Asisten eksekutif terhubung langsung dengan Khalifah, sebagaimana asisten yang diberi wewenang, dan dianggap sebagai asisten hanya dalam hal pelaksanaan, bukan dalam hal pemerintahan.

The executive assistant is directly connected to the Khalifah, like the delegated assistant, and is considered as an assistant but only in terms of execution and not in ruling.

Khalifah adalah penguasa yang memikul tugas pemerintahan dan pelaksanaannya, serta mengurus urusan-urusan rakyat. Memikul tugas pemerintahan, pelaksanaan, dan pengurusan urusan rakyat memerlukan pekerjaan administratif, dan hal ini menuntut adanya struktur khusus yang bersama Khalifah untuk mengelola urusan-urusan yang diperlukan oleh tanggung jawab Khilafah. Oleh karena itu, dibutuhkan pembantu-pembantu yang diangkat oleh Khalifah untuk melaksanakan dan menjalankan tindakan-tindakan administratif, bukan tindakan pemerintahan. Jadi, tugas mereka adalah membantu Khalifah dalam administrasi, bukan dalam pemerintahan, dan dengan demikian Khalifah tidak melakukan tindakan pemerintahan yang dikerjakan oleh pembantu yang didelegasikan. Karena itu, ia tidak diangkat sebagai gubernur atau pekerja (’Amil), dan tidak mengurus urusan rakyat secara langsung, melainkan pekerjaannya bersifat administratif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan, serta tindakan-tindakan administratif yang dikeluarkan dari Khalifah dan para pembantu yang didelegasikan. Untuk alasan inilah ia disebut pembantu pelaksana.

The Khalifah is the ruler who undertakes the ruling and the implementation, and governing the peoples’ affairs. Undertaking the ruling, implementation and governing requires administrative work and this necessitates the creation of a specific structure which would be with the Khalifah to manage the affairs which are required by the responsibilities of the Khilafah. So this necessitates assistants who are appointed by the Khalifah to execute and carry out the administrative actions, not the actions of ruling. So their action is to assist the Khalifah in administration, not ruling, and so he does not undertake any action of ruling that the delegated assistant would do. Therefore, he is not appointed as a governor or worker (’Amil), and does not govern the peoples’ affairs, but rather his work is administrative to execute the ruling actions, and the administrative actions that are issued from the Khalifah and the delegated assistants. For that reason, he is called the executive assistant.

Para ahli fikih menyebutnya Wazir Al-Tanfidh (menteri pelaksana); dengan kata lain, asisten pelaksana, berdasarkan pada makna kebahasaan kata Wazir yang menunjukkan asisten. Mereka berkata: Wazir ini menjadi penghubung antara Khalifah dengan rakyat dan para gubernur. Ia melaksanakan apa yang diperintahkan Khalifah, menjalankan apa yang dikeluarkan, menindaklanjuti apa yang diputuskan, serta memberitahukan tentang penunjukan gubernur dan persiapan militer serta pertahanan. Ia juga menyampaikan kepada Khalifah balasan-balasan dari mereka, dan apa pun yang telah terjadi, agar dapat melaksanakan apa pun yang diperintahkan kepadanya. Maka ia adalah orang yang ditugaskan untuk pelaksanaan urusan-urusan, bukan sebagai gubernur atas urusan-urusan tersebut, dan tidak pula memiliki kewenangan atasnya. Ia serupa dengan kepala kantor kepresidenan di era kontemporer.

The jurists called him the executive minister (Wazir Al-Tanfidh); in other words, the executive assistant, on the basis that the word Wazir linguistically indicates the assistant, and they said: this Wazir is the interface between the Khalifah and the subjects and governors, he carries out what the Khalifah orders, executes what is issued, follows through what is ruled, informs about the assignment of governorship and the preparation of the military and defence. He also presents to the Khalifah the replies back from them, and whatever has occurred in order to carry out whatever he has been ordered. So he is the one assigned for the execution of the affairs, and not as a governor over them, nor empowered over them. He is similar to the head of the office of the Presidents in the contemporary era.