Khilafah tidak sah dibentuk melalui penunjukan pengganti atau pewaris, karena Khilafah adalah akad antara kaum Muslimin dengan Khalifah. Baiat dari kaum Muslimin dan penerimaan dari orang yang mereka pilih merupakan syarat dalam akad Khilafah. Penunjukan pengganti atau pewaris tidak sesuai untuk memasukkan syarat ini, sehingga Khilafah tidak terbentuk dengannya. Oleh karena itu, penunjukan Khalifah berikutnya oleh Khalifah yang sedang menjabat tidak termasuk dalam akad Khilafah, karena ia tidak memiliki hak untuk mengadakan akad tersebut, dan karena Khilafah adalah hak kaum Muslimin, bukan hak Khalifah, dan merekalah yang mengadakan akad kepada siapa pun yang mereka kehendaki. Maka penunjukan Khalifah berikutnya atau rekomendasi terhadapnya oleh Khalifah yang sedang menjabat tidak benar, karena ia memberikan sesuatu yang tidak ia miliki. Memberikan sesuatu yang tidak dimiliki oleh pemberinya adalah haram. Dengan demikian, Khalifah yang sedang menjabat tidak boleh menunjuk Khalifah lain untuk menggantikannya, baik ia anaknya, kerabatnya, atau orang yang jauh darinya, dan akad Khilafah tidak diberikan kepada orang tersebut sama sekali, karena akadnya tidak dilaksanakan oleh pihak yang berhak. Maka akad tersebut adalah akad fudhuli (tidak sah karena dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang).

The Khilafah is not contracted by appointing a successor or heir, because it is a contract between the Muslims and the Khalifah. The pledge by the Muslims and the acceptance from the person whom they elect is a condition in the contract of the Khilafah. The appointment of a successor or heir does not suit to include this condition, so the Khilafah is not established with it. Accordingly, the appointment of the next Khalifah, by the existing Khalifah, is not included in the Khilafah contract because he does not have the right to contract it, and because the Khilafah is a right of the Muslims, not the Khalifah, and they contract it to whom they wish. So the appointment of the next Khalifah or recommending him by the existing Khalifah is not correct, because he gives something which he does not possess. Giving something which is not possessed by the giver is illegal. So the existing Khalifah cannot appoint another Khalifah to succeed him, whether he was his son or relative or a person remote to him, and the Khilafah is not contracted to him at all because its contract was not carried out by those who have it. Thus it is a redundant (fudhuli) contract.

Mengenai apa yang diriwayatkan bahwa Abu Bakr (ra) menunjuk ‘Umar (ra), dan ‘Umar (ra) menunjuk enam orang dari kalangan Sahabat (ra), dan bahwa para Sahabat telah menyepakati hal itu dan tidak menentang tindakan tersebut sehingga hal itu menjadi Ijma’ dari mereka; hal ini tidak menunjukkan bahwa penunjukan calon pengganti itu sah. Hal ini karena Abu Bakr (ra) tidak menunjuk seorang Khalifah, melainkan beliau bermusyawarah dengan kaum Muslimin tentang siapa yang kiranya akan menjadi Khalifah bagi mereka, lalu beliau mencalonkan ‘Ali (ra) dan ‘Umar (ra). Kemudian kaum Muslimin, dalam tiga bulan semasa hidup Abu Bakr (ra), memilih ‘Umar (ra) dengan suara terbanyak. Lalu setelah wafatnya Abu Bakr (ra), orang-orang datang dan membaiat ‘Umar (ra), dan dengan demikian kekhilafahan itu sah ditetapkan untuk ‘Umar (ra). Namun sebelum pembaiatan, ‘Umar (ra) belum menjadi Khalifah dan kekhilafahan belum tegak baginya, baik karena pencalonan Abu Bakr (ra) maupun karena pemilihan oleh kaum Muslimin. Kekhilafahan itu baru ditetapkan ketika mereka membaiatnya dan beliau menerimanya. Adapun penunjukan enam orang oleh ‘Umar (ra), itu merupakan pencalonan kepada mereka oleh beliau atas permintaan kaum Muslimin. Kemudian ‘Abdurrahman bin ‘Auf (ra) bermusyawarah dengan kaum Muslimin tentang siapa dari enam orang itu yang mereka kehendaki. Mayoritas menghendaki ‘Ali (ra) apabila beliau mau mengikuti praktik Abu Bakr (ra) dan ‘Umar (ra), jika tidak, mereka menghendaki ‘Utsman (ra). Ketika ‘Ali (ra) menolak untuk mengikuti praktik Abu Bakr (ra) dan ‘Umar (ra), ‘Abdurrahman bin ‘Auf (ra) membaiat ‘Utsman (ra) dan orang-orang pun membaiat beliau. Maka kekhilafahan ditetapkan untuk ‘Utsman (ra) melalui baiat yang diberikan kepadanya oleh rakyat, bukan karena pencalonan ‘Umar (ra) ataupun pemilihan oleh rakyat. Seandainya rakyat tidak membaiatnya, kekhilafahan tidak akan ditetapkan untuknya. Oleh karena itu, harus ada baiat dari kaum Muslimin kepada Khalifah, dan tidak diperbolehkan hal itu terjadi melalui penunjukan calon pengganti atau pewaris, karena baiat adalah akad kekuasaan dan hukum akad syariah berlaku padanya.

As for what was narrated that Abu Bakr (ra) appointed ‘Umar (ra), and ‘Umar (ra) appointed the six persons from the Sahabah (ra), and that the Sahabah had agreed on that and they did not challenge this action and thus it was an Ijma’a from them; this does not indicate that the appointment of a successor is legal. This is because Abu Bakr (ra) did not appoint a Khalifah, rather he consulted the Muslims about who might be the Khalifah for them and he nominated ‘Ali (ra) and ‘Umar (ra). Then the Muslims in three months during the life of Abu Bakr (ra), chose ‘Umar (ra) by their majority. Then after the death of Abu Bakr (ra), the people came and gave their pledge to ‘Umar (ra), and hence the Khilafah was contracted to ‘Umar (ra). But before the pledge ‘Umar (ra) was not a Khalifah and the Khilafah was not established to him, neither by the nomination of Abu Bakr (ra) nor by his selection by the Muslims. It was rather contracted when they gave him their pledge and he accepted it. As for the appointment of the six people by ‘Umar (ra), it was a nomination to them by him upon the request of the Muslims. Then ‘Abdurrahman bin ‘Auf (ra) consulted the Muslims about whom they wanted from the six people. The majority wanted ‘Ali (ra) if he adhered to the practices of Abu Bakr (ra) and ‘Umar (ra), otherwise they wanted ‘Uthman (ra). When ‘Ali (ra) rejected to adhere to the practices of Abu Bakr (ra) and ‘Umar (ra), ‘Abdurrahman bin ‘Auf (ra) gave the pledge to ‘Uthman (ra) and the people gave their pledge. So the Khilafah was contracted to ‘Uthman (ra) by the pledge given to him by the people, not by the nomination of ‘Umar (ra) or the selection of the people. Had not the people given him their pledge, the Khilafah would not have been contracted to him. Therefore, there must be a pledge by the Muslims to the Khalifah, and it is not allowed to occur by appointing a successor or an heir, because the bay’ah is a contract of ruling and the Shari’ah law of contract applies to it