801‒1885). Shaftesbury berasal dari elite penguasa aristokrat Inggris dan selama beberapa dekade berada di jantung kalangan establishment Victoria. Ia juga terkenal karena menganjurkan kebijakan reformis sosial pada puncak era Victoria. Shaftesbury adalah anggota Tory di House of Commons, dan kemudian anggota House of Lords, majelis tinggi Parlemen di Britania Raya. Ia adalah ipar keponakan dari Lord Melbourne (Perdana Menteri sepanjang sebagian besar periode 1834 hingga 1841), dan ipar anak tiri dari Lord Palmerston (Menteri Luar Negeri selama sebagian besar tahun 1840-an dan awal 1850-an, kemudian Perdana Menteri sepanjang sebagian besar periode 1855‒1865) (Merkley 1998:

The religio-political roots of this British pro-Zionist commitment go all the way back to the Protestant Christian Zionist lobby which was established in London in the 1830s by Lord Shaftesbury (Anthony Ashley Cooper; 1801‒1885). Shaftesbury came from the British aristocratic ruling elite and was for decades at the heart of the Victorian establishment. He also became well known for advocating socially reformist policies at the height of the Victorian era. Shaftesbury was a Tory member of the Commons, and later a member of the Lords, the upper house of Parliament in the United Kingdom. He was the nephew-in-law of Lord Melbourne (Prime Minister through most of the period from 1834 to 1841), and the stepson-in-law of Lord Palmerston (Foreign Minister for most of the 1840s and early 1850s, and then Prime Minister for most of the period 1855‒1865) (Merkley 1998:

13). Palmerston (1784–1865) menjabat dua kali sebagai Perdana Menteri pada pertengahan abad ke-19. Selama sebagian besar kurun 1830 hingga 1865, ia mendominasi kebijakan luar negeri Inggris ketika Inggris berada pada puncak kekuasaan imperialisnya. Shaftesbury ditawari jabatan-jabatan penting oleh pemerintah Inggris silih berganti, Palmerston mendorong serta mendukung dirinya secara finansial, dan kedua orang ini berperan penting dalam pendirian Konsulat Inggris di Yerusalem pada tahun 1838 – sebuah konsulat yang pada abad ke-19 didominasi oleh kaum Zionis Kristen dan berada di pusat skema imperial Inggris yang kemudian mengarah pada kebijakan Balfour di Palestina (Schölch 1992).

13). Palmerston (1784–1865) served twice as Prime Minister in the mid-19th century. For most of 1830 to 1865 he dominated British foreign policy when Britain was at the height of its imperialist power. Shaftesbury was offered positions of power by successive British governments, Palmerston encouraged and financially supported him and both men were instrumental in the establishment of the British Consulate in Jerusalem in 1838 – a Consulate which in the 19th century was dominated by Christian Zionists and was at the centre of British imperial schemes which led to the Balfour policy in Palestine (Schölch 1992).

Secara khusus, Shaftesbury, seorang Zionis Kristen Protestan yang militan, merupakan pendukung dan pelobi paling gigih bagi pemulihan "bangsa kuno Tuhan", sebagaimana ia menyebut orang-orang Yahudi (Tuchman 1982). Ia dan lingkaran berpengaruh yang ia kuasai berada di bawah pengaruh politik kenabian "Akhir Zaman", yakni politik penginjilan yang berlandaskan Kitab Daniel dalam Perjanjian Lama, yang mereka yakini akan tergenapi melalui "kembalinya secara harfiah" dan "Pemulihan" orang-orang Yahudi ke Palestina. Ketika runtuhnya Kekaisaran Ottoman tampak sudah dekat, advokasi Protestan terhadap "restorasionisme Yahudi" serta kolonisasi pemukim atas Palestina meningkat di Inggris dan dipandang sangat menguntungkan bagi Kekaisaran Inggris yang sedang berkembang di Timur Tengah. Pada pertengahan hingga akhir abad ke-19, Shaftesbury memimpin lobi Zionis Kristen Inggris yang mencakup tokoh-tokoh establishment seperti Lord Lindsay (Crawford 1847: 71), Lord Manchester, George Eliot, Holman Hunt, dan Hall Caine.

In particular, crusading Protestant Christian Zionist Shaftesbury was the most ardent propagator and lobbyist of the restoration of ‘God’s ancient people’, as he styled the Jews (Tuchman 1982). He and the influential circle he dominated were under the influence of the ‘End of Times’ prophetic politics – evangelising politics based on the Old Testament’s Book of Daniel – which they believed would be fulfilled by the ‘literal return’ and ‘Restoration’ of the Jews to Palestine. As the demise of the Ottoman Empire appeared to be approaching, the Protestant advocacy of ‘Jewish restorationism’ and settler-colonisation of Palestine increased in the UK and was seen as highly beneficial to the expanding British Empire in the Middle East. In the mid-to-late 19th century Shaftesbury led the British Christian Zionist lobby which included establishment figures such as Lord Lindsay (Crawford 1847: 71), Lord Manchester, George Eliot, Holman Hunt and Hall Caine.

