‘Abdul-Karim Rafeq, sejarawan Suriah yang terkemuka dan perintis pemanfaatan catatan pengadilan syariah Islam (sijillat) sebagai sumber sejarah sosial dan terutama sejarah perkotaan, serta penulis banyak karya tentang Suriah dan Palestina masa Utsmani, beberapa kali menjumpai istilah Arab Filastin (Rafeq 1990; Gerber 2008: 51). Di antara sumber-sumber Arab Rafeq untuk Palestina akhir abad ke-19 terdapat sebuah naskah berbahasa Arab tahun 1879 karya penulis Damaskus Nu’man al-Qasatli, berjudul: ‘al-Rawda al-Numaniyya in the Travelogue to Palestine and some Syrian Towns’ (Rafeq 1990; Gerber 2008: 51), yang memuat tinjauan Palestina pada tahun 1870-an. Meningkatnya penggunaan istilah Arab Falastin dan Filastin pada paruh kedua abad ke-19, serta makin kuatnya persepsi (lokal, regional, dan internasional) bahwa Palestina modern/Tanah Suci berbeda, jika bukan terpisah, dari Suriah modern, termasuk di antara berbagai indikator pergeseran paradigma dalam persepsi terhadap Palestina akhir masa Utsmani. Namun, dalam kaitannya dengan ‘penggunaan’ tekstual istilah Filastin, Filistin, dan Falastin dalam sumber-sumber ‘sastra-keilmuan’ pribumi berbahasa Arab, konteks budaya Palestina yang sebagian besar pramodern dan bersifat lisan/aural selalu perlu diingat. Selain itu, dan ini krusial, berbeda dengan pengenalan mesin cetak di Eropa pada abad ke-15 yang secara bertahap melahirkan melek huruf massal dan penerbitan massal, Palestina baru memiliki mesin cetak pertamanya lima abad kemudian, yakni pada akhir abad ke-19. Setelah itu, sebuah percetakan terkenal di Jaffa dinamai ‘Palestine Press’, مطبعة فلسطين – sehingga, tak terhindarkan, volume keluaran ‘sastra-keilmuan’ tentang Palestina berbahasa Arab sebelum akhir abad ke-19 (dibandingkan dengan gunung sumber berbahasa Eropa) terbatas.

‘Abdul-Karim Rafeq, a distinguished Syrian historian who pioneered the use of sharia (Islamic law) court records (sijillat) as sources for social and especially urban history and wrote extensively on Ottoman Syria and Palestine, came across the Arabic term Filastin on a number of occasions (Rafeq 1990; Gerber 2008: 51). Among Rafeq’s Arabic sources for late 19th century Palestine was an 1879 Arabic manuscript by Damascene author Nu’man al-Qasatli, entitled: ‘al-Rawda al-Numaniyya in the Travelogue to Palestine and some Syrian Towns’ (Rafeq 1990; Gerber 2008: 51), which provides an 1870s survey of Palestine. This increase in the use of the Arabic terminology of Falastin and Filastin in the second half of the 19th century and the growing perception (local, regional and international) that modern Palestine/Holy Land was distinct, if not separate, from modern Syria, were among the multiple indicators of the paradigm shift in the perception of late Ottoman Palestine. However, with reference to the textual ‘usage’ of the terms Filastin, Filistin and Falastin in indigenous ‘literary-scholarly’ sources in Arabic, the context of the predominantly pre-modern oral/aural culture of Palestine should always be kept in mind. Also, crucially, unlike the introduction of printing presses in Europe in the 15th century – which gradually led to mass literacy and mass publications – Palestine had its first printing presses five centuries later, in the late 19th century – and subsequently one famous printing press in Jaffa was called ‘Palestine Press’, مطبعة فلسطين‘ ’– therefore, inevitably the volume of ‘literary-scholarly’ output on Palestine in Arabic prior to the late 19th century (in comparison with the mountains of sources in European languages) was limited.

Bagi berbagai alasan (yang paling utama adalah perebutan dan penetrasi aktual Palestina/Tanah Suci oleh kekuatan-kekuatan Eropa), persepsi para penguasa Kesultanan Utsmaniyah yang semakin menyusut terhadap pentingnya Palestina mulai berubah secara radikal pada paruh kedua abad ke-19. Proses ini berlangsung secara bertahap dan juga tercermin dalam kamus Turki Utsmani‒Inggris pada awal dan pertengahan abad ke-19: istilah ‘Holy Land’ sering diterjemahkan menjadi ‘Filastin’. Salah satu kamus asli tersebut dibuat pada tahun 1856 oleh Sir James Redhouse, An English and Turkish Dictionary, yang kemudian dijadikan dasar bagi banyak kamus Turki‒Inggris, menerjemahkan istilah Inggris ‘Holy Land’ ke dalam aksara Arab sebagai ‘Dar Filastin’ (دار فلسطين), atau ‘land of Palestine’; Redhouse 1856.)8 Dalam terminologi Islam, yang dikenal baik oleh Redhouse maupun para pejabat Utsmani, bentuk tunggal bahasa Arab dar dapat bermakna ‘rumah’, ‘tempat’, ‘tanah’, ‘negeri’, ‘wilayah’ atau ‘teritorial’. Kamus ini dipesan oleh American Board of Commissioners for Foreign Missions, organisasi misionaris Amerika terbesar dan terpenting pada abad ke-19. Board tersebut memulai misi baru ke Palestina pada tahun 1819. Namun Redhouse sendiri telah bekerja untuk pemerintah Utsmani selama bertahun-tahun, mula-mula sebagai juru gambar pada akhir 1820-an sebelum kembali ke Inggris pada tahun 1834 untuk menerbitkan kamus Utsmani‒Inggris pertamanya. Pada tahun 1838 Redhouse kembali ke Istanbul untuk bekerja bagi pemerintah Utsmani sebagai juru bahasa bagi Vezir-i Azam (pada dasarnya Perdana Menteri) dan Menteri Luar Negeri. Pada tahun 1840 Redhouse dipindahkan ke Admiralti Utsmani dan menjadi anggota Dewan Angkatan Laut Utsmani. Dalam kapasitas ini, ia pergi ke Suriah-Palestina untuk membantu komunikasi antara armada Inggris dan Utsmani, yang pada saat itu sedang memblokade pasukan Mesir di Levant di bawah komando Ibrahim Pasha. Setelah berakhirnya kekuasaan Mesir atas Palestina dan Suriah pada tahun 1841, Redhouse menerima Perintah Kekaisaran Sultan Iftar Nisani pada tahun 1941, salah satu tarekat kehormatan Kesultanan Utsmani. Ia tetap tinggal di Istanbul hingga tahun 1853 sebelum kembali ke London untuk bekerja di Kantor Luar Negeri Inggris.

