Secara luas diakui bahwa konsepsi geopolitik tentang Palestina berkembang secara signifikan dari pengalaman Palestina pada akhir masa Utsmaniyah hingga masa Mandat Inggris, atau dari gagasan 'dari laut hingga gurun' menuju batas-batas modern 'dari laut hingga sungai'. Selain itu, perlawanan terhadap imigrasi Zionis dan proyek-proyek pemukiman sejak akhir masa Utsmaniyah turut memainkan peran besar dalam pembentukan konsepsi nasional tentang Palestina modern.

It is widely recognised that the geo-political conception of Palestine evolved significantly from the experiences of late Ottoman Palestine to those of the British Mandatory period, or from the notion of the ‘sea to the desert’ to the modern boundaries of the ‘sea to the river’. In addition, resistance to Zionist immigration and settler projects from the late Ottoman period onwards played a large part in the national conceptualisation of modern Palestine.

Perlawanan nasional Palestina terhadap Zionisme mulai terbentuk di sekitar aktivitas pemukim Zionis di Palestina pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia Pertama.

Palestinian national opposition to Zionism began to crystallise around Zionist-settler activities in Palestine in the years before the First World War.

Secara luas diakui bahwa pendidikan, kapitalisme cetak, dan pers modern memainkan peran besar dalam pembentukan identitas nasional modern (Anderson 1991). Hal ini juga berlaku dalam kasus pertumbuhan pendidikan Palestina dan kemunculan pers Palestina di Palestina perkotaan pada masa akhir Utsmani (Beška 2016b). Pada Januari 1911, para jurnalis Arab Ortodoks Palestina, ʿIssa al-ʿIssa dan sepupunya Yousef al-ʿIssa, mendirikan di Jaffa (di Mutasarrifiyyah Yerusalem pada masa akhir Palestina Utsmani) surat kabar harian Falastin. Mengapa salah satu surat kabar nasional Arab modern paling awal di Palestina dinamai Falastin, nama sehari-hari (yang digunakan sehari-hari) untuk negeri itu, dan bukan nama baku atau sastra Arab abad pertengahan untuk negeri itu, yaitu Filastin atau Filistin?

It is widely recognised that education, print capitalism and the modern press played a major role in the formation of modern national identities (Anderson 1991). This was also true in the case of the growth of Palestinian education and the emergence of the Palestinian press in late Ottoman urban Palestine (Beška 2016b). In January 1911 Palestinian Arab Orthodox journalists ‘Issa al-ʿIssa and his cousin Yousef al-ʿIssa set up in Jaffa (in the Mutasarrifiyyah of Jerusalem of late Ottoman Palestine) the daily newspaper Falastin. Why would one of the earliest modern Arabic national newspapers in Palestine be called Falastin, the colloquial (used daily) name for the country, not the standard or literary medieval Arabic names for the country: Filastin or Filistin.

Mengapa memvernakularisasi dan menggunakan bentuk Arab vernakular untuk Palestina bagi surat kabar nasionalis terkemuka, Falastin, alih-alih menggunakan Filastin atau Filistin, nama bahasa Arab baku yang tradisional untuk negeri ini – nama-nama yang berakar hingga ke masa awal Islam? Bentuk-bentuk bahasa Arab klasik, Filastin atau Filistin, bukan hanya diingat pada abad ke-19; bentuk-bentuk itu juga dipakai dalam tulisan-tulisan Palestina dan Arab, dan identik dengan satuan geografis administratif (Abd al-Hadi 1923: 32). Selain itu, bentuk baku Filastin digunakan oleh Khair al-Din al-Ramli pada abad ke-17, oleh Pengadilan Syariah Islam Yerusalem pada abad ke-18, dan oleh Khalil Beidas pada tahun 1890-an. Karena para editor pendiri sendiri tidak memberikan penjelasan, jawaban atas pilihan bentuk vernakular Falastin kemungkinan bersifat multifaset dan kontekstual: (a) di zaman modern, vernakularisasi, "keberbangsaan" (nation-ness), dan kebutuhan untuk membangun identitas nasional yang khas dapat dilihat berulang kali di Eropa awal modern, di Rusia modern, Turki, Jepang, dan berbagai negara di seluruh Asia; (b) di Palestina akhir masa Utsmani, vernakularisasi dipandang sebagai penanda kunci bagi identitas nasional yang khas (bahkan terpisah); (c) dengan menamai surat kabar nasional "dari bawah", para editor mengadopsi bentuk Falastin sebagai istilah yang paling umum, paling luas diucapkan, dan paling populer digunakan oleh warga Palestina setempat dan di jalan-jalan Palestina, berbeda dengan Filastin, yang sebagian besar terbatas pada tulisan berbahasa Arab dari kalangan terdidik dan elite budaya negeri itu. Jelas bahwa para editor dan jurnalis Falastin bertekad mempopulerkan nasionalisme Palestina "dari bawah" dan di kalangan rakyat biasa, tidak hanya membatasinya pada elite terdidik setempat.