Sebagai lambang imperialisme Protestan Victoria, Shaftesbury yang gemar memberitakan Injil juga seorang pembuat mitos. Ia dengan penuh semangat menyebarkan mitos tentang kerinduan diaspora Yahudi yang meluas dan abadi untuk 'kembali', dan pada 4 November 1840

Epitomising Victorian Protestant imperialism, Bible-bashing Shaftesbury was also a myth-maker. He pushed zealously the myth of ubiquitous and perennial Jewish diaspora longing to ‘return’, and on 4 November 1840

Dia memasang iklan di The Times (London):

he placed an advertisement in the Times (London):

PEMULIHAN BANGSA YAHUDI: Sebuah memorandum telah disampaikan kepada para raja Protestan di Eropa mengenai pemulihan bangsa Yahudi ke tanah Palestina. Dokumen tersebut, yang dilatarbelakangi oleh suatu perpaduan keadaan yang khas di Timur dan tanda-tanda zaman lainnya yang mencolok, kembali kepada perjanjian asal yang menjamin tanah itu bagi keturunan Ibrahim [Yahudi]. (Dikutip dari Wagner 1995: 91)

RESTORATION OF THE JEWS: A memorandum has been addressed to the Protestant monarchs of Europe on the subject of the restoration of the Jewish people to the land of Palestine. The document in question, dictated by a peculiar conjunction of affairs in the East, and other striking ‘signs of the times’, reverts to the original covenant which secures that land to the [Jewish] descendant of Abraham. (Quoted in Wagner 1995: 91)

Shaftesbury secara langsung bertanggung jawab atas slogan propagandis ‘Negeri tanpa bangsa untuk bangsa tanpa negeri’,4 yang kemudian menjadi mitos Yahudi Zionis yang utama: ‘Tanah tanpa rakyat untuk rakyat tanpa tanah’ (Masalha 1997; Hyamson 1950: 10, 12; Kamel 2015).

Shaftesbury was directly responsible for the propagandistic slogan ‘A country without a nation for a nation without a country’,4 later to be become a key Zionist Jewish myth: ‘A land without a people for a people without a land’ (Masalha 1997; Hyamson 1950: 10, 12; Kamel 2015).

Menilai pentingnya upaya lobinya terhadap nasib gerakan Zionis Protestan di Inggris, Donald Wagner menulis:

Assessing the significance of his lobbying efforts on the fortunes of the Protestant Zionist movement in Britain, Donald Wagner writes:

Tidak mungkin melebih-lebihkan pengaruh Lord Shaftesbury terhadap elit politik Inggris, para pemimpin gereja, dan awam Kristen pada umumnya. Upayanya dan pemikiran politik-religiusnya mungkin telah menetapkan corak pendekatan kolonial Inggris terhadap Timur Dekat, dan khususnya Tanah Suci, selama seratus tahun berikutnya. Ia seorang diri menerjemahkan posisi teologis Brightman, Henry Finch, dan John Nelson Darby [bapak dispensasionalisme premilenial modern]:5 lihat di bawah]5 menjadi sebuah strategi politik. Koneksi politiknya yang tinggi, dipadukan dengan instingnya yang luar biasa, berpadu untuk memajukan visi Zionis Kristen. (Wagner 1995: 92)

One cannot overstate the influence of Lord Shaftesbury on the British political elites, church leaders, and the average Christian layperson. His efforts and religious political thought may have set the tone for England’s colonial approach to the Near East and in particular the holy land during the next one hundred years. He singularly translated the theological positions of Brightman, Henry Finch, and John Nelson Darby [the father of modern premillennial dispensationalism]:5 see below]5 into a political strategy. His high political connections, matched by his uncanny instincts, combined to advance the Christian Zionist vision. (Wagner 1995: 92)

Pada tahun 1880 F. Laurence Oliphant (1829‒1888), anggota parlemen, novelis, dan penganut Kristen evangelis, pengikut Shaftesbury, menerbitkan sebuah buku berjudul The Land of Gilead (dinamai menurut "tanah Gilead" dalam Alkitab),6 yang di dalamnya ia memaparkan rencana "pemulihan Yahudi" dan proyek terperinci untuk pemukiman Yahudi di sebelah timur Sungai Yordan. Ia mendesak parlemen Inggris untuk membantu imigrasi Yahudi dari Rusia dan Eropa Timur ke Palestina. Tidak mengherankan, ia juga menganjurkan agar orang Arab Palestina, penduduk asli, dipindahkan ke reservasi seperti reservasi penduduk asli Amerika Utara.7

In 1880 F. Laurence Oliphant (1829‒1888), MP, novelist and evangelical Christian, a follower of Shaftesbury, published a book entitled The Land of Gilead (named after the biblical ‘land of Gilead’),6 in which he presented a plan of ‘Jewish restoration’ and a detailed project for Jewish settlement east of the River Jordan. He urged the British parliament to assist Jewish immigration from Russia and Eastern Europe to Palestine. Not surprisingly he also advocated that indigenous Palestinian Arabs be removed to reservations like those of the indigenous inhabitants of North America7

(Sharif 1983: 68), atau mengisyaratkan ideologi Bantustan yang kemudian dikembangkan oleh Afrika Selatan (Sharif 1983: 68; Wagner 1995: 93).

(Sharif 1983: 68), or hinting at the Bantustan ideology later developed by South Africa (Sharif 1983: 68; Wagner 1995: 93).

