Dalam menuliskan sejarah Palestina ke dalam abad ke-18, gagasan tentang otonomi sosial dan ekonomi Palestina di bawah Ottoman telah dikaji secara cermat oleh Beshara Doumani (1995), dengan rujukan khusus pada sejarah sosial Jabal Nablus pada abad ke-18. Kajian ini dilakukan dalam kerangka paradigma 'urban notables' (a'ayan) yang dikemukakan Albert Hourani, yaitu para elit politik dan ekonomi di kota-kota dan kota kecil provinsi Arab yang berperan sebagai perantara 'patrisian' antara ibu kota kekaisaran di Istanbul dan masyarakat provinsi, serta memerintah wilayah-wilayah Kekaisaran Ottoman yang luas. Elit sosial perkotaan di Palestina, sebagaimana di seluruh kawasan Arab Timur lainnya, berupaya mengendalikan perdagangan regional dan jarak jauh serta mendominasi kepemilikan tanah di pedesaan.

Writing Palestine into the history of the 18th century, the idea of Palestinian social and economic autonomy under the Ottomans was masterfully explored by Beshara Doumani (1995) with special reference to the social history of 18th century Jabal Nablus. This was done within the framework of Albert Hourani’s paradigm of the ‘urban notables’ (a’ayan): the political and economic elites in provincial Arab cities and towns that served as ‘patrician’ intermediaries between the imperial capital in Istanbul and provincial society and governed the provinces of the vast Ottoman Empire. The urban social elites of Palestine, as in the rest of the Arab East, sought to control regional and distant trade and dominate landownership in the countryside.

Namun, di Palestina akhir masa Utsmani, kota-kota relatif kecil, dan elite sosial perkotaan bergantung pada patronase Utsmani serta saling bergantung dengan desa-desa di sekitarnya dan massa petani di pedesaan.

However, in late Ottoman Palestine cities were relatively small and urban social elites were dependent on Ottoman patronage and interdependent with their surrounding villages and the mass peasantry of the countryside.

Namun sejarah Palestina pada masa Utsmani tidak dapat dibatasi pada politik para pembesar kota ala Hourani maupun bentuk-bentuk politik elite lainnya, baik yang berpusat pada tuan tanah feodal yang serakah, yang mengeksploitasi kaum tani Palestina melalui sistem penggarapan tanah iltizam Utsmani, maupun pada para bangsawan dermawan yang mendirikan yayasan waqf amal yang luar biasa di negeri itu. Meskipun para elite perkotaan ini menentang pemerintahan langsung Utsmani di Palestina, mereka sebagian besar berasal dari kelas sosial yang sama, dan politik mereka tetap berpusat pada keluarga, sangat kompetitif, dan penuh perpecahan (Mao'z 1968: 113) serta, pada akhirnya, tidak efektif. Selain itu, seluruh sejarah Palestina tidak dapat direduksi menjadi satu paradigma: kerangka patron‒klien kekaisaran dan politik elite. Yang terpenting, otonomi sosial para 'ayan' perkotaan di Palestina ini tidak dapat menjelaskan munculnya secara dramatis otonomi politik 'dari bawah' dan 'dari dalam' sebuah entitas Palestina yang hampir merdeka pada abad ke-18, yaitu negara al-'Dhaher al-'Umar di Palestina, yang merupakan hal paling mendekati negara merdeka modern yang pernah dimiliki Palestina. Namun, paradigma elite tentang 'pembesar kota' lokal ini telah memengaruhi satu generasi penuh sejarawan Timur Tengah modern. Para sejarawan sering kali enggan menantang paradigma yang sudah mapan, dan karena begitu banyak karier akademik bergantung padanya, hal ini sebagian menjelaskan mengapa negara al-'Umar yang kuat di Palestina, yang bertahan hampir setengah abad, hanya dikaji secara terbatas.

But the history of Ottoman Palestine cannot be confined to the politics of Hourani’s urban notables or other forms of elite politics, whether this is centred on greedy feudal landlords who exploited the Palestine peasantry through the Ottoman iltizan land-cultivation system or on benevolent aristocratic patricians who set up remarkable charitable waqf foundations in the country. Although these urban elites resisted direct Ottoman rule in Palestine, they were drawn for the most part from the same social classes and their politics remained family-centred, fiercely competitive and deeply fractious (Mao’z 1968: 113) and, ultimately, ineffective. Also, the entire history of Palestine cannot be reduced to one paradigm: the imperial patron‒client framework and elite politics. Crucially, this social autonomy of the urban ‘ayans’ in Palestine cannot account for the dramatic emergence political autonomy ‘from below’ and ‘from within’ of an almost independent Palestinian entity in the 18th century, the al-ʿDhaher al-ʿUmar state of Palestine, which was the closest Palestine got to a modern independent state. However, this elite paradigm of local ‘urban notables’ has influenced an entire generation of historians of the modern Middle East. Historians are often wary of challenging established paradigms and, with so many academic careers depending on them, this partly explains why al-ʿUmar’s powerful state in Palestine, which lasted for nearly half a century, has been studied only marginally.