Why vernacularise and use the vernacular Arabic form for Palestine for a leading nationalist newspaper, Falastin, rather than using Filastin or Filistin, the traditional standard Arabic names for the country – names which go all the way back to early Islam? Not only were these literary Arabic forms, Filastin or Filistin, remembered in the 19th century; in fact they were used in Palestinian and Arab writings and were synonymous with an administrative geographic unit (Abd al-Hadi 1923: 32). Moreover, the standard form of Filastin was used by Khair al-Din al-Ramli in the 17th century, the Islamic Sharia Court of Jerusalem in the 18th century and Khalil Beidas in the 1890s. In the absence of an explanation by the founding editors themselves, the answer to the adoption of the vernacular form of Falastin is likely to be multi-faceted and contextual: (a) in modern times, vernacularisation, ‘nation-ness’ and the need to establish a distinctive national identity can be seen again and again in early modern Europe, in modern Russia, Turkey, Japan and a whole range of countries across Asia; (b) vernacularisation was seen in late Ottoman Palestine as key to a distinct (and even separate) national identity marker; (c) naming a national newspaper ‘from below’, the editors adopted the form Falastin as the common, most widely spoken and most popularly used term by local Palestinians and on the streets of Palestine, as opposed to Filastin, which was largely confined to the writings in Arabic of the educated and cultural elites of the country. Clearly, the editors and journalists of Falastin were intent on popularising Palestinian nationalism ‘from below’ and among ordinary people and not just confining it to educated local elites.

Falastin juga didirikan di Jaffa, jauh dari pengawasan otoritas Utsmani di Yerusalem, yang sangat dicurigai oleh para nasionalis Palestina generasi awal. Baik Jaffa maupun Haifa – yang erat kaitannya dengan Jalur Kereta Api Hejaz Utsmani dan kelas menengah Palestina yang sedang tumbuh, serta mulai menggeser peran kota pelabuhan Acre yang secara historis berkuasa sejak akhir abad ke-19 – muncul sebagai pusat ekonomi dan budaya utama di Palestina akhir masa Utsmani, bersaing dengan pusat budaya yang secara tradisional paling berpengaruh di negeri itu: al-Quds al-Sharif (Yerusalem). Persaingan tiga arah ini dan kebangkitan budaya yang dinamis di Palestina akhir masa Utsmani pada akhirnya memastikan munculnya sebuah negeri yang sangat kaya dan beragam budayanya, namun cukup bersatu, yang mayoritas penduduknya berbahasa Arab, pada masa Perang Dunia I.

Falastin was also founded in Jaffa, away from the prying eyes of the Ottoman authorities in Jerusalem, of which early Palestinian nationalists were deeply suspicious. Both Jaffa and Haifa – which were closely linked to the Ottoman Hejaz Railway and the rising Palestinian middle classes, and began to eclipse the historically powerful port city of Acre from the late 19th century onwards – emerged as major economic and cultural centres in late Ottoman Palestine, competing with the traditionally most powerful cultural centre in the country: al-Quds al-Sharif (Jerusalem). This three-way competition and the dynamic cultural awakening of late Ottoman Palestine would ultimately ensure the emergence of an amazingly rich and culturally diverse but fairly unified predominantly Arab country by the First World War.

