Khalifah tidak memiliki masa jabatan yang tetap. Selama Khalifah menjaga syariat dan menerapkan hukum-hukumnya, serta mampu menjalankan urusan negara, ia tetap menjadi Khalifah selama keadaannya tidak berubah menjadi keadaan yang akan mencabutnya dari kepemimpinan negara. Jika keadaannya berubah dengan cara demikian, maka wajib untuk memberhentikannya dari jabatannya pada saat itu.

The Khalifah does not have a fixed term of office; as long as the Khalifah preserves the Shari’ah and he implements its rules, and is capable of carrying out the affairs of the State, he remains as a Khalifah as long as his situation does not change to one that would remove him from the leadership of the State. If his state changes in this manner, then it is obligatory to remove him from his position at that time.

Dalil atas hal ini adalah bahwa teks bai'at yang disebutkan dalam riwayat-riwayat datang dalam bentuk yang mutlak dan tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Selain itu, para Khulafaa' Rasyidin masing-masing dibaiat dengan bai'at dalam bentuk yang mutlak, yaitu bai'at sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat, dan syaratnya tidak ditentukan. Maka masing-masing dari mereka memikul Khilafah sejak dibaiat hingga wafat, dan ini merupakan Ijma' para sahabat bahwa Khilafah tidak memiliki jangka waktu tertentu, melainkan bersifat mutlak, dan siapa yang dibaiat maka ia tetap menjadi Khalifah hingga wafat. Hal ini berlaku kecuali jika terjadi sesuatu pada Khalifah yang dapat memberhentikannya, atau yang menjadikan pemberhentiannya wajib pada saat itu. Namun ini bukanlah pembatasan atas jangka waktu Khilafah, melainkan sesuatu yang terjadi yang menyebabkan kekurangan pada syarat-syarat Khilafah, karena bentuk bai'at yang telah ditetapkan oleh nash-nash syariat dan Ijma' para sahabat menjadikan Khilafah sebagai jangka waktu yang tidak ditentukan. Akan tetapi, ia dibatasi oleh komitmen terhadap apa yang ia dibaiat atasnya, yaitu Kitab dan Sunnah, dengan kata lain penerapan syariat; jika ia tidak menjaga syariat atau tidak menerapkannya, maka ia menampakkan kekafiran yang nyata, yang menjadikan perlawanan terhadapnya wajib atas umat berdasarkan riwayat tersebut.

The proof for this is that the text of the pledge of allegiance mentioned in the narrations came in an absolute form and was not restricted by any specific period. Additionally, the righteously guided Khulafaa’ were each contracted upon a pledge in an absolute form, which was the pledge mentioned in the narrations, and their terms were not fixed. So each one of them undertook the Khilafah from the time they were contracted until they died, which is an Ijma’ of the companions that the Khilafah does not have a fixed term, rather it is absolute, and if someone is contracted, they remain as Khalifah until they die. This is the case unless something occurs to the Khalifah which would remove him, or make it necessary to remove him at that time. But this is not a limit upon the term of the Khilafah, rather it would be something that occurred which led to a deficiency in the conditions of the Khilafah, since the form of the pledge of allegiance which has been determined by the Shari’ah texts and the Ijma’ of the companions made the Khilafah an indeterminate term. However, it is limited by the undertaking of what he was contracted upon, which was the Book and the Sunnah, in other words, the implementation of the Shari’ah; if he did not protect the Shari’ah or did not implement it, then he would display open disbelief which would make resistance against him obligatory upon the Ummah due to the narration.

. » إِلاَّ أَنْ تَ رَوْا كُفْرًا بَ وَاحًا « .

. » إِلاَّ أَنْ تَ رَوْا كُفْرًا بَ وَاحًا « .

"Kecuali jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata" (hadits muttafaq 'alaih dari 'Ubadah bin Ash-Shamit).

“Unless you witness open Kufr” (agreed upon narration from ’Ubadah b. Al-Samit).