17.2 Akad (in'iqad) Khilafah - Kepribadian Islami | Quran Course

17.2 Akad (in'iqad) Khilafah - Kepribadian Islami | Quran Course

0% read · 4 min left

Kepribadian Islami Bookmark

This chapter was translated automatically from English and may contain mistakes. Read the original

Show original

17.2 Akad (in'iqad) Khilafah

17.2 Contracting (in’iqad) The Khilafah

by Sheikh Taqīuddīn An-Nabahānī4 min readViewed 59 times

Khilafah adalah akad berdasarkan kerelaan dan pilihan, karena ia merupakan janji untuk taat kepada orang yang memiliki hak ditaati di antara para penguasa. Oleh karena itu, kerelaan orang yang dibaiat untuk memegang Khilafah dan kerelaan orang-orang yang memberikan bai'at adalah hal yang mendasar. Maka, jika seseorang menolak untuk menjadi Khalifah dan menolaknya, ia tidak boleh dipaksa untuk menerimanya, melainkan orang lain yang dipilih sebagai gantinya. Demikian pula, tidak diperbolehkan mengambil bai'at dari rakyat dengan paksaan, sebab dalam kondisi ini akad bai'at tidak dapat dianggap sah karena bertentangan dengan penggunaan kekerasan, mengingat Khilafah adalah akad kerelaan dan pilihan yang bebas dari segala paksaan sebagaimana akad-akad lainnya. Namun, jika akad bai'at telah diselesaikan oleh mereka yang bai'atnya dianggap (mengikat), maka bai'at itu menjadi sah, dan orang yang terpilih menjadi penguasa yang wajib ditaati. Pada titik ini, bai'at yang diberikan kepadanya menjadi bai'at ketaatan dan bukan lagi bai'at akad Khilafah. Dalam kondisi ini, ia diperbolehkan memaksa sisa rakyat untuk memberikan bai'at kepadanya, karena itu adalah bai'at ketaatan yang diwajibkan oleh Syara'. Tidak benar jika dikatakan bahwa penggunaan paksaan itu tidak sah, karena bai'at dalam kasus ini bukanlah bai'at akad Khilafah. Dengan demikian, bai'at pada awalnya adalah akad yang tidak sah kecuali dengan kerelaan dan pilihan. Tetapi setelah bai'at akad diberikan kepada Khalifah, bai'at itu menjadi ketaatan terhadap perintahnya, dan paksaan berasal dari kenyataan bahwa diperbolehkan melaksanakan perintah Allah (SWT). Karena Khilafah adalah sebuah akad, maka harus ada pihak yang mengakadkan agar akad itu dianggap sah, sebagaimana dalam peradilan, seseorang tidak dapat menjadi hakim kecuali ia diangkat ke jabatan tersebut oleh orang lain, dan dalam imarah, tidak seorang pun dapat menjadi Amir (pemimpin) kecuali ada orang yang mengangkatnya ke jabatan tersebut. Demikian pula dalam Khilafah, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi Khalifah kecuali ia diangkat dalam jabatan ini sebagai Khilafah.