Kombinasi pertimbangan keagamaan Protestan dan imperialis mendorong sebagian orang Inggris untuk menulis novel-novel Zionis Kristen, mendirikan lembaga-lembaga eksplorasi, dan menganjurkan "pemulihan orang-orang Yahudi ke Palestina" baik secara terbuka maupun secara pribadi.8 Selain itu, serangkaian penemuan arkeologi di Timur Dekat, petualangan militer, dan semakin banyaknya catatan perjalanan memicu imajinasi para misionaris Protestan, pejabat Eropa, dan para sarjana Arabis, serta mengarah pada keterlibatan langsung kekuatan-kekuatan Eropa di Tanah Suci (Shepherd 1987; Osband 1989). Obsesi Eropa terhadap masa lalu arkeologis ini ditandai dengan rasa jijik yang nyata terhadap penduduk asli Palestina dan kehidupan di desa-desa serta kota-kota Palestina modern. Pada puncak Kekaisaran Inggris dan era Victoria, politik kenabian "restorasionisme alkitabiah" berjalan seiring dengan meningkatnya keterlibatan kolonial Inggris di "Timur". Tanah Suci pada abad ke-19 menjadi sasaran yang menarik bagi beberapa negara Eropa yang sedang memamerkan kekuatan kolonial mereka di seluruh dunia. Wilayah ini siap untuk penetrasi Barat, terutama ketika Kekaisaran Ottoman menunjukkan tanda-tanda disintegrasi politik dan ekonomi. Perlombaan untuk kehadiran nasional Eropa dan kepentingan komersial kolonial di Timur, dan khususnya di Tanah Suci, disamarkan oleh kegiatan keilmuan dan Studi Ketimuran (Said 1978). Bersamaan dengan "perebutan Palestina" oleh Eropa, berbagai kalangan dunia akademik Barat, dan sebagian besar gereja-gereja Kristen Barat, menunjukkan minat yang semakin besar terhadap Palestina. Ketertarikan asing hampir selalu berbentuk pendirian lembaga-lembaga Kristen, yaitu reformasi Ottoman setelah Perang Krimea (1853–1856) yang memberikan hak yang sama, termasuk hak milik, kepada non-Muslim, sehingga menyatukan upaya misionaris Kristen dengan pengaruh nasional. Kepentingan Tuhan dan negara berjalan secara paralel. Inggris bergerak lebih awal,9 dan segera ditiru oleh Rusia,10

A combination of Protestant religious and imperialist considerations drove some Britons to produce Christian Zionist novels, to set up exploration societies and to advocate the ‘restoration of the Jews to Palestine’ in public and in private.8 Furthermore, a succession of archaeological discoveries in the Near East, military adventurism and the growing number of travelogues fired the imagination of Protestant missionaries, European officials and Arabist scholars and led to the direct involvement European powers in the Holy Land (Shepherd 1987; Osband 1989). This European obsession with the archaeological past was marked by a decided contempt for the indigenous people of Palestine and life in modern Palestinian villages and towns At the height of the British Empire and the Victorian era prophetic politics of ‘biblical restorationism’ went hand in hand with increasing British colonial involvement in the ‘Orient’. The Holy Land in the 19th century was an attractive target for several European nations which were flexing their colonial muscles around the globe. The region was ready for Western penetration, particularly while the Ottoman Empire was showing signs of political and economic disintegration. The race for a European national presence and colonial commercial interests in the East, and in the Holy Land in particular, was masked by scholarly activities and Oriental Studies (Said 1978). Coinciding with the European ‘scramble for Palestine’, various sectors of the Western academy, and most of the Western Christian churches, displayed an increasing interest in Palestine. Invariably foreign interest took the form of establishing Christian institutions – the Ottoman reforms after the Crimean War (1853‒1856) granted equal rights, including property rights, to non-Muslims – thereby uniting Christian missionary endeavour with national influence. The interests of God and country ran in parallel. The British moved early,9 and were soon emulated by the Russians,10

Jerman,11 Austria (Wrba 1996) dan lainnya, yang menandai awal pengaruh Barat yang luas di Palestina, suatu pengaruh yang dikhawatirkan Ottoman mungkin menjadi pendahuluan bagi upaya merebut kembali Palestina sebagai negara Kristen.12 Begitu besarnya penetrasi Barat sehingga konsul Austria, Count de Caboga, melaporkan pada tahun 1880 bahwa Yerusalem telah menjadi kota Eropa, dan Kapten (kemudian Jenderal Sir) Charles Warren (1840‒1927) dari Royal Engineers Inggris, salah satu perwira utama Palestine Exploration Fund Inggris, yang dikirim untuk memetakan topografi Perjanjian Lama di Yerusalem dan menyelidiki ‘lokasi bait suci’, mencatat: ‘Konsul Raja [Inggris] [James Finn] berkuasa penuh, bukan atas penduduk kota, melainkan atas orang asing; namun orang-orang asing ini sebagian besar adalah pemilik yang sah, sedangkan penduduk asli sebagian besar adalah perampas’ (Shepherd 1987: 127‒128).

