Dua Qiyas dapat saling bertentangan dalam hal hukum atas suatu realitas, misalnya ketika hukum pertama yang disimpulkan melalui Qiyas atas realitas tersebut adalah wajib, sedangkan hukum kedua yang juga disimpulkan melalui Qiyas dari nash lain adalah haram. Pada saat atau keadaan seperti itu, seorang mujtahid perlu mentarjih salah satunya atas yang lain.

Two Qiyaas(s) could conflict with each other in respect to the Hukm upon a reality where for instance the first Hukm deduced by Qiyaas upon this reality is Waajib, whilst the second Hukm deduced also by Qiyaas from another text is Haraam. At such a time or circumstance the Mujtahid needs to outweigh one over the other.

Di antara kaidah-kaidah dalam mentarjih (menguatkan salah satu) qiyas-qiyas yang saling bertentangan adalah sebagai berikut:

From amongst the principles of outweighing the conflicting Aqyisah (analogies) are the following:

1 – Jika dua nas yang saling bertentangan itu setara (Mutasaawi) dalam hal 'Illah, yaitu apabila 'Illah pada masing-masing keduanya berjenis atau bertipe sama, seperti keduanya sama-sama Dalaalah (implisit) atau sama-sama Saraahah (eksplisit), atau Istinbaat (hasil penyimpulan), atau Qiyaasiyah (hasil analogi). Jika demikian keadaannya, maka kedua nas tersebut diperlakukan seperti dua nas yang bertentangan sebagaimana disebutkan dalam pembahasan 'At-Tarjeeh' dan pertentangan antara dua nas yang telah kita bahas di atas.

1 – If the two conflicting texts are equal (Mutasaawi) in respect to the ‘Illah in the case where the ‘Illah in each of them is of the same kind or type, like they were both Dalaalah (implicit) or both Saraahah (explicit) or Istinbaat (deduced) or Qiyaasiyah (analogised). If that is the case, then the two texts are treated or dealt with like the two conflicting texts as mentioned in the topic of ‘At-Tarjeeh’ and the conflict between two texts that we discussed above.

2 – Jika dua dalil yang bertentangan sama dalam hal Sanad (rantai periwayatan), yaitu kekuatan penetapan dalil dari sisi riwayat atau para perawinya, dan juga sama dalam hal Matn, yaitu Dalaalah (makna yang ditunjukkan teks) terhadap Hukm, tetapi kedua dalil itu berbeda dalam hal ‘Ilal (bentuk jamak dari ‘Illah), maka salah satu dalil akan lebih kuat daripada yang lain sesuai dengan kekuatan ‘Illah yang terdapat dalam dalil tersebut.

2 – If the two conflicting evidences are equal in terms of the Sanad (chain), which refers to the strength of the affirmation of the evidence from the angle of the narration or narrators, and was also equal in respect to the Matn, which refers to the Dalaalah (indicative meaning) of the text upon the Hukm, but the two evidences differed in respect to the ‘Ilal (plural of ‘Illah), then one of the evidences would outweigh the other in accordance to the strength of the ‘Illah found within the evidence.

'Ilal (alasan-alasan) menurut kekuatannya diurutkan dari yang paling kuat hingga yang paling lemah sebagai berikut:

The ‘Ilal (reasonings) in accordance to their strength are ranked from strongest to weakest as follows:

Pertama, 'Illah yang disebutkan secara Sarahah (eksplisit), kemudian Dalalah (implisit), lalu Istinbathan (melalui penyimpulan), dan terakhir Qiyasiyyan (melalui analogi).

First is the ‘Illah that is mentioned Saraahah (explicitly), then Dalaalah (implicitly), then Istinbaatan (by deduction) and then Qiyaasiyan (by analogy).

Oleh karena itu, 'Illat-'illat tersebut ditimbang sesuai dengan urutan ini. Dengan demikian, jika dua teks sama dalam hal Sanad (rantai periwayatan) dan dalam hal Matn (dalalah teks), tetapi berbeda dalam hal 'Illat, maka salah satu teks akan lebih kuat daripada yang lain berdasarkan kekuatan 'Illah yang disebutkan di dalamnya. Akibatnya, Hukum yang disimpulkan dengan Qiyas dari suatu Dalil yang 'Illahnya disebutkan secara Sarahah (eksplisit) lebih kuat daripada Hukum yang disimpulkan dengan Qiyas dari Dalil lain yang bertentangan, yang 'Illahnya diperoleh secara Istinbath atau Qiyasiyah.

