Majelis Ummah memiliki lima kewenangan, yaitu:

The Ummah Council has five powers which are:

1. (a): Khalifah wajib bermusyawarah dengan Majelis, dan Majelis berhak memberikan nasihat kepada beliau dalam urusan-urusan operasional serta tindakan-tindakan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan politik dalam negeri yang tidak memerlukan penelitian intelektual yang mendalam dan pemeriksaan yang serius, seperti urusan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, industri, pertanian, dan sejenisnya; dan pendapat Majelis dalam bidang-bidang tersebut bersifat mengikat.

1. (a): The Khalifah has to consult the Council and the Council has the right to advise him in operational matters and actions related to carrying out the affairs of the domestic policy that do not require deep intellectual research and serious examination, like matters of ruling, education, health, economy, trade, industry, agriculture and the like, and the opinion of the Council in these areas is binding.

(b): Dalam urusan-urusan intelektual yang memerlukan penelitian mendalam dan pemeriksaan yang serius, serta persoalan-persoalan yang membutuhkan pengalaman dan pengetahuan, dan persoalan-persoalan teknis serta ilmiah, begitu pula urusan-urusan keuangan, ketentaraan, dan politik luar negeri, Khalifah berhak meminta musyawarah Majelis mengenai hal-hal tersebut dan mengetahui pendapatnya; namun pendapat Majelis dalam urusan-urusan ini tidak mengikat.

(b): In the intellectual matters that require deep research and serious examination, and issues which require experience and knowledge, and technical and scientific issues, and similarly the financal issues, the army, and foreign policy, the Khalifah has the right to consult the Council about them and to acquaint himself with its opinion; however the opinion of the Council is not binding in these matters.

2. Khalifah berhak memberitahukan kepada Majelis tentang hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang ingin ia adopsi. Anggota Majelis yang Muslim berhak memperdebatkannya dan menyampaikan pendapat mereka mengenai peraturan-peraturan tersebut. Namun, jika mereka tidak sepakat dengan Khalifah mengenai keabsahan penarikan kesimpulan (istinbath) atau dalil-dalil mereka, yakni dalam hal perbedaan mereka dengan metode pengadopsian dari sumber-sumber hukum (Usul) yang diterapkan di Negara, maka keputusannya akan dirujuk kepada Mahkamah Mazhalim, dan putusannya dalam perkara ini bersifat mengikat.

2. The Khalifah has the right to notify the Council of the laws and rules which he wants to adopt. The Muslim members of the Council have the right to debate them and voice their opinions regarding those rules. However, if they disagree with the Khalifah regarding the validity of their deduction or their evidence, in terms of their disagreement with the method of adoption from the basis of legislation (Usul) adopted in the State, then the decision will be referred to the Court of Madhalim, and its verdict in this matter is binding.

3. Majelis memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban Khalifah atas segala urusan yang benar-benar terjadi di dalam Negara, baik yang berkaitan dengan urusan dalam negeri atau luar negeri, urusan keuangan, maupun urusan militer. Pendapat Majelis bersifat mengikat jika pendapat mayoritas dalam urusan-urusan tersebut bersifat mengikat, dan tidak bersifat mengikat jika pendapat mayoritas dalam urusan-urusan tersebut tidak bersifat mengikat.

3. The Council has the right to hold the Khalifah accountable for all matters that took place effectively within the State, whether these were related to domestic or foreign affairs, financial affairs, or military matters. The opinion of the Council is binding if the majority’s opinion in such matters is binding, and it is not binding if the majority’s opinion in such matters is not binding.

Jika Majelis dan Khalifah berselisih tentang keabsahan suatu tindakan yang telah dilaksanakan, perkara tersebut harus dirujuk kepada Mahkamah Mazhalim untuk menyelesaikan persoalan itu. Putusannya dalam perkara tersebut bersifat mengikat.

If the Council and the Khalifah differed about the legitimacy of an action that had been already executed the matter should be referred to the Court of Madhalim to settle the question. Its verdict on the matter is binding.

4. Majelis Ummah berhak menyatakan ketidakpuasan terhadap para pembantu, gubernur, atau 'Amil. Pendapatnya dalam hal demikian bersifat mengikat, dan Khalifah harus segera memberhentikan mereka. Apabila pendapat Majelis Ummah berbeda dengan pendapat majelis provinsi yang bersangkutan mengenai kepuasan dan ketidakpuasan terhadap gubernur dan 'Amil, maka pendapat majelis provinsilah yang berlaku.

4. The Ummah Council has the right to express discontent of the assistants, governors or the ‘Amils. Its opinion in such a case would be binding and the Khalifah should dismiss them at once. If the opinion of the Ummah Council differed from the opinion of the council of the concerned province regarding contentment and discontent of the governors and ‘Amils, the opinion of the council of the province overrides.

5. Anggota Majelis yang beragama Islam memiliki hak untuk membatasi pencalonan calon-calon Khilafah dari kalangan mereka yang telah memenuhi syarat-syarat kualifikasi sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Mazhalim. Pendapat mereka dalam hal ini bersifat mengikat, dan calon-calon selain mereka yang masuk daftar seleksi Majelis dengan demikian tidak boleh dipertimbangkan.

5. Muslim members of the Council have the right to restrict the nomination of candidates for the Khilafah from amongst those who fulfilled the qualification conditions as decided by the Madhalim Court. Their opinion in this is binding, and candidates other than those shortlisted by the Council should accordingly not be considered.

Artikel ini menjelaskan kewenangan Majelis Ummah. Dalil-dalil atas kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

This article explains the powers of the Ummah Council. The evidences for these powers are as follows:

(a): Dalil bahwa pendapat Majelis Umat dalam tindakan dan perkara praktis, yang tidak memerlukan penelitian dan pertimbangan mendalam, bersifat mengikat, diambil dari kepatuhan Rasulullah ﷺ terhadap pendapat mayoritas untuk keluar dari Madinah menemui pasukan kaum penyembah berhala dalam Perang Uhud. Padahal pendapat Rasulullah ﷺ dan para sahabat senior adalah untuk tetap tinggal di Madinah dan tidak keluar. Dalil ini juga diambil dari sabda beliau kepada Abu Bakar (ra) dan Umar (ra) ﷺ.

