Khalifah mengangkat satu orang atau lebih sebagai pembantu yang diberi wewenang (mufawwidh) untuk dirinya, yang memikul tanggung jawab pemerintahan. Maka ia mendelegasikan kepada mereka pengelolaan urusan-urusan, dan mereka menjalankannya menurut pendapat dan ijtihad mereka. Dengan wafatnya Khalifah, berakhir pula peran para pembantunya, dan mereka tidak melanjutkan tugas mereka kecuali selama masa pemimpin sementara.

The Khalifah appoints a delegated assistant or more for himself, who carry the responsibilities of ruling. So he delegates to them the management of affairs, where they conduct them according to their opinion and Ijtihad. On the death of the Khalifah, the role of his assistants ends, and they do not continue in their work except for the period of the temporary leader.

Dalil untuk artikel ini adalah apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi; Rasulullah ﷺ bersabda.

The proof for this article is what Al-Tirmidhi narrated; the Messenger (pbuh) said.

. » وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ «.

. » وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ «.

“Menteri-menteriku di dunia adalah Abu Bakar dan Umar” (diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Tirmidzi dari Abu Sa’id Al-Khudri). Riwayat ini telah dijadikan dalil oleh para Fuqaha’ dan diterima oleh mayoritas ulama, maka ia adalah riwayat Hasan dan dengan demikian menjadi dalil syar’i bahwa Khalifah boleh mengangkat pembantu. Riwayat tersebut menggunakan kata “menteri” dalam makna bahasa, yaitu pembantu, dan Al-Qur’an pun menggunakannya dengan makna tersebut; Allah (SWT) berfirman: “Dan jadikanlah untukku seorang menteri dari keluargaku” (QS. Thaha: 29), yakni seorang pembantu. Dan jabatan menteri sudah ada pada masa Rasulullah ﷺ, dan buktinya adalah teks riwayat dari Al-Tirmidzi. Namun, yang memerintah adalah Rasulullah ﷺ sendiri, dan tidak ada sesuatu pun yang menunjukkan bahwa beliau menjadikan Abu Bakar (ra) dan Umar (ra) melaksanakan apa yang beliau lakukan dalam pemerintahan; akan tetapi, menjadikan mereka sebagai menteri menunjukkan bahwa beliau menugaskan keduanya untuk membantu beliau, dengan kata lain, menugaskan keduanya untuk melaksanakan sebagian dari apa yang beliau lakukan dalam pemerintahan. Setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, Umar (ra) menjadi menteri Abu Bakar (ra), dan ia melaksanakan apa yang biasa dilaksanakan Khalifah dalam urusan pemerintahan, hal itu begitu nyata hingga sebagian orang berkata kepada Abu Bakar (ra), “Kami tidak tahu apakah Umar yang menjadi Khalifah ataukah engkau,” sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hanbal dalam Fada’il Al-Sahabah dari Nafi’. Setelah wafatnya Abu Bakar (ra), ‘Utsman (ra) dan ‘Ali (ra) menjadi menteri-menteri Umar (ra), dan masing-masing dari keduanya melaksanakan apa yang dilakukan Umar (ra) dalam pemerintahan, hanya saja kuatnya kepribadian Umar (ra) menyebabkan tindakan pembantuan kedua menteri tersebut tidak sejelas tindakan Umar (ra) bersama Abu Bakar (ra), meskipun karena kuatnya kepribadian ‘Ali (ra), jelas bahwa ia melaksanakan tindakan-tindakan tersebut pada masa Umar (ra). Setelah wafatnya Umar (ra), ‘Ali (ra) dan Marwan bin Al-Hakam (ra) menjadi dua menteri ‘Utsman (ra). Namun, ‘Ali (ra) tidak puas dengan sebagian tindakan, sehingga perannya bersama ‘Utsman (ra) tidak menonjol, karena keadaannya menyerupai orang yang menarik diri. Sebaliknya, Marwan (ra) tampak jelas dalam menjalankan tugas pemerintahan, dengan kata lain, dalam tindakan-tindakan memerintah.