The ‘Ilal are therefore outweighed in accordance to this order. As such, if the two texts are equal in respect to the Sanad (chain of transmission) and in respect to the Matn (the Dalaalah of the text) but are different in respect to the ‘Ilal, then one of the texts would outweigh another based upon the strength of the ‘Illah mentioned within it. Consequently, the Hukm that is deduced by Qiyaas from a Daleel in which its ‘Illah is mentioned Saraahah (explicitly) outweighs the Hukm which has been deduced by Qiyaas from another conflicting Daleel in which the ‘Illah has been deduced Istinbaatan or Qiyaasiyah.

Contoh:

Example:

Allah (SWT) berfirman:

Allah (swt) said:

Melalui qiyās (analogi) terhadap kuda-kuda perang, wajib menyiapkan senjata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror pada musuh di zaman dan abad kita saat ini. Termasuk di dalamnya rudal canggih dan bom nuklir, di antara persenjataan modern lainnya. Hal itu karena ‘illah (sebab hukum) yang jelas (ṣarīḥ) disebutkan dalam teks, yaitu ‘irhāb (menimbulkan ketakutan atau teror).

By analogy (Qiyaas) upon the steeds of war it is obligatory to prepare weapons that strike fear or terror into the enemy in our current time and century. This includes sophisticated missiles and nuclear bombs amongst other modern weaponry. That is because of the Sareeh (explicit) ‘Illah mentioned in the text which is ‘Irhaab’ (to strike fear or terror).

Allah (SWT) berfirman:

Allah (swt) says:

Berdasarkan analogi (Al-Qiyaas) terhadap hukuman yang disebutkan dalam Ayat, maka cukup bagi kita untuk menyiapkan persenjataan perang yang setara dengan persenjataan musuh. Hal ini didasarkan pada analogi perang terhadap hukuman, dengan 'Illah yang dianggap telah disimpulkan (Istinbaat) berdasarkan adanya kesamaan antara perang dan hukuman tersebut.

Based on analogy (Al-Qiyaas) upon the punishment mentioned in the Aayah it would be sufficient for us to prepare weaponry for war which is equal to the weaponry of the enemy. This is based on having made analogy of the war upon the punishment due to a perceived ‘Illah that had been deduced (Istinbaat) based upon the resemblance between the war and the punishment.

Akibatnya, sifat (deskripsi) persenjataan yang dibutuhkan dalam memerangi musuh berbeda pada kedua Qiyas, dan hukum yang disimpulkan dari Qiyas pertama lebih kuat daripada hukum yang disimpulkan dari Qiyas kedua. Hal itu karena 'illah dari nash pertama telah ditunjukkan secara dalalah (tersirat), dan hal ini tampak pada 'menakut-nakuti atau menimbulkan rasa gentar pada musuh'. Sedangkan 'illah pada nash kedua disimpulkan melalui istinbath (penarikan kesimpulan). Ia bersifat zhanniyah (spekulatif), dan karena bertentangan dengan 'illah yang telah disebutkan dalam nash, maka ia ditolak dan tidak diperhitungkan. Oleh karena itu, tidak boleh bagi kaum Muslimin mengadopsi pemikiran keseimbangan strategis antara mereka dan musuh-musuh mereka. Hal itu karena pemikiran tersebut bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam teks dalil pertama, selain itu ia merupakan pemikiran kotor yang diekspor oleh orang-orang kafir dan negara-negara kafir, yang mereka sendiri tidak berpegang padanya, sementara mereka menuntut kaum Muslimin untuk berpegang padanya, agar kaum Muslimin tetap berada dalam posisi lemah di hadapan mereka.

