Ini adalah realitas (wāqi') yang atasnya hukum ditetapkan dalam ayat, hadis, atau ijmā'. Maka asal (aṣl) pada contoh pertama adalah kuda-kuda perang, dan pada contoh kedua adalah perdagangan. Dengan demikian, berikut ini ditetapkan mengenai aṣl tersebut:

This is the reality upon which the Hukm is issued upon in the Aayah or the Hadeeth or the Ijmaa’. Therefore, the origin (Asl) in the first example is the steeds of war and the second example it is trading. As such the following is stipulated in respect to the Asl:

- Asal yang menjadi dasar qiyas harus telah disebutkan dalam suatu nash (teks) dari Kitab, Sunnah, atau merupakan ijma'.

- The Asl upon which the Qiyaas is based must have been mentioned in a Nass (text) from the Kitaab, the Sunnah or be an Ijmaa’.

- Qiyas tidak dilakukan terhadap pokok (asal) yang hukumnya sendiri telah ditetapkan melalui qiyas. Maka dalam contoh shalat Jumat, qiyas tidak dilakukan terhadap Ijarah (sewa-menyewa), melainkan qiyas hanya dilakukan terhadap pokok yang menjadi asalnya, yaitu Al-Bai' (jual beli).

- Analogy is not made upon an origin where its Hukm has been established by Qiyaas. So in the example of the Jumu’ah prayer analogy is not made upon Ijaarah (renting/leasing) but rather Qiyaas is only undertaken upon the origin which is Al-Bai’ (trade).

Memang kenyataannya, pengetahuan tentang hukumnya dicari melalui qiyas terhadap asalnya.

It is the reality that the knowledge of its Hukm is sought after through making Qiyaas upon the origin.

Disyaratkan berkaitan dengan far'u (cabang) ini:

It is stipulated in respect to this Far’u (branch):

Bahwa cabang (Al-Far') tidak memiliki nash untuk hukumnya. Seandainya sudah ada nash untuk hukumnya, maka tidak perlu lagi kita mencari hukumnya melalui qiyas, karena tidak ada qiyas di hadapan nash.

- That the branch (Al-Far’u) does not have a text for its Hukm. If there was already a text for its Hukm then there would be no need for us to seek its Hukm by way of Qiyaas as there is no Qiyaas in the place of the text.

Bahwa 'Illah itu terwujud pada cabang (Far'u) sebagaimana ia terwujud pada pokok (Asl). Maka dalam kasus ketika 'Illah bagi pengharaman berdagang pada waktu azan shalat Jumu'ah adalah Al-Ilhaa' (kelalaian/gangguan), jika kelalaian itu terwujud dalam tindakan menyewakan atau melakukan aktivitas olahraga, maka keduanya memperoleh Hukm (hukum) pokok, yaitu Tahreem (keharaman). Hal ini karena jika 'Illah pokok tidak terwujud pada cabang, maka tidak mungkin memberikan hukum pokok kepada cabang.

- That the ‘Illah is realised within the Far’u (branch) just as it is realised within the Asl. So in the case where the ‘Illah (reason) for the Tahreem (prohibition) of conducting trade at the time of the call to prayer for the Jumu’ah prayer is Al-Ilhaa’ (distraction), then if distraction was realised in the actions of leasing or practising a sporting activity then they would take the Hukm (legal ruling) of the Asl (origin) which is Tahreem. This is because if the ‘Illah of the Asl was not realised within the Far’u then it would not be possible to provide the Hukm of the origin to the branch.

Hukm Asy-Syar'i yang ditetapkan bagi Asal oleh Kitab, Sunnah, atau Ijma' dan yang berikut ini disyaratkan berkaitan dengannya:

It is the Hukm Ash-Shar’iy that is established for the Asl by the Kitaab or Sunnah or Ijmaa’ and the following is stipulated in regards to it:

1 – Bahwa ia merupakan suatu Hukm Syar'iy praktis yang ditetapkan oleh Kitab, atau Sunnah, atau Ijma'.