Di Haifa pada Desember 1908, tiga tahun sebelum berdirinya Falastin di Jaffa, jurnalis Palestina Najib Nassar (1865‒1947) – yang pernah bekerja sebagai apoteker untuk Rumah Sakit Skotlandia di Tiberias, Galilea – mendirikan dan memimpin redaksi al-Karmel (dinamai dari Gunung Karmel di distrik Haifa), surat kabar mingguan anti-kolonial Palestina pertama dalam bahasa Arab (Beška 2011).19

In Haifa in December 1908, three years before the founding of Falastin in Jaffa, Palestinian journalist Najib Nassar (1865‒1947) – who had worked as a pharmacist for the Scottish Hospital in Tiberias, Galilee – founded and edited al-Karmel (named for Mount Carmel in the Haifa district), the first Palestinian anti-colonial weekly newspaper in Arabic (Beška 2011).19

Surat kabar Palestina awal dari kota-kota pesisir Jaffa dan Haifa ini memainkan peran penting dalam memvisualisasikan dan merekonstruksi secara tekstual identitas Palestina modern pada masa akhir Utsmaniyah (Beška 2011, 2016b). Namun, harus selalu diingat bahwa dalam konsepsi identitas Arab Palestina modern, pertumbuhan nasionalisme Palestina dan rasa patriotisme teritorial Palestina lokal yang semakin menguat selalu terjalin dengan identifikasi yang mengakar kuat terhadap lingkungan politik dan budaya Arab di sekitarnya (Bracy 2005, 2011).20

These early Palestinian newspapers of the coastal cities of Jaffa and Haifa played an important role in the visualisation and textual reconstruction of modern Palestinian identity in the late Ottoman period (Beška 2011, 2016b). However, it should always be kept in mind that in the conception of modern Palestinian Arab identity the growth of Palestinian nationalism and the growing sense of local Palestinian territorial patriotism were always intertwined with deep-rooted identification with the surrounding Arab political and cultural environment (Bracy 2005, 2011).20

Sebagaimana telah kami tunjukkan, memori sosial pribumi ('memori dari memori') tentang Palestina historis terjaga dalam tulisan-tulisan penulis Muslim seperti Khair al-Din al-Ramli (1585–1671) dan dalam arsip Pengadilan Syariah Islam Yerusalem pada abad ke-18 (Rood 2004), serta dalam bentuk lokal nama 'Falastin'. Selain itu, berdasarkan memori sosial pribumi dan kolokialisme Palestina, pemilihan nama Palestina vernakular Falastin untuk surat kabar Jaffa oleh dua wartawan Arab Palestina beragama Kristen Ortodoks Yunani, al-ʿIssas, mereproduksi sebutan Arab Muslim abad pertengahan untuk negeri tersebut, Falastin dan Filastin.

As we have already shown, indigenous social memory (‘memory of memories’) of historic Palestine was preserved in the writings of Muslim authors such as Khair al-Din al-Ramli (1585–1671) and in the archives of the Islamic Sharia Court of Jerusalem in the 18th century (Rood 2004), as well as in the local form of the name, ‘Falastin’. Furthermore, based on indigenous social memory and Palestinian colloquialism, the choice of the vernacular Palestinian name Falastin for the Jaffa newspaper by the two Palestinian Arab Greek Orthodox journalists, the al-ʿIssas, reproduced the medieval Arab Muslim designation for the country, Falastin and Filastin.

Dalam sebuah artikel utama yang luar biasa, Yousef Hanna al-ʿIssa menggemakan kenangan sosial setempat tentang Filastin bersejarah.

In an extraordinary leading article, Yousef Hanna al-ʿIssa echoes local social memories of historic Filastin.

Koran Falastin yang anti-Zionis dan bersifat militan (1911–1967) memberikan sumbangan besar bagi terbentuknya identitas Palestina yang baru (berbeda dan terpisah) (Tamari 2014). Kebijakan redaksi Falastin juga bersifat 'progresif', karena membela fallah Palestina dalam persoalan tanah dan memerangi fanatisme agama, sektarianisme, serta kebodohan (Tamari 2014; Beška 2016b: 3).

The combative anti-Zionist newspaper Falastin (1911–1967) contributed significantly to the forging of a new (distinct and separate) Palestinian identity (Tamari 2014). Falastin’s editorial policy was also ‘progressive’ as it defended the Palestinian fallah on the land question and fought against religious fanaticism, sectarianism and ignorance (Tamari 2014; Beška 2016b: 3).

Geografi kebudayaan para editor Falastin mengusung kewarganegaraan Utsmani yang sekuler dan kesetaraan, dipadukan dengan patriotisme Palestina yang bersifat lokal. Mereka juga mempromosikan nasionalisme kebudayaan-kebahasaan yang otonom, yang merangkul warisan keagamaan dan kebudayaan Arab dalam Islam. Adapun geografi politik Palestina, al-ʿIssa menulis pada Januari 1912 bahwa batas-batas 'tanah air' (watan) miliknya membentang 'dari perbatasan Mesir hingga Balqa21 dan dari pegunungan Moab [di tepi timur Laut Mati] hingga Laut Tengah'.22 Bandingkan persepsi nasionalis Palestina pada akhir masa Utsmani ini, yang jelas terinspirasi oleh ingatan tentang Palestina historis, termasuk Palaestina Raya di bawah Bizantium dan provinsi Arab Jund Filastin, dengan representasi nasionalis Palestina pascaPerang Dunia I mengenai negeri tersebut, yang sejak itu secara simbolis terpaku pada batas-batas Palestina Mandat Inggris (1917‒1948).

