Jika seorang mukallaf melaksanakan atau menunaikan Hukm At-Takleefiy, dengan memenuhi seluruh Arkaan (rukun) dan Shuroot (syarat)-nya, maka Shaari' (Pembuat Syariat) telah menetapkan hukum atas Sihhah-nya (yakni bahwa perbuatan itu sah). Di atas Sihhah tersebut terdapat akibat-akibat dari perbuatan itu di Dunyaa (kehidupan dunia) atau di Aakhirah (akhirat) atau pada keduanya. Dengan demikian, Sihhah (keabsahan) menunjukkan kesesuaian atau keselarasan dengan perintah Shaari' (Pembuat Syariat).

If the Mukallaf undertakes or fulfils the Hukm At-Takleefiy, fulfilling all of its Arkaan (pillars) and Shuroot (conditions), the Shaari’ (Legislator) has judged upon its Sihhah (i.e. that it is valid). Built upon the Sihhah there are effects of the action in the Dunyaa (life of this world) or in the Aakhirah (hereafter) or in both. Consequently, the Sihhah (validity) represents the agreement or conformity to the command of the Shaari’ (Legislator).

Jadi, ketika kita mengatakan bahwa Salaah itu Saheeh (sah), maksudnya adalah ia dihitung, telah menggugurkan kewajiban, dan tidak perlu lagi diqadha' (diganti). Demikian pula, jika jual beli telah memenuhi seluruh Arkaan dan Syarat-syaratnya, maka ia Saheeh (sah). Kita mengatakan bahwa jual beli itu Saheeh (sah) dengan makna bahwa berdasarkan hal tersebut akan timbul akibat-akibat di Dunia, seperti berpindahnya hak untuk memanfaatkan dan menggunakan barang dagangan kepada pembeli, serta berpindahnya harga kepada penjual, baik berupa uang tunai maupun utang.

So, when we say that the Salaah is Saheeh (valid) we mean that it is counted, has relieved the responsibility and the need to perform Qadaa’ for it (i.e. make it up). Similarly, if the trade fulfilled and met all of its Arkaan and Shuroot it would be Saheeh (valid). We would say that the trade is Saheeh (valid) with the meaning that based upon that there would be effects in the Dunyaa, like the transfer of the right to benefit and utilise the commodity being passed to the buyer and the transfer of the price to the seller through money or debt.

Mengenai salat, kita mengatakan bahwa salat itu sahih, dengan makna bahwa ia sesuai dengan perintah Asy-Syaari', sementara pahala diharapkan atas pelaksanaannya di akhirat. Dan kita mengatakan bahwa jual beli itu sahih, dengan makna bahwa ia sesuai atau selaras dengan perintah Asy-Syaari', dan akibat-akibatnya di kehidupan ini dibangun di atasnya, sementara pahala juga diharapkan berdasarkan niat untuk mematuhi perintah Allah Ta'ala.

In respect to the Salaah we say that it is Saheeh with the meaning that it is in agreement to the command of the Shaari’ whilst reward is hoped for from the performance in the hereafter. And we say that the trade is Saheeh with the meaning that it is in agreement or in accordance to the command of the Shaari’ and effects in this life are built upon it whilst reward is also hoped for based upon the intention being to comply to the command of Allah Ta’Aalaa.

Al-Butlaan adalah ketidaksesuaian atau tidak adanya kesesuaian dengan perintah Asy-Syaari', dan yang dimaksud dengannya adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut tidak berlaku di dunia, sementara terdapat hukuman atasnya di akhirat. Ini adalah perbuatan yang tidak memenuhi atau melengkapi Arkaan atau Syuruth-nya.

Al-Butlaan is the non-agreement or non-conformity to the command of the Shaari’ and what is intended by this is that the effects of the action are not consequential in the Dunyaa whilst there is punishment upon it in the Aakhirah. This is the action that does not meet or fulfil its Arkaan or Shuroot.

Jadi, apabila salah satu Rukun dari Arkaanush Shalaah ditinggalkan, seperti Ruku', maka Shalat itu batil (tidak sah). Dan apabila salah satu Syarat dari Syuruthush Shalaah ditinggalkan, seperti wudhu, maka Shalat itu juga batil. Shalat semacam itu tidak dihitung, tidak menggugurkan kewajiban, dan tetap perlu diqadha'.

So if a Rukn (pillar) from the Arkaan of Salaah is left like the Rukoo’ then the Salaah is Baatil (invalid). And if a Shart from amongst its Shuroot like Wudoo’ was to be left it would be Baatil. It would therefore not count, relieve the responsibility or the need for performing Qadaa’.

Jika salah satu Rukun dari Arkaan transaksi atau akad ditinggalkan, seperti *Ijaab* (penawaran) misalnya, maka jual beli tersebut menjadi Baathil dan tidak terlaksana akadnya, serta tidak ada akibat hukum di dunia yang timbul darinya. Jika ada sesuatu yang dibangun di atasnya, maka hal itu juga menjadi Baathil (misalnya, orang yang telah menguasai barang tersebut tidak dapat memanfaatkannya secara sah, dan setiap tindakan yang dilakukan dengannya menjadi Baathil).

If a Rukn from the Arkaan of the trade or transaction was left like the ‘Iejaab’ (offer) for example, then the trade would be Baatil and it would not be contracted and any effects in the Dunyaa will not be consequential from it and if they were to be built upon it they would be Baatil (as well) (e.g. the one who has taken possession cannot validly benefit from it and any action undertaken with it would be Baatil).