Germans,11 Austrians (Wrba 1996) and others, marking the beginning of extensive Western influence in Palestine, an influence which the Ottomans feared might be a prelude to attempting to recover Palestine as a Christian state.12 Such was the degree of Western penetration that the Austrian consul, the Count de Caboga, reported in 1880 that Jerusalem had become a European city, and Captain (later General Sir) Charles Warren (1840‒1927) of the British Royal Engineers and one of the key officers of the British Palestine Exploration Fund, who was sent to map the Old Testament topography of Jerusalem and investigate ‘the site of the temple’, noted: ‘[British] King Consul [James Finn] rules supreme, not over the natives of the city, but over strangers; but yet these strangers for the most part are the rightful owners, the natives, for the most part, are usurpers’ (Shepherd 1987: 127‒128).

Zionis Protestan dan imperialis Inggris meyakini bahwa 'Palestina Yahudi' akan memudahkan bagi sebuah protektorat Inggris di sana, di sepanjang jalur utama menuju India. Dari akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, tiga perdana menteri Inggris yang terkenal memiliki keterkaitan erat dengan 'Zionisme non-Yahudi' di Inggris: Benjamin Disraeli (1804‒1881), yang berhasil mengamankan kendali Inggris Raya atas Terusan Suez; David Lloyd George (1863‒1945), yang pemerintahannya mengeluarkan Deklarasi Balfour tahun 1917; dan Sir Winston Churchill, yang selama hampir setengah abad, baik saat menjabat maupun tidak, mengabdikan diri pada Zionisme politik dan Kekaisaran Inggris (Sykes 1973: 45, 52, 207). Baik Disraeli maupun Lloyd George terpikat oleh teori-teori amalgamasi atau afinitas antara Kristen dan Yahudi (Anderson, I.

Protestant Zionists and British imperialists believed that a ‘Jewish Palestine’ would be convenient for a British protectorate there along the main route to India. From the late 19th century to the middle of the 20th century three famous British prime ministers were closely associated with ‘Gentile Zionism’ in Britain: Benjamin Disraeli (1804‒1881), who was successful in securing for imperial Britain control of the Suez Canal, David Lloyd George (1863‒1945), whose government issued the Balfour Declaration of 1917, and Sir Winston Churchill, who for nearly half a century in and out of office was devoted to political Zionism and the British Empire (Sykes 1973: 45, 52, 207). Both Disraeli and Lloyd George were fascinated by the theories of amalgamation or affinity between Christianity and Judaism (Anderson, I.

2005: 60). Lloyd George, seorang Zionis Protestan, pernah dikutip sebagai berkata:

2005: 60). Lloyd George, a Protestant Zionist, was once quoted as saying:

"Saya diajarkan jauh lebih banyak sejarah tentang orang Yahudi daripada tentang sejarah bangsa saya sendiri" (dikutip dari Stein 1961: 142); dan Disraeli dibaptis sebagai seorang Protestan, namun ia tetap terpesona dengan latar belakang Yahudinya. Dengan menggambarkan Kristen Protestan sebagai "Yudaisme yang disempurnakan", ia – seperti banyak Zionis Kristen – senang menyebut dirinya sebagai "halaman yang hilang" di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru (Johnson, P. 1993: 324). Imperialisme Kristen yang bersifat membina dari Disraeli memadukan sikap merendahkan terhadap orang Yahudi dengan kebijakan luar negeri imperialis terhadap Timur Tengah, kebijakan yang ia benarkan dengan mengedepankan teori paternalistik dan rasis yang memandang imperialisme sebagai perwujudan dari apa yang oleh penyair imperial Inggris, Rudyard Kipling, disebut sebagai "beban orang kulit putih".13

‘I was taught far more history about the Jews than about the history of my own people’ (quoted by Stein 1961: 142); and Disraeli was baptised a Protestant, but he remained fascinated by his Jewish background. Describing Protestant Christianity as ‘completed Judaism’, he – like many Christian Zionists – delighted in describing himself as the ‘missing page’ between the Old and New Testaments (Johnson, P. 1993: 324). Disraeli’s civilising Christian imperialism combined patronising attitudes towards the Jews with imperialist foreign policies towards the Middle East, policies which he justified by invoking paternalistic and racist theories which saw imperialism as a manifestation of what Britain’s imperial poet, Rudyard Kipling, would refer to as ‘the white man’s burden’.13

Selama berabad-abad, dan selama lebih dari delapan puluh tahun Zionisme politik, orang-orang Arab Palestina merupakan mayoritas mutlak di Palestina. Balfour sangat menyadari fakta ini ketika, pada 11 Agustus 1919, ia dengan terus terang menyampaikan pandangan kolonialisnya yang khas dan menulis:

For centuries, and for more than eighty years of political Zionism, the Palestinian Arabs were an absolute majority in Palestine. Balfour was fully aware of this fact when, on 11 August 1919, he frankly expressed his typically colonialist views and wrote:

Zionisme, benar atau salah, baik atau buruk, berakar pada tradisi yang telah berlangsung berabad-abad, pada kebutuhan masa kini, dan pada harapan masa depan, yang bobotnya jauh lebih besar daripada keinginan dan prasangka 700.000 orang Arab yang kini mendiami tanah kuno itu … Gagasan menanamkan suatu minoritas [Eropa] yang berasal dari luar di atas penduduk mayoritas pribumi, tanpa berkonsultasi dengan mereka, tidaklah mungkin membuat terkejut orang-orang yang pernah bekerja bersama Cecil Rhodes atau mempromosikan pemukiman Eropa di Kenya. (Dikutip dalam Talmon 1965: 248, 250)

Zionism, be it right or wrong, good or bad, is rooted in age-long traditions, in present needs, in future hopes, of far profounder import than the desires and prejudices of the 700,000 Arabs who now inhabit that ancient land … The idea of planting a [European] minority of outsiders upon an indigenous majority population, without consulting it, was not calculated to horrify men who had worked with Cecil Rhodes or promoted European settlement in Kenya. (Quoted in Talmon 1965: 248, 250)

Pada tahun 1925 Balfour mengunjungi Palestina dan menjadi tamu kehormatan utama pada peresmian Universitas Ibrani Yerusalem. Ia disambut dengan antusias oleh kepemimpinan Yishuv (permukiman) Zionis Eropa yang kecil.

