Secara politik dan administratif, ibu kota adalah kota yang memegang status utama atau resmi dalam sebuah negara, provinsi, atau negara bagian sebagai pusat pemerintahan. Kata "capital" berasal dari bahasa Latin *caput* ("kepala"), tetapi di Palestina Bizantium yang berbahasa Yunani, istilah bahasa Yunani untuk ibu kota adalah *metropolis*. Beberapa ibu kota, seperti Yerusalem, juga merupakan pusat keagamaan. Selain itu, dalam Islam terdapat pengaturan ibu kota politik dan administratif bersama pada masa puncak Kekhalifahan Abbasiyah: Baghdad dan al-Raqqa (di Suriah modern), di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid pada tahun 796‒809 M.

Politically and administratively a capital city is the city enjoying primary or official status in a country, province or state as a seat of government. The word capital derives from the Latin caput (‘head’), but in Greek-speaking Byzantine Palestine the Greek term for capital cities was metropolis. Some capital cities, such as Jerusalem, were also religious centres. Furthermore, under Islam an arrangement of joint political and administrative capitals existed at the height of the Abbasid Caliphate: Baghdad and al-Raqqa (in modern Syria), under Harun al-Rashid in 796‒809 AD.

Raja Herodes Agung, seorang raja Idumea yang berbahasa Yunani, adalah orang pertama yang membuat perbedaan yang jelas antara ibu kota politik/administratif dan ibu kota religius di Palestina. Ia mengembangkan dan memperluas Caesarea-Palaestina sebagai ibu kota politik metropolitannya, sekaligus terus membangun Aelia Capitolina sebagai ibu kota religius kerajaan otonominya.

The first to make a clear distinction between political/administrative capital city and religious capital in Palestine was the Greek-speaking Idumite King Herod the Great, who developed and expanded Caesarea- Palaestina as his metropolitan political capital, while at the same time continuing to develop Aelia Capitolina as the religious capital of his autonomous kingdom.

Di bawah pemerintahan Bizantium, dua perkembangan gerejawi yang penting terjadi di Palestina seiring berjalannya waktu:

Under the Byzantines over time two crucial ecclesiastical developments took place in Palestine:

1. Otonomi gerejawi tiga provinsi Palestina terus berkembang sepanjang abad ke-5 dan awal abad ke-6, dan berkembangnya identitas religius-budaya Palestina yang khas sangat diuntungkan oleh organisasi gereja-gereja di Timur secara internasional, yang dirancang sangat berbeda dari yang ada di Barat.

1. The ecclesiastical autonomy of the three Palestine provinces continued to evolve throughout the 5th and early 6th centuries and the evolution of a distinct Palestinian religio-cultural identity benefited greatly from the international organisation of the churches in the East which was conceived as radically different from that in the West.

2. Gereja Semua Palestina di Yerusalem dipimpin oleh uskup-uskup yang berbahasa Yunani maupun uskup-uskup Arab (Shahid 2006a: 46‒48, 193‒194, 523), dan beberapa uskup Arab dari Palestina – termasuk uskup Elusa, di Palaestina Tertia, Abdelas (bahasa Arab 'Abdallah; Yunani Theodulos, yang merupakan terjemahan dari nama Arabnya: 'Hamba Tuhan') dan Aretas (al-Harith) – turut serta dalam konsili-konsili ekumenis penting, masing-masing di Efesus pada tahun 431 dan di Khalkedon pada tahun 451 (Shahid 2006a: 523; Sharon 2013: 75).

2. The All Palestine Church of Jerusalem was headed by both Greekspeaking and Arab bishops (Shahid 2006a: 46‒48, 193‒194, 523) and several Arab bishops of Palestine – including the bishops Elusa, in Palaestina Tertia, Abdelas (Arabic ‘Abdallah; Greek Theodulos, which was a translation of his Arabic name: ‘Servant of God’) and Aretas (al-Harith) – participated in the crucial ecumenical councils of Ephesus and Chalcedon in 431 and 451 respectively (Shahid 2006a: 523; Sharon 2013: 75).

Di Palestina dan Timur Dekat secara keseluruhan, gereja-gereja bermula "dari bawah" sebagai jaringan gereja-gereja yang mandiri, sedangkan Gereja di Barat yang berpusat di Roma (Katolik) pada akhirnya berkembang menjadi satu struktur hierarkis tunggal dengan gereja-gereja bawahan. Berbeda dengan gagasan Katolik bahwa Uskup (dan Gereja) Roma berada di atas semua uskup, di Timur gereja-gereja mengadopsi gagasan Yunani tentang autokefali (αὐτοκεφαλία, 'berkepala sendiri').