The cultural geography of the editors of Falastin espoused secular Ottoman citizenship and equality combined with local Palestinian patriotism. They also promoted autonomous cultural-linguistic nationalism which embraced the Arab religious and cultural heritage of Islam. As for the political geography of Palestine, al-ʿIssa wrote in January 1912 that the boundaries of his ‘homeland’ (watan) extends ‘from the borders of Egypt to the Balqa21 and from the mountains of Moab [on the eastern shores of the Dead Sea] to the Mediterranean’.22 Contrast this late Ottoman Palestinian nationalist perception of Palestine, which clearly draws inspiration from the memories of historic Palestine, including greater Palaestina under the Byzantines and the Arab province of Jund Filastin, with post-First World War Palestinian nationalist representations of the country which have since then stuck symbolically to the boundaries of British Mandatory Palestine (1917‒1948).

Tidak sepenuhnya jelas apakah representasi geo-politik Yousef al-ʿIssa atas Falastin bersejarah pada tahun 1912 didasarkan pada memori sosial dan budaya umat Kristen Ortodoks Arab Palestina, yang terkait dengan Gereja Ortodoks Seluruh Palestina Jerusalem yang mandiri. Yurisdiksi gerejawi gereja ini telah diakui dan dijalankan secara luas di seluruh Palestina Raya (‘Tiga Palestina’, abad ke-4 hingga ke-7 M) sejak pertengahan abad ke-5 M. Yurisdiksi gerejawi ini, yang tentunya dikenal oleh semua kaum Kristen Ortodoks Palestina yang terpelajar pada awal abad ke-20, terus berlanjut hingga kini dan mencakup seluruh wilayah Palestina/Israel dan Yordania masa kini. Dalam konteks gerejawi ini, penemuan luar biasa Peta Mosaik Lantai Bizantium Madaba pada tahun 1884 (dibahas dalam bab empat), yang mencakup wilayah antara Mesir hingga Lebanon dan antara Laut Mediterania hingga gurun Arabia Timur, dengan nama Palaestina dalam prasasti berbahasa Yunaninya, serta keterlibatan Patriarkat Ortodoks Yunani di Jerusalem yang semakin besar dalam kajian, serta publikasi lokal dan internasional seputar penemuan peta tersebut pada periode antara awal 1890-an dan 1906, mungkin relevan dengan cara Yousef al-ʿIssa menggambarkan batas-batas Palestina pada tahun 1912. Adapun Peta Madaba sendiri, representasi pertama yang diketahui dibuat di Percetakan Fransiskan di Jerusalem pada tahun 1897, dengan bantuan dari Patriarkat Ortodoks Yunani di Jerusalem. Selain itu, sejak akhir abad ke-19 komunitas Ortodoks Arab Palestina telah terlibat dalam perjuangan untuk arabisasi Gereja Ortodoks Palestina dan untuk memajukan uskup dan pejabat hierarki senior Arab di Patriarkat Ortodoks Jerusalem yang didominasi Yunani. Sebenarnya selama beberapa dekade di bawah redaksi sepupu al-ʿIssa, Falastin tetap berdedikasi tidak hanya pada nasionalisme teritorial Palestina dalam solidaritas pan-Arab, tetapi juga pada komunitas Ortodoks Arab Palestina dalam perjuangannya melawan Patriarkat Ortodoks Yerusalem yang didominasi Yunani. Oleh karena itu, kenangan gerejawi Ortodoks tentang Palestina Raya di bawah Bizantium tidak dapat dikesampingkan, karena kenangan itu masih bertahan dalam retorika Patriarkat Ortodoks Yerusalem hingga saat ini. Bagaimanapun, satu hal jelas: secara historis, dan menurut para geografer dan penulis Muslim Palestina, wilayah 'Balqa' yang disebut oleh al-ʿIssa, yang terletak di barat laut ʿAmman, ibu kota Yordania masa kini, bukanlah bagian dari provinsi Jund Filastin pada Abad Pertengahan; sebaliknya, al-Balqa semula dan secara historis merupakan bagian dari provinsi Islam Jund Dimashq (Provinsi Damaskus), sebuah provinsi besar yang mencakup wilayah-wilayah lain di sebelah timur Sungai Yordan, dan sebagian besar masa Umayyah berada di bawahnya (Le Strange 2010: 43‒48; Blankinship 1994: 47‒48, 292, catatan 7).