In 1925 Balfour visited Palestine and was a key guest of honour at the opening of the Hebrew University of Jerusalem. He was greeted enthusiastically by the leadership of the small European Zionist Yishuv (settlement)

di Palestina, sementara mayoritas penduduk asli Palestina menyambutnya dengan bendera-bendera hitam.

in Palestine, while the majority of indigenous inhabitants of Palestine welcomed him with black flags.

Kunci untuk memahami kontribusi Inggris terhadap Nakba (bencana) Palestina pada pertengahan abad ke-20 terletak pada intensitas dengan mana sebagian kaum Kristen restorasionis Inggris merangkul proyek "tanah air Yahudi" di Palestina; cara Alkitab dan "hak ilahi serta janji ilahi" dipandang oleh orang-orang seperti Perdana Menteri Inggris Lloyd George dan Menteri Luar Negerinya Arthur James Balfour (yang mengeluarkan Deklarasi Balfour); dan secara umum daya tarik luar biasa yang dimiliki Zionisme politik di Barat. Meskipun Deklarasi Balfour sebagian dilatarbelakangi oleh perhitungan-perhitungan Perang Dunia Pertama, deklarasi itu tidak dikeluarkan dalam ruang hampa ideologi. Isinya mencerminkan politik kenabian Zionisme Kristen yang berakar kuat di Inggris Protestan yang imperialis pada abad ke-19 (Verete 1970).14 Semua ini berarti bahwa, sejak awal, realitas Palestina dan rakyat Palestina berada di luar representasi Barat dan Zionis tentang "tanah air Yahudi" di Palestina.

The key to understanding the contribution of Britain to the Palestinian Nakba (catastrophe) of the mid-20th century lies in the intensity with which some British Christian restorationists embraced the project of a ‘Jewish homeland’in Palestine; the way in which the Bible and ‘divine rights and divine promises’ were seen by the likes of British Prime Minister Lloyd George and his Foreign Secretary Arthur James Balfour (who issued the Balfour Declaration); and generally the extraordinary appeal political Zionism had in the West. Although the Balfour Declaration was partly motivated by First World War calculations, it was not issued in an ideological vacuum. Its content reflected the Christian Zionist prophetic politics which became deeply rooted in 19th century imperialist Protestant Britain (Verete 1970).14 This all meant that, from the beginning, the reality of Palestine and the Palestinians lay outside Western and Zionist representations of the ‘Jewish homeland’ in Palestine.

Selain itu, sebagaimana dikemukakan Edward Said, 'lokasi perjuangan Zionis hanya sebagian berada di Palestina'; lokasi yang krusial bagi perjuangan Zionis tetap berada di ibu kota-ibu kota negara Barat hingga tahun 1948, sementara realitas Palestina dan 'perlawanan penduduk asli terhadap kaum Zionis diremehkan atau diabaikan di Barat' (Said 1980: 22‒23). Dengan memindahkan perjuangan itu dari Timur Tengah, bangsa Palestina (dan bangsa Arab) dicegah untuk merepresentasikan diri mereka sendiri, dan dianggap tidak mampu melakukannya: '[M]ereka tidak dapat merepresentasikan diri mereka sendiri; mereka harus diwakili' (dikutip dalam Said 1980).15 Dalam upaya membuat gerakan Zionis menarik bagi khalayak Barat, para pemimpinnya tidak hanya menyangkal keberadaan penduduk Palestina yang berbahasa Arab; mereka juga menyajikan bangsa Arab kepada Barat sebagai sesuatu yang dapat dipahami dan dikelola dengan cara-cara tertentu. Antara Zionisme dan Barat ada, dan hingga kini masih ada, sebuah komunitas bahasa dan ideologi; bangsa Arab tidak termasuk dalam komunitas ini. Sebagian besar komunitas ini bergantung pada tradisi di Barat berupa permusuhan terhadap Islam secara khusus dan Timur secara umum (Said 1979: 25‒26). Salah satu keberhasilan besar kaum Zionis Kristen dan Yahudi adalah kemampuan mereka untuk menduduki posisi dari mana mereka semua akan merepresentasikan dan menjelaskan bangsa Arab kepada Barat:

