Setiap provinsi memiliki majelis yang dipilih dari rakyatnya dan dipimpin oleh gubernur. Majelis tersebut memiliki wewenang untuk ikut serta menyampaikan pendapat dalam urusan administratif, bukan dalam urusan pemerintahan; dan hal ini dimaksudkan untuk dua tujuan:

Every province has an assembly elected from its people and championed by the governor. The assembly has the authority to participate in expressing opinions on administrative matters and not on ruling; and this would be for two objectives:

Pertama - memberikan informasi yang diperlukan tentang kondisi provinsi dan kebutuhannya kepada gubernur, serta menyampaikan pendapat mereka mengenai hal tersebut.

Firstly - providing the necessary information about the situation of the governorate and its needs to the governor and to express their opinion about that.

Kedua - untuk menyatakan kerelaan atau keluhan mereka terhadap pemerintahan gubernur atas mereka.

Secondly - in order to express their contentment or complaint about the rule of the governor over them.

Pendapat majelis tidak mengikat pada tingkat pertama, dan mengikat pada tingkat kedua. Jika mereka mengeluhkan gubernur, maka ia diberhentikan.

The opinion of the assembly is not binding in the first instance and is binding in the second – if they complain about the governor he is removed.

Tidak diketahui bahwa para gubernur Rasulullah ﷺ memiliki majelis provinsi, dan tidak diketahui dari perbuatan Rasulullah ﷺ bahwa beliau memilih sebuah majelis provinsi. Demikian pula, tidak diketahui hal serupa dari para Khulafaa' Ar-Rasyidin. Dari sini, majelis provinsi bukan bagian dari perangkat pemerintahan (jihaz al-hukm) ataupun hukum-hukum Syari'ah. Sebab, perangkat pemerintahan adalah setiap tindakan dari perbuatan-perbuatan pemerintahan yang memiliki dalil syar'i, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki dalil bukanlah bagian dari perangkat pemerintahan. Sebaliknya, hal itu diteliti: jika ia merupakan perbuatan cabang yang diturunkan dari suatu pokok, maka ia mengikuti pokok tersebut dan termasuk dalam gaya serta sarana yang boleh dijalankan, yaitu apa yang disebut administrasi. Adapun jika pokok atau perbuatan cabang tersebut memiliki dalil, maka tidak benar untuk melaksanakannya kecuali sesuai dengan dalil syar'i.

It is not known that the governors of the Messenger (pbuh) used to have a provincial assembly and it is not known from the actions of the Messenger (pbuh) that he selected a provincial assembly, and in the same way, nothing similar is known from the righteously guided Khulafaa’. From this, the provincial assembly is not part of the ruling apparatus or the Shari’ah rules, since the ruling apparatus is every action from the acts of ruling that has a Shari’ah evidence and anything which has no evidence is not from the ruling apparatus. Rather it is examined, and if it is a branch action that is derived from a root, then it follows that root and is from the styles and means that are permitted to be acted upon - in other words, from what is called administration; and if the root or branch action has evidence, then it is not correct to undertake it except in accordance with the Shari’ah evidence.

Majelis provinsi adalah tindakan cabang yang diturunkan dari tindakan kepemimpinan gubernur, karena gubernur melaksanakan pemerintahan dan administrasi, sementara rakyat provinsi lebih mengetahui keadaan provinsi mereka dan apa yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi gubernur untuk memiliki informasi yang dapat ia andalkan dalam menjalankan tugasnya, dan informasi tersebut ada di tengah rakyat provinsi. Berdasarkan hal ini, wajib baginya untuk merujuk kepada rakyat provinsi selama ia memimpin mereka.

The provincial assembly is a branch action that is derived from the actions of the governorship, since the governor undertakes the ruling and administration, and the people of the province are more knowledgeable than him regarding the reality of their province and what occurs within it. Accordingly, it is vital that he has information that he can rely upon in order to undertake his actions and this information is present amongst the people of the province. Based upon this, it is imperative for him to refer to the people of the province while he is governing them.

