Disyaratkan bahwa kekuasaan wilayah atau negara yang memberikan baiat kepada Khalifah bersifat otonom, bergantung hanya kepada kaum Muslimin, dan tidak bergantung kepada negara kafir mana pun; selain itu, keamanan kaum Muslimin di negara tersebut, baik di dalam maupun di luar, adalah dengan keamanan Islam, bukan dengan keamanan kekafiran. Adapun baiat yang diambil dari negara-negara lain, tidak terdapat syarat-syarat seperti ini.

It is stipulated that the authority of the region or the country that gives the Khalifah a contracting pledge is autonomous dependent upon the Muslims alone, and not upon any disbelieving state; besides the security of the Muslims in that country, both internally and externally, is by the security of Islam not the security of the disbelief. With respect to the pledge of obedience taken from other countries, there are not such conditions.

Dalilnya adalah larangan orang-orang kafir memiliki kekuasaan atas kaum Muslim, sesuai dengan firman-Nya (SWT): “Dan sekali-kali Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (TMQ 4:141). Maka, jika kekuasaan orang-orang kafir atas kaum Muslim ada di bagian mana pun dari negeri-negeri Islam, negeri tersebut tidak layak untuk didirikannya Khilafah, karena pendirian Khilafah pada hakikatnya adalah pendirian sebuah kekuasaan. Karena negeri itu tidak memiliki kekuasaan tersebut, maka ia tidak dapat memberikannya. Selain itu, kekuasaannya adalah kekuasaan kekufuran, sedangkan Khilafah tidak didirikan dengan kekuasaan kekufuran.

The evidence is the forbiddance of the disbelievers having authority over the Muslims, in accordance with the His (swt) words “And never will Allah give the disbelievers over the believers a way [to overcome them].” (TMQ 4:141), so if the authority of the disbelievers over the Muslims is present in any part of the Islamic lands, then that land would not be suitable to establish the Khalifah, since the establishment of a Khalifah is simply the establishment of an authority. Since that land does not possess the authority it ,therefore, cannot give it. Also its authority is an authority of disbelief, and the Khalifah is not established with the authority of disbelief.

Dari sudut pandang otoritas (sulthan), adapun persoalan keamanan, dalilnya adalah dalil tentang Dar al-Islam dan Dar al-Kufr, karena pendirian Khilafah akan menjadikan negeri tersebut sebagai negeri Islam, dan tidak mungkin suatu negeri menjadi negeri Islam hanya dengan ditegakkannya hukum Islam di dalamnya, melainkan wajib pula keamanannya merupakan keamanan Islam dan bukan keamanan kekufuran, karena syarat suatu negeri dianggap sebagai negeri Islam adalah: pertama, diatur oleh hukum Islam, dan kedua, keamanannya adalah keamanan Islam dan bukan keamanan kekufuran.

This is from the angle of the authority; as for the issue of security, its evidence is the evidence for Dar Al-Islam and Dar Al-Kufr, since the establishment of the Khalifah would make the abode into an abode of Islam, and it is not possible for an abode to be an abode of Islam simply by establishing the rule of Islam but rather it is imperative that its security is by the security of Islam and not that of disbelief, since the conditions for the abode to be considered an abode of Islam are: firstly, to be ruled by Islam and secondly, for its security to be the security of Islam and not the security of disbelief.