For a host of reasons (top of which was the European powers’ scramble for, and actual penetration of, Palestine/Holy Land), the perception of the importance of Palestine by the rulers of the shrinking Ottoman Empire began to change radically in the second half of the 19th century. This was a gradual process and was also reflected in Ottoman Turkish‒English dictionaries of the early and mid-19th century: the term ‘Holy Land’ was often rendered into ‘Filastin’. One such original dictionary was produced in 1856 by Sir James Redhouse, An English and Turkish Dictionary, which was later used as the basis for many Turkish‒English dictionaries, translated the English term ‘Holy Land’ into the Arabic script as ‘Dar Filastin’ دار فلسطين) ), or or ‘land of Palestine’; Redhouse 1856.).8 In Islamic terminology, with which both Redhouse and Ottoman officials were familiar, the Arabic singular form dar may mean ‘house’, ‘place’, ‘land’, ‘country’, ‘region’ or ‘territory’. This dictionary was commissioned by the American Board of Commissioners for Foreign Missions, the largest and most important American missionary organisation in the 19th century. The Board started a new mission to Palestine in 1819. But Redhouse himself had worked for the Ottoman government for many years, first as a draftsman in the late 1820s before he returned to England in 1834 to publish his first Ottoman‒ English dictionary. In 1838 Redhouse returned to Istanbul to work for the Ottoman government as an interpreter to the Vezir-i Azam (effectively Prime Minister) and the Minister for Foreign Affairs. In 1840 Redhouse was transferred to the Ottoman Admiralty and became a member of the Ottoman Naval Council. In this capacity, he went to Syria-Palestine to help with communications between the British and Ottoman fleets which at the time were blockading the Egyptian forces in the Levant under the command of Ibrahim Pasha. After the end of Egyptian rule in Palestine and Syria in 1841 Redhouse received the Sultan’s Imperial Order Iftar Nisani in 1941, one of the chivalric orders of the Ottoman Empire. He remained in Istanbul until 1853 before returning to London to work for the British Foreign Office.

Indikator penting lain atas pergeseran persepsi terhadap negeri Palestina/Tanah Suci adalah reorganisasi administratif Utsmaniyah di Palestina. Reformasi tersebut sebagian diberlakukan di bawah tekanan yang semakin besar dari sekutu-sekutu Eropa yang telah mendukung Kekaisaran Utsmaniyah dalam perjuangannya melawan pendudukan Mesir atas Levant pada tahun 1831‒1840, dan selama Perang Utsmaniyah‒Rusia (Krimea) pada tahun 1853‒1858. "Orang sakit dari Eropa" itu juga semakin jatuh di bawah kendali keuangan kekuatan-kekuatan Eropa, yang penetrasinya ke Tanah Suci/Palestina tidak dapat dibendung.

Another key indicator of the shift in the perception of the country of Palestine/Holy Land was the Ottoman administrative reorganisation in Palestine – reforms which were partly instituted under growing pressure from the European allies who had backed the Ottoman Empire in its struggle against the Egyptian occupation of the Levant in 1831‒1840 and during the Ottoman‒Russian (Crimean) War of 1853‒1858. The ‘sick man of Europe’ was also increasingly falling under the financial control of the European powers, whose penetration of Holy Land/Palestine was unstoppable.

Eyalet (provinsi atau pashalik) merupakan salah satu pembagian administratif utama Kekaisaran Utsmani, pembagian yang berlangsung dari pertengahan abad ke-15 hingga tahun 1860-an, dan dipimpin oleh para pejabat senior yang dikenal sebagai wali, atau gubernur jenderal. Pada tahun 1859, dalam A Gazetter of the World. Or Dictionary of Geographical Knowledge (Vol. 1), seorang anggota Royal Geographic Society Inggris menggambarkan Acre sebagai pashalik Kekaisaran Utsmani dan bagian dari Palestina.

Eyalets (provinces or pashaliks) were a primary administrative divisions of the Ottoman Empire, a division which lasted from the mid-15th century until the 1860s, and were headed by senior officials known as valis, or general governor. In 1859, in A Gazetter of the World. Or Dictionary of Geographical Knowledge (Vol. 1), a member of the British Royal Geographic Society, described Acre as a pashalik of the Ottoman Empire and a part of Palestine.

Pada tahun 1860-an, Kekaisaran Ottoman yang sangat melemah mengganti eyalet-eyalet ini dengan vilayet (Arab: wilayah). Baik eyalet maupun vilayet dibagi lagi menjadi sanjak atau liwa. Sanjak dibagi menjadi qada, yang selanjutnya dibagi menjadi nahiyah. Pada awal tahun 1870-an, Ottoman juga menetapkan status administratif khusus untuk Yerusalem, bersama empat sub-distrik lainnya, yang disebut mutasarrifiyyah (Arab) atau mutasarriflik (Turki Ottoman).