Furthermore, as Edward Said argued, the ‘site of the Zionist struggle was only partially in Palestine’; the crucial site of the Zionist struggle remained until 1948 in the capital cities in the West, while the reality of Palestine and ‘the native resistance to the Zionists was either played down or ignored in the West’ (Said 1980: 22‒23). By removing the struggle from the Middle East, the Palestinians (and Arabs) were prevented from representing themselves, and were deemed incapable of doing so: ‘[T]hey cannot represent themselves; they must be represented’ (quoted in Said 1980).15 In making the Zionist movement attractive to Western audiences, its leaders not only denied the existence of the Arabic-speaking people of Palestine; they represented the Arabs to the West as something that could be understood and managed in specific ways. Between Zionism and the West there was and still is a community of language and of ideology; Arabs were not part of this community. To a very great extent this community depends on a tradition in the West of enmity towards Islam in particular and the Orient in general (Said 1979: 25‒26). A major success of the Christian and Jewish Zionists has been their ability to occupy the space from which they were all to represent and explain the Arabs to the West:

[Kaum] Zionis mengambil tanggung jawab sebagai bangsa yang sebagian bersifat 'Timur' dan telah membebaskan diri dari keburukan-keburukan Timur yang paling buruk, untuk menjelaskan orang-orang Arab Timur kepada Barat, untuk memikul tanggung jawab mengungkapkan seperti apa sebenarnya orang-orang Arab dan tentang mereka, dan tidak pernah membiarkan orang-orang Arab tampil setara dengan mereka sebagai pihak yang ada di Palestina. Metode ini memungkinkan Zionisme selalu tampak sekaligus terlibat dalam dan lebih unggul daripada realitas asli keberadaan di Timur Tengah. (Said 1980: 26)

[The] Zionists took it upon themselves as a partially ‘Eastern’ people who had emancipated themselves from the worst Eastern excesses, to explain the Oriental Arabs to the West, to assume responsibility for expressing what the Arabs were really like and about, never to let the Arabs appear equally with them as existing in Palestine. This method allowed Zionism always to seem both involved in and superior to the native realties of Middle Eastern existence. (Said 1980: 26)

Meskipun demikian, terlepas dari pernyataan-pernyataan Zionis Kristen dan Yahudi tersebut, para pemimpin Zionis sejak awal sangat menyadari bahwa di tanah itu tidak hanya ada penduduk, tetapi penduduknya berjumlah besar. Zangwill, yang mengunjungi Palestina pada tahun 1897 dan berhadapan langsung dengan kenyataan demografis, mengakui pada tahun 1905 dalam sebuah pidato di hadapan kelompok Zionis di Manchester bahwa ‘Palestina yang sebenarnya sudah memiliki penduduknya. Pashalik Yerusalem sudah dua kali lebih padat penduduknya daripada Amerika Serikat, dengan lima puluh dua jiwa per mil persegi, dan tidak sampai 25 persen dari mereka adalah orang Yahudi’ (Zangwill 1937: 210). Banyaknya rujukan kepada penduduk Palestina dalam teks-teks Zionis awal menunjukkan dengan jelas bahwa sejak awal permukiman Zionis di Palestina, yang oleh historiografi Zionis diberi tanggal kedatangan anggota Perkumpulan Bilu Rusia pada tahun 1882, orang-orang Arab Palestina jauh dari sekadar kehadiran yang ‘tidak terlihat’ atau ‘tersembunyi’. Selain itu, studi-studi terbaru menunjukkan bahwa para pemimpin Zionis memperhatikan apa yang mereka sebut ‘masalah Arab’ (Ibrani: Habe’ayah Ha’arvit) atau ‘Pertanyaan Arab’ (Ibrani:

Despite such Christian and Jewish Zionist statements, however, the Zionist leaders from the outset were well aware that not only were there people on the land, but that people were there in large numbers. Zangwill, who had visited Palestine in 1897 and come face to face with the demographic reality, acknowledged in 1905 in a speech to a Zionist group in Manchester that ‘Palestine proper has already its inhabitants. The pashalik of Jerusalem is already twice as thickly populated as the United States, having fifty-two souls to the square mile, and not 25 percent of them Jews’ (Zangwill 1937: 210). Abundant references to the Palestinian population in early Zionist texts show clearly that from the beginning of Zionist settlement in Palestine, which Zionist historiography dates to the arrival of the members of the Russian Bilu Society in 1882, the Palestinian Arabs were far from being an ‘unseen’ or ‘hidden’ presence. Moreover, recent studies have shown that Zionist leaders were concerned with what they termed the ‘Arab problem’ (Hebrew: Habe’ayah Ha’arvit) or the ‘Arab Question’ (Hebrew:

Hashelah Ha'arvit). Sebagaimana terlihat dalam tulisan-tulisan mereka, sikap yang berlaku di kalangan mayoritas kelompok dan pemukim Zionis terhadap penduduk Palestina asli berkisar dari ketidakpedulian dan pengabaian hingga sikap merendahkan yang penuh rasa superioritas. Contoh tipikal dapat ditemukan dalam karya-karya Moshe Smilansky, seorang penulis Zionis dan pemimpin Partai Buruh yang berimigrasi ke Palestina pada tahun 1890:

Hashelah Ha’arvit). As seen in their writings, the attitudes prevailing among the majority of the Zionist groups and settlers concerning the indigenous Palestinian population ranged from indifference and disregard to patronising superiority. A typical example can be found in the works of Moshe Smilansky, a Zionist writer and Labour leader who immigrated to Palestine in 1890:

Janganlah kita terlalu akrab dengan kaum fellah Arab, agar anak-anak kita tidak mengadopsi cara-cara mereka dan belajar dari perbuatan-perbuatan buruk mereka. Hendaklah semua orang yang setia kepada Taurat menjauhi keburukan dan segala yang menyerupainya, serta menjaga jarak dari kaum fellah dan sifat-sifat rendah mereka.

