Selama persoalan itu berkaitan dengan kenyataan wilayah, maka pertanyaan apakah wilayah itu berbatasan dengan Dar al-Kufr, yaitu Dar al-Harb, atau tidak, tidak memiliki tempat dalam pertimbangan, karena seluruh perbatasan negeri Islam berbatasan dengan Dar al-Harb, yaitu Dar al-Kufr. Meski demikian, negeri-negeri tersebut tetap Dar al-Islam berdasarkan ijma' para Sahabat. Jika hal ini menjadi syarat, maka seluruh perbatasan akan menjadi Dar al-Kufr. Selain itu, kegagalan mempertimbangkan keamanan, yaitu keamanan kaum Muslimin, dalam menganggap wilayah tersebut sebagai Dar al-Islam, menyebabkan negeri-negeri Islam dianggap tunduk pada kekuasaan orang-orang kafir dan keamanan mereka, padahal ketika mereka menerapkan Islam, wilayah tersebut disebut Dar al-Islam, sementara kaum Muslimin berada di bawah keamanan orang-orang kafir, bukan keamanan kaum Muslimin.
Kebenarannya, dalam menentukan suatu wilayah sebagai Dar al-Islam atau Dar al-Kufr, dua perkara harus diperhatikan: pertama, penerapan hukum Islam, dan kedua, keamanan dengan keamanan kaum Muslimin, yaitu dengan kekuasaan mereka. Jika wilayah itu memenuhi kedua unsur ini, yakni menerapkan hukum Islam dan keamanannya berada dengan keamanan kaum Muslimin, yaitu dengan kekuasaan mereka, maka wilayah itu menjadi Dar al-Islam dan berubah dari Dar al-Kufr menjadi Dar al-Islam. Sedangkan jika kehilangan salah satu dari keduanya, maka ia tidak menjadi Dar al-Islam. Demikian pula, jika Dar al-Islam tidak menerapkan hukum Islam, maka ia adalah Dar al-Kufr. Begitu pula jika ia menerapkan hukum Islam namun keamanannya bukan dengan keamanan kaum Muslimin, yaitu kekuasaan mereka, melainkan keamanannya dengan keamanan orang-orang kafir, yaitu kekuasaan mereka, maka ia juga menjadi Dar al-Kufr. Oleh karena itu, seluruh negeri kaum Muslimin saat ini adalah Dar al-Kufr karena mereka tidak menerapkan hukum Islam. Demikian pula, ia tetap menjadi Dar al-Kufr apabila orang-orang kafir mengangkat seorang Muslim di dalamnya untuk memerintah dengan aturan Islam, namun ia berada di bawah kekuasaan mereka sehingga keamanannya adalah keamanan mereka; wilayah itu tetap Dar al-Kufr. Untuk mengubah negeri kaum Muslimin menjadi Dar al-Islam, hukum Islam harus ditegakkan di dalamnya dan keamanannya harus merupakan keamanan kaum Muslimin, yaitu e. Dengan otoritas mereka. Maka, kenyataan negeri-negeri menunjukkan bahwa ia disifati sebagai Dar al-Kufr atau Dar al-Islam dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan keamanan, karena hal itu termasuk syarat dari penguasaan. Jika Dar al-Islam kehilangan kekuasaan Islam, atau otoritasnya tidak berada di tangan kaum Muslimin, maka ia menjadi Dar al-Kufr dengan hilangnya salah satu dari kedua hal tersebut. Syarat bagi negeri agar tetap menjadi Dar al-Islam adalah diterapkannya hukum Islam dan otoritasnya berada di tangan kaum Muslimin. Adapun Dar al-Kufr, ia tidak menjadi Dar al-Islam kecuali apabila diterapkan hukum Islam di dalamnya dan otoritasnya berada di tangan kaum Muslimin; jika kedua hal ini tidak terwujud, maka ia tetap menjadi Dar al-Kufr. Penerapan hukum Islam dan otoritas di tangan kaum Muslimin keduanya wajib dalam kaitannya dengan penyifatan suatu negeri sebagai Dar al-Islam.
As long as the matter relates to the reality of the land, then the question of the land being bordered to the Dar al-Kufr i.e. Dar al-Harb or not has no place in its consideration since all the frontiers of the Islamic lands border the Dar al-Harb i.e. Dar al-Kufr. Despite this, they are Dar al Islam by the Ijma’a of the Sahabah. If this was a condition then all the frontiers would become Dar al-Kufr. Also, the failure to consider the security, the security of Muslims, in deeming that land a Dar al-Islam leads to considering the Islamic lands submitting to the authority of disbelievers and their security when they rule by Islam as a Dar al-Islam even though the Muslims are under the security of disbelievers not the security of Muslims. The truth is that in considering the land as Dar al-Islam or Dar al-Kufr, two matters must be looked into: firstly, the rule by Islam and secondly the security by the security of Muslims i.e. by their authority. If the land augments these two elements i.e. it rules by Islam and the security is by the security of Muslims i.e. by their authority, then it becomes a Dar al-Islam and changes from a Dar al-Kufr to a Dar al-Islam. Whereas if it loses one of the two, it does not become Dar al-Islam. Similarly if the Dar al-Islam does not rule by the rule of Islam then it is a Dar al-Kufr. The same if it rules by Islam but its security is not by the security of Muslims i.e. their authority as where its security is by the security of disbelievers i.e. their authority, then it also becomes a Dar al-Kufr. Hence all the lands of Muslims today are Dar al-Kufr because they do not rule by Islam. Similarly it remains a Dar al-Kufr where disbelievers establish therein a Muslim to rule by the rules of Islam but he is under their authority so his security is by their security; it remains a Dar al-Kufr. In order to change the Muslims’ land to Dar al-Islam, the rule of Islam must be established therein and its security should be the security of Muslims i.e. by their authority. Accordingly the reality of the lands indicates that it is described by kufr or Islam in consideration to the rule and in consideration of the security because it is a part of the requirements of the rule. If the Dar al-Islam loses the rule by Islam or the authority is not in the hands of Muslims, it becomes a Dar al-Kufr by losing any of these two. The condition of the land remaining a Dar al-Islam is its rule by Islam and its authority in the hands of the Muslims. As for the Dar al-Kufr, it does not become a Dar al-Islam except if it is ruled by Islam and its authority is in the hands of the Muslims; if these two matters are not augmented, it remains a Dar al-Kufr. The rule by Islam and the authority in the hands of the Muslims are both obligatory in relation to describing the land as being a Dar al-Islam.