In the 1860s the greatly weakened Ottoman Empire replaced these eyalets with vilayets (Arabic: wilayah). Both the eyalets and vilayets were subdivided into sanjaks or liwas. The sanjaks were divided into qadas, which in turn were divided into nahiyahs. In the early 1870s the Ottomans also created a special administrative status for Jerusalem, together with four other sub-districts, called mutasarrifiyyah (Arabic) or mutasarriflik (Ottoman Turkish)

(Büssow 2011: 5; Abu-Manneh 1999: 36). Reformasi administratif pada tahun 1860-an dan 1870-an diperkenalkan di bawah pengaruh Eropa yang semakin besar, dan reformasi tersebut menyusul Perang Krimea (1853‒1856) yang menghancurkan, yang melibatkan Rusia, Inggris, Prancis, serta Kekaisaran Utsmani yang sedang melemah.

(Büssow 2011: 5; Abu-Manneh 1999: 36). The administrative ‘reforms’ of the 1860s and 1870s were introduced under the impact of growing European influence and they followed the devastating Crimean War (1853‒1856), which involved Russia, Britain, France and the weakened Ottoman Empire.

Penyebab langsung perang ini berpusat pada perebutan sengit antara kekuatan-kekuatan Eropa atas Palestina dan atas "hak-hak" kaum minoritas Kristen di Tanah Suci. Dipadukan dengan perebutan kekuasaan atas Tanah Suci dan Yerusalem, peristiwa-peristiwa dahsyat ini menempatkan Palestina di pusat perhatian, baik dalam pemikiran Eropa maupun Utsmani. Perubahan administratif Utsmani yang luas pada tahun 1860-an dan 1870-an, dipadukan dengan persaingan Eropa yang intens atas Tanah Suci, tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif bagi Palestina, tetapi juga turut membentuk pergeseran mendalam dalam cara Palestina dipersepsikan, ditata ulang, dan dialami pada masa akhir Utsmani.

The immediate cause of the war centred on the fierce struggle of European powers for Palestine and over the ‘rights’ of Christian minorities in the Holy Land. Combined with a power struggle for the Holy Land and Jerusalem, these cataclysmic events propelled Palestine to centre stage in both European and Ottoman thinking. The far-reaching Ottoman administrative changes of the 1860s and 1870s, combined with intense European rivalry over the Holy Land, not only produced administrative consequences for Palestine but also contributed to a profound shift in the way Palestine was perceived, reconfigured and experienced in the late Ottoman period.

Pergeseran ini diawali dengan perubahan persepsi dan rekonseptualisasi Palestina pada masa akhir Kekhalifahan Utsmaniyah (Tamari 2011), dan terwujud dalam reorganisasi administratif serta teritorial negeri tersebut.

The shift began with a change in the perception and reconceptualisation of Palestine in the course the late Ottoman period (Tamari 2011) and was embodied in the administrative and territorial reorganisation of the country.

Terinspirasi oleh pembentukan Mutasarrifiyah Gunung Lebanon yang independen secara administratif pada tahun 1861, Mutasarrifiyah Yerusalem yang Mulia (Arab: متصرفية القدس الشريف ; Turki Utsmani: Kudüs-i Şerif Mutasarrıflığı) yang berotonomi

Inspired by the creation of the independent administrative Mutasarrifate of Mount Lebanon in 1861, the autonomous Mutasarrifate of Noble Jerusalem (Arabic: متصرفية القدس الشريف ; Ottoman Turkish: Kudüs-i Şerif Mutasarrıflığı)

didirikan pada tahun 1872 dan diberi status administratif khusus sebagai mutasarrıflığı atau mutasarriflik. Pergeseran persepsi terhadap Palestina sebagian tercermin dalam luas wilayah Mutasarrifat Yerusalem yang Mulia yang baru ini. Pada awalnya, luasnya setidaknya lima kali lebih besar daripada sanjak Nablus dan Akka digabungkan. Mutasarrifat yang sangat luas ini tidak pernah dimaksudkan sebagai sanjak, melainkan semacam super-sanjak, pada dasarnya sebuah wilayah (wilayah), provinsi yang berdiri sendiri, sepenuhnya terpisah dan sangat berbeda dari pembagian administratif Utsmani yang bersejarah di al-Sham. Selain itu, status politik Mutasarrifat Yerusalem yang Mulia unik dalam aspek lain: ia berada di bawah otoritas langsung Istanbul (Büsso 2011; Khalidi, R. 1997: 174).

was established in 1872 and given the special administrative status of mutasarrıflığı or mutasarriflik. The shift in the perception of Palestine was partly reflected in the scale of the new Mutasarrifate of Noble Jerusalem. To begin with it was at least five times bigger than the sanjaks of Nablus and Acre put together. This very large Mutasarrifate was never intended to be a sanjak but rather a kind of super sanjak, practically a wilayah, an independent province completely separate and remarkably distinct from the historic Ottoman administrative divisions of al-Sham. Also, the political status of the Mutasarrifate of Noble Jerusalem was unique in another respect: it came under the direct authority of Istanbul (Büsso 2011; Khalidi, R. 1997: 174).

Secara krusial, reorganisasi administratif yang radikal dan berdampak luas di Palestina ini dilaksanakan dengan persetujuan atau dukungan aktif dari elite lokal Palestina yang berpengaruh (Foster 2016a). Tidak ada oposisi lokal Palestina terhadap pemisahan administratif Yerusalem dan sebagian besar Palestina dari wilayah al-Sham yang tercatat. Mutasarrifate Yerusalem Mulia terdiri dari, selain distrik Yerusalem, empat distrik besar (qada) lainnya: Jaffa, Gaza, al-Khalil (Hebron) dan Beersheba. Dengan luasnya yang besar, wilayah ini secara efektif menjadi provinsi baru, dengan kota suci Yerusalem sebagai pusatnya. Kota ini selama berabad-abad menjadi pusat Provincia Palaestina, Palaestina Prima pada masa Bizantium, dan provinsi Arab Jund Filastin; kota ini kemudian menjadi ibu kota Mutasarrifate Yerusalem Mulia, sebuah provinsi baru yang sering disamakan atau dikacaukan dengan ‘Palestina’.