The Khilafah is a contract of consent and choice, because it is a pledge to obey the one with the right of obedience among those in authority. So the consent of the person who is given the bay’ah to hold the Khilafah and the consent of those who give the bay’ah are essential. Therefore, if somebody rejected to be a Khalifah and declined it, he must not be compelled to accept it, but another person is selected instead. Also, it is not allowed to take the bay’ah from the people by force because, in this case, the pledge contract cannot be considered legal due to its contradiction with using force, since the Khilafah is a contract of consent and choice devoid of any compulsion like any other contract. However, if the pledge contract is accomplished by those whose bay’ah is considered (binding) then the bay’ah would be contracted, and the elected person would become the person in authority who must be obeyed. At this point the bay’ah given to him becomes a bay’ah of obedience rather than a bay’ah of the Khilafah contract. In this case he is allowed to force the rest of the people to give him the bay’ah because it is a bay’ah of obedience which is obliged by the Shar’a. It is not correct to say that it is illegal to use compulsion, because the bay’ah in this case is not the contracting bay’ah for the Khilafah. Accordingly, the bay’ah initially is a contract which is not legal except by consent and choice. But after the contract bay’ah is given to the Khalifah the bay’ah becomes obedience to his order, and compulsion comes from the fact that it is allowed to implement the order of Allah (swt). Since the Khilafah is a contract, then there must be a contractor for the contract to be considered legal, like in the judiciary where the person cannot be a judge unless he is appointed in this office by somebody else, and in the imarah nobody can be an Amir (leader) unless there is a person who appoints him in this office. Similarly in the Khilafah, no person can be a Khalifah unless he is appointed in this post as a Khilafah.

Dengan demikian, jelas bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi Khalifah kecuali kaum Muslimin mengangkatnya dalam jabatan ini, dan ia tidak dapat memiliki wewenang Khilafah kecuali ia telah dikontrak untuk itu. Dan kontrak ini hanya dapat dilaksanakan oleh dua pihak: pertama, orang yang memohon Khilafah, dan kedua, kaum Muslimin yang menerimanya sebagai Khalifah mereka. Oleh karena itu, bai'at kaum Muslimin mutlak diperlukan untuk memenuhi kontrak Khilafah. Berdasarkan hal tersebut, jika seseorang merebut kekuasaan dengan paksa, ia tidak menjadi Khalifah meskipun ia menyatakan dirinya sebagai Khalifah bagi kaum Muslimin, karena kontrak Khilafah belum diberikan kepadanya oleh kaum Muslimin. Dan jika ia mengambil bai'at dari kaum Muslimin dengan paksaan, ia tidak dianggap sebagai Khalifah dengan bai'at tersebut, karena bai'at dengan paksaan adalah tidak sah. Khilafah juga tidak dapat terwujud dengannya, sebab Khilafah adalah suatu kontrak yang didasarkan pada kerelaan dan pilihan (Rada wa ikhtiyar), yang tidak dapat dicapai dengan paksaan, melainkan terwujud dengan bai'at yang didasarkan pada kerelaan dan pilihan. Namun, jika perebut kekuasaan (mutasallit) ini berhasil meyakinkan rakyat bahwa memberikan bai'at kepadanya adalah demi kepentingan mereka, dan bahwa penerapan hukum-hukum syariah mengharuskan rakyat memberikan bai'at kepadanya, lalu mereka yakin dan menerimanya, dan mereka memberikan bai'at atas dasar kerelaan dan pilihan, maka ia menjadi Khalifah sejak saat ia dibai'at atas dasar kerelaan dan pilihan, meskipun pada awalnya ia memegang kekuasaan dengan paksa. Maka disyaratkan bahwa bai'at harus terjadi atas dasar kerelaan dan pilihan, baik orang yang memperoleh bai'at itu sebelumnya adalah penguasa maupun bukan.

Thereupon, it is clear that nobody becomes a Khalifah unless the Muslims appoint him in this post, and he cannot have the authority of the Khilafah unless he is contracted to it. And this contract can only be implemented by two parties - the first is the one who asks for the Khilafah and the second is the Muslims who accepted him as their Khalifah. Therefore, the bay’ah of Muslims is essential to fulfill the Khilafah contract. Accordingly, if someone usurped power by force he will not become a Khalifah even if he declared himself a Khalifah for Muslims, because the contract of Khilafah has not been convened to him by the Muslims. And if he took the bay’ah from the Muslims by force, he is not considered a Khalifah by such bay’ah, because the bay’ah by force is illegal. And the Khilafah cannot be convened by it, since it is a contract of consent and choice (Rada wa ikhtiyar) which cannot be accomplished by force, but is convened by a bay’ah of consent and choice. However, if this usurper (mutasallit) managed to convince the people that it is in their interest to give him the bay’ah, and that the implementation of the Shari’ah laws requires from the people to give him the bay’ah and were convinced of that and accepted it, and they gave him the bay’ah by consent and choice, then he becomes a Khalifah the moment he was given the bay’ah by consent and choice, although he initially held the power by force. So it is a condition that the bay’ah must occur by consent and choice whether the person who obtained the bay’ah was the ruler or not.