The first point, (a): The evidence for the fact that the opinion of the Ummah Council regarding practical actions and matters, which do not require research and deep consideration, is binding, is deduced from the Messenger of Allah (pbuh)’s compliance with the opinion of the majority in going out of Madinah to meet the army of the idol worshippers in the Battle of Uhud. This is despite the opinion of the Messenger of Allah (pbuh) and the senior companions to stay in Madinah and not to leave. It is also taken from his saying to Abu Bakr (ra) and Umar (ra):

. » لَوِ اجْ تَمَعْ تُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْ تُكُمَا « .

. » لَوِ اجْ تَمَعْ تُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْ تُكُمَا « .

“Jika kalian berdua sepakat dalam suatu urusan yang aku musyawarahkan (Mashura), aku tidak akan berbeda pendapat dengan kalian” (diriwayatkan oleh Ahmad). Oleh karena itu, urusan-urusan praktis yang berkaitan dengan pendapat yang mengarah pada suatu tindakan, dalam hal memberikan pelayanan kepada warga negara demi menjamin penghidupan mereka, dan dalam hal menjaga keamanan mereka, memperkuat pertahanan mereka serta menjauhkan bahaya dari mereka; pendapat mayoritas Majelis dalam semua urusan ini mengikat Khalifah, sekalipun pendapat itu bertentangan dengan keinginannya, sebagaimana yang terjadi ketika Rasulullah ﷺ keluar menuju Uhud sesuai dengan pendapat mayoritas.

“If the two of you agree on an issue I consult you on (Mashura) I will not differ with you” (reported by Ahmad). Therefore, the practical matters related to the opinion leading to an action, in terms of providing services to the citizens for reassuring their livelihood, and in terms of maintaining their security, strengthening their defences and driving danger away from them; the majority opinion of the Council in all of these issues is binding upon the Khalifah even if it disagreed with his wish, which happened with the Messenger of Allah (pbuh) going out to Uhud in compliance with the opinion of the majority.

(b): Pada prinsipnya, Khalifah mengambil pendapat para ulama, ahli, dan spesialis mengenai perkara-perkara dalam bagian ini. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada Rasulullah ﷺ ketika beliau ﷺ mengambil pendapat Al-Hubab bin Al-Mundzir dalam memilih lokasi Perang Badar. Hal ini diriwayatkan dalam Sirah Ibnu Hisyam:

The first point, (b): In principle, the Khalifah takes the opinion of the scholars, experts and specialists regarding the matters of this section. This is in accordance with what happened with the Messenger of Allah (pbuh) when he (pbuh) took the opinion of Al-Hubab b. Al-Mundhir, in selecting the location of the Battle of Badr. It was reported in the Sirah of Ibn Hisham:

حِينَ نَ زَلَ عِنْدَ أَدْنَى مَاءٍ مِنْ بَدْرٍ، لَمْ يَ رْضَ الْحُ بَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، إِنَّهُ « يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ هَذَا الْمَنْزِلَ، أَمَ نزِلاً أَنْ زَلَكَهُ اللَّهُ : بِهَذَا الْمَنْزِلِ، وَقَالَ لِلرَّسُولِ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَ تَ قَدَّمَهُ وَلاَ نَ تَأَخَّرَ عَنْهُ، أَمْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَة ؟ قَالَ: بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلٍ، فَانْ هَ ضْ بِالنَّاسِ حَتَّى نَأْتِيَ أَدْنَى مَاءٍ مِنَ القَوْمِ فَ نَ نْزِلَهُ، ثُمَّ ن غَُوِّرُ مَا وَرَاءَهُ مِنَ القُلُبِ، ثُمَّ نَ بْنِي عَلَيْهِ لَقَدْ : حَوْضاً فَ نَمْلَؤُهُ مَاءً، ثُمَّ ن قَُاتِلُ القَوْمَ فَ نَشْرَبُ وَلاَ يَشْرَبُونَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ، فَسَارَ حَ تَّى إِذَا أَتَى أَدْنَى أَشَرْتَ بِالرَّأْيِ، فَ نَ هَضَ رَسُولُ اللهِ مَاءٍ مِنَ القَوْمِ نَ زَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقُلُبِ فَ غُوِّرَتْ، وَبَ نَى حَوْضاً عَلَى القَلِيبِ الَّذِي نَ زَلَ » عَلَيْهِ، فَمُلِئَ مَ اءً، ثُمَّ قَذَفُوا فِيهِ الآنِيَة .

حِينَ نَ زَلَ عِنْدَ أَدْنَى مَاءٍ مِنْ بَدْرٍ، لَمْ يَ رْضَ الْحُ بَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، إِنَّهُ « يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ هَذَا الْمَنْزِلَ، أَمَ نزِلاً أَنْ زَلَكَهُ اللَّهُ : بِهَذَا الْمَنْزِلِ، وَقَالَ لِلرَّسُولِ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَ تَ قَدَّمَهُ وَلاَ نَ تَأَخَّرَ عَنْهُ، أَمْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَة ؟ قَالَ: بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلٍ، فَانْ هَ ضْ بِالنَّاسِ حَتَّى نَأْتِيَ أَدْنَى مَاءٍ مِنَ القَوْمِ فَ نَ نْزِلَهُ، ثُمَّ ن غَُوِّرُ مَا وَرَاءَهُ مِنَ القُلُبِ، ثُمَّ نَ بْنِي عَلَيْهِ لَقَدْ : حَوْضاً فَ نَمْلَؤُهُ مَاءً، ثُمَّ ن قَُاتِلُ القَوْمَ فَ نَشْرَبُ وَلاَ يَشْرَبُونَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ، فَسَارَ حَ تَّى إِذَا أَتَى أَدْنَى أَشَرْتَ بِالرَّأْيِ، فَ نَ هَضَ رَسُولُ اللهِ مَاءٍ مِنَ القَوْمِ نَ زَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقُلُبِ فَ غُوِّرَتْ، وَبَ نَى حَوْضاً عَلَى القَلِيبِ الَّذِي نَ زَلَ » عَلَيْهِ، فَمُلِئَ مَ اءً، ثُمَّ قَذَفُوا فِيهِ الآنِيَة .

