1 – Seorang Muslim wajib bertaqlid kepada suatu madzhab dalam seluruh hukum yang ia butuhkan, seperti jika ia bertaqlid kepada Asy-Syafi'i misalnya.

1 – It is for the Muslim to make Taqleed to a Madh’hab, itself, in all of the Ahkaam that he requires, like if he was to make Taqleed to Ash-Shaafi’iy for instance.

2 – Seorang Muslim boleh meminta dan mengikuti pendapat selain pendapat Asy-Syafi'i, selama tindakannya belum terkait atau bersangkut-paut dengan masalah yang sedang ia ikuti (taqlid) itu. Artinya, selama ia belum melakukan perbuatan tersebut menurut pendapat Asy-Syafi'i. Namun jika ia sudah melakukan perbuatan itu menurut pendapat Asy-Syafi'i, meskipun hanya sekali, maka tidak diperbolehkan baginya untuk bertaklid kepada selain Asy-Syafi'i dalam masalah tersebut, kecuali ia sudah mampu dan berkompeten untuk melakukan At-Tarjih (menimbang dan menguatkan antara dalil-dalil dan pendapat-pendapat). Dalam keadaan demikian, ia boleh meninggalkan pendapat Asy-Syafi'i dan mengambil pendapat lain yang didasarkan pada tarjih tersebut, bukan karena pendapat baru itu lebih ringan atau lebih mudah baginya dibandingkan pendapat Asy-Syafi'i.

2 – It is permissible for this Muslim to ask for an opinion other than the opinion of Ash-Shaafi’iy to commit to, if his action had not been linked or connected to the Mas’alah that he is making Taqleed in. This means that if he had not already undertaken the action according to the opinion of Ash-Shaafi’iy. If he had however undertaken the action according to the Shaafi’iy opinion, and if only once, then it is not permitted for him to make Taqleed to other than Ash-Shaafi’iy in that Mas’alah (issue) unless he becomes capable and competent to undertake At-Tarjeeh (outweigh between the evidences and opinions). In that circumstance he would abandon the opinion of Ash-Shaafi’iy to adopt another opinion built upon that Tarjeeh (outweighing) and not because that new opinion is lighter or easier upon him than the Shaafi’iy opinion.

3 – Jika seorang Muqallid menjadi seorang Mujtahid, maka diperbolehkan baginya untuk meninggalkan pendapat yang selama ini ia ikuti dengan cara Taqlid, dan beralih kepada pendapat yang ia simpulkan melalui Ijtihad, baik amalannya telah terkait dengan pendapat pertama maupun belum terkait dengannya (yakni, baik ia telah mengamalkannya ataupun belum). Hal itu dengan syarat bahwa menurut keyakinannya yang paling kuat atau yang lebih unggul (Ghalab ‘Alaa Zhannihi), pendapat kedua lebih kuat daripada pendapat pertama melalui Ijtihad yang benar.

3 – If the Muqallid becomes a Mujtahid, it is permissible for him to leave the opinion that he had been following by Taqleed to adopt the opinion that he has deduced by Ijtihaad, whether his action has connected to the first opinion or has not connected to it (i.e. whether he has acted upon it or not). That is as long as it is most probable or preponderant in his view (Ghalab ‘Alaa Zhannihi) that the second opinion is stronger than the first via a correct Ijtihaad.

4 – Jika Imam (Khalifah kaum Muslimin) menetapkan suatu Hukm Syar'iy tertentu, maka pada saat itu wajib bagi setiap Muqallid dan setiap Mujtahid untuk meninggalkan atau mengesampingkan pendapatnya dan mengikuti pendapat Imam, sesuai dengan Qaa'idah Syar'iyyah (kaidah syariat) berikut:

4 – If the Imaam (Khalifah of the Muslims) adopts a particular Hukm Shar’iy, it is obligatory at that time for every Muqallid and every Mujtahid to leave or abandon his opinion and to follow the opinion of the Imaam, in accordance to the Shar’iyah Qaa’idah (principle):

Dan Al-Qā'idah Ash-Shar'iyyah:

And Al-Qaa’idah Ash-Shar’iyah: