Negara menerbitkan mata uangnya sendiri yang independen, dan tidak diperbolehkan untuk dikaitkan dengan mata uang asing mana pun.

The State issues its own independent currency, and it is not permitted for it to be linked to any foreign currency.

Dalil untuk paruh pertama artikel ini adalah dalil yang memberi hak kepada Imam untuk mengurus urusan-urusan dengan sabda Nabi ﷺ: «الإِمَامُ رَاعٍ»

The evidence for the first half of this article is the evidence that gave the Imam the right to manage the affairs with the words of the Prophet : ,.» الإِمَامُ رَاعٍ «.

“Imam adalah pelindung” (diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari ‘Abd Allah (swt) bin Umar), dan mengatur perkara-perkara yang mubah termasuk dalam pengelolaan urusan-urusan. Membuat mata uang tertentu bagi Negara termasuk perkara yang mubah, maka boleh bagi Negara untuk membuat mata uang tertentu, dan demikian pula boleh bagi Negara untuk tidak melakukannya. Rasulullah ﷺ tidak membuat mata uang tertentu yang didasarkan pada karakteristik tertentu yang konsisten, dan pada masa beliau Negara tidak memiliki mata uangnya sendiri, dan keadaan ini tetap sama sepanjang masa beliau dan masa para Khulafaur Rasyidin setelahnya, serta pada awal masa Bani Umayyah hingga masa ‘Abd al-Malik bin Marwan yang memutuskan untuk mengubah segala sesuatu dari emas dan perak yang digunakan, baik yang sudah dicetak maupun tidak, menjadi mata uang dengan cetakan Islam dan berat yang sama tanpa perbedaan. Akibatnya, ia mencetak Dirham dari perak dan Dinar dari emas, dan sejak saat itu Dinar dan Dirham Islam dicetak, padahal sebelumnya belum dikenal. Maka menerbitkan mata uang itu boleh dan tidak wajib bagi Negara, kecuali jika menjaga perekonomian negeri dari kehancuran dan melindunginya dari musuh-musuhnya mengharuskan penerbitan mata uang, maka saat itu penerbitannya menjadi wajib, sesuai dengan kaidah syariah: “Sesuatu yang kewajiban tidak dapat terlaksana tanpanya, maka ia itu sendiri menjadi wajib”.

“The Imam is a guardian” (reported by Al-Bukhari from ‘Abd Allah (swt) Bin Umar), and organising the permitted issues is from the management of the affairs. To create a specific currency for the State is from the permitted issues, so it is permitted for the State to create a specific currency, and in the same way it is permitted for the State not to do so. The Messenger (pbuh) did not create a specific currency based upon specific consistent characteristics, and in his time the State did not have its own currency, and the situation remained the same throughout his time and the time of the righteous guided Khulafaa’ after him, and during the beginning of the Ummayad period up until the time of ‘Abd alMalik b. Marwan who decided to change everything from the gold and silver that was being used, whether minted or not, to the currency with an Islamic minting and of equal weight without any disparity. Consequently, he minted Dirhams from silver and Dinars from gold, and from that time the Islamic Dinars and Dirhams were minted whereas they were not known before then. So to issue a currency is permitted and is not obligatory upon the State, unless safeguarding the economy of the land from ruin and protecting it from its enemies required the issuing of a currency, at which point its issuance would be obligatory, in accordance with the Shari’ah principle: “That, without which the obligation cannot be accomplished, is itself an obligation”.

Adapun bagian kedua dari artikel ini, dalil keharamannya adalah bahwa hal itu akan membuat Negara mengikuti negara kafir mana pun yang mata uangnya ditautkan dengannya, sebagaimana yang terjadi ketika Irak dahulu ditautkan dengan Sterling. Selain itu, dari sisi keuangan, Negara akan berada di bawah belas kasihan negara kafir tersebut. Kedua hal ini diharamkan, dan kaidah syariah menyatakan: “Sarana menuju sesuatu yang haram juga haram”, sehingga menautkan mata uang Negara Islam dengan negara asing adalah haram.

As for the second part of the article, the evidence for its forbiddance is that it would make the State follow whichever disbelieving state it links its currency too, as was the scenario when Iraq used to be linked to Sterling, and over and above that it would be at the mercy of that disbelieving state from the financial angle. Both of these issues are forbidden, and the Shari’ah principle states that: “The means to something forbidden is also forbidden”, and so to link the currency of the Islamic State to a foreign State is forbidden.