5.3 Hakikat Taqlid - Kepribadian Islami | Quran Course

5.3 Hakikat Taqlid - Kepribadian Islami | Quran Course

Pertama: Apabila ternyata dalil yang menjadi sandaran dalam ijtihadnya itu lemah (da'if) dan dalil mujtahid lain lebih kuat daripada dalil yang ia gunakan, maka dalam keadaan seperti ini ia wajib meninggalkan hukum yang dihasilkan oleh ijtihadnya dan beralih kepada hukum yang lebih kuat dalilnya. Tidak boleh baginya tetap berpegang pada hukum pertama yang ia capai melalui ijtihadnya. Ia juga tidak boleh dilarang mengambil hukum baru itu hanya karena mujtahid baru tersebut adalah satu-satunya yang berpendapat demikian, atau karena hukum ini belum pernah dianut oleh siapa pun sebelumnya. Hal itu bertentangan dengan takwa (rasa takut kepada Allah), karena yang menjadi tolok ukur adalah kekuatan dalil, bukan banyaknya orang yang berpegang padanya atau lamanya pendapat itu ada. Betapa banyak ijtihad para Sahabat yang kekeliruannya kemudian tampak bagi kalangan Tabi'in atau Tabi'it-Tabi'in. Apabila kelemahan dalil seorang mujtahid dan kekuatan dalil orang lain menjadi nyata melalui tarjih, tanpa mempertimbangkan seluruh dalil beserta cara penarikan kesimpulan darinya, maka dalam keadaan seperti ini ia dianggap sebagai muqallid, karena ia telah mengambil pendapat orang lain melalui tarjih. Contohnya adalah orang yang bertaklid yang dihadapkan pada dua hukum, lalu ia mengunggulkan salah satunya berdasarkan murajjih syar'i. Adapun apabila kelemahan dalilnya dan kekuatan dalil orang lain menjadi nyata melalui pertimbangan (muhakamah) serta penelusuran dalil dan penarikan kesimpulan (istinbat), dan dengan itu ia sampai pada suatu pendapat yang juga merupakan pendapat orang lain, maka dalam keadaan itu ia bukan muqallid, melainkan mujtahid yang telah tampak baginya ketidakbenaran ijtihad awalnya. Maka ia menarik diri darinya menuju pendapat lain yang ia simpulkan sendiri, sebagaimana terjadi pada al-Syafi'i dalam sejumlah masalah.

First: When it appears that the evidence on which he relied in his Ijtihād is weak (da’if) and the evidence of another mujtahid is stronger than the evidence he used. In such a case he is obliged to leave the rule to which his Ijtihād had led to and adopt the rule which is evidentially stronger. It is forbidden for him to continue on the first rule which he had reached by his Ijtihād. He should not be prevented from adopting the new rule simply because the new mujtahid was the only one to hold such an opinion or because this rule has not been espoused by anyone before. That goes against taqwa (the fear of Allah ), because what matters is the strength of the evidence and not the number of people that have held it or how ancient they are. How many an Ijtihād of the Sahabah  there were whose error later became apparent to the Tabi’een or Tabi’-Tabi’een. When the weakness of the mujtahid’s evidence, and the strength of someone else’s evidence becomes apparent through outweighing (tarjeeh), without considering all of the evidences and the inference from them, then in such a situation, he will be considered a muqallid, because he has adopted the opinion of someone else by outweighing (tarjeeh). His example is that of the muqallid who is confronted with two rules, so he gave preponderance to one of them according to a Sharī’ah qualification (murajjih Shar’i). If the weakness of his evidence and the strength of someone else’s evidence becomes apparent through judgement (muhakama) and pursuance of evidences and inference (istinbat) and through this he arrives at an opinion which is the opinion of another person. In that case he is not a muqallid but a mujtahid to whom the incorrectness of the initial Ijtihād became apparent. So he retracts from it to another opinion which he has deduced himself as happened with al-Shafi’i in a number of cases.