1 – That it represents a practical Hukm Shar’iy that is established by the Kitaab or the Sunnah or Ijmaa’.

2 – Bahwa hukum tersebut bersifat *Ma'qool Al-Ma'naa* (maknanya dapat dipahami dan alasan di baliknya diketahui), yaitu dibangun atau didasarkan pada suatu *'Illah* yang dapat dipahami oleh *'Aql* (akal). Hal itu karena dasar Qiyaas adalah memahami *'Illah* hukum pada *Asl* (pokok) dan memahami keberadaannya pada *Far'u* (cabang), agar hukum *Asl* dapat diperluas kepada *Far'u*.

2 – That the Hukm is ‘Ma’qool Al-Ma’naa’ (the meaning can be understood and the rationale behind it) which means that it is built or based upon an ‘Illah that the ‘Aql (mind) can comprehend. That is because the basis of Qiyaas is perceiving the ‘Illah of the Hukm within the origin and perceiving its realisation within the branch. This is so that the Hukm of the Asl (origin) cane be extended to the Far’u (branch).

3 – Bahwa pada hukum terdapat 'Illah yang memungkinkan untuk terwujud pada cabang. Hal itu karena jika 'Illah dibatasi hanya pada asal (pokok) sementara tidak mungkin terwujud pada selain asal, maka qiyās tidak dapat dilakukan. Contohnya adalah pemotongan tangan pencuri, sebagaimana diambil dari firman Allah Ta'ālā:

3 – That the Hukm possesses an ‘Illah that is possible to be realised within the branch. That is because if the ‘Illah was restricted to the origin whilst not possible to realise it within anything other than it, then Qiyaas is refrained from. This is like, for example, the cutting of the hand of the thief as taken from the Qawl of Allah Ta’Aalaa:

Jadi, 'Saraqah' (pencurian) adalah 'Illah yang terbatas (Qaasirah) dan tidak meluas ke selain dirinya. Itu seperti 'Al-Ikhtilaas' (penggelapan/penyalahgunaan harta), di mana hukum potong tangan tidak berlaku padanya. Dalam kasus ini, 'Illah yang terbatas tersebut disebut Sabab, dan Qiyaas tidak dilakukan atasnya.

So ‘Saraqah’ (theft) is a restricted (Qaasirah) ‘Illah and does not extend to other than it. That is like ‘Al-Ikhtilaas’ (embezzlement/misappropriation) where the cutting of the hand does not apply to it. In this case, this restricted ‘Illah, is called a Sabab and Qiyaas is not made upon it.

4 – Bahwa hukum asal (Hukm ul-Asl) tidak bersifat khusus pada asal (Asl). Hal ini karena pengkhususannya pada asal mencegah dilakukannya analogi (qiyas) terhadap cabang yang berada di atasnya, sehingga tidak ada qiyas dalam kasus tersebut. Hal ini seperti pengkhususan kebolehan bagi Rasulullah ﷺ untuk menikahi lebih dari empat istri sekaligus, dan larangan menikahi istri-istri beliau setelah wafatnya.

4 – That the original ruling (Hukm ul-Asl) is not specific to the Asl (origin). This is because its specification to the origin (Asl) prevents making analogy with a branch upon it and as such there is no Qiyaas (in that case). This is like the specification of the permissibility for the Messenger of Allah (saw) to be married to more than four wives at the same time and the prohibition of marrying his wives after him.

Contoh lain adalah ketentuan yang melekat pada Khuzaimah bin Tsabit berkenaan dengan diterimanya kesaksiannya seorang diri dan dianggapnya setara dengan kesaksian dua orang. Hal itu karena hukum ini bersifat khusus (khaash) bagi Khuzaimah, yang ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "Apa yang disaksikan Khuzaimah, maka itu sudah cukup baginya" (Abu Daud meriwayatkannya dengan lafaz: "Kesaksian Khuzaimah (setara dengan) kesaksian dua orang laki-laki"). Oleh karena itu, tidak dilakukan qiyas (analogi) terhadap orang lain selain dirinya, terlepas dari tingkat keutamaan dan ketakwaannya.

