Di antara pertanyaan-pertanyaan terpenting yang berkaitan dengan hukum, yang bersifat prioritas dan memerlukan penjelasan, adalah pengetahuan tentang kepada siapa penetapan hukum itu kembali, yaitu siapakah al-hākim? Dari pengetahuan tentang hal ini bergantung pengetahuan tentang hukum dan jenis-jenisnya. Yang dimaksud dengan ‘hākim’ di sini bukanlah otoritas eksekutif yang menjalankan seluruh urusan dengan kewenangan yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan hākim adalah pihak yang memiliki hak untuk menetapkan hukum atas perbuatan dan benda, karena segala yang ada dan dapat dipersepsi oleh indra terdiri dari perbuatan manusia atau benda-benda selain perbuatan manusia. Manusia, dengan sifatnya sebagai makhluk hidup di alam semesta ini, adalah subjek kajian, dan penetapan hukum hanyalah karena dirinya serta berkaitan dengan dirinya. Oleh karena itu, penetapan hukum atas perbuatan manusia dan atas benda-benda yang berkaitan dengan perbuatan tersebut adalah sesuatu yang niscaya. Lalu siapakah yang secara tersendiri memiliki hak untuk menetapkan hukum atas hal tersebut: apakah Allah, atau manusia itu sendiri? Dengan kata lain, apakah yang menetapkan itu syarak atau akal? Yang memungkinkan kita mengetahui hukum Allah adalah syarak, dan yang digunakan manusia untuk menilai adalah akal. Jadi, yang menetapkan (atas perbuatan dan benda), syarak atau akal?

Among the most important of inquiries related to the hukm, one of priority and requiring explanation, is the knowledge of who it is the issuing of the hukm returns to, that is, who is the hākim? Upon the knowledge of this rests the knowledge of the hukm and its types. The intent of ‘hākim’ here is not the executive authority who executes all the affairs with the authority it possesses. Rather, the intent of hākim is the one who possesses the right of issuing the hukm upon actions and things, because all that exists of the sensorially perceivable comprises either of the actions of the human or of the things which are other than the actions of the human. The human, by his description of being alive in this universe, is the subject of the study, and the issuing of the hukm is only because of him and is related to him. Therefore the hukm upon the actions of the human and upon the things related to these actions is necessary. Who then is the one who alone has the right to issue the hukm upon that: it is Allah, or the human himself? In other words, is it the shar’ or the intellect [‘aql]? That which allows us to know the hukm of Allah is the shar’, and that which the human judges by is the intellect. So what judges (upon the actions and things), the shar’ or the intellect?