Ketika Rasulullah ﷺ berkemah di sisi air Badr yang terdekat, Al-Hubab bin Al-Mundzir tidak puas dengan tempat itu. Ia berkata kepada Rasulullah ﷺ: "Wahai Rasulullah! Apakah Allah menempatkanmu di tempat ini sehingga kita tidak boleh berpindah darinya, ataukah ini pendapat, perang, dan strategi?" Beliau menjawab: "Bahkan ini adalah pendapat, perang, dan strategi." Al-Hubab bin Al-Mundzir berkata: "Wahai Rasulullah, ini bukan tempat yang tepat. Pindahkanlah pasukan hingga kita sampai ke sisi air yang dekat dengan musuh; kita berkemah di sana, lalu kita alirkan air dari bagian lainnya, kita buat kolam di atasnya, dan kita isi dengan air. Kemudian kita berperang melawan mereka, sementara kita dapat minum dan mereka tidak." Rasulullah ﷺ bersabda: "Engkau telah memberikan pendapat yang tepat." Maka Rasulullah ﷺ dan kaum Muslimin pun bangkit dan berjalan hingga sampai ke sisi air yang dekat dengan musuh, lalu berkemah di sana. Kemudian beliau memerintahkan agar air dialirkan dari sumur-sumur lain, dan itu pun dilakukan. Beliau membuat kolam di atas sumur-sumur yang telah dialirkan, mengisinya dengan air, lalu melemparkan bejana-bejana ke dalamnya. Maka Rasulullah ﷺ menyetujui pendapat Al-Hubab dan mengikutinya.

“When the Messenger (pbuh) camped at the nearest side of the water of Badr, Al-Hubab b. Al-Mundhir was not content with that site. He said to the Messenger: “O Messenger of Allah! Did Allah make you camp in this place where we can’t depart from it, or is it opinion, war and strategy?” He said: “It is rather opinion, war and strategy”. Hubab b. Al-Mundhir said: “O Messenger of Allah, this is not the (right) place. Move the people till we come to the side of the water near to the people (enemy); we camp there, then we seep away the water from the other part, we build a basin on top of it, we fill it with water. Then we fight against the people where we drink and they do not”. The Messenger of Allah (pbuh) said: “You gave the (right) opinion”. So the Messenger of Allah (pbuh) and the Muslims stood up and walked till they reached the near side of the water from the enemy and camped there. Then he commanded that the water be seeped away which was done. He built a basin on top of the seeped wells, filled it with water and threw pots in their (water).” So the Messenger of Allah (pbuh) agreed with the opinion of Al-Hubab and followed it.

Dalam peristiwa ini, yang berkaitan dengan pendapat, peperangan, dan strategi, pandangan orang banyak tidak memiliki bobot dalam pengambilan keputusan. Yang diperhitungkan justru pandangan para ahli. Serupa dengan hal ini adalah perkara-perkara teknis dan pemikiran yang memerlukan kajian dan penelitian, beserta definisi-definisinya. Dalam semua perkara seperti ini, rujukannya adalah kepada para ahli dan spesialis, bukan kepada pendapat orang awam. Dalam perkara-perkara tersebut, suara mayoritas tidak bernilai, melainkan yang diberi bobot adalah ilmu, pengalaman, dan keahlian.

In this incident, which has to do with opinion, war and strategy, the views of the people have no weight in taking the decision. Rather the view of the expert is what is considered. Similar to this are technical matters and thoughts which require study and scrutiny, together with definitions. In all such matters, reference is made to the experts and specialists, rather than to the ordinary people’s opinion. There is no value in such matters with the majority, but rather weight is given to knowledge, experience, and specialisation.

Hal ini juga berlaku dalam urusan keuangan, karena Syari'ah telah menetapkan jenis-jenis dana yang harus dikumpulkan dan bidang-bidang yang harus dialokasikan (dibelanjakan). Syari'ah juga telah menetapkan kasus-kasus ketika pajak dikenakan; oleh karena itu, tidak ada gunanya meminta pendapat rakyat dalam pengumpulan dan pengalokasian dana. Serupa dengan ini adalah tentara; Syari'ah telah menyerahkan kepada Khalifah hak untuk mengelola urusan tentara, dan Syari'ah telah menetapkan aturan-aturan Jihad. Tidak ada keabsahan pendapat rakyat atas perkara-perkara yang telah diputuskan oleh Syari'ah. Hal ini juga berlaku pada hubungan Negara dengan negara-negara lain, karena ini termasuk pemikiran yang memerlukan kajian dan wawasan yang mendalam serta berkaitan dengan Jihad. Selain itu, ini merupakan bagian dari pendapat, peperangan dan strategi. Oleh karena itu, tidak ada gunanya pendapat rakyat dalam masalah ini, baik mayoritas maupun minoritas. Namun, Khalifah diperbolehkan menyampaikan perkara-perkara ini kepada Majelis Ummat untuk dimintai musyawarah dan pendapatnya, karena penyampaian tersebut termasuk perkara yang mubah, dan pendapat Majelis dalam hal-hal ini tidak mengikat sebagaimana dalam peristiwa Badar. Bahkan, keputusannya diserahkan kepada pihak yang berwenang.

This also applies to financial matters, because the Shari’ah has determined the types of funds which must be collected and the areas over which they need to be allocated (spent). The Shari’ah has also determined the cases when taxes are imposed; ,therefore, there is no point in seeking the opinion of the people in the collection and allocation of funds. Similar to this is the army; the Shari’ah has left to the Khalifah the right of managing the army’s affairs, and it determined the rules of Jihad. There is no validity in the opinion of the people over matters decided by the Shari’ah. This also applies to the relationship of the State with other States, because this is of the thought that requires study and deep insight and is related to Jihad. Furthermore, it is a part of opinion, war and strategy. Therefore, there is no point in the opinion of the people in this matter, whether it is the majority or minority. However, the Khalifah is allowed to present these matters to the Ummah Council for its consultation and opinion, because such presentation is from the permitted issues (Mubah) and the opinion of the Council in these matters is not binding as in the incident of Badr. Rather the decision is entrusted with the concerned person.

Contoh-contoh berikut dimaksudkan untuk membedakan antara poin (a) dan (b):

The following examples are to distinguish the difference between points (a) and (b):

Untuk memutuskan pembangunan jembatan di atas sungai demi kepentingan masyarakat sebuah desa yang hampir terisolasi dalam hal komunikasi dan lainnya, maka pendapat mayoritas majelis dalam perkara ini mengikat bagi Khalifah dalam membangun jembatan tersebut guna mengatasi masalah komunikasi desa itu. Adapun untuk memutuskan lokasi teknis yang tepat bagi pembangunan jembatan, dan desain rekayasa terbaik bagi jembatan, apakah ia harus berupa jembatan gantung atau berdiri di atas pilar-pilar di sungai, dan sebagainya; maka para ahli dan orang-orang yang berkompeten dimintai pendapat dalam hal-hal semacam itu, bukan pendapat mayoritas majelis.