Crucially these radical and far-reaching administrative reorganisations in Palestine were carried out with the consent or active support of the influential local Palestinian elites (Foster 2016a). No local Palestinian opposition to administratively separating Jerusalem and much of Palestine from the al-Sham region was recorded. The Mutasarrifate of Noble Jerusalem consisted of, in addition to the district of Jerusalem, four other large districts (qadas): Jaffa, Gaza, al-Khalil (Hebron) and Beersheba. With its huge size, this made it effectively a new province, at the centre of which was the holy city of Jerusalem. The latter for many centuries had been central to Provincia Palaestina, Byzantine Palaestina Prima and the Arab province of Jund Filastin; it became the provincial capital of the Mutasarrifate of Noble Jerusalem, a new province which was often conflated or equated with ‘Palestine’.

Pada tahun 1911‒1912, Gubernur Mutasarrifat Yerusalem, Cevdet Bey, menulis surat kepada surat kabar populer Falastin yang berbasis di Jaffa (فلسطين), dengan menyebut dirinya sebagai ‘Gubernur Palestina’ (Foster 2016b; juga Kushner 1987).

In 1911‒1912 the Governor of the Mutasarrifate of Jerusalem, Cevdet Bey, wrote a letter to the popular Jaffa-based newspaper Falastin ( (فلسطين calling himself the ‘Governor of Palestine’ (Foster 2016b; also Kushner 1987).

Pada tahun 1872 Kekaisaran Utsmani juga membentuk sanjak administratif Nablus dan Acre, yang keduanya, bersama Mutasarrifat Yerusalem, membentuk basis teritorial Palestina Mandat pada tahun 1917-18. Namun, para sejarawan gagal mengenali bahwa baik akar historis Palestina Mandat maupun basis teritorial sanjak Acre berakar pada abad ke-18, dan pada kenyataan bahwa provinsi (pashalik) Acre bukanlah provinsi tradisional yang diciptakan oleh otoritas Utsmani. Provinsi Acre merupakan ciptaan modern pertengahan abad ke-18. Provinsi ini pada dasarnya dipaksakan kepada Kekaisaran Utsmani oleh Dhahir al-ʿUmar, yang mengalahkan tentara Utsmani secara militer, menduduki Acre pada tahun 1749, dan menjadikannya ibu kota emirat yang berbasis di Galilea miliknya. Emirat ini, pada praktiknya, telah menggantikan provinsi administratif Utsmani lama, yaitu Sidon. Bahkan, otoritas Utsmani yang lemah kemudian terpaksa mengakui rezim al-ʿUmar di sebagian besar wilayah Palestina, dan ia secara resmi dianugerahi gelar oleh mereka sebagai ‘Syekh Acre, Emir Nazareth, Tiberias, Safed, dan Syekh seluruh Galilea’ (Philipp 2015).

In 1872 the Ottomans also created the administrative sanjaks of Nablus and Acre, both of which, together of the Mutasarrifate of Jerusalem, formed the territorial basis of Mandatory Palestine in 1917-18. However, historians failed to recognise that both the historical roots of Mandatory Palestine and the territorial basis of the sanjak of Acre go back to the 18th century and to the fact that the province (pashalik) of Acre was not a traditional province created by the Ottoman authorities. The province of Acre was a modern creation of the mid-18th century. It was effectively imposed on the Ottoman Empire by Dhahir al-ʿUmar, who militarily defeated the Ottoman army, occupied Acre in 1749 and made it the capital of his Galilee-based emirate. The latter, in effect, had replaced the old Ottoman administrative province of Sidon. In fact, the weak Ottoman authorities were subsequently forced to recognise al-ʿUmar’s regime in large parts of Palestine and he was officially granted by them the title of ‘Sheikh of Acre, Emir of Nazareth, Tiberias, Safed, and Sheikh of all Galilee’ (Philipp 2015).

Setelah wafatnya al-ʿUmar, Ahmad Pasha al-Jazzar, yang kini secara resmi diakui sebagai Gubernur pashalik Acre, terus memerintah seperti al-ʿUmar, dari ibu kota yang sama, Acre, sejak tahun 1776 hingga wafatnya pada tahun 1804. Warisan regional, administratif, dan kekuasaan dari abad ke-18 ini bertahan hingga jauh ke abad ke-19 dan menjadi dasar bagi sanjak Acre.

After al-ʿUmar’s death, Ahmad Pasha al-Jazzar, now officially recognised as the Governor of the pashalik of Acre, continued to rule, as al‑ʿUmar, from the same capital, Acre, from 1776 until his death in 1804. This modern regional, administrative and power legacy of the 18th century persisted well into the 19th century and formed the basis of the sanjak of Acre.

Sementara Kekaisaran Utsmani, dengan dukungan elit lokal Palestina, berupaya menyampaikan pesan yang jelas dengan menciptakan perbedaan administratif yang penting antara sanjak (Akka dan Nablus) dan mutasarrifiyah (Mutasarrifiyah Yerusalem), beberapa penulis yang sebetulnya cermat tetap menyebut Mutasarrifiyah Yerusalem secara kurang tepat sebagai 'Sanjak Yerusalem' (Abu-Manneh 1999). Jelas bahwa penamaan, luas wilayah, dan kedudukan Mutasarrifiyah Yerusalem menunjukkan bahwa ia memang dirancang secara sadar sebagai 'super sanjak' dengan status yang sangat terhormat.