Let us not be too familiar with the Arab fellahin lest our children adopt their ways and learn from their ugly deeds. Let all those who are loyal to the Torah avoid ugliness and that which resembles it and keep their distance from the fellahin and their base attributes.

Tentu saja, ada pula sebagian orang yang menentang sikap-sikap seperti itu.

There were, certainly, those who took exception to such attitudes.

Ahad Ha’Am (Asher Zvi Ginzberg), seorang pemikir Yahudi Rusia yang liberal, mengunjungi Palestina pada tahun 1891. Ia menerbitkan serangkaian artikel di majalah berbahasa Ibrani Hamelitz yang sangat kritis terhadap sikap etnosentris Zionisme politik, serta terhadap eksploitasi petani Palestina oleh para pemukim kolonial Zionis.

Ahad Ha’Am (Asher Zvi Ginzberg), a liberal Russian Jewish thinker who visited Palestine in 1891, published a series of articles in the Hebrew periodical Hamelitz that were sharply critical of the ethnocentricity of political Zionism as well as the exploitation of Palestinian peasantry by Zionist settlercolonists.

Ahad Ha’Am, yang berupaya menarik perhatian pada kenyataan bahwa Palestina bukanlah wilayah yang kosong dan bahwa keberadaan bangsa lain di tanah tersebut menimbulkan masalah, mengamati bahwa para "perintis" Zionis meyakini bahwa satu-satunya bahasa yang dipahami orang Arab adalah bahasa kekerasan ... [Mereka] bersikap memusuhi dan kejam terhadap orang Arab, melanggar batas-batas mereka secara tidak adil, memukuli mereka dengan memalukan tanpa alasan dan bahkan membanggakannya, dan tidak seorang pun berdiri untuk memeriksa kecenderungan yang hina dan berbahaya ini. (Dikutip dalam Masalha 1992: 7)

Ahad Ha’Am, who sought to draw attention to the fact that Palestine was not an empty territory and that the presence of another people on the land posed problems, observed that the Zionist ‘pioneers’ believed that the only language that the Arabs understand is that of force ... [They] behave towards the Arabs with hostility and cruelty, trespass unjustly upon their boundaries, beat them shamefully without reason and even brag about it, and nobody stands to check this contemptible and dangerous tendency. (Cited in Masalha 1992: 7)

Dia langsung menyentuh inti persoalan ketika ia berpendapat bahwa sikap agresif para kolonis terhadap para petani pribumi berakar pada kemarahan mereka "terhadap mereka yang mengingatkan mereka bahwa masih ada bangsa lain di tanah Israel yang telah lama tinggal di sana dan tidak berniat untuk pergi".

He cut to the heart of the matter when he ventured that the colonists’ aggressive attitude towards the native peasants stemmed from their anger ‘towards those who reminded them that there is still another people in the land of Israel that have been living there and does not intend to leave’.

Pemukim awal lainnya, Yitzhak Epstein, yang tiba di Palestina dari Rusia pada tahun 1886, memperingatkan bukan hanya tentang implikasi moral kolonisasi Zionis, tetapi juga tentang bahaya politik yang melekat dalam proyek tersebut. Pada tahun 1907, ketika pembelian tanah oleh Zionis di Galilea menimbulkan penentangan di kalangan petani Palestina yang terusir dari tanah yang dijual oleh tuan tanah yang tidak tinggal di tempat, Epstein menulis sebuah artikel kontroversial berjudul ‘The Hidden Question’, yang di dalamnya ia dengan keras mengkritik cara-cara yang digunakan kaum Zionis untuk membeli tanah milik orang Arab. Menurutnya, cara-cara tersebut, yang mengakibatkan penggusuran petani Arab, pasti akan menimbulkan konfrontasi politik di masa depan.

Another early settler, Yitzhak Epstein, who arrived in Palestine from Russia in 1886, warned not only of the moral implications of Zionist colonisation but also of the political dangers inherent in the enterprise. In 1907, at a time when Zionist land purchases in the Galilee were stirring opposition among Palestinian peasants forced off land sold by absentee landlords, Epstein wrote a controversial article entitled ‘The Hidden Question’, in which he strongly criticised the methods by which Zionists had purchased Arab land. In his view, these methods entailing dispossession of Arab farmers were bound to cause political confrontation in the future.

Tercermin dalam tanggapan marah establishment Zionis terhadap artikel Epstein adalah dua ciri utama pemikiran Zionis arus utama: keyakinan bahwa perolehan tanah oleh orang Yahudi didahulukan di atas pertimbangan moral, dan advokasi terhadap Yishuv (koloni) di Palestina yang bersifat separatis dan eksklusif.

Reflected in the Zionist establishment’s angry response to Epstein’s article are two principal features of mainstream Zionist thought: the belief that Jewish acquisition of land took precedence over moral considerations, and the advocacy of a separatist and exclusionist Yishuv (colony) in Palestine.