Consequently, the Siffah (description) of weaponry required in the fighting of the enemy differs in the two Qiyaas’s and the Hukm deduced by the first Qiyaas outweighs the Hukm that has been deduced from the second Qiyaas. That is because the ‘Illah of the first text has come Dalaalatan (by implication) and this is manifested in the ‘terrifying or striking fear into the enemy’. That is whilst the ‘Illah in the second text has been deduced by way of deduction (Istinbaatan). It is Zhanniyah (speculative) and because it is opposing the ‘Illah that has been mentioned within the text it is rejected and not given consideration. As such, it is not permissible for the Muslims to adopt the thought of strategic balance between them and their enemies. That is because it is in opposition and contrary to what the first Daleel has mentioned in its text in addition to it being a dirty thought that has been exported by the disbelievers and disbelieving states, which they do not stick to whilst they demand that the Muslims stick to it, so that the Muslims remain in a position of weakness before them.

Sehubungan dengan ayat ini, para ulama berbeda pendapat mengenai ‘illah (alasan hukum) dari wilayah (perwalian) atas anak perempuan. Abu Hanifah berpendapat bahwa ‘illah perwalian adalah usia muda (As-Sighar), sehingga perwalian berakhir ketika ia mencapai usia baligh (dewasa). Maka apabila anak perempuan itu telah mencapai usia baligh, perwalian Waliy (wali) gugur darinya dan ia diperbolehkan menikah tanpa izin wali. Adapun Ash-Shaafi‘iy berpendapat bahwa ‘illah-nya adalah Al-Bakaarah (keperawanan), dan ‘illah ini tidak berakhir kecuali apabila wanita itu menikah dan menjadi Ats-Tsayyib (yakni telah menikah dan tidak lagi perawan). Oleh karena itu, selama ia masih dalam keadaan belum menikah, tidak diperbolehkan baginya menikah tanpa izin Waliy (walinya), sedangkan perwalian atasnya gugur darinya apabila ia sudah menikah, baik ia telah mencapai usia baligh maupun belum.

In relation to this Aayah they differed in respect to the ‘Illah of the Wilaayah (guardianship) over the girl. Abu Hanifah considered the ‘Illah of the guardianship to be young age (As-Sighar) and as such the guardianship ends at the time of the reaching or maturity (puberty). So if the girl reaches the age of maturity the guardianship of the Waliy (guardian) would fall from her and he permitted for her to marry without the Wali’s permission. As for Ash-Shaafi’iy, then he considered the ‘Illah to be Al-Bakaarah (virginity) and that this ‘Illah does not end unless the woman marries and becomes Thayyib (i.e. married and no longer a virgin). For that reason, it is not permitted for her as long as she remains in a state prior to marriage to marry without the permission of her Waliy (guardian) whilst this guardianship over her would fall from her if she became married, whether she had reached the age of maturity or not.

Jika kita membatasi diri dalam mengambil hukum dari ayat ini saja, maka pendapat Al-Imam Abu Hanifah akan lebih kuat dibandingkan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Hal itu karena kata 'Ar-Rushd' yang disebutkan dalam teks ini secara tegas menunjukkan kedewasaan (Al-Buluugh) saja, sedangkan kata tersebut sama sekali tidak mengisyaratkan makna keperawanan (Al-Bakaarah).

If we were to have restricted ourselves to taking the Hukm from this Aayah alone then the opinion of Al-Imaam Abu Hanifah would have outweighed the opinion of Al-Imaam Ash-Shaafi’iy. That is because the word ‘Ar-Rushd’ mentioned in the text is explicit in that it is indicative of the Buloogh (maturity) alone whilst it does not allude in any way to the meaning of virginity (Al-Bakaarah).

Namun, jika kita kembali kepada seluruh dalil yang berkaitan dengan wali (pengampu) serta kewenangan dan tanggung jawab wajib yang telah ditetapkan Syari'at baginya dalam hubungannya dengan akad nikah, kita akan mendapati bahwa pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i (semoga Allah meridhai keduanya) memiliki tempatnya tersendiri.

If, however, we were to refer back to all of the evidences related to the Waliy (guardian) and the mandatory powers and responsibilities that the Shar’a has provided him with, in relation to the contract of marriage, we would find that there is a place for the opinion of Al-Imaam Ash-Shaafi’iy (may Allah be pleased with them both)