Siapa pun yang mengemban tanggung jawab peradilan (qadha') harus seorang Muslim, merdeka, sudah baligh, berakal sehat, adil, seorang Faqih (orang yang memahami yurisprudensi/Fiqih), dan memahami cara menerapkan hukum pada peristiwa-peristiwa. Adapun orang yang mengemban peradilan atas kezaliman (Madhalim), selain syarat-syarat yang disebutkan tadi, juga harus laki-laki dan seorang Mujtahid (mampu menggali fiqihnya sendiri/melakukan ijtihad).

Whoever undertakes the responsibility of judgement must be a Muslim, free, adult, sane, just, a Faqih (person who knows jurisprudence/Fiqh), and aware of how to apply the rules to the events. And the person who undertakes the judiciary of injustices (Madhalim) in addition to the conditions mentioned, must also be male and a Mujtahid (capable of deriving his own Fiqh/conducting Ijtihad).

Dalilnya sama dengan yang telah disebutkan sebelumnya mengenai dalil untuk Qadhi Agung, hanya saja tidak menjadi syarat pada hakim yang memutuskan perselisihan dan hakim Hisbah harus laki-laki; sebaliknya, seorang hakim boleh berupa perempuan, karena jabatan tersebut bukan jabatan pemerintahan melainkan jabatan peradilan, dengan kata lain, mereka menyampaikan hukum Syari'ah sedangkan mereka bukanlah pihak yang melaksanakannya. Adapun hadits yang diriwayatkan: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».

Its evidence is what was mentioned previously for the evidence for the Supreme judge, except that it is not a condition in the judge who settles the disputes and the judge of Hisbah to be male, rather it is permitted for the judge to be a woman, since it is not a position of ruling but rather a judge, in other words, they convey the Shari’ah rule while they are not the one who implements it. Accordingly, the narration. .» لَنْ ي فُْلِحَ قَ وْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة « .

“Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan,” diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dan hadits ini tidak berlaku untuk kepemimpinan, yaitu kekuasaan untuk memerintah. Sebab diriwayatkannya hadits tersebut adalah ketika bangsa Persia diperintah oleh seorang perempuan. Diriwayatkan dari Abu Bakrah, ia berkata: “Ketika Rasulullah ﷺ diberitahu bahwa bangsa Persia diperintah oleh putri Kisra, beliau bersabda:

“Never will succeed such a nation that makes a woman their ruler.” reported by Al-Bukhari, does not apply, since it is regarding governorship which is ruling. And the reason for the narration was when the people of Persia were ruled by a woman; it is narrated from Abu Bakrah who said “When the Messenger of Allah (pbuh) was notified that the people of Persia were ruled by the daughter of Kisra, he said:

. » لَنْ ي فُْلِحَ قَ وْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة « .

. » لَنْ ي فُْلِحَ قَ وْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة « .

"Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita" (diriwayatkan oleh Al-Bukhari). Maka sebab dari lafaz hadis tersebut adalah suatu perkara yang disebutkan secara eksplisit dalam teks hadis, yaitu kekuasaan (al-wilayah), dengan kata lain otoritas, sedangkan peradilan (al-qadha') bukanlah suatu otoritas. Dengan demikian, hadis ini khusus berkenaan dengan kekuasaan dan tidak mencakup peradilan, dan hal itu didasarkan pada dua alasan:

‘Never will succeed such a nation that makes a woman their ruler’” (reported by Al-Bukhari). So the reason for the words of the narration was a specific subject which was mentioned explicitly in the text of the narration, which is ruling, in other words, authority, and the judiciary is not an authority. Accordingly the narration is specific to ruling and does not encompass the judiciary, and that is for two reasons:

Pertama, teks yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu, seperti teks yang merupakan jawaban atas sebuah pertanyaan, maka perlu dibuat spesifik sesuai dengan masalah pertanyaan atau peristiwa tersebut, dan tidak benar jika teks itu bersifat umum untuk semua masalah, karena pertanyaan tercermin dalam jawabannya, dan karena kata-katanya berada pada suatu hal yang spesifik, maka perlu dibatasi pada hal tersebut, sebab sabda Rasulullah ﷺ terkait dengan pertanyaan atau peristiwa, sehingga hukumnya pun terkait dengan hal itu. Ini berbeda dengan jika Rasulullah ﷺ menyabdakannya sejak awal (tidak sebagai tanggapan atas suatu peristiwa), yang dalam hal ini akan bersifat umum dan terkait dengan keumuman. Adapun jika sabdanya merupakan komentar atas suatu peristiwa tertentu, atau jawaban atas pertanyaan tertentu, maka keadaannya berbeda. Jika teks, yakni firman Allah (SWT) atau sabda Rasulullah ﷺ, memang pasti terkait dengan suatu pertanyaan atau peristiwa, maka hukumnya terkait dengan hal itu tanpa diragukan lagi. Ini berlaku pada hal yang muncul dari pertanyaan atau peristiwa tersebut. Dan ini bukan berkaitan dengan orang yang bertanya atau orang yang mengalami peristiwa itu, karena pertimbangan dalam keduanya diberikan kepada keumuman lafaz, bukan kepada sebab yang khusus. Oleh karena itu, dibedakan antara sebab dan pokok persoalan, sehingga pertimbangannya diberikan kepada keumuman lafaz, bukan kepada sebab yang khusus, karena lafaz tersebut tidak terikat dengan sebab, sehingga tetap pada keumumannya. Ini berbeda dengan peristiwa atau pertanyaan, yakni berbeda dengan pokok persoalan yang tercakup dalam peristiwa, atau pokok persoalan yang tercakup dalam pertanyaan, karena lafaznya pasti terkait dengannya, dan tidak ada keraguan di dalamnya, sebab riwayat tersebut hanya disampaikan untuk hal itu, atau karena hal itu, dan oleh karena itu ia khusus pada pokok persoalan tersebut, bukan umum. Demikianlah riwayatnya.

Firstly, the text which is related in a specific subject is like the text which is an answer to a question, and so it is necessary to make it specific to the issue of the question or event, and it is not correct for it to be general in all issues, because the question is reflected in the answer, and because the words are in a specific subject it is necessary to limit them to that subject, since the word of the Messenger (pbuh) is connected to the question or event, and so the rule is connected to that. This is different than if the Messenger (pbuh) had said that initially (not in response to an event) in which case it would be general and connected to the generality. As for if his word is a comment upon a specific event, or an answer to a specific question, then the situation is different. If the text, in other words, the words of Allah (swt) or the words of the Messenger (pbuh) , were definitely connected to a question or event, then the rule is connected to that without any doubt. This is with respect to the subject that either came from a question or event. And it is not with respect to the questioner or whom the event occurred upon, since the consideration in both of them is given to the generality of the words and not to the specific cause. And this is why there is a difference made between the cause and the subject, so the consideration is to the generality of the words and not to the specific cause, since the words are not connected to the cause, and so they remain upon their generality. This is different to the event or question, in other words, different to the subject which was included by the event, or the subject which was included by the question, since the words are definitely connected to it, and there is no doubt in that, since the narration was only for its sake, or due to it, and due to this it is specific to the subject, and not general. Accordingly the narration.

. » لَنْ ي فُْلِحَ قَ وْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة « .

. » لَنْ ي فُْلِحَ قَ وْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة « .

"Tidak akan pernah sukses suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita," adalah khusus untuk kepemimpinan, dan tidak mencakup peradilan.

“Never will succeed such a nation that makes a woman their ruler” is specific to ruling, and does not encompass the judiciary.

Adapun alasan kedua, kata-kata "menjadikan seorang wanita sebagai penguasa mereka" berasal dari kekuasaan pemerintahan (wilayah), dan ini adalah wilayah al-amr (kepemimpinan urusan umum). Sedangkan hakim bukanlah wali (penguasa), dan bukan pula wali untuk urusan umum. Dengan demikian, hakim tidak termasuk dalam hadis ini, sehingga hadis tersebut tidak mencakup peradilan.

This is the first reason. As for the second reason, the words “makes a woman their ruler” are from governorship, and this is the governorship of the command, and the judge is not a governor, and is not a governor for the command. Accordingly the judge does not come under this narration, so the narration does not encompass the judiciary.

Dari sudut pandang petunjuk riwayat, dan adapun dari sudut pandang kebolehan seorang perempuan menjadi hakim, maka hakim adalah pegawai seperti pegawai negeri sipil lainnya. Dan boleh bagi seorang pegawai itu laki-laki atau perempuan; "Dan jika mereka menyusui (anak-anak) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (QS. At-Talaq: 6). Hakim diangkat untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan syariat, atau dengan kata lain, untuk memberitahukan kepada kedua pihak yang berselisih tentang hukum syariat yang wajib mereka patuhi, dan ia tidak diangkat untuk menerapkan syariat. Karena itu, definisi pegawai berlaku baginya, sebab ia merupakan akad atas suatu jasa dengan imbalan, berbeda dengan penguasa, karena definisi tersebut tidak berlaku baginya, sebab ia tidak diikat dengan suatu jasa tertentu, melainkan diberi perintah untuk melaksanakan syariat, dan oleh karena itu tidak boleh seorang penguasa itu perempuan, sebab ia adalah pemegang kekuasaan perintah (Wali Al-Amr). Boleh bagi hakim menjadi perempuan, karena hakim adalah pegawai dan bukan penguasa.