Dari sudut pandang lain, penguasaannya atas wilayah tersebut harus didasarkan pada kondisi bahwa rakyat wilayah itu tidak marah kepadanya, karena jika mereka marah kepadanya, maka menjadi kewajiban Khalifah untuk memberhentikannya, sebagaimana Rasulullah ﷺ memberhentikan Al-’Ala’ bin Al-Hadrami sebagai ’Amil-nya atas Bahrain ketika delegasi ’Abd Qays mengeluhkan dirinya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa’d dalam Al-Thabaqat. Oleh karena itu, sangat penting untuk diketahui pendapat rakyat wilayah tersebut mengenai pengambilalihan kekuasaan atas mereka oleh orang tersebut, apakah mereka ridha atau tidak.

This is from one angle, and from another angle his ruling of the province must be upon a basis that the people of the province are not angered, since if they are angry with him, then it would be upon the Khalifah to remove him, since the Messenger (pbuh) removed Al-’Ala’ b. Al-Hadrami as his ’Amil over Bahrain since the delegation of ’Abd Qays complained about him as mentioned by Ibn Sa’d in Al-Tabaqat. Accordingly, it is imperative that the opinion of the people of the province regarding his undertaking the ruling over them is known as to whether they are content or not.

Selain itu, wajib baginya untuk merujuk kepada penduduk provinsinya selama ia memerintah mereka, karena dua alasan: untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh gubernur, dan untuk mengetahui pendapat penduduk provinsi tentang pemerintahannya. Oleh karena itu, perlu baginya untuk merujuk kepada penduduk provinsinya. Untuk memudahkan rujukan ini, gubernur membentuk sebuah majelis provinsi yang dipilih dari penduduk provinsinya, sehingga ia dapat merujuk kepadanya untuk kedua hal tersebut: mengumpulkan informasi dan mengetahui pendapat penduduk provinsi mengenai pemerintahan gubernur. Dengan demikian, majelis ini tidak memiliki musyawarah (Syura) atau pengambilan pendapat apa pun dan tidak ada kaitannya dengan praktik pemerintahan; sebaliknya, tugasnya adalah meneliti tindakan administratif. Pendapatnya tidak mengikat, melainkan hadir untuk membantu gubernur. Orang pertama yang membentuk majelis ini adalah Umar bin ‘Abd Al-‘Aziz, karena sebelum menjadi Khalifah, ia adalah gubernur Madinah, dan apabila ia mengadakan majelis kepemimpinan, ia akan menemui dua orang tokoh pembentuk opini dan pemimpin kabilah mereka, lalu berkata kepada mereka: "Ini adalah majelis keburukan dan fitnah, dan kalian berdua tidak memiliki tindakan lain selain memeriksa aku (mengawasi aku), maka jika kalian melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan Kebenaran, ingatkanlah aku kepada Allah dan buatlah aku takut kepada-Nya." Jadi, asalnya adalah merujuk kepada penduduk provinsi dan pengawasan gubernur dari pihak mereka, dan untuk mencapai rujukan ini, sebuah majelis provinsi dibentuk di samping gubernur.

Additionally, it is imperative for him to refer to the people of his province while he is governing them, due to the following two reasons: to gather the information which the governor requires and for his knowledge of what the people of his province think about his ruling – ,therefore, it is necessary for him to refer to the people of his province. To facilitate this reference, the governor establishes a provincial assembly which is elected from the people of his province, so that he can refer to it for the two issues: gathering information and knowing the opinion of the people of the province regarding the rule of the governor. Accordingly, this assembly does not have any consultation (Shura) or taking of opinion and nothing to do with the practice of ruling; rather it is to look into the administrative action. Its opinion is not binding but rather it is present in order to assist the governor. The first one who created this assembly was Umar b. ’Abd Al-’Aziz, since before he became the Khalifah, he was the governor over Madinah, and if he conducted a leadership assembly, he would meet two men of the opinion formers and leaders of their tribes, and said to them “It is an assembly of evil and strife, and you two have no action other than to examine me (monitor me), so if you see something which does not agree with the Truth, then remind me of Allah and make me fear Him”. So the origin is to refer to the people of the province and the observation of the governor from their side and in order to achieve this reference, a provincial assembly is created beside the governor.