While the Ottomans, with the support of local Palestinian elites, sought to send a clear message by creating an important administrative distinction between sanjak (Acre and Nablus) and mutasarriflik (Mutasarrifate of Jerusalem), some otherwise perceptive authors continued to refer, rather inaccurately, to the Mutasarrifate of Jerusalem as the ‘Sanjak of Jerusalem’ (Abu-Manneh 1999). Clearly the naming, size and status of the Mutasarrifate of Jerusalem meant that it was consciously conceived as a ‘super sanjak’ with a particularly eminent status.

Reorganisasi administratif Utsmaniyah atas Palestina pada tahun 1870-an juga memberi kita beberapa petunjuk tentang keterkaitan yang jelas antara politik dan ekonomi Palestina abad ke-18 dengan Palestina Utsmaniyah akhir yang sedang berkembang. Acre dan Nablus merupakan pusat perdagangan dan manufaktur paling berpengaruh di Palestina sepanjang sebagian besar abad ke-18 dan ke-19, dan keduanya menjadi pusat perdagangan global Palestina dan al-Sham dalam komoditas kapas dan tekstil. Yang juga sangat penting, Acre pernah menjadi ibu kota dua rezim yang hampir merdeka dan berbasis di Palestina, yaitu rezim Dhaher al-ʿUmar dan Ahmad Pasha al-Jazzar, selama hampir setengah abad, dari tahun 1746 hingga 1804. Selain itu, menarik untuk dicatat bahwa ketika dua sanjak Nablus dan Acre didirikan, keduanya pada mulanya ditempatkan di bawah otoritas politik Mutasarrifate Yerusalem, bukan Damaskus (al-Sham). Hal ini menunjukkan awal dari konseptualisasi baru tentang Palestina yang didasarkan pada gagasan Tanah Suci yang bersatu. Gagasan ini mulai membentuk pemikiran Eropa pada abad ke-19, dan merupakan wacana yang sangat disadari oleh para pejabat Utsmaniyah di Palestina maupun elite Palestina setempat, yaitu wilayah yang berada di bawah pemerintahan langsung seorang mutasarrif yang diangkat dari Istanbul.

Ottoman administrative reorganisation of Palestine in the 1870s also provides us with some clues as to the unmistakable links between the politics and economy of 18th century Palestine and that of evolving late Ottoman Palestine. Acre and Nablus were Palestine’s most powerful trade and manufacturing centres throughout most of the 18th and 19th centuries and both were central to Palestine’s and al-Sham’s global trade in cotton and textiles. Also, crucially, Acre had been the capital of two practically independent Palestinebased regimes, those of Dhaher al-ʿUmar and Ahmad Pasha al-Jazzar, for almost half a century from 1746 to 1804. Also, interestingly, when the two sanjaks of Nablus and Acre were established, they were initially placed under the political authority of the Mutasarrifate of Jerusalem, rather than that of Damascus (al-Sham). This suggests the beginning of a new conceptualisation of Palestine based on the idea of a unified Holy Land – an idea which began to shape European thinking in the 19th century and a discourse with which both Ottoman officials in Palestine and local Palestinian elites were acutely aware – subject to direct rule from an Istanbul-appointed mutasarrif.

Mutasarrifat dan dua sanjak, Akka dan Nablus, umumnya disebut secara lokal maupun internasional sebagai "Palestina".

The mutasarrifate and the two sanjaks of Acre and Nablus were commonly referred to locally and internationally as ‘Palestine’.

Gambar dan persepsi selalu sangat kuat, dan pembagian baru Palestina/Tanah Suci menjadi wilayah selatan dan utara secara tidak sengaja menggemakan pembagian historis wilayah selatan dan utara negeri itu, baik di bawah Bizantium (dengan Palaestina Prima dan Palaestina Secunda yang semula) maupun pada masa Islam awal (Jund Filastin dan Jund al-Urdun). Namun, secara paradoksal, meskipun sanjak Acre dan Nablus segera digabungkan ke dalam wilayah Beirut, terutama untuk menghadapi intervensi Barat yang terus-menerus di Tanah Suci/Palestina, pembentukan Mutasarrifate Yerusalem (begitu pula kedua sanjak Nablus dan Acre) dipandang dan benar-benar disebut oleh konsul Inggris di Yerusalem sebagai pembentukan ‘Palestina menjadi Eyalet tersendiri’9 (Abu-Manneh 1999: 39). Batas-batas eyalet Palestina yang terpisah ini, atau Tanah Suci yang bersatu, sebagian besar merupakan wilayah yang kemudian dikenal sebagai Palestina Mandat (Foster 2016b).

Images and perceptions are always very powerful and the new south‒ north division of Palestine/Holy Land inadvertently echoed historic south‒month divisions of the country under both the Byzantines (with originally Palaestina Prima and Palaestina Secunda) and early Islam (Jund Filastin and Jund al-Urdun). Paradoxically, however, although the sanjaks of Acre and Nablus were soon to be attached to the wilayah of Beirut, mainly in order to counter persistent Western intervention in the Holy Land/Palestine, the creation of the Mutasarrifate of Jerusalem (as well as the two sanjaks of Nablus and Acre) were perceived and actually referred to by the British consul in Jerusalem as the creation of ‘Palestine into a separate Eyalet’9 (Abu-Manneh 1999: 39). The boundaries of this distinct Palestine eyalet, or unified Holy Land, were (by and large) the territory which became known as Mandatory Palestine (Foster 2016b).