Another example is the specification attached to Khuzaimah Bin Thaabit in respect to accepting his testimony alone and its consideration as being equal to the testimony of two. That is because this Hukm is Khaass (specific) to Khuzaimah which was established by the statement of the Messenger (saw): “What Khuzaimah gives testimony in regards to then that is sufficient for him” (Abu Daawood extracted it with the Lafzh (wording): “The Shahaadah (testimony) of Khuzaimah is (equal to) the Shahaadah of two men”). Consequently, analogy is not made to anyone else upon him irrespective of his level in terms of virtue and Taqwaa.

‘Illah adalah hal (atau perkara) yang demi tujuan atau maksudnya hukum itu ditetapkan (yaitu mengapa hukum itu disyariatkan). Dengan kata lain, ‘illah adalah faktor pendorong atau alasan (Baa’ith) bagi hukum tersebut. Ia merupakan dasar pemikiran dari nash, yang berarti bahwa ‘illah itulah yang membuat ‘Aql (akal) menetapkan hukum atas cabang dengan hukum yang sama seperti asalnya, karena keduanya bersatu dan memiliki kesamaan dalam hal ‘illah (sebab).

The ‘Illah is that thing (or matter) for the sake or purpose of which the Hukm came into being (i.e. why it was legislated) In other words, it is the motivating factor or reason (Baa’ith) for the Hukm. It is the rationale of the text, which means that it is what makes the ‘Aql (mind) pass judgement upon the branch with the same judgement of the origin due to their unity and commonality in respect to the ‘Illah (reason).

Berikut adalah syarat-syaratnya:

The following are its conditions:

Diperlukan agar 'illah bersifat nyata (zhaahir) dan tidak tersembunyi (atau tidak samar) dalam asal (ashl), sehingga keberadaannya dapat dipastikan pada cabang (al-far'u), agar cabang dapat dikaitkan atau dihubungkan dengan asal dalam hal hukum. Makna 'illah yang bersifat nyata adalah bahwa ia dapat dipahami atau dikenali melalui panca indera atau sebagiannya.

It is necessary for the ‘Illah to be apparent (Zhaahir) and not concealed (or hidden) within the Asl (origin) so that its presence can be ascertained in the branch (Al-Far’u) in order to attach or link the branch to the origin in respect to the Hukm. The meaning of the ‘Illah being apparent is that it is comprehended or perceived through the senses or some of them.

Jadi pembunuhan yang disengaja adalah sabab (sebab) bagi al-Qisas (hukum qisas), namun kesengajaan atau sifat sengaja dari perbuatan tersebut tidak dapat dirasakan oleh panca indra, dan tidak ada yang mengetahuinya selain orang yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, Asy-Syari' (Pembuat syariat)

So the intentional killing is the Sabab (cause or reason) for Al-Qisaas (law of retaliation) however deliberateness or the intentional nature of the act is not perceived by the senses and none but the one who undertook the action knows this. Therefore, the Shaari’ (legislator)

Dasar hukum yang jelas (zhaahir) telah ditetapkan di tempatnya, terkait dengannya dan menunjuk kepadanya. Ini adalah alat yang digunakan oleh pembunuh, yang menurut sifatnya termasuk benda yang membunuh, seperti pedang, senapan, atau bedil. Benda-benda ini bersifat terbatas, sehingga para ulama melakukan qiyas atasnya terhadap benda-benda berat atau besar yang juga membunuh menurut sifatnya, seperti batu dan batangan besi.

established a Zhaahir (apparent or evident) matter in its place linked to it and guiding to it. This is the tool that the killer used which from its nature is from that which kills like the sword, gun or rifle. These are limited things and so the ‘Ulamaa made Qiyaas upon them to heavy or bulky things that also kill from their nature like rocks and iron (bars).