“My two ministers in the World are Abu Bakr and Umar” (reported by Al-Hakim and Al-Tirmidhi from Abu Said Al-Khudri). This narration has been used by the Fuqaha’ and has been accepted by most of the scholars, so it is a Hasan narration and accordingly is a Shari’ah evidence that the Khalifah can appoint assistants. The narration used the word “minister” in the linguistic meaning, which is assistant, and the Quran uses it with this meaning; Allah (swt) said. “And appoint for me a minister from my family.” (TMQ 20:29), in other words, an assistant. And the ministry was present during the time of the Messenger (pbuh) , and its proof is the text of the narration from Al-Tirmidhi. However, it was the Messenger (pbuh) who was the one who ruled, and there is nothing which indicates that he made Abu Bakr (ra) and Umar (ra) carry out what he did from ruling, but making them into ministers indicates that he commissioned them to assist him; in other words, commission for both of them to carry out what he did from ruling. After the death of the Messenger (pbuh) , Umar (ra) was the minister of Abu Bakr (ra), and used to carry out what the Khalifah used to carry out in terms of ruling, and that was apparent to the point that some of them used to say to Abu Bakr (ra), “We don’t know whether Umar is the Khalifah or you” reported by Ibn Hanbal in Fada’il Al-Sahabah from Nafi’. After the death of Abu Bakr (ra), ’Uthman (ra) and ’Ali (ra) were the ministers of Umar (ra), and each of them carried out what Umar (ra) did in terms of ruling, except that the power of the personality of Umar (ra) meant that the actions of assistance of the two ministers were not so apparent as that of Umar (ra) with Abu Bakr (ra), although due to the power of the personality of ’Ali (ra), it was clear that he carried out these actions in the time of Umar (ra). After the death of Umar (ra), ’Ali (ra) and Marwan b. Al- Hakam (ra) were the two ministers of ’Uthman (ra). However, ’Ali (ra) was not content with some of the actions, and so his work with ’Uthman (ra) was not prominent since he was similar to someone withdrawn. On the other hand, Marwan (ra) was apparent in his undertaking of the ministry, in other words, the actions of ruling.

Khalifah akan mendelegasikan pengelolaan urusan kepada wazir-nya, dan hal ini terjadi pada setiap Khalifah dari kalangan Khulafaur Rasyidin, di mana asisten (wazir) mereka hadir, meskipun cara para asisten menjalankan pengelolaan urusan berbeda satu sama lain. Dari makna bahasa kata "wazir", yakni asisten Khalifah, dipahami bahwa maknanya adalah asisten bagi tindakan-tindakan Khalifah, dan karena kata tersebut bersifat umum tanpa batasan, maka artinya adalah asisten bagi Khalifah dalam seluruh tindakan Khilafah. Inilah yang dipahami dari riwayat, dan didukung oleh apa yang terjadi pada Umar (ra) dan Abu Bakar (ra). Maka makna syar'i dari kata tersebut adalah orang yang membantu Khalifah dalam seluruh tindakan Khilafah. Namun, ia tidak memiliki kewenangan wajib yang dimiliki Khalifah sendiri. Sebaliknya, jika Khalifah berkata "Aku telah mengangkat fulan sebagai wazir bagiku", atau "sebagai asisten bagiku", atau "bertindaklah atas namaku dalam urusan yang aku kelola", atau apa pun yang serupa, maka orang tersebut memiliki seluruh kewenangan wajib Khalifah sebagai wakilnya. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyyah menamakan mereka "wazir tafwidh" (wazir delegasi), dan mendefinisikannya dengan makna ini, dengan mengatakan: "Adapun wazir tafwidh, ia mengambil jabatan wazirnya dari Imam yang memberinya wewenang untuk mengelola urusan menurut pendapatnya, dan untuk berjalan sesuai ijtihadnya." Namun, perlu bagi Khalifah untuk mengetahui setiap tindakan yang dilakukan wazir tafwidh, karena ia adalah asisten dan bukan Khalifah, sehingga ia tidak mandiri; bahkan Khalifah memeriksa setiap tindakannya, baik yang kecil maupun yang besar.

The Khalifah would delegate the management of affairs to his minister, and this occurred with each Khalifah from the righteous Khulafaa’ in that their assistant (minister) was present, though how the assistants practised the management of affairs differed from one to the other. It is understood from the linguistic meaning of the word “minister”, or assistant to the Khalifah, that it means an assistant for the actions of the Khalifah, and since the word came general without any restrictions, then it means assistant for the Khalifah in all of the actions of the Khilafah. This is what is understood from the narration, and is supported by what occurred with Umar (ra) and Abu Bakr (ra), and so the Shari’ah meaning of the word is the one who assists the Khalifah in all the actions of the Khilafah. However, he does not possess the mandatory powers of the Khalifah himself. Rather, if the Khalifah said “I have appointed so and so as a minister for me”, or “as an assistant for me”, or “act on my behalf in what I govern”, or anything similar, then the person would have all the mandatory powers of the Khalifah as his representative. In Al-Ahkam As- Sultaniyyah, Al-Mawardi called them the “delegated minister” (Wazeer Tafweed), and defined it with this meaning, saying, “As for the delegated minister, he has taken his ministry from the Imam who authorised him to manage the affairs according to his opinion, and for them to proceed according to his Ijtihad”. It is however necessary that the Khalifah is aware of every action that the delegated minister undertakes, since he is an assistant and not a Khalifah, and so he is not independent; rather the Khalifah inspects every action of him, whether it was small or big.

