Wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Negara dibagi menjadi beberapa satuan, dan setiap satuan tersebut disebut Wilayah (provinsi). Setiap Wilayah dibagi lagi menjadi beberapa satuan, dan setiap satuan tersebut disebut ’Imalah (kabupaten). Orang yang memerintah sebuah Wilayah disebut Wali (gubernur) atau Amir, dan orang yang memerintah sebuah ’Imalah disebut ’Aamil (pekerja) atau Hakim (penguasa).

The lands which are ruled by the State are divided into units, where each unit is called a Wilayah (province). Each province is divided into units and each unit is called an ’Imalah (district). The one who governs the province is called the Wali (governor) or Amir and the one who governs the ’Imalah is called the ’Aamil (worker) or Hakim (ruler).

Para wali (gubernur) adalah penguasa, karena wilayah (kewalian) itu adalah pemerintahan; hal ini disebutkan dalam kamus Al-Muhit: "Dan menguasai sesuatu dan atasnya kewalian (Wilayah) dan perwalian (Wilayah), atau ia adalah akarnya, dan wilayah adalah rencana, kepemimpinan dan kekuasaan", dan (pengangkatan wali) memerlukan pemberian kuasa oleh Khalifah atau orang yang ia tunjuk untuk memberikan kuasa, sehingga seorang wali tidak diangkat kecuali oleh Khalifah. Asal kewalian atau kepemimpinan, dengan kata lain pada para wali dan pemimpin, adalah tindakan Rasulullah ﷺ. Telah dipastikan bahwa beliau ﷺ mengangkat para wali atas wilayah-wilayah, dan memberi mereka hak untuk memerintah atas daerah-daerah tersebut. Beliau ﷺ mengangkat Mu'adz bin Jabal atas Al-Jund, Ziyad bin Labid atas Hadhramaut, dan Abu Musa Al-Asy'ari atas Zabid dan 'Aden. Wali adalah wakil Khalifah, dan ia melakukan tindakan apa pun yang ia wakili Khalifah di dalamnya sesuai dengan apa yang telah didelegasikan kepadanya. Kewalian tidak memiliki batasan tertentu menurut syariat, sehingga setiap orang yang bertindak atas nama Khalifah dalam tindakan pemerintahan apa pun dianggap sebagai wali dalam tindakan tersebut sesuai dengan kata-kata yang ditetapkan Khalifah ketika pengangkatannya. Namun, kewalian atas negeri atau kepemimpinan adalah atas wilayah yang ditentukan, karena Rasulullah ﷺ biasa menentukan wilayah yang akan menjadi wilayah kewalian beliau atau memberi kuasa kepemimpinan kepada pemimpin. Kewalian ini terbagi dua jenis: umum atau khusus. Kewalian umum mencakup seluruh urusan pemerintahan dalam kewalian, dan pemberian kuasa dengan cara ini berarti Khalifah mendelegasikan kepadanya kepemimpinan kota atau wilayah kewalian atas seluruh penduduknya, serta pengurusan segala urusan dalam seluruh tindakannya, sehingga ia memiliki kendali yang menyeluruh. Adapun kepemimpinan khusus, yaitu ketika kepemimpinan pemimpin dibatasi pada pengelolaan tentara, pengaturan rakyat, penjagaan perbatasan, dan pembelaan terhadap kehormatan-kehormatan di wilayah atau kota tersebut. Dia tidak boleh ikut campur dalam urusan peradilan dan pemungutan pajak.

The governors are rulers since the governorship is ruling; it is mentioned in the Al-Muhit dictionary: “And to govern something and upon it governorship (Wilayah) and guardianship (Wilayah), or it is the root and wilayah is the plan and leadership and authority”, and requires empowerment by the Khalifah or one whom he delegated to empower and so the governor is not appointed except by the Khalifah. The origin of governorship or leadership, in other words, in the governors and leaders, is the action of the Messenger (pbuh) . It is confirmed that he appointed governors over lands, and gave them the right to rule over the regions. He appointed Mu’adh Bin Jabal over Al-Jund, Ziyad Bin Labid over Hadramout and Abu Musa Al-Ash’ari over Zabid and ’Aden. The governor is the representative of the Khalifah and he undertakes whatever actions he represents the Khalifah in according to what he has been delegated. The governorship does not have a specific limit according to the Shari’ah so everyone who acts on behalf of the Khalifah in any action of ruling is considered to be a governor in that action according to the words which the Khalifah specified during his appointment. However, the governorship of the lands or the leadership is over a defined area, since the Messenger (pbuh) used to define the area which he would be a governor over or empower the leadership for the leader. This governorship is of two types - general or specific; general encompasses all of the issues of ruling in the governorship and being empowered in this manner means that the Khalifah delegates to him the leadership of the city or region of the governorship over all of its people, and the handling of the issues in all of his actions, and so he has a general control. As for the specific leadership, this is when the leader’s leadership is limited to the management of the Army, governing of the subjects, protection of the borders and defence of the sanctities in that region or city. He cannot interfere with the judiciary and the collection of taxes.

