Mahkamah Mazhalim berhak memberhentikan setiap penguasa atau pegawai negeri di Negara, sebagaimana ia berhak memberhentikan Khalifah, apabila penghapusan kezaliman (Madhlamah) memerlukan pemberhentian tersebut.

The Court of Injustice Acts (Madhalim) has the right to remove any ruler or civil servant in the State, in the same way that it has the right to remove the Khalifah, if the elimination of the Madhlamah required this removal.

Artikel ini menjelaskan kewenangan Mahkamah Mazhalim terkait pemberhentian para penguasa, karena penguasa diangkat melalui sebuah akad yang dikenal sebagai Akad Penugasan, yang juga disebut Akad Pemberian Kuasa. Khalifah memiliki hak kekuasaan pemerintahan, yaitu hak wilayah, dan ia memiliki hak pemberian kuasa, yaitu pengangkatan, dan pemberian kuasa adalah sebuah akad yang hanya dapat sah dengan lafaz yang tegas. Oleh karena itu, pemberhentian penguasa yang diangkat oleh Khalifah berarti pembatalan akad tersebut, dan tidak diragukan lagi Khalifah memiliki hak itu, sebagaimana Rasulullah ﷺ mengangkat para wali dan memberhentikan mereka. Para Khulafaur Rasyidin juga mengangkat para wali dan memberhentikan mereka. Demikian pula, Khalifah dapat mendelegasikan kepada orang-orang yang ia angkat hak untuk mengangkat dan memberhentikan. Namun, Mahkamah Mazhalim tidak memiliki hak untuk memberhentikan para penguasa atas nama Khalifah, karena ia tidak bertindak atas nama Khalifah dalam pengangkatan dan pemberhentian; ia bertindak atas nama Khalifah dalam memeriksa perbuatan-perbuatan zalim (Mazhalim). Maka jika keberadaan penguasa tersebut di wilayahnya merupakan suatu kezaliman (Mazhlamah), mahkamah berhak menghilangkan kezaliman (Mazhlamah) tersebut; dengan kata lain, mahkamah berhak memberhentikan penguasa itu dari jabatannya. Oleh karena itu, kewenangannya untuk memberhentikan para penguasa tidak dilakukan atas nama Khalifah, melainkan hanya untuk menghilangkan kezaliman (Mazhlamah), dan dengan demikian mereka yang telah diputuskan untuk diberhentikan, diberhentikan meskipun Khalifah tidak berkenan dengannya, sebab pemberhentiannya dalam keadaan ini adalah keputusan untuk menghilangkan kezaliman (Mazhlamah), dan ini berlaku bagi semua orang termasuk Khalifah, karena putusan hakim adalah putusan yang mengikat semua pihak.

This article clarifies the powers of the Court of Injustices (Madhalim) with respect to removal of the rulers, since the ruler is appointed by a contract, known as the Contract of Assignment which is also called the Contract of Empowerment. The Khalifah has the right of the governorship which is the ruling, and he has the right of empowerment which is the appointment, and the empowerment is a contract that can only be completed with direct wording. Therefore, the removal of the ruler appointed by the Khalifah would be a termination of that contract, and the Khalifah undoubtedly reserves that right since the Messenger (pbuh) appointed the governors and removed them. The righteously guided Khulafaa’ also appointed the governors and removed them. In the same manner the Khalifah could also delegate to those whom he appointed the right to appoint and remove. However, the Court of Injustices (Madhalim) does not have the right to remove the rulers on behalf of the Khalifah, for it does not act on his behalf in appointing and removal; it rather acts on his behalf in looking into the injustices (Madhalim). So if the presence of that ruler in his province was an injustice (Madhlama), the court has the right to remove that injustice (Madhlamah); in other words, it has the right to remove that ruler from office. Therefore, its power to remove the rulers is not done on behalf of the Khalifah, rather it is only removing the injustice (Madhlamah), and accordingly those who have been ruled upon to be removed are removed even if the Khalifah is not pleased with it, since his removal in this situation is the ruling upon the removal of an injustice (Madhlamah), and this applies to everyone including the Khalifah, since the ruling of the judge is a ruling for everyone.

Adapun kewenangannya untuk memberhentikan Khalifah, maka hukumnya sama dengan hukum pencabutan suatu kezaliman (Madhlamah). Sebab, apabila salah satu keadaan yang menyebabkan Khalifah diberhentikan secara otomatis atau mengharuskan pemberhentiannya terjadi, maka tetap menjabatnya dia dalam kedudukannya merupakan suatu kezaliman (Madhlamah). Dan yang memutuskan pencabutan kezaliman-kezaliman (Madhalim) adalah Mahkamah Madhalim, sehingga Mahkamah Madhalim-lah yang memutuskan pemberhentiannya. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Madhalim untuk memberhentikan Khalifah merupakan putusan yang bertujuan mencabut suatu kezaliman (Madhlamah). Maka apabila pencabutan kezaliman (Madhlamah) itu mengharuskan pemberhentiannya, diberikanlah putusan pemberhentiannya.

As for its powers to remove the Khalifah, in the same manner it is ruling upon the removal of an injustice (Madhlamah), since if one of the circumstances where the Khalifah is removed automatically or necessitated his removal occurs, then his remaining in office would be an injustice (Madhlamah). And it is the Court of Injustices (Madhalim) which rules upon the removal of the injustices (Madhalim), so it is the one who rules upon his removal. Therefore, the judgement of the Court of Injustices (Madhalim) to remove the Khalifah would be a judgement aimed at removing an injustice (Madhlamah), and so if removal of the Madhlamah necessitated his removal, the judgement for his removal would be given.