For deciding the building of a bridge over a river to serve the interests of the people in a village, almost isolated in terms of communications and the like, then the majority opinion of the council on this matter is binding to the Khalifah in building the bridge to solve the communication problem of the village. As for deciding the right technical location for building the bridge, and the best engineering design of the bridge, whether it should be a suspension bridge or standing over pillars in the river, etc; the experts and specialist people are consulted in such matters, rather than the majority opinion of the council.

Demikian pula, membangun sekolah untuk anak-anak sebuah desa, yang anak-anaknya mengalami kesulitan besar untuk mencapai sekolah-sekolah di kota, pendapat mayoritas Majelis Ummat mengenai hal ini mengikat bagi Khalifah. Adapun pemilihan lokasi sekolah di desa dari segi kekuatan tanah yang sesuai untuk desain, serta gaya bangunannya, apakah dimiliki oleh Negara, yakni apakah dibangun, dibeli, atau disewa, dalam hal-hal seperti ini para ahli dan orang-orang yang berkompeten dimintai pendapat, dan pendapat mayoritas Majelis tidak dimintakan. Khalifah boleh berkonsultasi dengan mereka mengenai hal tersebut, namun pendapat mereka tidak mengikat.

Likewise, building a school for the children of a village, where its children find great difficulty in reaching the schools in the towns, the majority opinion of the Ummah Council on this matter is binding to the Khalifah. In regards to the choice of the location of the school in the village in terms of the soil strength suitable for design, as well as the style of its building, whether is possessed by the State, i.e. whether it is built, bought or leased, in such matters the experts and specialist people are consulted and the majority opinion of the council is not sought, though the Khalifah is allowed to consult with them over the matter, but their opinion is not binding.

Adapun mengenai sebuah negeri di perbatasan yang menghadapi bahaya dari musuh, maka pendapat mayoritas Dewan Ummat mengikat dalam hal membentengi desa tersebut dan menghalau bahaya musuh darinya, serta mencegah terjadinya pembunuhan dan pengusiran atas penduduknya setelah serangan apa pun dari pihak musuh. Namun, cara membangun benteng-benteng semacam itu dan sarana perang apa pun yang digunakan untuk menghalau bahaya dari desa tersebut, hal-hal seperti ini memerlukan musyawarah dengan para ahli dan orang-orang yang berkompeten, bukan sekadar pendapat mayoritas dewan.

As regarding a country at the frontiers, defying the danger of an enemy, then the majority opinion of the Ummah Council is binding in terms of the village’s fortification and driving the danger of the enemy away from it, and preventing its exposure to killing and expulsion after any aggression from the enemy. However, the method of building such fortifications and any fighting means used to drive the danger away from it; such things need the consultation of the experts and specialist people, rather than the majority opinion of the council.

Poin kedua: Hukum syariat hanyalah milik Allah (SWT). Allah (SWT) berfirman:

The second point: Legislation belongs to Allah (swt) alone. Allah (swt) says:

Keputusan hanya milik Allah." (TMQ 12: 40) "Tidak! Demi Tuhanmu, mereka tidak [benar-benar] beriman sampai mereka menjadikanmu, [wahai Muhammad ﷺ], sebagai hakim atas perselisihan yang terjadi di antara mereka, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima sepenuhnya dengan penyerahan [diri yang tulus]." (TMQ 4: 65).

The decision is only for Allah." (TMQ 12: 40) " But no, by your Lord, they will not [truly] believe until they make you, [O Muhammad], judge concerning that over which they dispute among themselves and then find within themselves no discomfort from what you have judged and submit in [full, willing] submission ." (TMQ 4: 65).

Dalam penjelasan Rasulullah ﷺ mengenai firman-Nya (SWT):

In the explanation of the Messenger (pbuh) to His (swt) saying:

"Mereka menjadikan para ulama dan rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah." (TMQ 9:31), Al-Tirmidhi meriwayatkan melalui ‘Adiyy b. Hatim yang berkata:

“They have taken their scholars and monks as lords besides Allah.”, (TMQ 9:31), Al-Tirmidhi reported through ‘Adiyy b. Hatim who said:

"Aku datang kepada Nabi ﷺ sambil memakai kalung salib dari emas di leherku. Beliau bersabda: Wahai Adiyy! Buanglah berhala ini. Dan aku mendengar beliau membaca dalam surat Baraa'ah: {Mereka telah menjadikan para alim ulama dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah.} (QS. At-Taubah: 31). Beliau bersabda: Mereka tidak menyembah mereka; akan tetapi ketika mereka menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan ketika mereka mengharamkan sesuatu atas mereka, mereka menganggapnya haram."

“I came to the Prophet (phuh) while wearing a cross of gold in my neck. He said: O Adiyy! Throw out this idol. And I heard him reading in chapter of Baraa’ah: “They have taken their scholars and monks as lords besides Allah.” (TMQ 9: 31). He said: they did not worship them; but when they allowed them something, they took as Halal and when they forbade them of something, they prohibited it”.

Oleh karena itu, hukum syariat tidak diambil dari pendapat majelis, baik berdasarkan konsensus maupun suara mayoritas. Hukum syariat diambil dari Kitab Allah (SWT) dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ, serta dari apa yang ditunjukkan oleh keduanya melalui ijtihad yang sahih. Dengan demikian, Rasulullah ﷺ menolak pendapat banyak kaum Muslimin mengenai perjanjian damai Hudaybiyah, dan beliau bersabda:

Therefore, legislation is not taken from the opinion of the council, neither by consensus or majority. It is rather taken from the Book of Allah (swt) and the Sunnah of His Messenger , and from that which is indicated by them through valid Ijtihad. Thus, the Messenger (pbuh) refused the opinion of many Muslims regarding the Hudaybiyah peace treaty, and said:

. » إِنِّي عَ بْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَلَنْ أُخَالِفَ أَمْرَه « .

. » إِنِّي عَ بْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَلَنْ أُخَالِفَ أَمْرَه « .