It is not entirely clear whether Orthodox Yousef al-ʿIssa’s geo-political representations of historic Falastin in 1912 was based on Palestinian Arab Orthodox Christian social and cultural memories which were linked to the independent All Palestine Orthodox Church of Jerusalem whose ecclesiastical jurisdiction had been widely recognised and exercised over greater Palestine (the ‘Three Palestines’, 4th‒7th centuries AD) since the mid-5th century AD. This ecclesiastical jurisdiction, which would have been known to all educated Orthodox Palestine Christians in the early 20th century, has continued until today and it includes the whole of present-day Palestine/ Israel and Jordan. In this ecclesiastical context, the remarkable discovery of the Byzantine Madaba Floor Mosaic Map in 1884 (discussed in chapter four), covering the area between Egypt to Lebanon and between the Mediterranean Sea and Eastern Arabia desert, and with the name Palaestina in its Greek inscriptions, and the growing involvement of the Greek Orthodox Patriarchate in Jerusalem in the study of, and local and international publicity surrounding the discovery of, the map in the period between the early 1890s and 1906,23 may be of some relevance to the way Yousef al-ʿIssa described the boundaries of Palestine in 1912. As for the Madaba Map itself, the first known representation of the map was, in fact, created at the Franciscan Printing Press in Jerusalem in 1897, with assistance from the Greek Orthodox Patriarchate in Jerusalem. Moreover, since the late 19th century the Palestine Arab Orthodox community had been involved in a struggle over the Arabisation of the Palestine Orthodox Church and the promotion of Arab bishops and senior hierarchs in the Greek-dominated Orthodox Patriarchate of Jerusalem. In fact for decades under the editorship of the al-ʿIssa cousins, Falastin would remain dedicated not only to Palestinian territorial nationalism within pan-Arab solidarity, but also to the Palestine Arab Orthodox community in its struggle with the Greek-dominated Orthodox Patriarchate of Jerusalem. Therefore, the ecclesiastical Orthodox memories of greater Palestine under the Byzantines cannot be ruled out since it has survived in the rhetoric of the Orthodox Patriarchate of Jerusalem until today. In any event, one thing is clear: historically, and according to Palestine Muslim geographers and writers, the ‘Balqa region’ – mentioned by al-ʿIssa – which is located north-west of ‘Amman, present-day Jordan’s capital, was not part of the province of Jund Filastin of the Middle Ages; in fact, al-Balqa was originally and historically part of, and throughout most of the Umayyad period subordinated to, the Islamic province Jund Dimashq (the Damascus province), a massive province which incorporated other territories east of the River Jordan (Le Strange 2010: 43‒48; Blankinship 1994: 47‒48, 292, note 7).

Bagaimanapun juga, surat kabar Falastin menjadi harian berbahasa Arab yang paling luas beredar dan, akibatnya, paling berpengaruh di Palestina selama Mandat Inggris, dengan kuat membentuk wacana gerakan politik nasionalis Palestina ketika gerakan itu berjuang melawan dua kekuatan asing: imperialisme Inggris dan kolonisasi pemukim Zionis (Khalaf 2011; Jeferey 2015:

In any case, the newspaper Falastin became the most widely circulated and, consequently, most influential Arabic daily in Palestine during the British Mandate, powerfully shaping the discourse of the Palestine nationalist political movement as it struggled to resist two foreign forces: British imperialism and Zionist settler-colonisation (Khalaf 2011; Jeferey 2015:

173), sementara wacananya setelah 1918 berpusat pada geografi Palestina Mandat. Sejak awal berdirinya di Palestina akhir masa Utsmani, Falastin juga menjadi pengkritik paling keras dan konsisten terhadap proyek-proyek pemukiman Zionis Eropa di negeri Arab tersebut.

173), while its discourse after 1918 focused on the geography of Mandatory Palestine. From its beginnings in late Ottoman Palestine Falastin also was the Arab country’s fiercest and most consistent critic of European Zionist settler projects.