Artinya, hukum ini tidak berbeda sesuai dengan perbedaan orang, perbedaan keadaan atau kondisi, dan perbedaan tempat. Misalnya, pembunuhan (Qatl) yang disebutkan dalam sabda Rasulullah ﷺ:

This means that it does not differ in accordance to the difference of people, the difference of conditions or circumstances and the difference of places. So for example the killing (Qatl) mentioned in the statement of the Messenger (saw):

Pembunuhan ini termasuk Wasf Mundabit (sifat yang konsisten), karena memiliki hakikat yang khusus dan terbatas, yang tidak berbeda menurut perbedaan pembunuh atau orang yang dibunuh. Dengan demikian, dapat dilakukan qiyas terhadap pembunuh orang yang diwarisi (Al-Mauruts) atas Al-Musa Lahu (orang yang menerima wasiat, yaitu hingga sepertiga harta yang ditinggalkan dan dialokasikan atas pilihan) jika ia membunuh Al-Musi (orang yang membuat wasiat), dan karena itu ia (sang pembunuh) dilarang menerima Al-Wasiyyah (wasiat tersebut).

This killing is a Wasf Mundabit (consistent description) because it has a specific and limited reality that does not differ in accordance to the difference of the killer or the one who is killed. As such it is possible to make analogy upon the killer of the Waarith (one being inherited from) to the Mousaa Lahu (the one who takes from the will (Wasiyah) i.e. up to a third of the wealth that is left behind and allocated by choice) if he kills the Moosiy (the one who has made the will), and as such he (the killer) would be forbidden from taking the Wasiyah (the will).

Adapun kesulitan dan kepayahan (Mashaqqah) yang dianggap sebagai ‘Illah bagi bolehnya berbuka puasa ketika bepergian, maka hal ini tidak mundabit (konsisten). Hal itu karena seseorang bisa saja bepergian dan menghadapi kesulitan, sementara ia bepergian tanpa menghadapi kesulitan apa pun, sesuai dengan perbedaan orang-orangnya, sarana transportasi yang digunakan, serta perbedaan tempat dan iklim. Oleh karena itu, bepergian (Safar) tidak dianggap sebagai ‘Illah, begitu pula kesulitan tidak dianggap sebagai ‘Illah, melainkan Safar (bepergian) hanya dianggap mewakili Sabab (sebab) bagi bolehnya berbuka puasa, baik bepergian itu disertai kesulitan maupun tidak. Dengan demikian, qiyas tidak dapat dilakukan terhadapnya karena ia bukan ‘Illah.

As for hardship and difficulty (Mashaqqah) which is thought to be the ‘Illah for the permissibility of breaking the fast when travelling, then this is not Mundabit (consistent). That is because someone could travel and face hardship whilst he could be travelling and not face any hardship or difficulty in accordance to the differences of the people themselves, the means of transport used and the difference in the places and climates. Therefore, travelling (Safar) is not considered an ‘Illah nor is hardship considered an ‘Illah but rather Safar (travelling) is only considered to represent the Sabab (reason or cause) for the permissibility of breaking the fast whether the travelling entailed hardship or not. As such it follows that analogy is not made upon it because it is not an ‘Illah.

Wasf Al-Munaasib terbagi menjadi dua jenis atau kategori: Al-Wasf Al-Mu’aththir dan Al-Wasf Al-Mulaa’im.

The Wasf Al-Munaasib is divided into two types or categories: AlWasf Al-Mu’aththir and Al-Wasf Al-Mulaa’im.

A – Al-Wasf Al-Mu'aththir untuk Hukm, dan juga disebut Al-Munaasib Al-Mu'aththir:

A – Al-Wasf Al-Mu’aththir for the Hukm and it has also been called Al-Munaasib Al-Mu’aththir:

Itu adalah Wasf (deskripsi) yang menunjukkan bahwa Hukum merupakan akibat dari pengaruhnya, dan inilah jenis Munaasib yang tertinggi. Contohnya adalah sabda Rasulullah ﷺ:

It is the Wasf (description) that indicates that the Hukm is an effect from its effects and this is the highest type of the Munaasib. An example of this is the statement of the Messenger of Allah (saw):

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ telah melarang penyimpanan daging hewan kurban untuk tujuan memberi makan orang-orang Arab yang datang berkunjung atau pendatang baru dan membutuhkan makanan. Oleh karena itu, ini merupakan nash yang tegas mengenai ‘illah (alasan hukum) bagi larangan menyimpan daging tersebut, dan ‘illah ini adalah para musafir (ḍaʾīf) yaitu orang-orang Arab yang membutuhkan makanan.