Rasulullah ﷺ mengangkat gubernur umum, seperti pengangkatan Amr bin Hazm atas Yaman. Beliau juga mengangkat gubernur khusus, seperti pengangkatan 'Ali bin Abi Thalib (ra) atas para hakim di Yaman. Para Khulafa' setelah beliau melanjutkan cara yang sama, sehingga mereka biasa mengangkat gubernur umum, seperti 'Umar bin Al-Khaththab (ra) yang mengangkat Mu'awiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur umum. Mereka juga mengangkat gubernur khusus, seperti ketika 'Ali bin Abi Thalib (ra) mengangkat 'Abdullah bin 'Abbas atas Basrah dalam segala urusan selain keuangan, dan mengangkat Ziyad atas urusan keuangan.

The Messenger (pbuh) appointed general governorships, such as the appointment of Amr b. Hazm over Yemen. He also appointed specific governorships, such as the appointment of ’Ali Bin Abi Talib (ra) over the judges in Yemen. The Khulafaa’ after him continued in the same manner, and so they used to appoint general governorships such as Umar Bin Al-Khattab (ra) appointing Mu’awiyah Bin Abi Sufyan to a general governorship. They would also appoint specific governorships, such when ’Ali Bin Abi Talib (ra) appointed ’Abdullah Bin ’Abbas over Basra in everything other than the finances and appointed Ziyaad over the finances.

Kepemimpinan pada era-era awal terbagi menjadi dua jenis: kepemimpinan atas shalat (wilayatush shalat) dan kepemimpinan atas shalat serta pajak tanah (kharaj). Oleh karena itu, dalam kitab-kitab sejarah digunakan dua ungkapan ketika membicarakan kepemimpinan para pemimpin: yang pertama adalah kepemimpinan atas shalat, dan yang kedua adalah kepemimpinan atas shalat dan pajak tanah. Dengan kata lain, seorang pemimpin bisa jadi adalah pemimpin shalat dan pajak tanah, atau pemimpin shalat saja. Makna kata shalat dalam kepemimpinan atau wilayah tersebut bukanlah bahwa ia hanya menjadi imam bagi orang-orang dalam shalat mereka; melainkan maknanya adalah kekuasaan atas mereka dalam seluruh urusan mereka kecuali keuangan. Jadi, kata shalat berarti pemerintahan dengan pengecualian pemungutan pajak.

The governorship in the first eras was of two types: governorship of the prayer and the governorship of the land taxes. Accordingly, in the history books they use two expressions when talking about the governorship of the leaders: the first being the leadership over the prayer and the second being the leadership over the prayer and the land taxes. In other words, the leader could either be a leader of the prayer and the land taxes or the leader of the prayer alone. The meaning of the word prayer in the governorship or leadership is not that he was the Imam of the people in their prayer alone; rather its meaning was the governorship over them in all of their affairs except the finances. So the word prayer meant the ruling with the exception of the collection of the taxes.

Jika gubernur memegang kewenangan atas salat sekaligus pajak tanah, maka kepemimpinannya bersifat umum; dan jika kewenangannya terbatas pada salat saja atau pada pajak tanah saja, maka kepemimpinannya bersifat khusus. Dalam setiap kasus, hal ini kembali pada pengaturan Khalifah atas kepemimpinan khusus tersebut, sehingga ia dapat menjadikannya khusus untuk pajak tanah, atau peradilan, atau menjadikannya khusus untuk segala sesuatu selain keuangan, peradilan dan tentara; ia melakukan apa pun yang menurutnya baik bagi pengelolaan Negara atau pengelolaan provinsi. Hal ini karena Syariat tidak membatasi tugas khusus bagi gubernur, melainkan membatasi tugas gubernur atau pemimpin pada pemerintahan dan kekuasaan, bahwa ia bertindak atas nama Khalifah dan menjadi pemimpin atas suatu tempat tertentu, dan hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ.

If the governor was both over prayer and land taxes, his governorship was general, and if it was limited to the prayer or to the land taxes, then his governorship was specific. In every case, this returns back to the arrangements of the Khalifah in the specific governorship, so he can make it specific to the land taxes, or the judiciary, or to make it specific to everything other than the finances, judiciary and Army; he does whatever he thinks is good for the administration of the State or the administration of the province. This is since the Shari’ah did not limit specific work for the governor, but rather limited the work of the governor or leader to ruling and authority, and that he is acting on behalf of the Khalifah and is a leader over a specific place, and this is according to what the Messenger (pbuh) did.

Namun Syariat memberikan hak kepada Khalifah untuk mengangkat gubernur umum maupun khusus, sesuai dengan apa yang ia pandang dari tindakan-tindakan (Rasulullah ﷺ), dan hal itu tampak dari tindakan Rasulullah ﷺ. Berdasarkan pembatasan kepemimpinan pemimpin atau kegubernuran gubernur hanya pada suatu kota atau wilayah oleh Rasulullah ﷺ, maka disusunlah pasal kelima puluh dua yang membagi Negara menjadi provinsi-provinsi dan distrik-distrik.

Rather the Shari’ah gave the Khalifah the right to appoint general and specific governorships, according to what he sees from the actions, and that is apparent from the action of the Messenger (pbuh) . Built upon the limiting of the leadership of the leader or the governorship of the governor to a city or region by the Messenger (pbuh) , article fifty-two was drafted which divided the State into provinces and districts.