"Saya adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, dan tidak akan pernah membangkang perintahnya". Hal ini karena perdamaian tersebut merupakan wahyu dari Allah (swt), sehingga pendapat rakyat tidak dimintai dalam hal legislasi. Berdasarkan hal itu, penetapan hukum-hukum Syari'ah, pemberlakuan undang-undang, dan pengadopsian kaidah-kaidah serta aturan-aturan merupakan kewenangan wajib Khalifah semata, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Semuanya bersumber dari nash-nash Syari'ah, baik berasal dari ijtihadnya sendiri maupun ijtihad para mujtahid yang dihormati lainnya. Namun, Khalifah diperbolehkan menyampaikan kepada Majelis Ummat apa pun dari hukum dan kaidah Syari'ah yang ingin ia adopsi, guna mengetahui pendapat Ummat mengenainya. Hal ini seperti yang dilakukan Umar bin Al-Khattab (ra) ketika ia meminta pendapat kaum Muslimin tentang hukum-hukum ilahi, dan para sahabat tidak mengajukan keberatan atasnya, sebagaimana dalam peristiwa tanah-tanah yang ditaklukkan di Irak, ketika kaum Muslimin meminta beliau membagi tanah-tanah tersebut di antara para pejuang yang membukanya. Maka Umar (ra) meminta pendapat rakyat, namun pendapatnya akhirnya menetapkan agar tanah tersebut tetap berada di tangan pemiliknya dengan syarat mereka membayar Kharaj yang telah ditentukan atasnya, di samping membayar Jizyah atas diri mereka. Rujukan Umar (ra) dan Abu Bakar (ra) sebelumnya kepada para sahabat untuk meminta pendapat mereka tentang hukum-hukum ilahi, tanpa adanya keberatan dari para sahabat, menunjukkan adanya Ijma' mereka. Hal ini menjadi dalil bahwa Khalifah memiliki hak untuk melakukan demikian.

“I am the servant of Allah and His Messenger, and will never disobey his order”. This is because the peace was a revelation from Allah (swt) and ,therefore, the opinion of the people is not sought regarding legislation. Based on that, the adoption of the Shari’ah rules, enacting of laws and the adoption of the rules and canons are of the mandatory powers of the Khalifah alone as explained before. It is all derived from the Shari’ah texts, irrespective if it was from his Ijtihad or that of other respected mujtahids. However, it is allowed for the Khalifah to submit to the Ummah Council whatever he wants to adopt of Shari’ah laws and canons so as to find out its opinion regarding it. This is like what Umar bin Al-Khattab (ra) did when he referred to the Muslims over the divine rules, which the companions did not object to, as in the incident of the conquered lands of Iraq, when the Muslims asked him to divide the lands amongst the fighters who opened them. So Umar (ra) asked the people, but his opinion settled on keeping the land with its landlords on condition that they pay a known Kharaj over it in addition to paying the Jizya over their persons. The reference of Umar (ra) and Abu Bakr (ra) before him to the companions for their opinion over the divine rules without an objection from the companions to this, indicates their Ijma’. This serves as evidence that the Khalifah has the right to do that.

Berkenaan dengan rujukan ke Mahkamah Mazalim, apabila Khalifah berbeda pendapat dengan Majelis Umat mengenai keabsahan penarikan hukum (istinbath) dari kanon-kanon tersebut, atau mengenai dalil-dalilnya atau syarat-syarat pengambilannya dari sumber-sumber (usul) yang diadopsi oleh Negara, dalam hal ini wewenang hakim Mazalim adalah memeriksa hukum yang diadopsi oleh Khalifah, untuk menentukan apakah hukum itu memiliki dalil syar'i dan apakah dalil tersebut berlaku pada peristiwa yang dimaksud. Oleh karena itu, jika Khalifah berbeda pendapat dengan Majelis (yakni dengan mayoritas Majelis) mengenai hukum yang diadopsi Khalifah, apakah hukum itu sah sebagai hukum syar'i atau tidak, maka perselisihan ini diselesaikan oleh Hakim Mazalim, karena hal itu termasuk bidang keahliannya, dan keputusan Mahkamah Mazalim bersifat mengikat.

With regard to reference to the Madhalim Court in case the Khalifah differed with the Ummah Council regarding the validity of the deduction of these canons, or regarding their evidences or terms of the adoption from the sources (usul) adopted by the State, in this case the authority of the Madhalim judge is to examine the law adopted by the Khalifah, to determine whether it has a Shari’ah evidence and whether the evidence applies to the incident. Therefore, if the Khalifah differed with the Council (in other words, with the majority of the Council) over the law which the Khalifah adopted in terms of being a valid Shari’ah law or not, then this dispute is settled by the Judge of Madhalim, because it is from his specialty and the opinion of Madhalim Court is binding.

Anggota Majelis non-Muslim tidak memiliki hak untuk memeriksa hukum-hukum dan kaidah-kaidah yang hendak diadopsi oleh Khalifah. Hal ini karena mereka tidak beriman kepada Islam, dan karena hak mereka hanya terbatas pada menyampaikan keberatan mereka terhadap segala bentuk penindasan yang mungkin menimpa mereka dari para penguasa, bukan menyampaikan pandangan mereka mengenai hukum-hukum dan kaidah-kaidah Syari'ah.

Non-Muslim members of the Council have no right in examining the laws and cannons which the Khalifah wants to adopt. This is because they do not believe in Islam, and because their right is restricted to voicing their concerns regarding any oppression that might fall upon them from the rulers, rather than expressing their view regarding the Shari’ah laws and cannons.

Mengenai poin ketiga, dalilnya adalah makna umum dari nash-nash yang berkaitan dengan menuntut pertanggungjawaban para penguasa. Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

With regards to the third point, its evidence is the general meaning of the texts related to bringing the rulers to task. Ahmad narrated from Ibn Umar, who said: “The Messenger of Allah (pbuh) said:

. سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا لاَ يَ فْعَلُونَ، فَمَنْ صَدَّقَ هُمْ بِكِذْبِهِمْ، « » وَأَعَانَ هُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَ لَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ .

. سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا لاَ يَ فْعَلُونَ، فَمَنْ صَدَّقَ هُمْ بِكِذْبِهِمْ، « » وَأَعَانَ هُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَ لَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ .

