Tidak diperbolehkan adanya lebih dari satu Khalifah di dunia, karena ‘Abdullah bin ‘Amru bin al-‘Aas (ra) meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

It is not allowed to have more than one Khalifah in the world because ‘Abdullah bin ‘Amru bin al-‘Aas (ra) narrated that he heard the Messenger of Allah (saw) say:

Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

Also Abu Saeed al-Khudri narrated that the Messenger of Allah (saw) said:

Dan ‘Arfajah berkata bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

And ‘Arfaja said that he heard the Messenger of Allah (saw) say:

Abu Hazim juga meriwayatkan bahwa ia menemani Abu Hurairah (ra) selama lima tahun dan mendengarnya meriwayatkan tentang Rasulullah ﷺ yang bersabda:

Abu Hazim also narrated that he accompanied Abu Hurairah (ra) for five years and heard him narrate about the Messenger of Allah (saw) saying:

Jika Khilafah didirikan untuk dua Khalifah di dua negeri pada waktu yang sama, maka hal itu tidak sah bagi keduanya, karena kaum Muslimin tidak diperbolehkan memiliki dua Khalifah. Tidak benar jika dikatakan bahwa bay’ah itu sah bagi yang lebih dahulu menerimanya, sebab persoalannya adalah mendirikan Khalifah, bukan berlomba-lomba untuk memperolehnya. Selain itu, hal ini adalah hak seluruh kaum Muslimin, bukan hak Khalifah, sehingga persoalan tersebut harus kembali kepada kaum Muslimin untuk mendirikan satu Khalifah apabila mereka telah mendirikan dua Khalifah. Tidak benar pula mengusulkan undian di antara keduanya, karena Khilafah adalah sebuah akad, sedangkan undian tidak termasuk dalam akad. Dan tidak benar pula merujuk kepada sabda Nabi ﷺ:

If the Khilafah was established for two Khalifahs in two countries at the same time, it would not be valid for either of them because the Muslims are not allowed to have two Khalifahs. It is not correct to say that the bay’ah is valid to the one that had it first because the matter is to establish a Khalifah, not to make a race for it. Also it is the right of all Muslims, not the right for the Khalifah, so the matter must go back again to the Muslims to establish one Khalifah in case when they had established two Khalifahs. It is incorrect to suggest a ballot between them because the Khilafah is a contract, and the ballot is not included in the contract. And it is incorrect to refer to the saying of the Prophet (saw):

Maka hal ini berlaku jika baiat diberikan kepada Khulafa' ketika sudah ada seorang Khalifah; maka baiat tersebut tidak sah kecuali bagi yang pertama kali baiatnya diadakan, dan siapa pun yang datang setelahnya tidak dapat dibaiat. Kasus yang sedang dibahas adalah jika Khilafah didirikan untuk dua Khalifah, ketika mayoritas orang-orang berpengaruh memilih dua Khalifah pada waktu yang sama, dan baiat masing-masing dari keduanya diadakan secara sah. Maka kedua akad tersebut dibatalkan dan urusan harus dikembalikan kepada kaum Muslimin; jika mereka menetapkan baiat untuk salah satunya, maka akad baru dibuat, bukan sebagai penegasan atas kasus sebelumnya. Dan jika mereka menetapkan baiat kepada selain keduanya, maka akad dibuat kepada orang lain tersebut. Dengan demikian, urusan ini merupakan hak seluruh kaum Muslimin, bukan hak orang-orang yang berlomba-lomba untuk memperebutkannya. Dan jika dua Khulafa' telah ditetapkan, lalu mayoritas orang-orang berpengaruh dalam urusan pemerintahan dan Khilafah berpihak kepada salah satunya dan merekalah yang memilihnya, sementara minoritas berada bersama yang lain, maka baiat diberikan kepada orang yang dipilih oleh mayoritas orang-orang berpengaruh dalam urusan pemerintahan. (Hukum ini berlaku) baik ia dipilih pertama, kedua, maupun ketiga, karena ia dianggap sebagai Khalifah yang sah ketika mayoritas orang-orang berpengaruh memilihnya. Yang lain wajib membaiatnya demi persatuan Khilafah; jika tidak, kaum Muslimin akan memerangi mereka, karena Khilafah diakadkan dengan baiat mayoritas kaum Muslimin. Maka ia menjadi Khalifah yang wajib ditaati oleh seluruh kaum Muslimin, dan haram hukumnya memilih orang lain.

Because this is the case if a pledge is given to Khulafaa when there exists a Khalifah; so the pledge is not valid except for the first one whose pledge was contracted, and whoever comes afterwards could not have the pledge contracted to him. The case under discussion is that if the Khilafah is established for two Khalifahs when the majority of the influential people elected two Khalifahs at the same time, and the pledge of each of them was contracted legally. So the two contracts are cancelled and the matter must be returned to the Muslims; if they established the pledge for one of them then it is contracted anew, not as a confirmation to his previous case. And if they established it to other than them, then it is contracted (to that other person). Thus the matter is a right to all Muslims not to persons who enter in a race for it. And if two Khulafaa were established, and the majority of the influential people in the affairs of ruling and Khilafah sided with one of them and it was they who elected him, while the minority was with the other, then the pledge would be for the one who the majority of the influential people in the matters of ruling elected. (This is so) whether he was elected first, second or third, because he is considered the legal Khalifah when the majority of the influential people elected him. The others must make a pledge to him for the sake of unity of the Khilafah; otherwise the Muslims will fight him because the Khilafah is contracted by the pledge of the majority of the Muslims. He thus becomes a Khalifah who must be obeyed by all Muslims and it becomes haram to elect another person.