Secara resmi, otoritas Utsmani yang sangat prihatin terhadap campur tangan Eropa di 'Tanah Suci' berupaya membatasi istilah geografis Filastin hanya pada Mutasarrifat Yerusalem Mulia. Sebuah buku teks geografi Utsmani tahun 1913 (Mekatib-i Ibtida'iye, Juğrafiya-i Osmani, Matbaa-i 'Amire, 1332 [1913/1914], hlm. 193) memuat peta yang menyamakan Mutasarrifat Yerusalem dengan فلسطين ('Palestina').10 Namun, penggabungan sanjak Akka dan Nablus dengan provinsi atau Mutasarrifat Yerusalem Mulia menghasilkan persepsi yang sangat berbeda tentang Palestina/Tanah Suci. Kombinasi ketiga distrik administratif yang "Tiga dalam Satu" ini disebut dalam register Pengadilan Syariah Islam Yerusalem sebagai 'Eyalet al-Quds' ('Provinsi Yerusalem') (Abu-Manneh 1999: 43).

Officially the Ottoman authorities, deeply concerned about European interference in the ‘Holy Land’, sought to confine the geographic term Filastin to the Mutasarrifate of Noble Jerusalem and a 1913 Ottoman geography textbook (Mekatib-i Ibtida’iye, Juğrafiya-i Osmani, Matbaa-i ‘Amire, 1332 [1913/1914], p. 193) had a map showing the Mutasarrifate of Jerusalem equated with فلسطين (‘Palestine’).10 However, the combination of the sanjaks of Acre and Nablus with the province or Mutasarrifate of Noble Jerusalem produced a radically different perception of Palestine/Holy Land and the combination of the ‘Three in One’ administrative districts was referred to in the register of the Islamic Sharia Court of Jerusalem as ‘Eyalet al-Quds’ (the ‘Province of Jerusalem’) (Abu-Manneh 1999: 43).

Kesinambungan historis dalam pembagian geografis Palestina perlu diingat. Pembagian tiga bagian Palestina pada masa Utsmani, dari selatan (Mutasarrifiyah Yerusalem Mulia) ke utara (masing-masing sanjak Nablus dan Akka), menggemakan pembagian-pembagian negeri ini sebelumnya, baik di bawah awal periode Islam (Jund Filastin dan Jund al-Urdun) maupun di bawah Bizantium (Palaestina Prima, Palaestina Secunda, dan Palaestina Salutaris) (Rosen-Ayalon 2006: 15). Tentu saja, persepsi memiliki kekuatan yang besar, dan dengan kacamata sejarah, persepsi tentang Palestina/Tanah Suci pada akhir masa Utsmani sebagai "Tiga dalam Satu", yakni "satu mutasarriflik dan dua sanjak dalam satu eyalet" yang berpusat di Yerusalem dan dipimpin oleh Mutasarrifiyah Yerusalem, tidaklah sepenuhnya tanpa dasar atau tanpa preseden historis. Secara historis, representasi "Tiga dalam Satu" dari Provincia Palaestina ini telah kita lihat sebelumnya di bawah Bizantium pada Akhir Zaman Kuno, masa ketika gagasan tentang Tanah Suci juga muncul dan menguat. Tentu saja, "Tiga sanjak" setara dengan "Tiga Palestina" (Palaestina Prima, Palaestina Secunda, Palaestina Tertia); keduanya didasarkan pada analogi kreatif "Tiga dalam Satu".

Historical continuities in the geographic division of Palestine should be kept in mind. The three-way division of Ottoman Palestine from south (Mutasarrifate of Noble Jerusalem) to north (the sanjaks of Nablus and Acre respectively) echoes previous divisions of the country under both early Islam (Jund Filastin and Jund al-Urdun) and the Byzantines (Palaestina Prima, Palaestina Secunda and Palaestina Salutaris) (Rosen-Ayalon 2006: 15). Of course, perceptions are very powerful and with historical hindsight this perception of late Ottoman Palestine/Holy Land as ‘Three in One’ – ‘One mutasarriflik and two sanjaks in one eyalet’, centred on Jerusalem and led by the Mutasarrifate of Jerusalem – is not entirely unjustified or historically unprecedented. Historically, we have already seen this ‘Three in One’ representation of Provincia Palaestina under the Byzantines in Late Antiquity, during which period the notion of the Holy Land also emerged and was consolidated. Of course, the ‘Three sanjaks’ are equivalent to the ‘Three Palestines’ (Palaestina Prima, Palaestina Secunda, Palaestina Tertia); they are based on the creative analogy of ‘Three in One’.

Bangsa Utsmani sendiri adalah pewaris langsung Bizantium, dan mereka pasti mengetahui sejarah Bizantium serta sejarah Arab tentang Timur Dekat dan Palestina.

The Ottomans were themselves direct heirs to Byzantium and would have been aware of Byzantine and Arab histories of the Near East and Palestine.

Lagipula, Gereja Ortodoks "Seluruh Palestina" yang autosefalus dan independen, yang berpusat pada Gereja Yerusalem, telah beroperasi selama berabad-abad di bawah kekuasaan Utsmaniyah, dan Patriarkhnya secara resmi disetujui oleh pemerintah Utsmaniyah. Namun dari perspektif imperial atau kolonial Inggris, kita juga dapat melihat analogi "Tiga dalam Satu" dalam cara Irak modern dibentuk oleh Inggris setelah Perang Dunia I, dan disusun dari tiga provinsi Utsmaniyah, yaitu Baghdad, Basra dan Mosul, dengan ibu kota Baghdad sebagai pusat bagi Irak modern sekaligus rujukan sejarah bagi ibu kota besar Muslim di bawah Dinasti Abbasiyah. Dalam kasus Palestina, bagi Inggris (begitu pula bagi seluruh kekuatan Eropa pada abad ke-19), Yerusalem menyediakan rujukan sejarah dan titik pusat bagi konsepsi modern tentang Palestina.

After all, the autocephalous and independent ‘All Palestine’ Orthodox Church, based on the Church of Jerusalem, operated for centuries under the Ottomans and its Patriarchs were officially approved by the Ottoman government. But from British imperial or colonial perspectives, we can also see the ‘Three in One’ analogy in the way modern Iraq was constituted by the British after the First World War, and constructed from the three Ottoman provinces of Baghdad, Basra and Mosul, with the capital Baghdad providing the focal point for modern Iraq as well as the historical reference to the great Muslim capital under the Abbasids. In the case of Palestine, for the British (as well as for all European powers in the 19th century) Jerusalem provided the historical reference and focal point for the modern conception of Palestine.