Kedua: Apabila tampak bagi seorang mujtahid bahwa mujtahid lain memiliki kemampuan menghubungkan (dalil dengan masalah) yang lebih besar, atau memiliki kesadaran yang lebih baik terhadap realitas, atau pemahaman yang lebih kuat terhadap dalil-dalil, atau lebih mengenal dalil-dalil sam'iyyah (nash-nash syar'i) dan sebagainya, dan menjadi lebih kuat baginya bahwa mujtahid lain itu lebih dekat kepada kebenaran dalam memahami suatu masalah atau beberapa masalah sebagaimana adanya, maka dalam hal ini diperbolehkan baginya untuk meninggalkan hukum yang ia capai melalui ijtihadnya dan mengikuti mujtahid lain yang ijtihadnya ia lebih percayai daripada ijtihadnya sendiri. Telah diriwayatkan dengan benar dari al-Sya'bi bahwa Abu Musa biasa meninggalkan pendapatnya untuk pendapat 'Ali. Dan bahwa Zaid biasa meninggalkan pendapatnya untuk pendapat Ubay bin Ka'b, dan bahwa Abdullah bin Mas'ud biasa meninggalkan pendapatnya untuk pendapat 'Umar. Juga diriwayatkan kisah-kisah tentang Abu Bakar dan 'Umar bahwa mereka biasa meninggalkan pendapat mereka untuk pendapat 'Ali. Hal ini menunjukkan penarikan diri seorang mujtahid dari pendapatnya demi pendapat orang lain berdasarkan kepercayaannya terhadap ijtihad mujtahid lain tersebut. Namun, ini merupakan kebolehan bagi mujtahid, bukan kewajiban.

Second: When it appears to a mujtahid that another mujtahid has a greater capacity to link or has better awareness of the reality, or stronger comprehension of the evidences or is more acquainted with the textual evidences (adilla sam’iyya) etc. And it becomes preponderate to him that the other mujtahid is closer to the truth in understanding a specific issue or issues as they are. It is allowed for him in this case to leave the rule he has reached through his Ijtihād and follow the other mujtahid in whose Ijtihād he has more confidence than his own. It has been correctly reported on the authority of al-Sha’bi that Abu Musa used to leave his opinion for the opinion of ‘Ali. And that Zayd used to leave his opinion for Ubay ibn Ka’b’s opinion, and that Abdullah Ibn Masud used to leave his opinion for the opinion of ‘Umar. Incidents have been reported about Abu Bakr and ‘Umar that they used to leave their opinion for the opinion of ‘Ali. This indicates the retraction of a mujtahid from his opinion for the opinion of someone else based on his trust in the Ijtihād of the other mujtahid. However, this is a permission for the mujtahid and not obligatory.

dan bahwa ketetapan-Nya harus dilaksanakan atas seluruh kaum Muslimin.

and that his decree is to be implemented on all Muslims.

