Iftaa' adalah penjelasan seorang Mufti kepada orang yang bertanya tentang Hukm Syar'i bagi persoalan yang ditanyakan, yaitu apakah orang tersebut wajib mengikuti hukum ini atau tidak. Ia dapat menyampaikan hukum tersebut di Daar ul-Iftaa' (lembaga fatwa) sebagaimana yang terjadi saat ini, atau dapat menyampaikannya di tempat lain mana pun.

The Iftaa’ is the Mufti informing of the Hukm Ash-Shar’iy for the issue being enquired about to the one enquiring about it. That is whether he adheres to this Hukm or does not adhere to it. He could inform him of this Hukm in Daar ul-Iftaa’ (the house of verdicts) as happens today or he could inform him of it in any other place.

Sedangkan Qadhā' (peradilan) adalah pemberitahuan Qādhī (hakim) dalam lingkup persidangan peradilan atau sesi Hukm Asy-Syar'iy dengan cara memaksa, untuk tujuan menerapkan hukum ini dari hakim kepada para pihak yang berselisih atau mereka yang telah melakukan pelanggaran, baik mereka rela dengan putusan (Hukm) tersebut maupun tidak rela. Qadhā' (pengadilan) tidak dilaksanakan atau berlaku kecuali dalam sesi peradilan, seperti di dalam ruang sidang misalnya.

That is whilst the Qadaa (judgment) is the informing of the Qaadi (judge) within the judiciary setting or session of the Hukm Ash-Shar’iy in a manner of compulsion for the purpose of applying this Hukm from the judge and upon the disputing parties or those who have committed violations, whether they are content with that Hukm (judgment) or not content with it. The Qadaa’ (judging) is not implemented or effective except in the judiciary session like within the court room for example.

Contoh terkait pemberian Fatwa:

Example related to the giving of the Fatwaa:

Diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal (rh) bahwa Al-Husein bin Basyaar pernah bertanya kepadanya tentang suatu masalah berkaitan dengan At-Talaaq (perceraian), lalu ia berkata: Jika ia melakukan itu, maka ia telah melanggar sumpah. Maka Al-Husein menjawabnya: Wahai hamba Allah, sesungguhnya seseorang telah memberi fatwa kepadaku bahwa jika ia melakukan itu, ia tidak melanggar sumpahnya. Maka ia (Ahmad) berkata: Engkau mengetahui Halaqah penduduk Madinah, yaitu Halaqah Bi Rasaafah. Maka ia berkata: Ia memberiku putusan, sesungguhnya ia menghalalkannya. Ia berkata: Ya.

It was related from Ahmad Bin Hanbal (rh) that Al-Hussein Bin Bashaar asked him about a Mas’alah in relation to At-Talaaq (divorce) and then he said: If he does that then he has broken an oath. And so Al-Hussein replied to him: O slave of Allah, verily a person has given me a Fatwaa that if he did that he would not break his oath. So he (Ahmad) said: You know the Halaqah of the Madaniyeen, a Halaqah Bi Rasaafah. So he said: He gave me the verdict, indeed he made it Halaal. He said: Yes

Jika suatu kejadian atau kenyataan dihadapkan kepada 'Aammiy (Muqallid) dan ia tidak mengetahui Hukm Ash-Shar'iy untuknya, maka Asy-Syaari' (Pembuat Syariat) telah memerintahkannya untuk bertanya kepada para 'Ulamaa (orang-orang berilmu). Allah (SWT) berfirman:

If an incident or reality comes before the ‘Aammiy (Muqallid) and he does not know the Hukm Ash-Shar’iy for it, then the Shaari’ (Legislator) has directed him to ask the ‘Ulamaa (people of knowledge). Allah (swt) said:

Dan Mufti termasuk di antara Ahlu-dh-Dhikr (orang-orang yang berilmu tentang nash-nash syariat).

And the Mufti is from amongst the Ahlu-dh-Dhikr (people of knowledge of the texts).

Di antara syarat-syarat (Syuruuth) seorang Mufti adalah:

From amongst the conditions (Shuroot) of the Mufti are:

1 – Bahwa ia adalah seorang faqih dan berpengetahuan luas tentang berbagai hukum syariat (Ahkaam Ash-Shar'iyah), serta telah mempelajari pernyataan-pernyataan yang tersebar dari berbagai madzhab, meskipun hal itu bukan syarat baginya untuk menjadi seorang mujtahid. 2 – Bahwa ia memberikan hukum bagi masalah (issue atau pertanyaan) yang diajukan kepadanya, dan ia mendekatinya dengan mencari kebenaran (Haqq) tanpa memperhatikan tujuan (Maqaasid) para penguasa sedikit pun.

1 – That he is a Faqeeh and knowledgeable of a host of Ahkaam Ash-Shar’iyah and had studied the wide spread statements of the Madhaahib whilst it is not a condition for him to be a Mujtahid. 2 – That he provides the Hukm for the Mas’alah (issue or question) that has been presented before him and he approaches it seeking the Haqq without paying any regard to the Maqaasid (aims or intent) of the rulers.

3 – Bahwa ia memilih untuk orang yang meminta fatwa dari pendapat-pendapat yang telah ia pilih untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, ia tidak memilih untuk dirinya sendiri pendapat yang paling mudah di antara pendapat-pendapat, sambil memilih pendapat yang paling berat atau paling sulit untuk diikuti orang lain. 4 – Bahwa ia memberikan Hukum Syar'iy atas persoalan yang diajukan kepadanya beserta Dalil yang menjadi dasarnya, dan memilih dalil-dalil yang paling kuat dalam menunjukkan hukum tersebut.

3 – That he selects for the one seeking the Fatwaa from the opinions that he has chosen for himself. As such, he does not choose for himself that which is the easiest from amongst the opinions whilst selecting the most severe or hardest opinions for others to follow. 4 – That he provides the Hukm Ash-Shar’iy for the issue presented to him along with the Daleel that it is based upon and chooses the evidences that are the strongest in respect to indicating the Hukm.

5 – Bahwa Mufti memiliki tingkat ketakwaan dan kesalehan serta berpegang teguh pada, atau membatasi dirinya dengan, Ahkaam Asy-Syar'iyyah. Hal itu karena yang paling dibenci di sisi Allah adalah mereka yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan (ref: Surah As-Saff ayat 2-3).

5 – That the Mufti is of a level of Taqwaa and piety and adheres or restricts himself to the Ahkaam Ash-Shar’iyah. That is because the most despised in the sight of Allah are those who say that which they don’t do (ref: Soorah As-Saff Aayah 2-3).