“Akan ada para amir yang memerintah kalian dengan hal-hal yang mereka sendiri tidak kerjakan. Barangsiapa yang mempercayai kebohongan mereka dan menolong mereka dalam kezaliman mereka, maka ia tidak termasuk golonganku dan aku tidak termasuk golongannya, dan ia tidak akan bersamaku di telaga (al-hawd) di Jannah.” Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa‘id Al-Khudri, yang berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda:

“There will be Amirs over you who order you of things they do not do. Whoever believes their lies and helps them in their injustice will not belong to me and I do not belong to him, and he will not join me on the hawd (basin) in Jannah”.” Ahmad narrated from Abu Sa‘id Al-Khudri, who said: “The Messenger of Allah (pbuh) said:

.» أَلاَ إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ...« .

.» أَلاَ إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ...« .

"…Sebaik-baik jihad adalah (mengucapkan) kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim." Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

“…The best of Jihad is (to say) a word of truth before an oppressive ruler”.” Al-Hakim narrated from Jabir from the Prophet (phuh) who said:

. سَ يِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُ لٌ قَ امَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَ هَاهُ « » فَ قَتَ لَه .

. سَ يِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُ لٌ قَ امَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَ هَاهُ « » فَ قَتَ لَه .

“Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin ‘Abdul Muththalib, dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa zalim, lalu ia memerintahkan (kebaikan) dan melarang (kemungkaran) kepadanya, lalu penguasa itu membunuhnya.” Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

“The master of martyrs is Hamza bin ‘Abd Al-Muttalib and a man who stands up to an oppressive ruler where he orders him and forbids him, so he (the ruler) kills him.” Muslim narrated from Umm Salama that the Messenger of Allah (pbuh) said:

. سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَ تَ عْرِفُونَ وَتُ نْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَ لَكِنْ « »... مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ .

. سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَ تَ عْرِفُونَ وَتُ نْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَ لَكِنْ « »... مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ .

"Akan ada para Amir (penguasa), dan kalian akan menyukai perbuatan baik mereka serta membenci perbuatan buruk mereka. Siapa yang melihat perbuatan mereka (dan berupaya mencegah terulangnya) maka ia terbebas dari celaan, dan siapa yang membenci perbuatan buruk mereka (dalam hatinya, karena tidak mampu mencegah terulangnya) maka ia (juga) selamat. Namun siapa yang menyetujui perbuatan buruk mereka dan mengikutinya, maka ia binasa secara spiritual." Teks-teks ini bersifat umum dan menunjukkan bahwa penguasa wajib dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan aturan syariah. Selain itu, pertanggungjawaban dapat mencakup setiap tindakan. Pertanggungjawaban oleh Majelis Khalifah dan para pembantu lainnya, gubernur, serta 'Amil ini mencakup setiap tindakan yang benar-benar telah dilaksanakan, baik tindakan tersebut bertentangan dengan hukum syariah, keliru atau membahayakan kaum Muslimin, maupun zalim atau lalai terhadap warga negara dalam mengurus urusan mereka. Khalifah wajib menanggapi pertanggungjawaban dan keberatan tersebut dengan menunjukkan pandangan dan dalilnya mengenai ucapan, tindakan, serta tugas yang ia jalankan, sehingga Majelis dapat yakin akan baiknya kinerja, keikhlasan, dan kejujuran Khalifah. Namun jika Majelis tidak menerima pandangan Khalifah dan menolak argumennya, hal itu harus diteliti. Jika masalah tersebut termasuk perkara yang berlaku pendapat mayoritas, maka keputusan Majelis mengikat sebagaimana perkara pada (a); jika tidak, maka keputusannya tidak mengikat sebagaimana perkara pada (b). Misalnya, jika pertanggungjawaban itu menyangkut tidak disediakannya sekolah pada contoh sebelumnya, maka pertanggungjawaban tersebut mengikat. Jika pertanggungjawaban itu menyangkut desain yang dipilihnya untuk sekolah, maka pertanggungjawaban tersebut tidak mengikat.

“There will be Amirs (rulers) and you will like their good deeds and dislike their bad deeds. One who sees through their deeds (and tries to prevent their repetition), is absolved from blame, and one who hates their bad deeds (in their hearts, being unable to prevent their recurrence), is (also) safe. But one who approves of their bad deeds and imitates them is spiritually ruined”. These texts are in general form and indicate holding to accounting the ruler in accordance with the rules of the Shari’ah. Furthermore accounting can be over any action. This holding to account by the Council of the Khalifah and other assistants, governors, and ‘Amils would be over any action which has been actually executed whether this action disagreed with the Shari’ah rule, was wrong or harmful to Muslims, or was unjust or complacent toward the citizens in looking after their affairs. The Khalifah must respond to this accounting and the objections by showing his view and evidence regarding his words, actions, and tasks he undertook, so that the Council can be assured of a good performance, the sincerity, and honesty of the Khalifah. If, however, the Council does not accept the view of the Khalifah and rejects his argument, this must be examined. If this matter was of the issues over which the majority opinion is binding then the opinion of the Council is binding like the issues in (a), otherwise it would not be binding as in the issues in (b). If the accounting, for example, was regarding not providing the school in the previous example then the accounting is binding. If the accounting was regarding the design he chose for the school then his accounting is not binding.

Jika pihak yang melakukan perhitungan (akuntansi) berselisih dengan para penguasa mengenai suatu perkara dari sudut pandang hukum syariat, perkara tersebut diajukan ke Mahkamah Madhalim (peradilan atas tindakan zalim) atas permintaan dari Majelis, berdasarkan firman Allah (SWT):

If those who account differed with the rulers over any matter from the legal (Shari’ah) point of view, the matter is referred to the court of unjust acts (Madhalim) by a request from the Council, due to what Allah (swt) says:

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (ﷺ) serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya (ﷺ)." (TMQ 4:59).

“O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger (pbuh) and those in authority among you. And if you disagree over anything, refer it to Allah and the Messenger.” (TMQ 4:59).

Artinya, jika kaum Muslimin berselisih dengan para penguasa mengenai suatu perkara, mereka hendaknya mengembalikannya kepada Allah (SWT) dan kepada Rasul ﷺ, yaitu untuk diputuskan berdasarkan Syari'ah. Ini berarti merujuk kepada peradilan, yaitu kepada pengadilan atas tindakan-tindakan zalim, dan putusannya mengikat karena dialah yang memiliki kekuasaan dalam hal ini.