Keempat: Jika terdapat suatu pendapat yang dimaksudkan untuk menyatukan kaum Muslimin demi kebaikan mereka, maka dalam keadaan seperti itu diperbolehkan bagi mujtahid untuk meninggalkan apa yang telah ia capai melalui ijtihadnya, sebagaimana yang terjadi pada Utsman ketika ia diberi baiat. Diriwayatkan bahwa Abdur-Rahman bin ‘Auf, setelah ia bermusyawarah dengan orang-orang secara perorangan maupun berkelompok, bersama-sama maupun terpisah, secara rahasia maupun terbuka, ia mengumpulkan orang-orang di Masjid, menaiki mimbar dan memanjatkan doa yang panjang. Kemudian ia memanggil ‘Ali, memegang tangannya dan berkata: Apakah engkau berjanji kepadaku bahwa engkau akan memerintah sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ serta pendapat-pendapat yang dipegang setelah beliau oleh Abu Bakar dan ‘Umar? ‘Ali berkata: Aku berjanji kepadamu berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ, tetapi aku akan menjalankan ijtihadku sendiri. Maka ia melepaskan tangannya, lalu memanggil ‘Utsman dan berkata kepadanya: Apakah engkau berjanji kepadaku bahwa engkau akan memerintah sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ serta pendapat-pendapat yang dipegang setelah beliau oleh Abu Bakar dan ‘Umar? ‘Utsman berkata: Demi Allah, ya! Maka Abdur-Rahman mengangkat kepalanya ke arah atap Masjid, dengan tangannya di tangan ‘Utsman, dan berkata tiga kali: Ya Allah, dengarlah dan saksikanlah! Lalu ia membaiatnya, dan orang-orang berdesak-desakan datang ke masjid untuk membaiat ‘Utsman, sehingga ‘Ali harus menyibak jalan di antara orang banyak hingga ia pun membaiat ‘Utsman. Dengan demikian, Abdur-Rahman menuntut dari seorang mujtahid, yaitu ‘Ali dan ‘Utsman, agar meninggalkan ijtihadnya dan mengikuti ijtihad Abu Bakar dan ‘Umar dalam segala persoalan, baik ia telah menjalankan ijtihadnya sendiri mengenainya dan memiliki pendapat yang bertentangan dengan pendapat keduanya atau salah satunya, maupun ia belum berijtihad. Para Sahabat menyetujui hal ini dan mereka membaiat ‘Utsman atas dasar tersebut. Bahkan ‘Ali yang menolak meninggalkan ijtihadnya pun membaiat ‘Utsman atas dasar tersebut. Namun, hal ini diperbolehkan bagi seorang mujtahid dan tidak wajib, sebagaimana dibuktikan oleh penolakan ‘Ali untuk meninggalkan ijtihadnya demi ijtihad Abu Bakr dan ‘Umar. Tidak ada seorang pun yang menegur beliau karena hal itu, yang menunjukkan bahwa hal tersebut diperbolehkan dan tidak wajib.

Fourth: If there is an opinion by which it is intended to unify the Muslims, for the good of the Muslims, in such a situation it is allowed for the mujtahid to leave what he reached by his Ijtihād, as happened with Uthman when he was given the bay’a. It has been reported that Abdur-Rahman ibn ‘Awf, after he had consulted the people individually and in groups, together and separately, secretly and openly, he gathered the people in the Mosque, ascended the pulpit and made a long supplication. He then called ‘Ali and took hold of his hand and said: Do you pledge to me that you will rule according to the Book of Allah  and the Sunnah of His Messenger  and the opinions held after him  by Abu Bakr And ‘Umar? Ali said: I pledge to you on the basis of the Book of Allah  and the Sunnah of His Messenger , but I will exercise my own Ijtihād. So he let go of his hand and called for ‘Uthman and said to him: Do you pledge to me that you will rule according to the Book of Allah  and the Sunnah of His Messenger  and the opinions held after him  by Abu Bakr And ‘Umar? ‘Uthman said: By Allah, Yes! So Abdur-Rahman raised his head towards the roof of the Mosque, his hand in Uthman’s hand, and said three times: O Allah , hear and bear witness! Then he gave him the pledge and the people thronged to the mosque to give bay’a to him making Ali having to push his way through the people until he gave his pledge to ‘Uthman. Thus, Abdur-Rahman demanded from a mujtahid, ‘Ali and ‘Uthman, to leave his Ijtihād and follow the Ijtihād of Abu Bakr and ‘Umar in all issues, whether he has exercised his own Ijtihād regarding them and has an opinion which contradicts the opinion of both or one of them, or he has not exercised Ijtihād yet. The Sahabah  concurred with this and they gave bay’a to ‘Uthman on that basis. Even ‘Ali who refused to leave his Ijtihād, gave bay’a to ‘Uthman on that basis. However, this is permitted for the mujtahid and not obligatory, as evidenced by ‘Ali’s refusal to leave his Ijtihād for the Ijtihād of Abu Bakr and ‘Umar. No one rebuked him for that, which indicates that it is permitted and not obligatory.