In Palestine and the Near East as a whole the churches began ‘from below’ as a network of independent churches, while the Rome-based (Catholic) Church in the West ultimately evolved into a single, hierarchical structure with sub-churches. In contrast with the Catholic notion that the Bishop (and Church) of Rome was above all bishops, in the East the churches adopted the Greek ideas of autocephaly (αὐτοκεφαλία, ‘selfheaded’)

dan 'yang pertama di antara yang sederajat' (Yunani: Πρῶτος μεταξὺ ἴσων). Kedua prinsip ini menjadi landasan bagi gereja-gereja Ortodoks yang Patriark Palestinanya ('Uskup dari Para Uskup' atau Uskup Agung) tidak harus melapor kepada Patriark yang lebih tinggi kedudukannya, termasuk Patriark Antiokhia atau Konstantinopel. Kedua prinsip ini turut memperkuat terbentuknya Gereja Ortodoks Palestina yang mandiri dengan yurisdiksi atas 'Tiga Palestina'. Keduanya juga berkontribusi pada munculnya identitas religio-kultural yang khas di Palestina. Namun ironisnya, kemandirian gerejawi Gereja Aelia Capitolina ini berbeda dengan struktur kekuasaan formal Kekaisaran Bizantium yang kaku, di mana kekuasaan politik dan militer provinsi di 'Tiga Palestina' pada akhirnya tunduk kepada Kaisar di Konstantinopel.

and ‘first among equals’ (Greek: Πρῶτος μεταξὺ ἴσων). These became the guiding principles of the Orthodox churches whose Palestine Patriarchs (‘Bishop of Bishops’ or Archbishops) did not have to report to any higher-ranking Patriarch, including the Patriarchs of Antioch or Constantinople. These two principles contributed to the consolidation of an independent Palestine Orthodox Church with jurisdiction over the ‘Three Palestines’. They also contributed to the emergence of a distinct religio-cultural identity in Palestine. Ironically, however, this ecclesiasThe tical independence of the Church of Aelia Capitolina contrasted with the rigid formal power structure of the Byzantine Empire, in which provincial political and military powers in the ‘Three Palestines’ were ultimately subordinate to the Emperor of Constantinople.

Gereja Seluruh Palestina di Aelia Capitolina diberi status autosefali, dan uskup kepalanya, atau Patriark, tidak perlu melapor kepada Patriark mana pun yang berkedudukan lebih tinggi di Bizantium. Perkembangan ini bermula dari Konsili Khalsedon pada tahun 451 M, yang dihadiri oleh empat uskup Arab, termasuk uskup Elusa di Palaestina Tertia, Gaza, dan Neila di Provincia Arabia (Shahid 2006a: 523), dan konsili tersebut menjadi titik balik dalam sejarah serta semakin menguatnya kemandirian gereja Palestina.

The All Palestine Church of Aelia Capitolina was granted autocephaly and its head bishop, or Patriarch, did not have to report to any higher-ranking Patriarch in Byzantium. This development began with the Council of Chalcedon in 451 AD, which was attended by four Arab bishops including the bishops of Elusa in Palaestina Tertia, Gaza and Neila in Provincia Arabia (Shahid 2006a: 523) and which was a turning point in the history and growing independence of the Palestinian church.

Pertumbuhan otonomi dan kekuasaan Palestina ini bermula dengan meningkatnya ziarah Kristen serta berkembangnya ekonomi negeri itu sepanjang dan setelah masa pemerintahan Konstantin Agung. Pertambahan peziarah dan pendapatan ini meningkatkan kedudukan uskup agung Aelia Capitolina. Pada tahun 325 M, konsili ekumenis pertama gereja, Konsili Nicaea, sudah memberikan kehormatan khusus kepada kota suci itu, meskipun tidak menganugerahinya status 'metropolitan', yaitu peringkat tertinggi dalam gereja saat itu, yang justru diberikan kepada metropolitan Caesarea-Palaestina dan bukan kepada uskup Aelia Capitolina. Hingga lahirnya gagasan Patriarkat pada tahun 325 M, jabatan metropolitan merupakan peringkat episkopal tertinggi dalam gereja. Namun, pada tahun 531, gelar 'Patriark' bagi Aelia Capitolina diciptakan oleh Kaisar Bizantium Justinianus (memerintah 527–565).