This means that if the Muslims dispute with the people of authority over a matter, they should refer it to Allah (swt) and to the Messenger (pbuh) , that is to arbitrate from the Shari’ah. This means to refer to the Judiciary, that is to the court of unjust acts, and its opinion is binding because it has the power in this case.

Mengenai poin keempat, dalilnya adalah bahwa Rasulullah ﷺ memberhentikan Al-‘Ala’ bin Al-Hadrami, 'amil beliau di Bahrain, karena utusan 'Abd Al-Qays mengadukannya kepada Rasulullah ﷺ. Ibnu Sa'd meriwayatkan dengan sanad dari Muhammad bin Umar:

In regards to the fourth point, its evidence is that the Messenger of Allah (pbuh) removed Al-‘Ala’ b. Al-Hadrami, his ‘Amil over Bahrain, because the delegate of ‘Abd Al-Qays complained about him to the Messenger (pbuh) . Ibn Sa’d narrated on the authority of Muhammad Bin Umar:

. قَدْ كَتَبَ إِلَى العَلاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ أَنْ يَ قْدَمَ عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ « رَجُلاً مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَ قَدِمَ عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ رَجُلاً رَأْسُهُمْ عَ بْدُ اللهِ بْنُ عَوْفٍ الأَشَجِّ، وَاسْ تَخْلَفَ العَلاَءُ عَلَى البَحْرَيْنِ الْمُنْذِرَ بْنَ سَاوَى، فَشَكَا الوَفْدُ العَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، وَوَلَّى أَبَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ، وَقَالَ لَهُ: اسْتَ وْصِ ب عََبْدِ القَيْسِ فَ عَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ » خَيْراً، وَأَكْرِمْ سَرَاتَ هُمْ .

. قَدْ كَتَبَ إِلَى العَلاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ أَنْ يَ قْدَمَ عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ « رَجُلاً مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَ قَدِمَ عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ رَجُلاً رَأْسُهُمْ عَ بْدُ اللهِ بْنُ عَوْفٍ الأَشَجِّ، وَاسْ تَخْلَفَ العَلاَءُ عَلَى البَحْرَيْنِ الْمُنْذِرَ بْنَ سَاوَى، فَشَكَا الوَفْدُ العَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، وَوَلَّى أَبَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ، وَقَالَ لَهُ: اسْتَ وْصِ ب عََبْدِ القَيْسِ فَ عَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ » خَيْراً، وَأَكْرِمْ سَرَاتَ هُمْ .

"Bahwa Rasulullah ﷺ menulis surat kepada Al-'Ala' bin Al-Hadrami agar datang kepada beliau bersama dua puluh orang dari 'Abd Al-Qays. Ia pun datang kepada beliau bersama dua puluh orang yang dipimpin oleh 'Abdullah bin 'Awf Al-Asyaj, dan setelahnya ia mengangkat Al-Mundzir bin Sawa sebagai pengganti. Utusan itu mengadukan Al-'Ala' bin Al-Hadrami, maka Rasulullah ﷺ memberhentikannya dan mengangkat Aban bin Sa'id bin Al-'As, lalu beliau bersabda kepadanya: 'Perhatikanlah 'Abd Al-Qays dan hormatilah pemimpin-pemimpin mereka'." Juga, 'Umar bin Al-Khattab (ra) memberhentikan Sa'd bin Abi Waqqas (ra) dari jabatan gubernur semata-mata karena pengaduan orang-orang terhadapnya, dan ia berkata:

“That the Messenger of Allah (pbuh) wrote to Al-Ala’ b. Al- Hadrami to come to him with twenty men from ‘Abd Al-Qays. He reached him with twenty men headed by ‘Abd Allah b. ‘Awf Al-Ashajj, and appointed after him Al-Mundhir Bin Sawa. The delegate complained of Al-Ala’ b. Al-Hadrami, so the Messenger of Allah (pbuh) removed him and appointed Aban Bin Sa’id b. Al-‘Aas and said to him: ‘Take care of ‘Abd Al-Qays and respect their chiefs ’.” Also, Umar Bin Al-Khattab (ra) removed Sa’d Bin Abi Waqqas (ra) from the governorship simply because of the complaint of the people against him, and he said:

. » إِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزٍ، وَلاَ عَنْ خِيَانَةٍ « .

. » إِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزٍ، وَلاَ عَنْ خِيَانَةٍ « .

"Saya tidak memberhentikannya karena kekurangan atau pengkhianatan." Ini menunjukkan bahwa penduduk provinsi berhak menyatakan kemarahan dan ketidakpuasan mereka terhadap gubernur dan amir mereka, dan Khalifah karena itu harus memberhentikan mereka. Demikian pula, Majelis Ummat diperbolehkan, sebagai wakil seluruh kaum Muslimin di dalam Negara, untuk menyatakan kemarahan dan ketidakpuasannya terhadap para gubernur dan 'Amil, dan Khalifah harus segera memberhentikan mereka jika pengaduan itu datang dari mayoritas Majelis Provinsi atau mayoritas Majelis Ummat. Dalam hal terjadi pertentangan antara pandangan kedua majelis ini, maka prioritas diberikan kepada Majelis Provinsi, karena majelis tersebut lebih memahami dan lebih mengetahui keadaan gubernur dibandingkan Majelis Ummat.

“I did not remove him because of deficiency or treason”. This indicates that the people of the province have the right to express their anger and discontent for their governors and amirs, and the Khalifah thus has to remove them. Likewise, the Ummah Council is allowed, as a representative of all Muslims in the State, to express its anger and discontent for the governors and ‘Amils and the Khalifah has to remove them immediately if the complaint came from the majority of the Provincial Council or the majority of the Ummah Council. In the case of conflict between the views of these two councils, then the priority is given to the Provincial Council, for it is more aware and more acquainted than the Ummah Council of the condition of the governor.

Mengenai poin kelima, poin ini memiliki dua masalah: yang pertama adalah penyaringan calon-calon yang dicalonkan, dan yang kedua adalah mengurangi daftar pendek menjadi enam orang dan kemudian menjadi dua orang.

With regards to the fifth point, this point has two issues: The first one is the short-listing of the nominees and the second is reducing the shortlist to six people and then to two.

Mengenai masalah pertama, dari cara pengangkatan para Khalifah yang mendapat petunjuk (Khulafaa' ar-Rasyidin) tampak bahwa terdapat penyaringan calon yang dilakukan oleh para wakil kaum Muslimin secara langsung, atau melalui permintaan kepada Khalifah agar ia menyaring para calon atas nama mereka.