Semua ini berlaku bagi mujtahid yang benar-benar telah melakukan Ijtihad, dan Ijtihadnya telah mengantarkannya kepada suatu hukum atas suatu masalah. Adapun mujtahid yang belum melakukan Ijtihad atas suatu masalah, maka diperbolehkan baginya untuk mengikuti mujtahid-mujtahid lain dan tidak berijtihad dalam masalah tersebut, karena Ijtihad adalah kewajiban kifayah (fardhu kifayah) dan bukan kewajiban individu (fardhu 'ain). Jika ia mengetahui hukum Allah atas suatu masalah, maka tidak wajib bagi mujtahid untuk berijtihad mengenainya. Telah diriwayatkan dengan benar dari 'Umar bahwa ia berkata kepada Abu Bakar:

All of this is with respect to the mujtahid who has actually exercised Ijtihād and his Ijtihād has led him to a rule on an issue. As for the mujtahid who has not exercised Ijtihād on an issue, it is allowed for him to follow other mujtahidin and not make Ijtihād on the issue, since Ijtihād is an obligation of sufficiency (fard ‘ala al-kifaya) and not an individual obligation (fard ‘ayn). If he knows the rule of Allah  on an issue, then it is not an obligation on the mujtahid to make Ijtihād with regards to it. It has been correctly reported about ‘Umar that he said to Abu Bakr:

Diriwayatkan pula dengan sahih dari ‘Umar bahwa apabila beliau tidak menemukan dalam Al-Qur’an dan Sunnah apa yang dibutuhkan ketika dua pihak yang berselisih datang kepadanya, beliau akan melihat apakah Abu Bakr memiliki keputusan dalam perkara tersebut. Jika beliau mendapati bahwa Abu Bakr telah memutuskan suatu hukum dalam masalah itu, maka beliau pun memutuskan dengan hukum yang sama. Diriwayatkan dengan sahih dari Ibnu Mas’ud bahwa beliau biasa mengambil pendapat ‘Umar. Hal itu terjadi di hadapan mata dan telinga para Sahabat dalam berbagai peristiwa, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Maka hal ini menjadi ijma’ sukuti (ijma’ diam-diam).

It has also been correctly reported about ‘Umar that when he found himself completely at a loss to find in the Qur’ān and Sunnah what was needed when two disputing parties come to him, that he would see if Abu Bakr had a decision in the matter. If he found that Abu Bakr had passed a certain judgement on the issue he would pass the same judgement. It has been authentically reported about Ibn Mas’ud  that he used to adopt the opinion of ‘Umar . That used to take place before the eyes and ears of the Sahabah  in numerous incidents and no one objected. Thus, it became a tacit ijma’ (ijma’ sukuti).

Inilah kenyataan dari praktik taklid seorang mujtahid. Adapun taklid orang yang bukan mujtahid, baik ia seorang yang berilmu maupun orang awam ('aammi), ketika ia menghadapi suatu persoalan, ia tidak diperbolehkan melakukan apa pun selain bertanya tentangnya, karena Allah tidak menghambakan (menjadikan mereka beribadah kepada-Nya) makhluk melalui kebodohan, melainkan Dia menghambakan mereka (menjadikan mereka beribadah kepada-Nya) melalui ilmu. Dia berfirman:

This is the reality of the mujtahid’s practise of Taqlīd. As for the Taqlīd of the non-mujtahid whether he is a learned person or a layman (‘aammi), when he faces an issue, he is not permitted to do anything other than ask about it because Allah  did not enslave (make them to worship him) the creation through ignorance, rather, He  enslaved them (made them worship him) through knowledge. He  said:

Instruksi ini terus berlaku secara umum pada masa para Sahabat, di mana para mujtahid biasa dimintai fatwa hukum dan diikuti dalam hukum-hukum Syariah. Mereka menjawab pertanyaan tanpa menyebutkan dalil, dan tidak ada seorang pun yang melarang hal tersebut. Semua ini berlangsung tanpa adanya keberatan dari siapa pun. Dengan demikian, hal itu merupakan ijma'. Praktik ini juga lazim dilakukan oleh kaum Muslimin pada masa Tabi'in dan Tabi' at-Tabi'in, dan ribuan peristiwa yang menguatkan hal tersebut telah diriwayatkan.