The Hadeeth explains that the Messenger of Allah (saw) had forbidden the storage of the meat of the slaughters for the purpose of feeding the Arabs who were visiting or newcomers and were in need of food. This therefore is an explicit text in respect to the ‘Illah (reasoning) for the forbiddance of storing the meat and this ‘Illah is the travellers (Daaffah) who are the Arabs who were in need of food.

'Illah ini adalah Wasf Mu'aththir terhadap hukum larangan menyimpan daging dari hewan kurban (yakni terdapat hubungan langsung antara 'Illah dan hukum tersebut).

This ‘Illah is a Wasf Mu’aththir in respect to the Hukm of forbidding the storage of the meat from the sacrifices (i.e. there is a direct correlation between the ‘Illah and the Hukm).

Namun, seandainya dikatakan misalnya: ‘Aku telah melarang kalian menyimpan (daging kurban) karena orang-orang pendek atau karena orang-orang berkulit putih’, maka sifat (wasf) ‘pendek’ dan ‘putih’ tidak berpengaruh terhadap hukum (Hukm). Hal ini karena fakta bahwa mereka pendek atau berkulit putih tidak membuat mereka membutuhkan daging kurban, berbeda dengan yang disebutkan dalam hukum (dalam Hadits), sebab fakta bahwa mereka membutuhkan makanan itulah yang berpengaruh terhadap larangan menyimpan daging kurban. Itu karena ‘Illah adalah faktor pendorong atau alasan (Al-Baa’ith) bagi hukum, dan ‘orang-orang yang membutuhkan’ adalah faktor pendorong dan alasan (Al-Baa’ith) tersebut.

However, had it been said for example: ‘I had forbidden you from storing due to the short men or for the white men’ then the Wasf (description) of ‘short’ and ‘white’ has no effect in respect to the Hukm. This is because the fact that they are short or white does not make them in need of the sacrificial meats which is opposite to that which was mentioned in the Hukm (in the Hadeeth) because the fact that they were in need of the food had an effect upon the forbiddance of storing the sacrificial meats away. That is because the ‘Illah is the motivating factor or reason (Al-Baa’ith) for the ruling and ‘the people in need’ is the motivating factor and reason (Al-Baa’ith)

karena tidak menyimpan daging kurban agar orang-orang yang membutuhkan dapat tercukupi kebutuhannya.

for not storing away the sacrificial meats so that those in need can meet their needs.

Teks menunjukkan bahwa usia muda adalah 'illah (alasan hukum) bagi adanya perwalian (Wilaayah) atas harta anak yatim. Sebagian ulama mengqiyaskan Wilaayah atas diri (nafs) pribadi kepada Wilaayah atas harta, sehingga mereka membolehkan Waliy untuk tidak mengizinkan wanita yang berada di bawah perwaliannya menikah tanpa izinnya.

The text has indicated that ‘Young age’ is the ‘Illah for taking guardianship (Wilaayah) over the wealth of the young. Some have made analogy of the ‘Wilaayah over the Nafs (person)’ upon the ‘Wilaayah of wealth’ and so they permitted the Waliy to not allow the girl whom he has Wilaayah (guardianship) over to marry without his permission.

Dengan demikian, rukun-rukun Qiyas dalam contoh ini adalah sebagai berikut:

As such the Arkaan of Qiyaas in this example are as follows:

Al-Asl (asal): Wilayah (perwalian) atas harta (atau kekayaan).

Al-Asl (origin): Wilaayah (guardianship) over wealth (or property).