Adapun orang-orang yang dengan bai'at mereka Khilafah ditegakkan, hal ini dapat diketahui dengan meneliti apa yang terjadi dalam bai'at Khulafaur Rasyidin dan apa yang disepakati oleh para Sahabat (ra). Dalam bai'at Abu Bakr (ra), cukup dengan ahlul halli wal 'aqdi (orang-orang yang berpengaruh) di kalangan kaum Muslimin di Madinah saja; pendapat kaum Muslimin di Mekkah dan seluruh Jazirah Arab lainnya tidak dimintai, bahkan mereka tidak ditanya. Demikian pula dalam bai'at 'Umar (ra). Adapun bai'at 'Utsman (ra), 'Abdurrahman bin 'Auf (ra) meminta pendapat kaum Muslimin di Madinah dan tidak membatasinya pada orang-orang yang berpengaruh sebagaimana yang dilakukan Abu Bakr (ra) ketika menunjuk 'Umar (ra). Pada masa 'Ali (ra), cukup dengan bai'at mayoritas penduduk Madinah dan Kufah, dan beliau dikhususkan dengan bai'at tersebut. Bai'atnya dianggap sah bahkan oleh mereka yang berbeda pendapat dengannya dan memeranginya, karena mereka tidak membai'at siapa pun selain dirinya, dan mereka juga tidak menolak bai'atnya. Bahkan mereka menuntut balas atas darah 'Utsman (ra), sehingga keadaan mereka dianggap sebagai pemberontak yang menuntut balas atas suatu perkara dari Khalifah, dan beliau harus menjelaskannya kepada mereka dan memerangi mereka, namun mereka tidak membentuk Khilafah lain.

As for the people by whose bay’ah the Khilafah is established this can be derived by examining what happened in the bay’ah of the Khulafaa ar-Rashidun and what the Sahabah (ra) agreed upon. In the bay’ah of Abu Bakr (ra) it was sufficient from the ahl al-hal wal ‘aqd (the people of influence) among Muslims in Madinah alone; the opinion of Muslims in Mecca and the rest of the Arabian Peninsula were not sought, they were not even asked. It was the same case in the bay’ah of ‘Umar (ra). As for the bay’ah of ‘Uthman (ra), ‘Abdurrahman bin ‘Auf (ra) took the opinion of the Muslims in Madinah and did not confine it to the people of influence as Abu Bakr (ra) did when he nominated ‘Umar (ra). At the time of ‘Ali (ra) it was sufficed with the bay’ah of the majority of the people of Madinah and Kufa, and he was singled by the bay’ah. His bay’ah was considered legal even by those who disagreed with him and fought against him, as they did not make bay’ah with anyone other than him, and neither did they object to his bay’ah. Rather they demanded revenge for the blood of ‘Uthman (ra), so their case was considered as rebels who avenged a matter from the Khalifah and he had to explain it to them and fight them, but they did not form another Khilafah.