This instruction continued to be general during the time of the Sahabah, where the mujtahidun used to be asked for legal opinions and be followed in the Sharī’ah rules. They would undertake the answering of questions without mentioning the evidence, and no one forbade them from doing that. All of this took place without any objection from anyone. Thus it was an ijma’. It was commonly practised by the Muslims also in the time of the Tabi’een and tabi-Tabi’een, and thousands of incidents have been reported to that effect.

Sebagaimana diperbolehkan bagi orang berilmu maupun orang awam untuk mengikuti orang lain dalam hukum syariat, yakni diperbolehkan bertanya kepada orang lain, demikian pula diperbolehkan baginya untuk mengajarkan hukum syariat ini kepada orang lain sebagaimana ia memahaminya, apabila ia yakin telah memahaminya dengan benar dan ia telah menerima hukum syariat ini untuk diamalkan sendiri, yaitu apabila ia yakin bahwa itu benar-benar hukum syariat. Adapun jika ia tidak percaya pada hukum tersebut karena kurang yakin akan keshahihan dalilnya, atau tidak percaya pada keagamaan (deen) orang yang mengajarkannya kepadanya, maka tidak diperbolehkan baginya untuk mengajarkannya kepada orang lain untuk diamalkan. Jika ia harus menyampaikannya, hendaklah ia menyampaikan apa yang ia ketahui tentangnya. Diperbolehkan bagi orang yang mempelajari suatu hukum untuk mengajarkannya kepada orang lain, karena siapa pun yang memiliki ilmu, meskipun hanya tentang satu masalah, ia dianggap berilmu tentang masalah tersebut, apabila ia percaya pada pengetahuannya tentang hukum itu dan pada kebenaran apa yang ia katakan mengenai masalah tersebut. Menyembunyikan ilmu adalah haram. Beliau berkata:

Just as it is allowed for the learned person or layman to follow others in the Sharī’ah rule i.e, it is permitted to ask others, In a similar way, it is permitted for him to teach this Sharī’ah rule to others as he understands it, when he is sure that he has understood it correctly, and he has adopted this Sharī’ah rule to act upon it himself i.e, he is sure that it is a Sharī’ah rule. As for if he does not trust this rule due to his lack of confidence in the authenticity of the evidence or lack of trust in the character (deen) of the one who has taught it to him then it is not allowed for him to teach it to others in order to act upon it. If he has to say it, he should say what he knows about it (rule). It is permitted for the one who learns a rule to teach it to others because anyone who has knowledge even of a single issue he is considered to be knowledgeable about that issue, when he has trust in his knowledge of the rule and in the truthfulness of what he has said about the issue. The concealment of knowledge is forbidden. He  said:

Ini bersifat umum dan berlaku untuk ilmu tentang satu masalah maupun banyak masalah.

This is general and applicable to knowledge of a single or many issues.

Namun, orang yang belajar (muta’allim) tidak dianggap sebagai muqallid dari orang yang telah mengajarkan kepadanya kaidah tersebut. Sebaliknya, ia adalah muqallid dari mujtahid yang telah menggali (mengistinbathkan) hukum Syariat tersebut. Dan mempelajari kaidah ini hanya dianggap sebagai belajar. Sebab, taklid hanya boleh dilakukan kepada seorang mujtahid, bukan kepada seseorang yang hanya memiliki pengetahuan tentang suatu kaidah. Betapapun tinggi ilmu yang dicapai oleh seorang non-mujtahid, tidak diperbolehkan bertaklid kepadanya dalam kapasitasnya sebagai orang berilmu, karena yang diperbolehkan hanyalah belajar darinya, bukan bertaklid kepadanya.