Al-Far'u (cabang): Wilayah atas Nafs (diri).

Al-Far’u (branch): Wilaayah over the Nafs (person).

Al-Hukm (hukum): Kemampuan untuk membelanjakan atau mengelola harta.

Al-Hukm (ruling): Being able to dispose of wealth/property.

Oleh karena itu, wilayah (perwalian) atas harta dan wilayah atas diri (nafs) termasuk dalam jenis yang sama, yaitu wilayah (perwalian). Dari sinilah lahir hukum mengenai kewenangan untuk mengurus atau melangsungkan pernikahan, karena hal itu merupakan wilayah atas diri.

Therefore, the Wilaayah (guardianship) over wealth and the Wilaayah over the Nafs (person) are of the same kind or type (Jins) which is Wilaayah (guardianship). From this comes the ruling of the disposal over or conducting of marriage because it represents a Wilaayah over the Nafs.

Makna dari ini adalah: bahwa 'Illah itu terwujud pada Far'u (cabang).

The meaning of this is: That the ‘Illah is realised in the Far’u (branch)

sebagaimana hal itu terwujud dalam asal (pokok qiyas). Oleh karena itu, teralihkannya perhatian (Al-Ilhaa') dari pelaksanaan Salat ul-Jumu'ah terwujud pada cabang seperti berenang atau terlibat dalam aktivitas olahraga, sebagaimana hal itu terwujud pada asal perbuatan berdagang. Jika 'Illah bukan Wasf Muta'addiy (yakni tidak meluas kepada suatu kenyataan di luar dirinya sendiri), maka Al-Qiyaas tidak terjadi. Hal ini seperti ketika Wasf (sifat) dibatasi hanya pada asal, sebagaimana dalam Aayah:

just as it is realised within the Asl (origin). Therefore, being distracted (Al-Ilhaa’) from the performance of Salaat ul-Jumu’ah is realised in the branch like swimming or engaging in a sporting activity just as it is realised in the Asl of conducting trade. If the ‘Illah is not a Wasf Muta’addiy (i.e. it doesn’t extend to a reality beyond itself) then AlQiyaas does not take place. This is like when the Wasf (description) is restricted to the Asl (origin) like in the Aayah:

Di sini, 'Illah dari hukum, yaitu kewajiban mencambuk pezina yang belum menikah dengan seratus kali cambukan, dibatasi hanya pada pezina dan tidak meluas melampaui itu. Oleh karena itu, tidak dilakukan qiyas antara perbuatan homoseksual dan zina, sehingga perbuatan tersebut tidak mengambil hukum zina. Karena alasan itu, zina dianggap sebagai Sabab bagi hukuman cambuk, dan bukan sebagai 'Illah.

Here the ‘Illah of the Hukm, which is the obligation to lash the nonmarried fornicator with one hundred lashes, is restricted to the fornicator and it does not extend beyond that. Therefore, analogy is not made between homosexual acts and Zinaa and they do not take its Hukm. For that reason, Zinaa (fornication) is considered to be the Sabab for the lashing and not an ‘Illah.

Syarat ini berarti bahwa 'Illah disebutkan atau terdapat di dalam teks (Nass), seperti ayat Al-Qur'an atau Hadits, atau terdapat dalam Ijma'.

This Shart (condition) means that the ‘Illah is mentioned or found within the text (Nass) like the Aayah of Qur’aan or the Hadeeth or located within the Ijmaa’.

Namun jika ia bersifat ‘Aqliyah (rasional atau berdasarkan penalaran akal), yakni tidak berlandaskan pada nash Syar‘i, maka tidak dianggap sah untuk dijadikan dasar qiyas, dan hukum yang didasarkan padanya tidak dianggap sebagai hukum Syar‘i.

If, however it was ‘Aqliyah (rational or based upon the minds reasoning), in the case where it is not based on a Shar’iy text, then it is not considered sound or valid for Qiyaas to be made upon it and the Hukm that is based upon it is not considered to be a Shar’iy Hukm.