This growth in the autonomy and power of Palestine had begun with the increased Christian pilgrimage and growing economy of the country throughout and after the reign of Constantine the Great. The growth in pilgrimage and revenues increased the fortunes of the head bishop of Aelia Capitolina. Already in 325 AD the first ecumenical council of the church, the Council of Nicaea, attributed special honour to the holy city, though without awarding it the ‘metropolitan’ status, then the highest rank in the church, which went to the metropolitan of Caesarea-Palaestina rather than to the bishop of Aelia Capitolina. Until the creation of the idea of the Patriarchate in 325 AD, the position of metropolitan was the highest episcopal rank in the church. However, in 531 the title of ‘Patriarch’ of Aelia Capitolina was created by Byzantine Emperor Justinian (reigned 527–565

AD). Namun, pada kenyataannya, Aelia Capitolina terus dipandang sebagai keuskupan hingga tahun 451, ketika Konsili Kalsedon, konsili oikumenis keempat dari gereja, memberinya kemandirian tidak hanya dari metropolitan Kaisarea, tetapi juga dari uskup yang berpangkat lebih tinggi mana pun, termasuk uskup Antiokhia, dalam apa yang kemudian dikenal sebagai autokefali, yaitu gereja yang memerintah diri sendiri atas "Tiga Palestina". Dalam sidang ketujuh Konsili, "Dekret tentang Yurisdiksi" bagi Aelia Capitolina dan Antiokhia memuat rujukan berikut mengenai tiga provinsi Palestina Raya:

AD). Yet, in reality, Aelia Capitolina continued to be viewed as a bishopric until 451, when the Council of Chalcedon, the fourth ecumenical council of the church, granted it independence not only from the metropolitan of Caesarea but also from any other higher-ranking bishop, including that of Antioch, in what became known as autocephaly, a self-governing church over the ‘Three Palestines’. In the Council’s seventh session, the ‘Decree on the Jurisdiction’ of Aelia Capitolina and Antioch contains the following reference to the three provinces of greater Palestine:

Para hakim yang paling agung dan termulia berkata: … Pengaturan yang dicapai melalui kesepakatan Maximus yang paling suci, uskup kota Antiokhia, dan Juvenal yang paling suci, uskup Yerusalem [Aelia Capitolina], sebagaimana dinyatakan dalam kesaksian masing-masing, akan tetap berlaku selamanya, melalui keputusan kami dan putusan sinode suci; yaitu, bahwa uskup Maximus yang paling suci, atau lebih tepatnya gereja Antiokhia yang paling suci, akan berada di bawah yurisdiksinya sendiri atas dua Fenisia dan Arabia; sedangkan Juvenal yang paling suci, uskup Yerusalem, atau lebih tepatnya gereja yang paling suci yang berada di bawahnya, akan berada di bawah kekuasaannya sendiri atas tiga Palestina, dengan seluruh pragmatika dan surat kekaisaran serta hukuman dibatalkan sesuai perintah pangeran kami yang paling suci dan saleh.19

The most magnificent and glorious judges said: … The arrangement arrived at through the agreement of the most holy Maximus, the bishop of the city of Antioch, and of the most holy Juvenal, the bishop of Jerusalem [Aelia Capitolina], as the attestation of each of them declares, shall remain firm for ever, through our decree and the sentence of the holy synod; to wit, that the most holy bishop Maximus, or rather the most holy church of Antioch, shall have under its own jurisdiction the two Phoenicias and Arabia; but the most holy Juvenal, bishop of Jerusalem, or rather the most holy Church which is under him, shall have under his own power the three Palestines all imperial pragmatics and letters and penalties being done away according to the bidding of our most sacred and pious prince.19

Di sini Konsili Chalcedon membuat pembedaan geopolitik yang jelas antara "Tiga" provinsi Palaestina, "Dua provinsi Phoenicia" (yaitu dua provinsi Suriah), dan provinsi Arabia.

Here the Council of Chalcedon makes a clear geo-political distinction between the ‘Three’ provinces of Palaestina, the ‘Two provinces of Phoenicias’ (i.e. the two provinces of Syria) and the province of Arabia.