Realitas syar'i seorang pembantu atau menteri ini sama sekali berbeda dengan realitas menteri dalam sistem demokrasi. Karena kabinet dalam sistem demokrasi adalah pemerintah, dan ia merupakan sekelompok orang yang dibentuk dengan karakteristiknya sebagai kelompok tertentu untuk memerintah, di mana hukum bagi mereka berlaku untuk kelompok dan bukan untuk individu; dengan kata lain, kepemimpinannya bersifat kolektif dan bukan individual. Maka penguasa yang memiliki seluruh kekuasaan pemerintahan adalah kabinet atau kelompok menteri secara kolektif, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki kekuasaan secara mutlak, melainkan kekuasaan pemerintahan berada pada kabinet secara kolektif. Adapun menteri secara individu, ia diangkat untuk mengkhususkan diri pada suatu bidang tertentu dari pemerintahan, di mana ia memiliki kewenangan-kewenangan yang wajib dijalankan sebagaimana yang ditetapkan oleh kabinet secara keseluruhan untuknya, dan kewenangan apa pun dalam bidang ini yang tidak diberikan kepadanya tetap berada pada kabinet dan bukan pada dirinya.

This Shari’ah reality of the assistant or minister differs completely with the reality of the minister in the democratic system. Since the cabinet in the democratic system is the government, and it is a group of people established with its characteristic as a specific group for ruling, as the ruling for them is for the group and not for the individual; in other words, the leadership is collective and not individual. So the ruler who possesses all power of ruling is the cabinet or the group of ministers collectively, and no single one of them possesses the power absolutely, but rather the power of ruling is in the cabinet collectively. As for the individual minister, he is appointed to specialise in a particular section of ruling, in which he possesses the mandatory powers that the cabinet as a whole determined for him, and whatever powers in this section were not given to him remain with the cabinet and not him.

Dalam Islam, tidak ada kabinet menteri yang memegang kekuasaan secara kolektif (sebagaimana model demokrasi); sebaliknya, kepemimpinan berada di tangan Khalifah yang diberi Bai'at oleh Ummat untuk memerintah mereka dengan Kitab Allah (swt) dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ. Khalifah mengangkat menteri-menteri bagi dirinya (menteri Tafwid) yang diberi kewenangan umum untuk bertindak atas namanya dan secara umum membantu Khalifah dalam memikul tanggung jawab Khilafah, sehingga mereka disebut menteri menurut makna bahasa, atau dengan kata lain, pembantu Khalifah dalam hal-hal yang dibebankan kepada mereka.

In Islam, there is no cabinet of ministers who hold the power collectively (on the democratic model); rather the leadership is for the Khalifah who is given Bay’a by the Ummah in order to rule them by the Book of Allah (swt) and the Sunnah of His Messenger . The Khalifah appoints ministers for himself (ministers of Tafwid) who are given general authorisation to act on his behalf and generally support the Khalifah in carrying the responsibilities of the Khilafah, and so they are ministers according to the linguistic meaning, or in other words, assistants of the Khalifah in what they are charged with.

Dengan demikian, perbedaan yang lebar antara kata "menteri" dan "kementerian" dalam sistem Islam, dan kata "menteri" serta "kementerian" dalam sistem demokrasi, menjadi jelas. Karena makna yang dipahami dari arti demokratis kata "menteri" mendominasi benak masyarakat, dan ketika kata itu digunakan, satu-satunya yang terlintas adalah makna demokratisnya, maka untuk menghindari kekeliruan dan untuk menegaskan makna syariah semata, tidak tepat menggunakan istilah "menteri" saja bagi pembantu Khalifah tanpa ada penjelasan. Sebaliknya, istilah "pembantu" harus digunakan dengan makna sebenarnya, atau istilah "menteri" dan "kementerian" harus diberi kekhususan sehingga terlepas dari pemahaman demokratis, dan hanya makna Islam yang dipahami, seperti menggunakan istilah "menteri delegasi" (Wazir Al-Tafwid).

Accordingly the wide difference between the word “minister” and “ministry” in the system of Islam, and the word “minister” and “ministry” in the system of democracy, has become clear. Since the meaning that is understood from the democratic meaning of the word “minister” is dominant in the minds of the people, and when it is used the only thing that comes to mind is the democratic meaning, in order to avoid confusion and to specify the Shari’ah meaning alone, it is not correct to use the term “minister” alone for the assistant of the Khalifah without specifying it. Rather, the term “assistant” should be used in its real meaning, or the term “minister” and “ministry” should be specified such that it is removed from the democratic understanding, and the Islamic meaning alone is understood, such as using the term “minister of authorisation” (Wazir Al-Tafwid).

Asisten diangkat dan diberhentikan atas perintah Khalifah. Dengan wafatnya Khalifah, peran para asisten berakhir, dan mereka hanya melanjutkan tugasnya hingga akhir masa pemimpin sementara. Setelah itu, mereka memerlukan otorisasi baru dari Khalifah yang baru untuk dapat melanjutkan perannya, dan mereka tidak perlu diberhentikan secara resmi karena peran mereka telah berakhir bersamaan dengan wafatnya Khalifah yang mengangkat mereka sebagai asisten.

The assistant is appointed and removed at the order of the Khalifah. At the death of the Khalifah, the assistants’ role comes to an end, and they only continue through to the end of the period of the temporary leader. They then require a new authorisation from the new Khalifah in order to continue in their role, and they do not require to be formally removed since their role ended with the death of the Khalifah who took them as assistants.