Hal ini berlaku jika ada seorang Khalifah yang wafat atau dimakzulkan, dan wajib mendirikan Khalifah sebagai penggantinya. Namun jika sama sekali tidak ada Khalifah, maka wajib bagi kaum Muslimin untuk mengangkat seorang Khalifah bagi mereka sendiri guna menerapkan hukum-hukum Syari'ah dan menyampaikan dakwah Islam ke seluruh dunia, sebagaimana keadaan sejak dihapuskannya Khilafah Islamiyah di Istanbul pada tahun 1343 Hijriah (1924 Masehi) hingga hari ini. Maka setiap negara di dunia Islam berhak untuk memilih seorang Khalifah dan dengan demikian mendirikan Khilafah. Sehingga jika satu negara di dunia Islam mengangkat seorang Khalifah, dan Khilafah didirikan untuknya, maka wajib bagi kaum Muslimin untuk memberikan bai'at ketaatan kepadanya, yaitu bai'at ketundukan, setelah Khilafah itu diserahkan kepadanya melalui bai'at rakyat di negaranya, baik negara tersebut besar seperti Mesir, Turki dan Indonesia, maupun kecil seperti Albania, Kamerun dan Lebanon, dengan syarat negara tersebut memenuhi empat kriteria:

This would be the case if there was a Khalifah who died or was deposed and it is required to establish a Khalifah in his place. But if there is no Khalifah at all, then it becomes obligatory upon Muslims to appoint for themselves a Khalifah to implement the Shari’ah laws and convey the Islamic call to the world, as is the case since the removal of the Islamic Khilafah in Istanbul in 1343 after Hijrah (1924 Christian Era) until the present day, then every country in the Islamic world is eligible to elect a Khalifah and thereby establish a Khilafah. So if one country of the Islamic world appointed a Khalifah, and the Khilafah was established for him, it becomes obligatory upon Muslims to make a pledge of obedience to him i.e. a bay’ah of submission, after the Khilafah was convened to him by the bay’ah of the people in his country, whether this country was big like Egypt, Turkey and Indonesia or small like Albania, Cameroon and Lebanon, on condition that the country fulfils four criteria:

Maka, jika negeri itu telah memenuhi keempat syarat tersebut, maka Khilafah telah berdiri dengan bai'at dari negeri itu saja dan Khilafah juga telah diresmikan dengan bai'at itu saja, meskipun negeri ini tidak mewakili mayoritas orang-orang berpengaruh yang mewakili Umat Islam. Hal ini karena mendirikan Khilafah adalah kewajiban kolektif, dan siapa pun yang menunaikan kewajiban ini dengan cara yang benar, maka ia telah menunaikan kewajiban yang ditetapkan. Dan karena syarat mengenai mayoritas orang-orang berpengaruh berlaku jika telah ada Khilafah dan ada kebutuhan untuk mengangkat Khalifah lain menggantikan Khalifah yang telah wafat atau dicopot. Namun jika sama sekali tidak ada Khilafah dan pendirian Khilafah itu diperlukan, maka dengan pendiriannya sesuai dengan Syari'ah, Khilafah akan diresmikan secara sah oleh Khalifah mana pun yang memenuhi syarat-syarat akad, tanpa memandang jumlah orang yang memilihnya, karena persoalannya saat itu adalah menunaikan kewajiban yang telah diabaikan oleh kaum Muslimin lebih dari tiga hari. Kelalaian mereka terhadap kewajiban ini menghapuskan hak mereka untuk memilih siapa yang mereka kehendaki sebagai Khalifah.

Therefore, if that country has fulfilled these four conditions, then the Khilafah has been established by the bay’ah of that country alone and it was convened with it alone as well, even if this country does not represent the majority of the influential people who represent the Islamic Ummah. This is so because establishing the Khilafah is a collective duty, and whoever performs this duty in the correct manner would accomplish the prescribed duty. And because the condition concerning the majority of the influential people applies if there was a Khilafah and there was a need to appoint another Khalifah in place of the dead or deposed one. However if there was no Khilafah at all and the establishment of one is necessary, then by its establishment in accordance with Shari’ah the Khilafah will be convened legally by any Khalifah who satisfies the conditions of the contract regardless of the number of the people who elected him, as the matter would be then a question of fulfilling a duty neglected by the Muslims for more than three days. Their negligence to this duty is a termination of their right to choose whom they want for a Khalifah.