However, the learned person (muta’allim) is not considered to be a follower (muqallid) of the one who has taught him the rule. Rather he is the muqallid of the mujtahid who has deduced the Sharī’ah rule. And the learning of this rule is considered only as learning. Since Taqlīd can only be made to a mujtahid and not to someone who only has the knowledge of a rule. However much a non-mujtahid attains in terms of knowledge, it is not permitted to make Taqlīd to him in his capacity as learned person, because it is only permitted to learn from him, not make Taqlīd to him.

Muqallid tidak diberi pilihan ketika terjadi perbedaan pendapat, misalnya ketika para mujtahid berbeda pendapat mengenai dua pendapat. Maka dua pendapat yang berbeda itu sampai kepada muqallid, yakni hukum ilahi sampai kepadanya sebagai dua pendapat. Sebagian orang berpandangan bahwa dua pendapat bagi seorang muqallid sama dengan satu pendapat. Mereka berpikir bahwa ia berhak memilih di antara keduanya, sehingga ia mengikuti hawa nafsunya dan apa pun yang sesuai dengan kepentingannya, bukan pendapat yang bertentangan dengannya. Namun keadaannya tidak demikian, karena seorang Muslim diperintahkan untuk mengambil hukum Syar‘i. Hukum Syar‘i adalah firman Pembuat Syariat, dan firman itu hanya satu, tidak mungkin lebih dari satu. Ketika ada lebih dari satu pemahaman terhadap firman tersebut, maka setiap pemahaman merupakan hukum syariat bagi orang yang memahaminya dan bagi orang yang bertaklid kepadanya. Selain itu, tidak dianggap sebagai hukum Syar‘i baginya. Lalu bagaimana mungkin ia mengambil dua pendapat yang berbeda? Ketika seorang muqallid menemukan dua pendapat dari para mujtahid yang saling bertentangan, maka setiap mujtahid mengikuti sebuah dalil yang menuntut kebalikan dari apa yang dituntut oleh dalil mujtahid lainnya. Keduanya memiliki dua dalil yang bertentangan. Mengikuti salah satunya menurut kehendak pribadi tidak lain adalah mengikuti hawa nafsu, dan itu terlarang. Beliau berkata:

The muqallid is not given a choice when a difference of opinion arises, when for instance the mujtahiddin differ on two opinions. So the different opinions reached the muqallid, i.e, the divine rule reached the muqallid as two opinions. Some people think that the two opinions with respect to a muqallid is tantamount to one opinion. They think he has the right to choose between them, so he follows his whims and desires and whatever serves his purpose and not the opinion that goes against it. However, the situation is not like that, since the Muslim is ordered to adopt the hukm Shari’. The hukm Shar’i is the speech of the Legislator and there is only one speech, there cannot be more than one. When there is more than one understanding of the speech then each understanding constitutes a Sharī’ah rule with respect to the one who understands it and the one who makes Taqlīd to him. Anything other than that is not considered a hukm Shar’i with respect to him. So how is it possible then for him to adopt two different opinions? When a muqallid finds two opinions from the mujtahiddin which conflict with each other, then each mujtahid is a follower of an evidence which demands the opposite of what the evidence of the other mujtahid demands. They possess two conflicting evidences. Following one of them according to one’s whims is nothing short of following one’s whims and desires and this is forbidden. He  said:

