Negara berhak memungut pajak untuk membiayai apa pun yang diwajibkan oleh syariat atas umat, apabila dana di Bayt Al-Mal tidak mencukupi, karena kewajiban membiayainya kemudian beralih kepada umat. Negara tidak berhak memungut pajak untuk sesuatu yang tidak wajib dilaksanakan oleh umat, sehingga tidak diperbolehkan memungut biaya bagi pengadilan atau departemen, atau untuk memenuhi layanan apa pun.

The State has the right to impose taxes in order to undertake anything that the Shari’ah obligated upon the Ummah if the funds in the Bayt Al-Mal were insufficient since the obligation for funding it would be transferred onto the Ummah. The State has no right to impose a tax for the sake of whatever is not obligatory upon the Ummah to undertake, and so it is not permitted to collect fees for the courts or departments or to fulfil any service.

Dalil untuk hal ini adalah dalil yang sama yang disebutkan untuk masalah pertama pada artikel terakhir, yaitu bahwa syariah menetapkan pendapatan umum, dan bahwa Rasulullah ﷺ tidak memungut pajak serta melarang pengambilan bea cukai, karena itu termasuk pajak, sehingga larangan tersebut mencakup setiap pajak. Disebutkan pula bahwa jika tidak ada harta di Baitul Mal untuk membiayai apa pun yang diwajibkan syariah atas Baitul Mal dan umat, maka kewajiban itu beralih kepada umat; namun apa yang diwajibkan syariah atas Baitul Mal saja, kewajibannya tidak beralih kepada umat meskipun tidak ada lagi harta di Baitul Mal untuknya. Sebaliknya, kewajiban itu ditunda hingga dana untuknya ditemukan, dan tidak boleh dipungut pajak atas umat. Demikian pula, tidak boleh dipungut pajak langsung atas umat untuk sesuatu yang tidak wajib atasnya, dan begitu pula pajak tidak langsung tidak boleh dipungut; maka tidak boleh dipungut biaya untuk pengadilan, instansi-instansi, meterai impor, biaya izin, atau sesuatu yang serupa. Adapun perangko pos, ia tidak dianggap sebagai pajak tidak langsung, melainkan harga jasa pengiriman surat, yang diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak boleh dipungut pajak tidak langsung untuk sesuatu yang tidak diwajibkan syariah atas kaum Muslimin, karena pajak tidak langsung itu sama dengan pajak langsung tanpa perbedaan apa pun, dan tidak diperbolehkan membebankannya kepada umat.

The evidence for this is the same evidence that was mentioned for the first issue of the last article, in that the Shari’ah defined the general income, and that the Messenger (pbuh) did not impose taxes and forbade the taking of custom duties, because it is a tax, and so it is a prohibition that encompasses every tax. It also mentioned that if there was no wealth in the Bayt Al-Mal to spend upon whatever the Shari’ah obligated upon the Bayt Al-Mal and the Ummah, the obligation transfers onto the Ummah, and whatever the Shari’ah obligated upon the Bayt Al-Mal alone then its obligation does not transfer on to the Ummah even if there was nothing left in the Bayt Al-Mal for it, rather it is delayed until the money for it is found and no taxes are imposed upon the Ummah. In the same way, no taxes are directly imposed upon the Ummah for the sake of anything that was not obligatory upon it, and similarly indirect taxes are also not imposed; so no fees are collected for the courts, or the departments, or import stamps, or permit fees, or anything similar. As for postal stamps, they are not considered to be indirect taxes, but rather they are the price for transporting letters, which is permitted. Therefore, no indirect tax for the sake of anything which the Shari’ah did not obligate upon the Muslims should be collected, since they are just like the direct taxes without any difference between them, and it is not permitted to impose them upon the Ummah.