Mengikuti jejak kolonialis pemukim Eropa, sebelum Perang Dunia I beberapa pemimpin Zionis (terutama Theodor Herzl dalam novel Zionisnya, Altneuland) memandang kenyataan di Palestina, serta keuntungan material yang akan dibawa kolonisasi Yahudi Eropa ke Palestina, serupa dengan ideologi supremasi "beban orang kulit putih" (white man's burden). Namun selama masa Mandat, menjadi jelas bagi kepemimpinan Zionis bahwa pengusiran dan "pemindahan" sistematis terhadap penduduk asli Palestina merupakan conditio sine qua non dari proyek Zionis (Wiemer 1983: 26; Masalha 1992).

Following in the footsteps of European settler-colonialists, before the First World War some Zionist leaders (notably Theodor Herzl in his Zionist novel Altneuland), conceived the reality of Palestine, and the material benefits European Jewish colonisation would bring to Palestine, to be similar to the supremacist ideology of the ‘white man’s burden’. During the Mandatory period, however, it became clear to the Zionist leadership that a systematic dislocation and ‘transfer’ of the indigenous inhabitants of Palestine was the conditio sine qua non of the Zionist enterprise (Wiemer 1983: 26; Masalha 1992).

Dalam karya monumentalnya, Orientalism (1978), Edward W. Said menjadikan studi "Oriental" Barat sebagai sasaran kritik yang menghancurkan dan membongkar anggapan-anggapan mendasar yang melandasi disiplin tersebut. Ia juga menyimpulkan bahwa Studi Alkitab merupakan bagian dan perpanjangan dari wacana Orientalis Barat, yang disusun tanpa membayangkan adanya pembaca "Oriental"/Arab/Muslim. Bagi Said, dalam wacana Orientalis Alkitab ini, penduduk asli Palestina digambarkan tidak mampu melakukan tindakan bersama dan tidak memiliki kesadaran nasional. Para ahli Alkitab, mengikuti jejak para Orientalis Barat, memusatkan perhatian pada persoalan sejarah dan arkeologi. Dalam The Question of Palestine, yang terbit dua tahun setelah Orientalism, Said juga berupaya menjelaskan penghapusan bangsa Palestina dari sejarah. Menurutnya, penghapusan realitas Palestina berpusat pada tiga persoalan utama: pertama, memahami representasi Palestina, bangsa Palestina, dan Islam di Barat: buku Said Covering Islam (1981) harus dipandang sebagai bagian dari trilogi yang mencakup Orientalism (1978) dan The Question of Palestine (Said 1980; Ashcroft dan Ahluwalia 2001: 125). Bagi Said, representasi Islam di Barat merupakan bagian penting dari persoalan Palestina karena digunakan untuk membungkam bangsa Palestina, yang mayoritasnya beragama Islam (Said 1980; Ashcroft dan Ahluwalia 2001: 128); kedua, memahami "pertarungan antara afirmasi dan penyangkalan"; ketiga, memahami sikap Orientalis Barat terhadap bangsa Arab dan Islam; prasangka rasial Barat, dan khususnya narasi Barat tentang pertarungan antara kekuatan "beradab" para pemukim Zionis Eropa dan bangsa Arab Oriental yang "tidak beradab", "curang", dan merosot (Said 1980: 25‒28). Diskursus yang dibingkai secara alkitabiah ini mencakup (a) pembentukan sejarah, ‘sehingga sejarah ini kini tampak membenarkan klaim Zionis atas Palestina, dengan demikian merendahkan klaim-klaim Palestina’ (Said 1980: 8), dan (b) legitimasi Zionis atas kolonisasi pemukim Zionis di Palestina, suatu proses yang tidak berakhir dengan berdirinya Israel pada tahun 1948.

In his seminal work, Orientalism (1978), Edward W. Said subjected Western ‘Oriental Studies’ to a devastating critique and exposed the underlying presumptions of the discipline. He also concluded that Biblical Studies were part of and an extension of the Western Orientalist discourse, which had been constructed without any ‘Oriental’/Arab/Muslim reader in view. For Said, in this biblical Orientalist discourse the indigenous inhabitants of Palestine were presented as incapable of unified action and national consciousness. The biblical scholars, following in the footsteps of the Western Orientalists, concentrated on historical and archaeological questions. In The Question of Palestine, which came out two years after Orientalism, Said also tried to explain the erasure of Palestinians from history. For him, the deletion of the reality of Palestine centred on three key issues: first, understanding the representation of Palestine, the Palestinians and Islam in the West: Said’s book Covering Islam (1981) should be treated as part of a trilogy which includes Orientalism (1978) and The Question of Palestine (Said 1980; Ashcroft and Ahluwalia 2001: 125). For Said, the representations of Islam in the West are an important part of the question of Palestine because they are used to silence the Palestinians, the majority of whom are Muslims (Said 1980; Ashcroft and Ahluwalia 2001: 128); second, understanding the ‘contest between an affirmation and a denial’; third, understanding Western Orientalist attitudes towards Arabs and Islam; Western racial prejudices, and especially the Western narrative of a contest between the ‘civilising’ forces of the Zionist European settlers and the ‘uncivilised’, ‘treacherous’ and degenerate Oriental Arabs (Said 1980: 25‒28). This biblically framed discourse entails (a) the shaping of history, ‘so that this history now appears to confirm the validity of Zionist claims to Palestine, thereby denigrating Palestinians claims’ (Said 1980: 8), and (b) the Zionist legitimisation of Zionist settler-colonisation in Palestine, a process that did not end with the creation of Israel in 1948.