Ketika dua mujtahid berselisih, muqallid harus mengembalikan persoalan itu kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ, yaitu dengan merujuk kepada sesuatu yang lebih kuat (murajjah) yang, bagi muqallid, Allah dan Rasul-Nya ridha terhadapnya, sebagaimana mujtahid kembali kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ. Dan kembali kepada apa yang diridhai Allah dan Rasul-Nya jauh dari mengikuti hawa nafsu. Muqallid harus memilih salah satu dari dua pendapat tersebut, dan pilihan ini harus didasarkan pada yang lebih kuat (murajjah) yang Allah dan Rasul-Nya ridhai. Tidak mungkin bagi muqallid untuk mengamalkan kedua pendapat itu sekaligus karena keduanya saling bertentangan. Dan pilihannya atas salah satu dari dua mazhab atau salah satu dari dua hukum yang berbeda tanpa adanya yang lebih kuat adalah pilihan yang didasarkan pada hawa nafsu. Hal itu bertentangan dengan kembali kepada Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Adapun hal-hal yang lebih kuat (murajjahat) yang dengannya muqallid lebih mengutamakan seorang mujtahid atas mujtahid lain, atau satu hukum atas banyak hukum lainnya, yang paling pertama dan utama di antaranya adalah masalah pengetahuan dan pemahaman yang terbaik. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwa beliau berkata: ...

When two mujtahids differ, the muqallid must refer it (the issue) to Allah  and the Messenger  which is done by referring it to a preponderant which, for the muqallid, Allah  and the Messenger  are pleased with, in a similar way as the mujtahid returns to the Book of Allah  and the Sunnah of His Messenger . And returning to what Allah  and His Messenger  are pleased with is far from following one’s whims and desires. The muqallid must choose one of the two opinions and this choice must be based on the preponderant which Allah  and His Messenger  are pleased with. It is not possible for the muqallid to act upon both opinions since they conflict. And his choice of one of the two mazhabs or one of the two different rules without a preponderant is a choice based on whims and desires. It is contrary to returning to Allah  and the Messenger . The preponderants (murajjahat) by which the muqallid prefers a mujtahid over another, or one rule over many other rules, the first and foremost of them are: the question of best knowledge and understanding. It is narrated in the hadīth of Ibn Mas’ud that he  said:

Oleh karena itu, muqallid menimbang pengetahuan dan kepercayaan (amanah) seorang mujtahid sebagaimana ia mengetahuinya, karena keadilan (integritas) merupakan syarat diterimanya kesaksian seorang saksi. Menyampaikan hukum syar‘i melalui pengajaran adalah suatu persaksian bahwa ini adalah hukum syar‘i, maka untuk menerima hukum tersebut, integritas guru yang mengajarkannya adalah hal yang mutlak. Maka integritas orang yang menyimpulkannya lebih utama lagi. Jadi, keadilan (integritas) adalah syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang darinya kita mengambil hukum syar‘i, baik ia seorang mujtahid maupun seorang guru. Hal ini pasti. Adapun pengetahuan, ia merupakan hal yang diutamakan (rujuk). Barang siapa meyakini bahwa Syafi‘i lebih berilmu dan mazhabnya lebih mungkin benar, maka ia tidak berhak mengambil suatu mazhab menurut hawa nafsu dan keinginannya yang bertentangan dengannya. Dan barang siapa meyakini bahwa Ja‘far al-Shadiq lebih berilmu dan mazhabnya lebih mungkin benar, maka ia tidak berhak menentangnya berdasarkan hawa nafsunya. Bahkan wajib baginya untuk mengambil apa yang bertentangan dengan mazhabnya ketika pendapat yang lebih kuat menjadi jelas setelah menimbang dalil. Penimbangan (tarjih) itu wajib, dan penimbangan ini juga wajib tidak didasarkan pada hawa nafsu dan keinginan. Muqallid tidak berhak memilih-milih dari masalah-masalah mazhab yang lebih sesuai baginya. Bahkan, jenis penimbangan ini serupa dengan penimbangan dua dalil yang bertentangan bagi seorang mujtahid. Untuk melakukan tarjih, ia bersandar pada keshahihan informasi yang disertai qarinah (indikasi). Ini berlaku ketika menimbang untuk mengambil suatu mazhab secara keseluruhan, bukan untuk setiap hukum secara terpisah.