Keputusan untuk mengangkat Gereja Palestina ini membuat Gereja Aelia Capitolina tidak hanya menjadi Patriarkat yang mandiri, tetapi juga menjadi (a) pusat keagamaan dan gerejawi yang dominan di 'Tiga Palestina', dan (b) salah satu dari lima Patriarkat Kekristenan, yang pada masa itu dikenal sebagai Pentarki (Πενταρχία). Dalam model ini, yang tercermin dalam undang-undang Kaisar Justinianus I (527–565 M) dan memperoleh pengesahan gerejawi resmi pada Konsili di Trullo (692 M), seluruh Kekristenan universal diatur oleh para pemimpin dari lima Patriark besar kekaisaran: Konstantinopel, Roma, Aleksandria, Antiokhia dan Aelia Capitolina.

This decree of elevating the Palestine Church led to the Church of Aelia Capitolina not only becoming an independent Patriarchate, but also to becoming (a) the dominant ecclesiastical and religious capital of the ‘Three Palestines’ and (b) one of the five Patriarchates of Christendom, at the time known as the Pentarchy (Πενταρχία). In this model, which was reflected by the laws of Emperor Justinian I (527–565 AD) and received formal ecclesiastical sanction at the Council in Trullo (692 AD), universal Christendom was governed by the heads of the five major Patriarchs of the empire: Constantinople, Rome, Alexandria, Antioch and Aelia Capitolina.

Yang terakhir ini bukanlah salah satu pusat kota terbesar dan terkuat di kekaisaran; ia dimasukkan karena kesuciannya. Meskipun Pentarki muncul karena keunggulan politik dan gerejawi kelima Patriark ini, gagasan tentang otoritas universal dan eksklusif mereka dikaitkan dengan struktur administratif Kekaisaran Bizantium pada abad ke-7 yang semakin hierarkis, sehingga gereja-gereja semakin menjauh dari akar demokratisnya dan statusnya sebagai sebuah persekutuan gereja-gereja yang mandiri. Namun pada kenyataannya, perselisihan internal di antara takhta-takhta (Sees) dan persaingan antara Roma dan Konstantinopel mencegah Pentarki berfungsi secara efektif. Meski demikian, kedudukan luar biasa yang diraih Gereja Palestina menjadikannya pemain internasional papan atas, jauh melampaui yurisdiksi formalnya atas "Tiga Palestina", yang dalam dokumen-dokumen Gereja dipersepsikan dan direpresentasikan sebagai satu negeri. Namun, metropolitan ("induk")

The latter was not among the biggest and most powerful urban centres of the empire; it was included by virtue of its holiness. Although the Pentarchy came about because of the political and ecclesiastical prominence of these five Patriarchs, the idea of their universal and exclusive authority was linked to the increasingly hierarchical administrative structure of the Byzantine Empire in the 7th century, thus moving the churches further away from their democratic roots and their status as an association of independent churches. In reality, however, infighting among the Sees, and the rivalry between Rome and Constantinople, prevented the Pentarchy from functioning effectively. Yet the extraordinary elevation of the Palestine Church made it a top international player far beyond its formal jurisdiction over the ‘Three Palestines’, which were perceived and represented in Church documents as one country. However, the metropolitan (‘mother’)

Gereja Caesarea-Palaestina tetap menjadi ibu kota politik, militer, komersial, dan administratif Palestina Raya, dan uskup metropolitannya tetap sangat berpengaruh, baik secara politik maupun keagamaan.

church of Caesarea-Palaestina remained the political, military, commercial and administrative capital of greater Palestine and its metropolitan bishop remained highly influential both politically and religiously.

Selain itu, dalam tradisi Ortodoks, para uskup dan uskup agung menjalankan kekuasaan keagamaan sekaligus kekuasaan politik duniawi. Otosefalitas bagi Gereja Palestina dan keanggotaan dalam Pentarki (lima Patriark besar kekaisaran) memiliki lima makna.

Furthermore, in the Orthodox tradition, bishops and archbishops exercised both religious and temporal political power. Autocephaly for the Palestine Church and membership in the Pentarchy (the five major Patriarchs of the empire) meant five things:

Otonomi keagamaan, pemerintahan sendiri, pembuatan hukum sendiri, dan kemerdekaan gerejawi dari Gereja Antiokhia atau Gereja Konstantinopel.

• Religious autonomy, self-governing, self-legislation and ecclesiastical independence from the Church of Antioch or Church of Constantinople.

Perluasan yurisdiksi keagamaan dan kekuasaan duniawi Gereja Aelia Capitolina atas "Tiga Palestina" (Prima, Secunda dan Tertia).

