Perbedaan antara Ushul al-Fiqh dan Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah - Al-Waadih Fee Usool ul-Fiqh | Quran Course

Perbedaan antara Ushul al-Fiqh dan Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah - Al-Waadih Fee Usool ul-Fiqh | Quran Course

Prinsip yang diterapkan di sini menunjukkan bahwa wajib memasuki sebagian malam bersama puasa agar puasa menjadi sah. Hal itu karena kewajiban puasa dan keabsahannya menuntut agar seluruh hari dipuasai, sementara kita tidak mungkin benar-benar yakin bahwa hari telah berakhir tanpa memasuki sebagian malam, meskipun hanya sebentar. Oleh karena itu, berpuasa pada bagian (malam) tersebut menjadi wajib, karena kewajiban, yaitu berpuasa sepanjang hari hingga matahari terbenam, tidak dapat terpenuhi atau sempurna kecuali dengannya. Hal ini sesuai dengan kaidah: "Sesuatu yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu (dengan sendirinya) menjadi wajib."

The principle applied here indicates that it is Waajib for a part of the night to be entered into with the fast so that the fast will be valid. That is because the obligation of the fast and its validity requires that the whole day be fasted whilst it is not possible for us to be absolutely certain that the day has ended without entering into a part of the night and even if it is only very briefly. Therefore, fasting that part (of the night) would be Waajib because the Waajib, which is to fast the day until the sunset, cannot be fulfilled or completed except by it. This is in accordance to the principle: ‘That which the Waajib is not completed except with it is (in itself) Waajib’.

Prinsip tersebut juga berlaku untuk menunjukkan kewajiban mendirikan Negara Islam, sebagaimana berikut: Menegakkan hudud, seperti memotong tangan pencuri dan merajam pezina, di antara hukum-hukum lainnya, adalah wajib atas kaum Muslimin. Menegakkan hudud yang wajib ini tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan adanya sebuah Negara yang menerapkan Syariat Allah. Oleh karena itu, mewujudkan Negara tersebut adalah kewajiban atas kaum Muslimin berdasarkan kaidah Ushuli yang sama:

It (the principle) also applies to indicate the obligation of establishing the Islamic State as follows: Establishing the Hudood like cutting the hand of the thief and stoning the adulterer amongst other rulings are Waajib (obligatory) upon the Muslims. Establishing these obligatory Hudood cannot be implemented except in the existence of a State that applies the Shar’a of Allah. Therefore, bringing that State into existence is an obligation upon the Muslims based upon the same Usooli principle:

"Apa yang tanpa dengannya kewajiban (al-Waajib) tidak dapat disempurnakan, maka hal itu (pada dirinya sendiri) juga wajib." Dengan demikian, sebagaimana dapat dilihat dari kedua contoh tersebut, kaidah (qaa'idah) yang sama digunakan untuk menetapkan satu hukum dalam perkara 'ibaadaat dan hukum lain yang berkaitan dengan sistem pemerintahan.

‘That which the Waajib is not completed except with it is (in itself) Waajib’ Consequently, as can be seen by the two examples, the very same Qaa’idah (principle) was used to derive a Hukm in the ‘Ibaadaat and another Hukm in relation to the ruling system.

Kaidah fikih (Al-Qaa'idah Al-Fiqhiyyah) tidak mencakup kecuali satu jenis dari hukum-hukum yang serupa satu sama lain. Contohnya adalah ‘Uqoobaat (hukuman pidana) berkaitan dengan kaidah: "Hindarilah hudud dengan syubhat". Hal ini karena kaidah tersebut khusus untuk hudud dan tidak meluas ke hukum-hukum lain di luar hudud.

The Fiqhi principle (Al-Qaa’idah Al-Fiqhiyyah) does not cover except one kind from the Ahkaam that are similar to each other. This is like the ‘Uqoobaat (penal code/punishments) in respect to the Qaa’idah: ‘Avert the Hudood by doubts’. This is because it is specific to the Hudood and does not extend to other Ahkaam beyond them.

Contoh lain adalah kaidah: "Perintah Imam menghilangkan perselisihan." Kaidah ini secara khusus berkaitan dengan apa yang diadopsi oleh Khalifah dalam hukum-hukum syariat (Ahkaam) yang diperselisihkan. Maka apa yang diadopsi oleh Khalifah wajib diikuti oleh kaum Muslimin. Kaidah ini tidak mencakup para Wulaah (gubernur) maupun para Qudaah (hakim), dan juga tidak mencakup atau meliputi hal-hal yang belum diadopsi oleh Khalifah.

Another example is the principle: ‘The command of the Imaam resolves the disagreement/dispute’ and this is specifically related to what the Khalifah adopts in terms of Ahkaam which have been differed upon. So what the Khalifah adopts is binding upon the Muslims to follow. This principle does not include within it the Wulaah (governors) or the Qudaah (judges) and it also does not include within it or cover that which the Khalifah has not made an adoption upon.

Kaidah fikih lain berbunyi: ‘Hukum asal adalah bebas dari tanggungan’, dan ada pula kaidah: ‘Bukti (Bayyinah) wajib diajukan oleh penuntut/penggugat (untuk menetapkan/menghadirkan), dan sumpah (Yameen) wajib dibebankan kepada pihak yang menyangkal (tuduhan/dakwaan)’. Kedua kaidah fikih ini, oleh karena itu, khusus berlaku dalam memutuskan perkara antara dua pihak yang berselisih, sedangkan keduanya sama sekali tidak berkaitan dengan ‘Ibaadaat maupun Akhlaaq (misalnya).

Another Fiqhi principle is: ‘The original position is innocence’ and there is the principle: ‘The proof (Bayyinah) is upon the claimant/accuser (to establish/produce) and the Yameen (oath) is upon the who denies (the accusation/charge)’. These two Fiqhi principles are therefore specific to judging between to disputants whilst neither have any relationship to the ‘Ibaadaat or the Akhlaaq (for example)