Enam perkembangan penting yang saling berkaitan pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20 turut berkontribusi terhadap faktor-faktor 'penyatuan' bagi 'Eyalet Tiga dalam Satu (Palestina)'. Perkembangan-perkembangan Palestina/Tanah Suci ini sangat memengaruhi reorganisasi Utsmani dan pelaksanaan administrasi Palestina secara nyata. Perkembangan-perkembangan tersebut adalah:

Six important and closely related developments in the second half of the 19th and early 20th centuries contributed towards the ‘unifying’ factors of ‘Three in One (Palestine) Eyalet’. These Palestine/Holy Land developments deeply affected the Ottoman reorganisation and actual administration of Palestine. These developments were:

• Ziarah berskala besar dan pariwisata massal di Palestina.

• Large-scale pilgrimage and mass tourism in Palestine.

• Pembangunan sistem jalan baru untuk menampung arus masuk para peziarah Kristen.

• The construction of new road systems to accommodate the influx of Christian pilgrims.

• Pembentukan misi-misi Palestina/Tanah Suci, baik yang bersifat diplomatik maupun gerejawi.

• The establishment of Palestine/Holy Land missions, both diplomatic and ecclesiastical.

Fotografi baru tentang Palestina/Tanah Suci menghasilkan gunung-gunung gambar dan berperan sebagai faktor pemersatu.

• The new Palestine/Holy Land photography produced mountains of images and played a unifying factor.

• Produksi pengetahuan tentang Tanah Suci (pemetaan kitab suci, survei ordinansi, dan ekskavasi arkeologi).

• Holy Land knowledge production (scriptural mapping, ordinance surveys and archaeological excavations).

• Arkeologi Palestina dan penemuan arkeologi terkenal yang berkaitan dengan luas dan kemegahan Palaestina Bizantium, seperti Peta Lantai Mosaik Madaba, yang ditemukan pada tahun 1884.

• Palestine archaeology and famous archaeological discoveries related to the extent and splendour of Byzantine Palaestina, such as the Madaba Mosaic Floor Map, discovered in 1884.

Kota Nazareth menjadi sangat penting pada akhir abad ke-19 seiring dibangunnya jalan kereta modern yang pertama untuk melayani arus peziarah Kristen, dan jalan raya utama dibangun di Galilea bagian bawah untuk menghubungkan tempat-tempat suci Kristen di Nazareth, Kafr Kanna, dan Tiberias (Karmon 1960: 251). Arus peziarah Kristen dan turis Eropa ke Palestina menghubungkan Galilea dengan seluruh Palestina secara sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan tujuh menara jam bergaya Eropa di pusat ruang publik kota-kota utama Palestina pada akhir masa Utsmaniyah (Jaffa, Haifa, Akka, Nazareth, Safad, al-Quds, dan Nablus), yang dibangun antara tahun 1900 dan 1903 atas inisiatif lokal dan dari batu yang ditambang di Palestina.

The town of Nazareth became very important at the end of the 19th century as the first modern carriage roads were built to serve the influx of Christian pilgrims and the main road was constructed in lower Galilee to connect the Christian holy places of Nazareth, Kafr Kanna and Tiberias (Karmon 1960: 251). The influx of Christian pilgrims and European tourists to Palestine linked the Galilee very closely with the rest of Palestine. And this can be seen in the construction of seven European-style clock towers at the heart of the public spaces of key cities of late Ottoman Palestine (Jaffa, Haifa, Acre, Nazareth, Safad, al-Quds and Nablus), built between 1900 and 1903 at local initiatives and from stones quarried in Palestine.

Dirancang untuk memperingati Yubileum Perak masa pemerintahan Sultan Utsmani ‘Abd al-Hamid II, menara jam berfungsi sebagai simbol baru dari penghitungan waktu modern dan modernitas. Dengan pengecualian menara jam al-Quds, yang diledakkan oleh Inggris pada tahun 1922, menara-menara jam ini tetap menjadi penanda penting modernitas Palestina. Dampak ziarah berskala industri dan pariwisata massal modern terhadap administrasi Palestina akhir hampir tidak dapat dilebih-lebihkan. Akibatnya, dan mungkin tidak mengherankan, pada tahun 1906 kedua distrik Nazareth dan Tiberias di Galilea digabungkan ke Mutasarrifat Yerusalem yang Mulia, terutama untuk mengakomodasi gelombang baru peziarah dan wisatawan massal dari Rusia, Eropa, dan Amerika Serikat, serta untuk memudahkan penerbitan satu visa turis bagi peziarah dan pelancong Kristen di Palestina (Bussow 2011: 70; Kark 1994: 131).

Designed to commemorate the silver Jubilee of the reign of the Ottoman Sultan ‘Abd al-Hamid II, the clock towers served as new symbols of modern time-keeping and modernity. With the exception of the clock tower of al-Quds — which was blown up by the British in 1922 — these clock towers have remained key landmarks of Palestinian modernity. The impact of the industrial-scale pilgrimage and modern mass tourism on the administration of late Palestine can hardly be overstated. Consequently, and, perhaps not surprisingly, in 1906 the two districts of Nazareth and Tiberias in the Galilee were attached to the Mutasarrifate of Noble Jerusalem, mainly in order to accommodate the new mass pilgrimage and tourism from Russia, Europe and the US and facilitate the issuance of a single tourist visa to Christian pilgrims and travellers in Palestine (Bussow 2011: 70; Kark 1994: 131).