This is from the angle of the indication of the narration and as for the angle of the permission for a judge to be a woman, the judge is an employee like the rest of the civil servants. And it is permitted for an employee to be male or female; “And if they breastfeed for you, then give them their payment.” (TMQ 65:6). The judge is appointed to undertake an action according to the Shari’ah, or in other words, to inform the two disputing parties of the Shari’ah rule which would be binding upon them, and he is not appointed in order to implement the Shari’ah. Due to this the definition of the employee would apply to him, since it is a contract upon a service for compensation, which is opposite to the ruler since the definition would not apply to him, since he is not contracted over a specific service, rather he is given the command to execute the Shari’ah, and for this reason it is not permitted for a ruler to be a woman because he is a governor of a command (Wali Al-Amr). It is permitted for the judge to be a woman, since the judge is an employee and not a ruler.

Adapun syarat-syarat lain bagi seorang hakim, dalilnya telah dibahas dalam bagian tentang syarat-syarat Khalifah. Demikian pula dalil bagi syarat bahwa ia harus seorang faqih (memahami fikih) adalah riwayat (hadis).

With regards to the rest of the conditions for the judge, their proofs were discussed in the section about the conditions of the Khalifah. Similarly the evidence for the condition that they be a faqih (to know jurisprudence) is the narration.

. "القضاة ثلاثة" .

. "القضاة ثلاثة" .

“The judges are of three kinds” until he said. .» وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَ هُوَ فِي النَّارِ « .

“The judges are of three kinds” until he said. .» وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَ هُوَ فِي النَّارِ « .

"dan seorang laki-laki yang memutuskan perkara di antara manusia dalam kebodohan akan berada di neraka" (diriwayatkan dalam As-Sunan dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dari Buraydah).

“and a man who passess judgement on the people in ignorance will be in hellfire” (reported in the Sunan and authenticated by Al-Hakim from Buraydah).

Ini untuk peradilan Hisbah dan peradilan yang menyelesaikan perselisihan antar manusia, di mana diperbolehkan bagi hakim untuk menjadi perempuan. Adapun hakim Mahkamah Kezaliman (Madhalim), disyaratkan ia laki-laki, sebagaimana Hakim Agung, karena pekerjaannya adalah sekaligus memerintah dan menghakimi, sebab ia memutuskan atas penguasa, dan menerapkan Syari'ah atasnya. Karena itu, disyaratkan ia laki-laki bersama dengan syarat-syarat lain bagi hakim, yang salah satunya adalah menjadi seorang Faqih. Namun, selain itu, disyaratkan pula ia harus seorang Mujtahid, karena dalam perkara kezaliman (Madhalim) ia mungkin diharuskan memeriksa apakah penguasa telah memerintah dengan selain apa yang telah diturunkan Allah (SWT), atau dengan kata lain, memerintah dengan hukum yang tidak memiliki dalil dari Syari'ah, atau memeriksa apakah dalil yang digunakannya tidak berlaku bagi peristiwa tersebut. Jenis kezaliman (Madhlamah) ini hanya dapat ditangani oleh seorang Mujtahid, karena jika ia bukan Mujtahid, maka ia akan memutuskan suatu perkara yang sedikit atau sama sekali tidak ia ketahui, dan itu haram dan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, selain syarat-syarat bagi penguasa dan syarat-syarat bagi hakim, ia juga harus seorang Mujtahid.

This is for the judiciary of Hisbah and the judiciary that resolves the disputes between the people, where it is permitted for the judge to be a woman. As for the judge of the Court of Injustices (Madhalim), it is a condition that he is male, like the Supreme Judge, because his work is both ruling and judging, since he rules upon the ruler, and implements the Shari’ah upon him, and for that reason it is a condition that he is male along with the rest of the conditions of the judge, of which being a Faqih is one. However, in addition to that, it is a condition that he should be a Mujtahid, because as part of the injustices (Madhalim) he may be required to look into whether the ruler has ruled by other than that which Allah (swt) has revealed, or in other words, has ruled by a law that has no Shari'ah evidence, or to look into whether the evidence he used does not apply to the event. This type of injustice (Madhlamah) can only be dealt with by a Mujtahid, since if he were not a Mujtahid, he would be judging on something he knows little about or has no knowledge about at all, and that is forbidden and not permitted. Therefore, in addition to the conditions of the ruler and those of the judge, he should also be a Mujtahid.