Therefore, the muqallid outweighs what he knows of the mujtahid’s knowledge and trustworthiness because trustworthiness is a condition in accepting the testimony of a witness. Conveying a hukm Shar’i through teaching is a testification that this is a hukm Shar’i therefore, for accepting the rule, the integrity of the teacher who teaches it is essential. So the integrity of the one who deduces it is by greater reason. So the a‘adala (integrity) is a condition which the person from whom we take the hukm Shar’i must qualify, whether he is a mujtahid or a teacher. It is definite. As for knowledge it is the preponderant. Whoever believes that Shafi’i was more knowledgeable and his mazhab is more likely to be correct, then he does not have the right to adopt a mazhab according to his whims and desires which contradicts it. And whoever believes that Ja’far al-sadiq is more knowledgeable and his mazhab is more likely to be correct, then he does not have the right to go against it based on his whims. Rather it is obligatory upon him to adopt what conflicts with his mazhab when the preponderant opinion becomes apparent after outweighing the evidence. Tarjeeh (outweighing) is necessary and this outweighing should not be based on whims and desires is also necessary. The muqallid does not have the right to pick and choose from the mazhabs issues which are more agreeable to him. Rather this type of outweighing is like the outweighing of two conflicting evidences for the mujtahid. To perform tarjeeh (outweighing) he relies on the veracity of the information which comes with the qara’in (indications). This is the case when outweighing for adopting in total (i.e a mazhab), not for every single rule.

Yang menjadi preponderansi dalam taklid ada dua. Pertama: preponderansi umum, yang berkaitan dengan orang yang hendak ia ikuti, seperti Ja'far al-Sadiq dan Malik ibn Anas, misalnya. Kedua: kualifikasi khusus, yaitu berkaitan dengan hukum syar'i tertentu yang hendak ia ikuti. Persoalan pengetahuan yang lebih mendalam masuk dalam kategori kedua. Jika suatu peristiwa terjadi di Madinah pada masa Malik, maka ia dianggap lebih berpengetahuan tentangnya daripada Abu Yusuf. Dan peristiwa yang terjadi di Kufah pada masa Ja'far, maka ia dianggap lebih berpengetahuan tentangnya daripada Ahmad ibn Hanbal. Maka muqallid merujuk kepada informasi tentang mujtahid yang sampai kepadanya.

The preponderant in Taqlīd is two: First: a general preponderant, which relates to the the person he wishes to follow such as Ja’far al-Sadiq and Malik ibn Anas for example. And second, the specific qualification which is with regards to a specific hukm Shar’i which he wishes to follow. The question of best knowledge comes in the second category. If an incident had taken place in Medina in the time of Malik, then he is regarded as more knowledgeable about it than Abu Yusuf. And the incident which took place in Kufa in the time of Ja’far, he is considered more knowledgeable about it than Ahmad ibn Hanbal. So the muqallid refers to the information about the mujtahid which reaches him.

Memiliki ilmu yang paling mumpuni bukanlah satu-satunya syarat, dan bukan pula syarat untuk taqlid itu sendiri. Melainkan, itu adalah syarat umum bagi orang yang hendak bertaqlid dan secara umum bagi hukum yang hendak diikuti. Adapun syarat yang sebenarnya terkait hukum itu adalah kekuatan dalil yang dijadikan sandaran. Namun, karena muqallid tidak dapat memahami dalil tersebut, maka sebagai gantinya dipertimbangkan kriteria ilmu yang paling mumpuni. Terdapat banyak kualifikasi yang diakui, yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan para muqallid.

Having the best knowledge is not the only qualification and nor is it the qualification for Taqlīd in itself. Rather it is the general qualification for the one who wishes to make Taqlīd and in general terms for the rule which is intended to be followed. As for the true qualification with regards to the rule, it is the strength of the evidence on which reliance is put. However, because the muqallid cannot understand the evidence, therefore the criterion of best knowledge is considered instead. There are many recognised qualifcations which vary according to the states of the muqallids