Bukan hanya memperkuat keterkaitan dan "kesatuan" antara situs-situs suci Kristen di Yerusalem dengan yang ada di Galilea (termasuk Nazaret dan Tiberias). Jalur-jalur itu juga mulai memberi dampak besar pada ekonomi politik dan persepsi geografis baru negeri tersebut—persepsi yang, sebagaimana akan kita lihat di bawah, dimiliki bersama oleh para pejabat Eropa dan Utsmani di Palestina maupun oleh warga Palestina setempat.

Not only had they reinforced the links between, and ‘unity’ of, the Christian holy sites of Jerusalem and those of the Galilee (Nazareth and Tiberias included). They also began to have a major impact on the political economy and the new geographical perceptions of the country – perceptions, as we shall see below, shared by European and Ottoman officials in Palestine as well as local Palestinians.

Tentu saja, sepanjang paruh kedua abad ke-19, para pejabat Utsmani di Palestina bertekad menolak campur tangan Eropa di Tanah Suci, sambil memberikan konsesi kepada kekuatan-kekuatan Eropa, baik di bawah tekanan yang berat maupun karena pergeseran aliansi Utsmani dengan negara-negara Eropa. Dari perspektif perubahan di Palestina akhir masa Utsmani, persepsi terhadap penataan ulang administratif Utsmani atas Palestina sebagai provinsi "Tiga dalam Satu", yang terdiri dari dua sanjak administratif dan mutasarriflik dan berpusat pada Mutasarrifat Yerusalem yang Mulia, jelas memberi dampak besar pada pemikiran kekaisaran Inggris selama Perang Dunia I, terutama setelah tahun 1918. Misalnya, pada tahun 1921 Komisaris Tinggi Inggris pertama untuk Palestina, Sir Herbert Samuel, mendirikan Dewan Muslim Tertinggi yang terdiri dari seorang presiden dan empat anggota, dua di antaranya mewakili bekas Mutasarrifat Yerusalem yang Mulia dan dua lainnya mewakili bekas sanjak Nablus dan Akka.

Of course, throughout the second half of the 19th century Ottoman officials in Palestine were determined to resist European intervention in the Holy Land, while making concessions to European powers either under intense pressures or due to shifting Ottoman alliances with European powers. From the perspective of the changes in late Ottoman Palestine, the perception of the Ottoman administrative rearrangement of Palestine as a ‘Three in One’ province, consisting of two administrative sanjaks and mutasarriflik and centred on the Mutasarrifate of Noble Jerusalem, evidently had a major impact on British imperial thinking during the First World War but especially after 1918. For instance, in 1921 the first British High Commissioner for Palestine, Sir Herbert Samuel, established the Supreme Muslim Council which consisted of a president and four members, two of whom were to represent the former Mutasarrifate of Noble Jerusalem and the remaining two to represent the former sanjaks of Nablus and Acre.

Dua sanjak dan satu mutasarriflik ini sesuai dengan tiga distrik administratif Palestina Utsmaniyah pada masa akhir (Dumper 1994).

These two sanjaks and one mutasarriflik corresponded to the three administrative districts of late Ottoman Palestine (Dumper 1994).

Pergeseran paradigma di Palestina akhir masa Utsmani berpusat pada anggapan yang berkembang sepanjang akhir abad ke-19 bahwa Mutasarrifiyah Yerusalem, bersama sanjak Nablus dan Akka, menyatukan 'Palestina' yang bersejarah, atau Tanah Suci, menjadi sebuah negeri tersendiri. Anggapan ini tidak terbatas pada penulis Eropa dan Palestina. Secara politik dan strategis, konsepsi ini juga tampak dalam sebuah dokumen Utsmani penting, Filastin Risalesi, sebuah buku panduan militer yang diterbitkan untuk peredaran terbatas bagi para perwira Korps Angkatan Darat Kedelapan di Palestina pada awal Perang Dunia Pertama. Berupa survei demografis dan geografis provinsi Palestina, manual ini memuat peta topografi, tabel statistik, dan geo-etnografi Palestina. Manual ini juga memuat peta umum negeri tersebut, yang di dalamnya batas-batas Palestina meluas jauh melampaui perbatasan Mutasarrifiyah Yerusalem. Pada tahun 1872, batas-batas mutasarriflik ini, dengan lima distriknya (qada) yaitu Yerusalem, Jaffa, Gaza, Beersheba, dan al-Khalil, memiliki kemiripan dengan pembagian Bizantium atas Palaestina Prima maupun pembagian Arab-Islam awal atas Jund Filastin. Perbatasan utara pada peta Filastin Risalesi mencakup Sungai Litani dan kota Tirus. Peta ini meliputi seluruh Galilea dan sebagian Lebanon selatan, serta sanjak Nablus dan Akka (Tamari 2011).

Central to the paradigm shift in late Ottoman Palestine was the perception throughout the late 19th century that the Mutasarrifate of Jerusalem, together with the sanjaks of Nablus and Acre, unified historic ‘Palestine’, or the Holy Land, into a distinct country. This was not confined to European and Palestinian authors. Politically and strategically this conception was also evident from an important Ottoman document, Filastin Risalesi, a military handbook issued for limited distribution to the officers of the Eighth Army Corps in Palestine at the beginning of the First World War. A demographic and geographic survey of the Palestine province, the manual included topographic maps, statistical tables and a geo-ethnography of Palestine. It also contained a general map of the country in which the boundaries of Palestine extended far beyond the frontiers of the Mutasarrifate of Jerusalem. In 1872 the boundaries of this mutasarriflik, with its five districts (qadas) of Jerusalem, Jafa, Gaza, Beersheba and al-Khalil, had analogies to both the Byzantine delineation of Palaestina Prima and the early Arab Islamic delineation of Jund Filastin. The northern borders of the Filastin Risalesi map included the Litani River and the city of Tyre. The map encompassed all of the Galilee and parts of southern Lebanon, as well as the sanjaks of Nablus and Acre (Tamari 2011).