As for the first issue, from following the manner of appointing the guided Khulafaa’ it appears there was short-listing of nominees made by the representatives of the Muslims directly or through requesting the Khalifah to shortlist the nominees on their behalf.

Di balai Bani Sa'idah, calon-calon yang diajukan adalah Abu Bakr (ra), Umar (ra), Abu 'Ubaydah (ra), dan Sa'd bin 'Ubadah (ra). Mereka dianggap cukup, dan pencalonan dibatasi pada mereka. Hal ini terjadi di hadapan orang-orang di balai tersebut, kemudian dengan persetujuan para sahabat setelahnya, yang lalu memberikan bai'at kepada Abu Bakr (ra).

In the hall of Bani Sa’idah, the nominees were Abu Bakr (ra), Umar (ra), Abu ‘Ubaydah (ra) and Sa‘id b. ‘Ubadah (ra). These were considered sufficient and the nominations were restricted to them. This took place before the people of the hall, and then by the consent of the companions later on, where they gave the Bay’a to Abu Bakr (ra).

Menjelang akhir masa kepemimpinan Abu Bakr (ra), beliau bermusyawarah dengan kaum Muslimin selama sekitar tiga bulan, membahas dengan mereka perihal jabatan Khilafah sepeninggal beliau. Setelah mereka membahas hal ini bersama beliau, mereka menyetujui penunjukan Umar (ra) yang dilakukan beliau; dengan kata lain, penunjukan itu terbatas pada satu calon.

Towards the end of Abu Bakr’s (ra) authority, he consulted with Muslims for about three months, discussing with them the post of Khilafah after him. After they discussed this with him they agreed to his nomination of Umar (ra); in other words, the nomination was restricted to one candidate.

Pembatasan calon-calon menjadi lebih jelas dan nyata setelah Umar (ra) ditikam, karena mereka meminta beliau untuk menunjuk calon-calon bagi mereka, maka beliau membatasinya pada enam orang dengan mengesampingkan semua yang lain, dan beliau menegaskan hal itu, sebagaimana sudah diketahui.

Restricting of nominees was more clear and obvious after the stabbing of Umar (ra) for they requested him to nominate candidates for them so he confined it to six (nominees) at the expense of all others, and he emphasised that matter, as is well known.

Pada saat pencalonan 'Ali (ra), beliau adalah satu-satunya calon, tanpa ada orang lain bersamanya, sehingga tidak ada keperluan untuk penyaringan.

At the time of nominating ‘Ali (ra), he was the only nominee, without having any one else with him and so there was no need for short-listing.

Dahulu, penyaringan calon-calon dilakukan sebelum sebuah pertemuan kaum Muslimin; hal yang akan ditentang dan tidak akan dilaksanakan jika memang tidak diperbolehkan, karena hal itu menghalangi hak orang lain untuk dicalonkan. Oleh karena itu, penyaringan calon untuk jabatan Khilafah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan (Ijma’) para sahabat. Dengan demikian, Ummah, atau dengan kata lain wakil-wakilnya, diperbolehkan untuk menyaring calon-calon, baik penyaringan itu dilakukan langsung oleh Ummah, maupun melalui pemberian wewenang kepada Khalifah yang sedang menjabat untuk melakukannya atas nama mereka.

Short-listing of nominees used to take place before a gathering of Muslims; a matter which would have been opposed and not executed had it been not allowed, for this prevents the right of others in nomination. Therefore, short-listing the nominees for Khilafah post is allowed due to the consensus (Ijma’) of the companions. Thus, the Ummah, or in other words, her representatives, are allowed to shortlist the nominees, whether this short-listing was conducted directly by the Ummah, or through authorising the outgoing Khalifah to do that on their behalf.

Mengenai penyaringan calon: dasar penyaringan calon menjadi enam orang pada awalnya diambil dari tindakan Umar (ra), sedangkan penyaringan lebih lanjut hingga menjadi dua orang setelah itu diambil dari tindakan Abdul Rahman Ibn Auf (ra). Selain itu, hal ini menegaskan makna Bay'a oleh mayoritas pemilih Muslim, sebab jika calonnya lebih dari dua orang, maka pemenang di antara mereka bisa saja hanya memperoleh, misalnya, tiga puluh persen dari pemilih, yaitu kurang dari mayoritas. Pemenang akan memperoleh mayoritas hanya jika calonnya tidak lebih dari dua orang.

This is in regards to short-listing. In regards to evidence for the short-listing of the nominees to six people at first, this is taken from the action of Umar (ra); whilst shortening the list to two after that, is taken from the action of Abdul Rahman Ibn Auf (ra). Additionally, this verifies the meaning of the Bay’a by the majority of the Muslim electorate for if the nominees were more than two, then the winner amongst them might get for example thirty percent of the electorate, i.e. less than their majority. The winner would get the majority in the case that the nominees were not more than two.

Sehubungan dengan penyaringan enam dan dua calon oleh Majelis Ummat, hal ini harus dilakukan oleh Mahkamah Mazhalim untuk memastikan bahwa para calon memenuhi syarat-syarat kualifikasi; hal ini karena penyaringan yang dilakukan oleh Majelis Ummat adalah untuk memilih seorang Khalifah dari antara mereka. Dengan kata lain, mereka harus memenuhi syarat-syarat kualifikasi. Oleh karena itu, Mahkamah Mazhalim akan mengeluarkan dari daftar calon Khilafah siapa pun yang tidak memenuhi syarat-syarat kualifikasi. Setelah itu, Majelis Ummat akan membuat daftar pendek dari calon-calon yang ditetapkan oleh Mahkamah Mazhalim sebagai telah memenuhi syarat-syarat kualifikasi.

In regards to short-listing of the six and two nominees by the Ummah Council, this must be by the Madhalim Court to ensure that the nominees fulfil the qualification conditions; this is because the short-listing conducted by the Ummah Council is for electing a Khalifah from amongst them. It means, in other words, that they must fulfil the qualification conditions. Therefore, the Madhalim Court would exclude from the nominees to the Khilafah anyone who does not fulfil the qualification conditions. After that the Ummah Council would make the shortlist from the nominees decided by the Madhalim Court to have fulfilled the qualification conditions.

Di sinilah poin kelima itu diambil.

This is where the fifth point is derived from.