• The extension of the religious jurisdiction and temporal power of the Church of Aelia Capitolina over the ‘Three Palestines’ (Prima, Secunda and Tertia).

Autocephali dan primasi bagi Gereja Aelia Capitolina memperkuat perbedaan antara ibu kota sekuler dan ibu kota keagamaan di Palestina Bizantium, yaitu antara Aelia (Yerusalem) dengan Caesarea Maritima.

• Autocephaly and primacy for the Church of Aelia Capitolina reinforced the distinction between secular and religious capitals in Byzantine Palestine, of Aelia (Jerusalem) versus Caesarea Maritima.

Kemandirian dan independensi Gereja Palestina memperkuat kesatuan Palestina Raya. Kini "Tiga Palestina" juga secara resmi bersatu dalam hal keagamaan. Ketiganya sudah lama terhubung erat dalam bidang perdagangan dan militer, dan dipimpin oleh Dux Palaestinae, "panglima militer Palestina", yang berkedudukan di Caesarea-Palaestina dan memimpin garnisun ketiga provinsi Palaestina pada abad ke-5 dan ke-6. Semua ini berarti bahwa pada awal abad ke-6, baik dalam urusan gerejawi-keagamaan-duniawi maupun militer, Palestina Raya diperlakukan lebih dari sekadar tiga provinsi Palestina dari Kekaisaran Bizantium; ia tidak lagi diperlakukan sebagai "Tiga Palestina" yang terpisah, melainkan telah berkembang menjadi satu kesatuan religio-politik.

• Autocephaly and independence of the Palestine Church reinforced the unity of greater Palestine. Now the ‘Three Palestines’ were also officially united ecclesiastically. They were already closely linked commercially and militarily and were commanded by the Dux Palaestinae, ‘the military commander of Palestine’, who was based in Caesarea-Palaestina and commanded the garrison of all three provinces of Palaestina in the 5th and 6th centuries. This all meant that by the early 6th century, in both ecclesiastical-religious-temporal and military affairs, greater Palestine was treated as more than three Palestine provinces of the Byzantine Empire; it was longer treated as separate ‘Three Palestines’ but had evolved into a single religio-political entity.

• Keanggotaan dalam klub eksklusif Pentarki memberikan Gereja Seluruh Palestina prestise internasional tambahan dan pengaruh lebih besar di dalam negeri.

• Membership in the exclusive club of Pentarchy provided the Church of All Palestine with an added international prestige and further clout at home.

Menariknya, sebuah dokumen abad pertengahan yang ditulis pada abad ke-9 atau ke-10, berjudul The Limits of the Five Patriarchates, menggambarkan lima Patriarkat Kristen pada Abad Pertengahan dan memperlakukan Palestina sebagai sebuah negara. Urutan teks ini, yang ditemukan terlampir pada beberapa manuskrip Perjanjian Baru, merupakan variasi dari Pentarkhi yang ditetapkan oleh Konsili Ekumenis Khalsedon dan Trullo, dengan Patriarkat Yerusalem berpindah dari urutan kelima ke urutan pertama. Teks ini, yang dalam beberapa sumber berjudul Knowledge and Cognition of the Patriarchate Sees (Scrivener 1893: xx), menyatakan: ‘Takhta pertama dan patriarkat pertama adalah Yerusalem ... meliputi seluruh negeri Palestina hingga Arabia’ (Πρῶτος θρόνος καὶ πρώτη πατριαρχία Ἱεροσολύμων ... περιέχων πᾶσαν τὴν Παλαιστίνων χώραν ἄχρι Ἀραβίας).

Interestingly, a medieval document written in the 9th or 10th century, entitled The Limits of the Five Patriarchates, describes the five Patriarchates of Christendom in the Middle Ages and treats Palestine as a country. The sequence of the text, which was found appended to some manuscripts of the New Testament, is a variation of the Pentarchy established by ecumenical Councils of Chalcedon and Trullo, with the Patriarchates of Jerusalem moving from fifth to first place. The text, which in some sources is entitled Knowledge and Cognition of the Patriarchate Sees (Scrivener 1893: xx), states: ‘The first See and the first patriarchate is of Jerusalem ... contains the whole Palestine a country until Arabia’ (Πρῶτος θρόνος καὶ πρώτη πατριαρχία Ἱεροσολύμων ... περιέχων πᾶσαν τὴν Παλαιστίνων χώραν ἄχρι Ἀραβίας).