Keabsahan (ash-shihhah) dalam hal Mu'amalat (transaksi) berarti diperbolehkannya mengambil manfaat, sedangkan ketidakabsahan (al-butlan) dalam hal Mu'amalat berarti larangan untuk mengambil manfaat. Sementara itu, hukuman di dunia dan di akhirat secara konsekuensial dibangun di atas larangan (al-hurmah) ini. Maka siapa pun yang menguasai harta atau kekayaan melalui akad (‘aqd) yang tidak sah, maka harta tersebut adalah haram, dan orang yang telah melakukan hal itu layak mendapatkan hukuman di akhirat.

The Sihhah (validity) in respect to the Mu’aamalaat (transactions) means the permissibility to benefit whilst Al-Butlaan (invalidity) in respect to the Mu’aamalaat means the prohibition of benefiting. This is whilst punishment in the Dunyaa and the Aakhirah is consequentially built upon this Hurmah (prohibition). So whoever takes possession of wealth or property through an invalid ‘Aqd (contract) then that property is Haraam and the one who has done that is deserving of the punishment in the hereafter.

Sebagian ulama menganggap al-Butlaan dan al-Fasaad sebagai dua istilah yang memiliki makna sama, namun kenyataannya al-Fasaad berbeda dengan al-Butlaan. Hal itu karena al-Butlaan menunjukkan tidak adanya kesesuaian dengan perintah Syari' dalam hal asal perkara itu, yaitu bahwa asalnya diharamkan oleh syariat. Contohnya adalah khamar atau jual beli malaaqeeh, yaitu yang terdapat dalam perut hewan ternak yang berkaitan dengan kehamilan. Dengan demikian, hal ini menunjukkan tidak adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan perintah Syari' dalam hal tidak adanya salah satu Rukun dari rukun-rukun akad, atau tidak adanya salah satu Syarat dari syarat-syarat yang melanggar asal (dasar) perbuatan atau akad, seperti syarat wudhu' dalam kaitannya dengan shalat.

Some of the ‘Ulamaa considered Al-Butlaan and Al-Fasaad as two terms with the same meaning however the reality is that the Fasaad differs from the Butlaan. That is because the Butlaan represents the non-agreement to the command of the Shaari’ in respect to the Asl (origin) of the matter i.e. its Asl (origin) is forbidden by the Shar’a. That is like Al-Khamr or the sale of Malaaqeeh which is what is found in the bellies of living creatures related to impregnation. This therefore represents the non-agreement or non-conformity with the command of the Shaari’ in terms of the absence of a Rukn from the Arkaan of the contract or the absence of a Shart from the Shuroot violating the origin (Asl) of the action or contract, like the condition of Wudoo’ in respect to the Salaah.

Adapun Fasaad, maka dari segi Asl (pokok), ia sesuai dengan perintah Asy-Syaari', namun ia mengandung Wasf (sifat) yang bukan berasal dari Asl perbuatan atau akad, yang bertentangan dengan perintah Asy-Syaari'. Misalnya akad nikah yang mahar-nya belum ditentukan, maka akad itu menjadi Fasid, tetapi tidak Batil. Fasaad (kerusakan) tersebut kemudian dihilangkan dengan menentukan mahar. Fasaad dalam akad merupakan kekurangan yang mungkin disempurnakan sehingga akad itu dapat menjadi Sahih, sedangkan Butlaan dalam akad mengharuskan adanya akad baru yang memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan. Adapun Al-Fasaad dalam ‘Ibadat tidak dapat dibayangkan, karena ‘Ibadat itu hanya Sahih atau Batil. Hal itu karena orang yang mengikuti syarat-syarat dan rukun-rukunnya mendapati bahwa semuanya saling terkait dan berhubungan dengan Asl (pokok) perbuatan tersebut. Oleh karena itu, Thaharah (keadaan suci) merupakan Syarat bagi Shalat, dan jika tidak terpenuhi maka perbuatan itu batal dan tidak sah (Batil). Demikian pula, Sujud merupakan Rukun Shalat, dan jika tidak dilakukan maka Shalat itu Batil.

As for the Fasaad, then in respect to the Asl (origin) it is in agreement with the command of the Shaari’ however it includes a Wasf (description) that is not from the Asl of the action or the contract that is contrary to the command of the Legislator. This would be like the marriage contract in which the Mahr (dowry) has not been specified as this would make it Faasid but not Baatil. The Fasaad (corruption) would then be removed through the specification of the Mahr. The Fasaad in respect to the contract represents a deficiency that is possible to complete so that the contract can become Saheeh whilst the Butlaan in respect to the contract necessitates a new contract that meets the required and necessary pillars and conditions. Al-Fasaad in respect to the ‘Ibaadaat are not conceivable as the ‘Ibaadaat are either Saheeh or Baatil (valid or invalid). That is because the one who follows their conditions and pillars finds that they are all connected and related to the Asl (origin) (of the action). As such, the Tahaarah (being in a purified state) is a Shart for the Salaah and if this is not fulfilled then the action would be void and invalid (Baatil). Similarly, the Sujood (prostration) is a Rukn of the Salaah and if it does not take place then the Salaah would be Baatil.