Beberapa dari fitur administratif keagamaan dan sekuler Palestina ini pada awalnya dipertahankan dan kemudian disesuaikan di bawah Islam. Setelah penaklukan Muslim pada abad ke-7, para penguasa Arab mengakui prinsip Autocephaly, mengakui otonomi Gereja Aelia Capitolina sebagai pusat Kekristenan Ortodoks Palestina, dan mengakui Patriark sebagai pemimpinnya. Selama bertahun-tahun, orang-orang Arab Muslim tetap menyebut kota itu Iliya (Aelia Capitolina), dan mereka pada awalnya mencetak koin bergaya Arab Bizantium dengan nama Iliya Filastin. Sejarawan Palestina al-Maqdisi dan beberapa penulis Muslim masih menggunakan nama Iliya pada abad ke-10 dalam kombinasi dengan nama-nama Muslim lain untuk kota suci itu, seperti Bayt al-Maqdis (al-Maqdisi 2002: 43, 135, 144; Drijvers 2004: 2; Gil, M. 1997: 114).

Some of these religious and secular administrative features of Palestine were initially maintained and later adapted under Islam. Following the Muslim conquest in the 7th century the Arab rulers endorsed the principle of Autocephaly, recognised the autonomy of the Church of Aelia Capitolina as the seat of Palestinian Orthodox Christianity and recognised the Patriarch as its leader. For many years, the Muslim Arabs continued to call the city Iliya (Aelia Capitolina) and they initially minted Arab Byzantine style coins with the name Iliya Filastin. Palestinian historian al-Maqdisi and some Muslim writers were still using the name Iliya in the 10th century in combination with other Muslim names for the holy city such as Bayt al-Maqdis (al-Maqdisi 2002: 43, 135, 144; Drijvers 2004: 2; Gil, M. 1997: 114).

Namun, beberapa waktu setelah penaklukan Islam, istilah Arab Bayt al-Maqdis mulai digunakan secara luas. Kemudian, sebagian besar sejak abad ke-11 seterusnya, nama al-Quds yang sekarang menjadi nama yang paling umum, menggantikan semua nama lainnya (Gil, M. 1997: 114). Selain itu, selama beberapa abad sepanjang awal Islam (seperti pada masa Bizantium Kristen), perbedaan yang jelas antara ibu kota politik dan administratif Filastin (al-Ramla) dan ibu kota keagamaan negeri itu (Iliya, Bayt al-Maqdis)

However, sometime after the Islamic conquest the Arabic term Bayt al-Maqdis came into common use. And later, largely starting from the 11th century onwards, the current name al-Quds became the most common, supplanting all the other names (Gil, M. 1997: 114). Moreover, for several centuries throughout early Islam (as under the Christian Byzantines), the clear distinction between the political and administrative capital of Filastin (al-Ramla) and the religious capital of the country (Iliya, Bayt al-Maqdis)

dipertahankan.

was maintained.

Sepanjang awal periode Islam, kota Kaisarea terus berkembang sebagai kota yang sebagian besar penduduknya beragama Kristen, dipimpin oleh elite berbahasa Yunani. Namun, orang-orang Kristen setempat umumnya adalah Kristen Arab yang terhubung dengan orang-orang Arab Muslim Palestina melalui bahasa, sejarah, dan adat istiadat sosial. Para uskup agung metropolitan kota yang berpengaruh itu mempertahankan otonomi mereka dan berhasil menjaga hubungan gerejawi dengan gereja-gereja di negara Bizantium. Namun, karena tidak adanya kendali kekaisaran Bizantium yang ketat, otonomi lokal para uskup agung Kaisarea (dan Aelia Capitolina)

Throughout early Islam the city of Caesarea continued to thrive as a largely Christian city, led by a Greek-speaking elite. However, the local Christians were predominantly Arab Christians who were connected to the Palestinian Muslim Arabs by language, history and social customs. The powerful metropolitan archbishops of the city kept their autonomy and managed to maintain ecclesiastical ties with the churches of the Byzantine state. However, in the absence of close Byzantine imperial control, the local autonomy of the archbishops of Caesarea (and of Aelia Capitolina)

meningkat secara signifikan di bawah pemerintahan Arab Muslim, dan Keuskupan Caesarea Maritima menjadi penguasa lokal yang sesungguhnya, bukan hanya atas kota tersebut tetapi juga atas wilayah pedesaan di sekitarnya.

increased significantly under Arab Muslim rule and the See of Caesarea Maritima became the effective local rulers not only of the city but also of its surrounding countryside.